Makalah Hak dan Kewajiban Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penyusun panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga  penyusun bisa menyelesaikan makalah hak dan kewajiban warga war ga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Makalah ini sudah selesai penyusun buat dengan maksimal melalui  bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memperlancar memperl ancar pembuatan makalah ini. Untuk itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berkontribusi didalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, penyusun menyadari seutuhnya bahwa masih jauh dari kata sempurna baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penyusun terbuka untuk menerima segala s egala masukan dan kritik kriti k yang  bersifat membangun dari pembaca sehingga kami bisa melakukan perbaikan makalah ini sehingga menjadi makalah yang baik dan benar. Akhir kata penyusun berharap semoga makalah tentang hak dan kewajiban warga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, dapat memberi manafaat ataupun inpirasi bagi pembaca.

.

Surabaya, 20 Maret 2018

.

Yahya Ardian Yuma Pracesa

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……….……….…………………………………..………. i KATA PENGANTAR ………….……………………………………………. ………….…………………………………………….… ii DAFTAR ISI …………………….…………………………………………….... iii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….…… 1 A. Latar Belakang Belakang ….…..…………………………………………………... 1 B. Rumusan Masalah ..……………………………………………………... ..……………………………………………………... 2 C. Tujuan …………..………………………………………………………. …………..………………………………………………………... 2 D. Manfaat ………..……………,,………………………………………….. 2 BAB II PEMBAHASAN…... ………….……………………..………….……. .. 3 A. Pengertian Hak, Kewajiban dan Warga Negara B. Siapakah yang Berhak Menjadi Warga Negara Indonesia C. Asas-asas yang Menentukan Kewarganegaraan D. Hak dan Kewajiban Negara E. Keterkaitan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan Negara F. Penyebab diadakannya diadakannya Amandemen UUD 1945 1945 G. Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 BAB III PENUTUP PENUTUP …………………………………………..……………..… 18 A. Simpulan ………………………………………………………..….…. ………………………………………………………..….….… 18 B. Saran ……………………………………………………………..….……. 18 DAFTAR PUSTAKA …………..………………………………………….. …………..…………………………………………..…. …. 19

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara . Indonesia yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya mempunyai elemen, seperti masyarakat. Negara mempunyai hak dan kewajiban  bagi warga war ga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga Negara telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yang secera tidak langsung merubah pasal pasal yang  berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu dalam makalah ini akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara sebelum dan sesudah amandemen, apakah hak dan kewajiban warga negara bertambah atau berkurang.

1

B. Rumusan Masalah 

Apa pengertian hak, kewajiban dan warga negara ?



Siapakah yang berhak menjadi warga Negara Indonesia?



Asas-asas apa saja yang menentukan kewarganegaraan?



Apa hak dan kewajiban negara ?



Bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara ?



Apa penyebab terjadinya amandemen UUD 1945 ?



Apa hak dan kewajiban warga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 ?

C. Tujuan 

Mengetahui pengertian hak, kewajiban dan warga negara.



Mengetahui asas-asas yang menentukan kewarganegaraan.



Mengetahui penyebab diadakann amandemen UUD 1945.



Mengetahui hak dan kewajiban negara.



Mengetahui hak dan kewajiban warga negara.



Mengetahui seseorang yang berhak menjadi warga Negara Indonesia.



Mengetahui keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara.



Mengetahui hak dan kewajiban warga Negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

D. Manfaat 

Agar mengetahui pengertian hak, kewajiban dan warga negara



Agar mengetahui hak dan kewajiban warga Negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.



Agar mengetahui keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak, Kewajiban dan Warga Negara 1. Pengertian Hak 

Menurut Dr. Notonegoro

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 

Menurut Menurut Soerjono Soekanto

Hak dibedakan menjadi 2 : Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih atau melunasi prestasi. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari : a) Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi;  b) Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan; c) Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak; d) Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek mer ek dan paten. 

Menurut Salmond,

Di dalam hak terdapat 4 pengertian : 1) Dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban a) Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik;  b) Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif; 3

c) Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan; d) Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission; e) Hak memiliki titel, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya. 2) Kemerdekaan, hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk menggangu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain. 3) Kekuasaan, hak yang diberikan untuk, melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum. 4) Kekebalan atau imunitas, hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain. 2. Pengertian Kewajiban 

Menurut Prof. Dr. Notonegoro

Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 

Menurut Curzon

Kewajiban dikelompokan menjadi 5, yaitu : 1) Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;

4

2) Kewajiban publik, dakam hukum publik yang berkorelasi dengan hak  publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewaji ban perdata timbul dari  perjanjian berkorelasi dengan hak perdata; 3) Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu; 4) Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian; 5) Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang  bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata. Kewajiban memiliki beberapa arti : 1) Dari segi ilmu fiqih kewajiban mempunyai

arti, sesuatu yang harus

dikerjakan apabila dijalankan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. 2) Dari segi ilmu tauhid kewajiban memiliki arti sesuatu yang benar adanya. 3. Pengertian Warganegara 1) Pengertian Warga Negara menurut KBBI(2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. 2) A.S Hikam (2000)mendefenisikan Warga Negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. 3) Menurut Koerniatmanto (2006) Warga Negara adalah sebagai angota  Negara dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban kewaji ban yang bersifat timbal  balik terhadap negaranya.Jadi warga Negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu

