SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Ditulis oleh: Dodik Azzahra - Sabtu, 14 September 2013 BAB I PENDAHULUAN Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan Negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah sekelompok Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma Dasar. UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi Negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip – prinsip Negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan
tuntutan
perkembangan
dan
kehidupan
kenegaraan
yang
demokratis. Untuk
lebih
menguatkan
pemahaman
kita
terhadap
sistem
pemerintahan Indonesia yang pernah berlaku, hal yang patut dipelajari antara lain: 1. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen ? 2. Apa perbedaan sistem baru dan sistem lama?
BAB II PEMBAHASAN A. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen Sistem pemerintahan sebelum pelaksanaan amandemen menyebutkan bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan berperan sebagai pemegang dan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Ini terlihat bahwa kekuasaan MPR sangat tidak terbatas. Apalagi dalam UUD 1945 sebelum amandemen juga disebutkan bahwa MPR berhak untuk mengubah Undang Undang Dasar serta memberhentikan presiden walaupun masih dalam masa jabatan bila presiden dianggap melanggar haluan negara dan atau Undang Undang Dasar. Mengenai kewenangan DPR pada sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945, DPR bisa meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang
istimewa
dengan
tujuan
untuk
meminta
pertanggungjawaban
presiden. Selain itu, DPR juga mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atas Rancangan Undang - Undang yang diusulkan oleh presiden serta memberikan persetujuan atas PERPU dan anggaran. Disini dapat dilihat bahwa terjadi kerancuan pada kedudukan serta peran DPR terhadap kedudukan serta peran presiden. Sebelum pelaksanaan amandemen UUD 1945, disebutkan bahwa presiden
memiliki
hak
prerogatif
yang
sangat
besar.
Karena
selain
memegang kekuasaan eksekutif, presiden juga memegang kekuasaan legislatif serta yudikatif. Selain itu, dalam UUD 1945 tidak disebutkan aturan yang membatasi masa jabatan presiden sehingga bisa jadi seseorang menjabat sebagai presiden hingga akhir hayatnya atau seumur hidup. Sehingga tidak heran bila presiden suharto pernah menjabat selama 32 tahun masa pemerintahan. B. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sesudah diamandemen Sebagai salah satu langkah reformasi dalam sistem perundang undangan Indonesia, maka dibuatlah beberapa perubahan pada Undang -
Undang Dasar tahun 1945 dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya amandemen, UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia bisa lebih menyerap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena UUD 1945 setelah amandemen dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Setelah dilakukan amandemen, MPR yang semula berisi anggota anggota DPR dan kelompok - kelompok fungsional tambahan, termasuk militer, telah dirubah sehingga anggota MPR hanya terdiri dari anggota anggota DPR dan DPD saja. Bila anggota DPR mewakili kepentingan kepentingan partai politik, maka anggota DPD mewakili kepentingan kepentingan daerah yang diwakilinya. Kedua anggota MPR tersebut dipilih oleh rakyat sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat lagi "kursi pesanan" untuk militer dan golongan - golongan yang lain. Perubahan pada sistem pemerintahan setelah amandemen dilakukan, terlihat jelas pada kekuasaan MPR dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan - kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Setelah pelaksanaan amandemen, Presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan Undang - Undang yang dibuat DPR pada tahap pembahasan. Langkah reformasi lembaga legislatif setelah amandemen adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, dimana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DPR.
C. Perbandingan sistem baru dan sistem lama 1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum
amandemen
(rechstaat).Negara
Indonesia
Indonesia berdasar
adalah
atas
Negara
hukum
hukum
(rechstaat),
tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machswat). Sesudah amandemen Negara Indonesia adalah Negara hukum (tanpa ada penjelasan). 2. Sistem Konstitusional Sebelum amandemen sistem konstitusional pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintah negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti TAP MPR, UU, dan Peraturan Pemerintah. Sesudah amandemen sistem konstitusional secara eksplisit tidak tertulis, namun secara substansif dapat dilihat pada pasal-pasal berikut: a. Pasal 2 ayat (1) b. Pasal 3 ayat (3) c. Pasal 4 ayat (1) d. Pasal 5 ayat (1) dan (2) 3. Kekuasaan Tertinggi pada Pemerintahan Sebelum
amandemen
kekuasaan
tertinggi
di
tangan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat dipegang oleh dewan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tugas Majelis adalah: a. Menetapkan UUD b. Menetapkan GBHN c. Mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut gari-garis yang ditentukan majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis , tunduk dan bertanggung jawab
kepada
majelis.
Dimana,presiden
adalah
mandatari
majelis
yang
berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan majelis. Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sesudah amandemen Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan pasal 3 , mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Mengubah dan Menetapkan UUD 1945 b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden c. Dapat memberhentikan presiden atau
wakil
presiden
dalam masa
jabatannya menurut UUD 1945 4. Fungsi dan Tugas Presiden Sebelum amandemen Presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi menurut UUD 1945. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara negara, tanggung jawab penuh ada di tangan presiden. Hal itu, karena Presiden bukan saja dilantik oleh majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijakasanaan rakyat yang berupa GarisGaris Besar Haluan Negaraa maupun ketetapan MPR lainnya. Sesudah amandemen presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi menurut UUD 1945. Masih relevan dengan jiwa pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). 5. Pertanggungjawaban Presiden Sebelum amandemen Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Presiden dan DPR adalah sejajar. Dalam hal pembentukan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari Dewan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR (seperti pada kabinet parlementer) dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.