5

 Negara tertentu,atau dengan kata lain warga negara adalah warga suatu  Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (Khurozi,2017) B. Siapakah yang Berhak Menjadi Warga Negara Indonesia Pribumi adalah setiap masyarakat Indonesia asli yang lahir di negara Indonesia dan menetap di Indonesia. Pribumi bersifat autochton (melekat pada suatu tempat). Secara lebih khusus, istilah pribumi ditujukan kepada setiap orang yang terlahir dengan orang tua yang juga terlahir di suatu tempat tersebut. Pribumi memiliki ciri khas, yakni memiliki bumi (tanah atau tempat tinggal yang berstatus hak miliki pribadi). Sedangkan non pribumi adalah setiap masyarakat Indonesia yang menetap di Indonesia yang berasal dari luar Indonesia dan lahir di luar Indonesia, contohnya Cina, Arab, Belanda, dan lainnya. Dalam pasal 26 UUD 1945, disebutkan : (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Penduduk merupakan sekelompok orang atau individu yang tinggal di kota maupun yang di desa dalam suatu negara. Dan dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Sedangkan Warga Negara adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (dalam negara) dan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan  politik.

6

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah: 1)

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

 berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia. 2)

Anak yang lahir dari perkawinan yang yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga

 Negara Indonesia. 3)

Anak yang yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

Indonesia dan ibu Warga Negara Asing. 4)

Anak yang yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

Asing dan ibu Warga Negara Indonesia. 5)

Anak yang yang lahir dari perkawinan yang yang sah dari seorang ibu Warga Negara

Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 6)

Anak yang yang lahir dalam tenggang waktu 300 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia. 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia. 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. 9) Anak yang yang lahir di di wilayah negara Republik Indonesia yang yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah a yah dan ibunya. ibunya.

7

10)Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11)Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 12)Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang  bersangkutan. 13)Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. (Munzier,2011) C. Asas-asas yang Menentukan Kewarganegaraan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini antara lain : 1) Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 2) Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 3) Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

8

4) Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (Biantri,2012) D. Hak dan Kewajiban Negara 1. Hak Negara Hak negara antara lain sebagai berikut : a) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahan (pasal 27ayat (1)).  b) Hak untuk dibela (pasal 27 ayat (3)). c) Hak untuk dipertahankan (pasal 30 ayat (1)). d) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat (pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)). 2. Kewajiban Negara Kewajiban negara antara lain sebagai berikut: a) Menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapan di hadapan hukum dan  pemerintahan (pasal 27 ayat (1)).  b) Menjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak (pasal 27 ayat (2)). c) Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan  pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28). d) Menjamin hak hidup serta hak mempertahankan hidup (pasal 28A). e) Menjamin hak mengembangkan diri dan pendidikan (pasal 28C ayat (1)). f) Menjamin sistem hukum yang adil (pasal 28D ayat (1)). g) Menjamin hak asasi warga negara (pasal 28I ayat (4)). h) Menjamin kemerdekaan untuk memluk agam dan menjalankan agama masing-masing (pasal 29 ayat (2)). i) Menjamin pembiayaan pendidikan dasar (pasal 31 ayat (2)).  j) Menjamin pemberian jaminan sosial (pasal 34). (Anonim,2018) 9

E. Keterkaitan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan Negara Tidak akan ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal  balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Sementara untuk hak, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara, sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya kewajiban negara merupakan hak warga negara. Selain itu, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk negara. Diantaranya yang terpenting adalah mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Negara membuat suatu peraturan dan hukum, pasti  bertujuan yang baik untuk kelangsungan hidup dan tertatanya suatu negara. Hukum di Indonesia jika diklasifikasikan menurut wujudnya ada 2, yaitu Hukum tertulis (UUD, UU, Perpu, PP) dan Hukum tidak tertulis (Inpres, Kepres). Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus diperintah dapat  berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Hubungan

negara dengan dengan warga negara negara sangat erat kaitannya kaitannya karena

dalam hal ini dianggap negara terbentuk karena adanya masyarakat bentukan manusia. Fungsi negara adalah menertibkan kekacauan yang terjadi di masyarakat. Walaupun negara merupakan bentukan dari masyarakat, namun kedudukan negara merupakan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain-lain. Permasalahan yang terjadi di dalam negara bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Mengapa hal ini penting?