Sesudah amandemen Presiden tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan memerhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintah negara (Presiden) dari pasal 4 sampai pasal 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 samapai dengan 22B), maka ketentuan Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sisem pemerintah negara Republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem Presidensial. 6. Fungsi dan Tugas Menteri Negara Sebelum amandemen Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memilih, mengangkat, dan memberhentikan dan menteri – menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR serta kedudukannya tidak tergantung pada presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu Presiden. Sesudah amandemen menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dibantu oleh meneri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan
oleh
Presiden
yang
pembentukan,
pengubahan,
dan
pembubarannya diatur dalam UU (Pasal 17). 7. Kekuasaan Kepala Negara Sebelum
amandemen
kekuasaan
kepala
negara
tak
terbatas.
Meskipun, kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bukan berarti ia diktator dengan kekuasaan tidak terbatas, Presiden, selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memerhatikan sungguhsungguh suara DPR. Sebab, DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap Presiden (DPR anggota MPR) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Sesudah amandemen Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh UU, MPR berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatan (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 2 dan 3). DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR
untuk
mengadakan
sidang
istimewa
guna
meminta
pertanggungjawaban presiden apabila melanggar hukum dengan sungguhsungguh.
Pelanggaran
hukum
berupa
pengkhianatan
kepada
negara,
korupsi, penyuapan , tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Amandemen UUD 1945 membawa dampak nyata terhadap iklim politik yang berkembang di Indonesia yaitu: a.
Kebebasan berekspresi dan berpartisipasi rakyat dilindungi oleh UUD 1945
sehingga kini rakyat memiliki keberanian untuk menyuarakan kepentingan. b. Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berperan hanya sebagai lembaga yang mengikuti
presiden,
melainkan
menjadi
lembaga
yang
sangat
ketat
mengontrol kekuasaan Presiden. c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga mereka memiliki legitimasi yang kuat, tidak sekedar menjalankan kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat. d. Dibentuknya lembaga-lembaga
baru
untuk
meningkatkan
kinerja
pengelolaan negara. Amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Terdapat penambahan dan penghapusan lembaga sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Hukum Republik Indonesia. Yang kemudian dikukuhkan kembali dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No.IX/MPR/1978, struktur kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
Dalam praktiknya, terutama pada masa kekuasaan Soeharto, presiden mendominasi sebagian besar kehidupan kenegaraan Indonesia. Presiden mengajukan rancangan UU kehadapan DPR yang pasti akan disahkan. Presiden berkuasa untuk menentukan figur-figur tertentu yang hendak memangku jabatan publik, dari tingkat pusat hingga kedaerah. Hal-hal yang
demikian coba untuk diubah oleh segenap rakyat Indonesia, antara lain melalui amandemen UUD 1945. Amanademen UUD 1945 dilaksananakan oleh MPR melalui empat tahap, yaitu: a. Tahap pertama mencakup 9 Pasal, disahkan pada 19 Oktober 1999 b. Tahap kedua mencakup 25 Pasal, disahkan pada 18 Agustus 2000 c. Tahap ketiga mencakup 32 Pasal, disahkan 9 November 2001 d. Tahap keempat mencakup 13 Pasal, disahkan pada 10 Agustus 2002 Maka struktur kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:
Perubahan – perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagi berikut: a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD (Pasal 1) b. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 2) c. Presiden dan Wakil Presiden dipih langsung oleh rakyat (Pasal 6) d. Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan (Pasal 7) e. Pencantuman Hak Asasi Manusia (Pasal 28J) f. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara, Presiden dapat membuat suatu Dewan Perimbangan (Pasal 16) g. Presiden bukan mandataris MPR, dengan demikian MPR tidak lagi menyusun Garis-Garis Bersar Haluan Negara h. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (Pasa 24B dan 24C) i. Anggaran Pendidikan minimal 20% (Pasal 31) j. Negara Kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37) k. Penjelasan UUD 1945 dihapus l. Penegasan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33)
BAB III PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai UUD 1945 dan sistem pemerintahan Indonesia antara lain: a.
Amandemen
UUD
1945
sesungguhnya
tidak
mengubah
sistem
pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi amandemen tersebut mengubah peran dan hubungan antara Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peran yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat mendikte lembaga - lembaga negara yang lain, maka kini UUD 1945 memberi peran yang lebih proporsional terhadap lembaga-lembaga negara. b.
Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat. Perubahan – perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia diperuntukkan
dalam
memperbaiki
sistem
presidensial
yang
lama.
Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. c.
Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Suatu konstitusi yang tetap, akan ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai pedoman bernegara.
d. Amandemen atas UUD 1945 tidak mengakibatkan konstitusi yang asli atau UUD 1945 yang asli tidak berlaku lagi. Sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan addendum yaitu menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Sistem perubahan ini meniru model amandemen di Amerika Serikat. e.
Dengan amandemen tersebut, maka konstitusi Negara Indonesia menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal – pasalnya.
DAFTAR PUSTAKA Winarno. 2002. Integrasi Nasional. Surakarta: UNS Press.
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara http://hamsir-amunk.blogspot.com/2012/02/sistem-presidensial-sebelumdan-sesudah.html