10

Hal ini sangatlah penting karena dalam kaitannya hak dan kewajiban yang dipegang dan diberikan seutuhnya kepada masyarakat biasanya terjadi hal yang sangat tumpang tindih, yaitu tidak teratur adanya. (Teguh,2017)

F. Penyebab Penyebab diadakannya Amandemen Amandemen UUD 1945 1. Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan Negara maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan  peradaban manusia pada umumnya maka UUD 1945 diamandemen oleh MPR. Perubahan UUD 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia; 2. Karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sacral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa orde baru; Karena perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat; 3. Karena perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demoktrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga Negara, badan badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa demokrasi; 4. Karena perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa  jabatan

presiden

dibatasi,

kekuasaan

presiden

dibatasi,

system

 pemerintahan dsentralisasi dan otonomi; 5. Karena perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik kea rah keterbukaan;

11

6. Karena perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, social budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. 7. Struktur ketatanegaraan indonesia yang terlalu bertumpu pada MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat; 8. Terlalu besarnya kekuasaan eksekutif; 9. Adanya pasal-pasal yang terlalu luwes dan multi interpretatif; 10. Banyaknya kewenangan presiden yang mengatur hal-hal penting dengan undang-undang; 11. Rumusan asli UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara tidak didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar kehidupan yang demokratis, bersupremasi hukum,pemberdayaan rakyat, ham, serta mengenai otonomi daerah; 12. Menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan  perkembangan zaman; 13. Agar mampu membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di  berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat; 14. Memiliki banyak kelemahan baik secara konstektual ataupun secara konstruksi hukum; 15. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. (Nurdin,2013)

12

G. Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 1.Hak Warga Negara 

Sebelum Amandemen UUD 1945

1. Pasal 27 ayat 2

: Tiap-tiap warga Negara berhak atas

 pekerjaan dan penghidupan yang yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28

: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 3. Pasal 28 B ayat 1

: Tidak Ada

4. Pasal 28 B ayat 2

: Tidak Ada

5. Pasal 28 C ayat 1

: Tidak Ada

6. Pasal 28 C ayat 2

: Tidak Ada

7. Pasal 28 D ayat 1

: Tidak Ada

8. Pasal 28 D ayat 2

: Tidak Ada

9. Pasal 28 D ayat 3

: Tidak Ada

10. Pasal 28 E ayat 1

: Tidak Ada

11. Pasal 28 E ayat 2

: Tidak Ada

12. Pasal 28 E ayat 3

: Tidak Ada

13. Pasal 28 F

: Tidak Ada

14. Pasal 28 G ayat 1

: Tidak Ada

15. Pasal 28 G ayat 2

: Tidak Ada

16. Pasal 28 H ayat 1

: Tidak Ada

17. Pasal 28 H ayat 2

: Tidak Ada

18. Pasal 28 H ayat 3

: Tidak Ada

19. Pasal 28 H ayat 4

: Tidak Ada

20. Pasal 28 I ayat 1

: Tidak Ada

21. Pasal 28 I ayat 2

: Tidak Ada

22. Pasal 28 I ayat 3

: Tidak Ada

13

23. Pasal 30 ayat 1

: Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. 24. Pasal 31 ayat 1

: Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat

 pengajaran. 

Sesudah Amandemen UUD 1945

1. Pasal 27 ayat 2

: Tiap-tiap warga Negara berhak atas

 pekerdyaan dan penghidupan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28

: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 3. Pasal 28 B ayat 1

: Setiap orang berhak membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 4. Pasal 28 B ayat 2

: Setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5. Pasal 28 C ayat 1 melalui

pemenuhan

: Setiap orang berhak mengembangkan diri kebutuhan

dasarnya,

berhak

mendapat

 pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 6. Pasal 28 C ayat 2

: Setiap orang berhak untuk memajukan

dirinya dalam memperjuangkan haknya 7. secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 8. Pasal 28 D ayat 1

: Setiap orang berhak atas pengakuan,

 jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum. hukum. 9. Pasal 28 D ayat 2

: Setiap orang orang berhak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan kerja.

14

10. Pasal 28 D ayat 3

: Setiap warga negara berhak memperoleh memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 11. Pasal 28 E ayat 1

: Setiap Setiap orang bebas memeluk agama dan

 beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 12. Pasal 28 E ayat 2

: Setiap orang atas kebebasan meyakini

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 13. Pasal 28 E ayat 3

:

Setiap orang berhak atas

kebebasan

 berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. pendapat. 14. Pasal 28 F

: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 15. Pasal 28 G ayat 1

: Setiap orang berhak atas perlindungan diri

 pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 16. Pasal 28 G ayat 2

: Setiap orang berhak untuk bebas dari

 penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 17. Pasal 28 H ayat 1

: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup  baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 18. Pasal 28 H ayat 2

: Setiap orang mendapat kemudahan dan

 perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

15

19. Pasal 28 H ayat 3

: Setiap orang berhak atas jaminan sosial

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 20. Pasal 28 H ayat 4

: Setiap orang berhak mempunyai hak milik

 pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 21. Pasal 28 I ayat 1

: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang  berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 22. Pasal 28 I ayat 2

: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 23. Pasal 28 I ayat 3

: Identitas budaya dan hak masyarakat mas yarakat

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan  peradaban 24. Pasal 30 ayat 1

: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 25. Pasal 31 ayat 1

: Setiap warga negara berhak mendapat

 pendidikan. 2. Kewajiban Warga Negara 

Sebelum Amandemen UUD 1945

1. Pasal 27 ayat 1

:

Segala

warga

negara

bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28 J ayat 1

: Tidak Ada

16

3. Pasal 30 ayat 1

: Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. 4. Pasal 30 ayat 2

: Syarat-syarat tentng pembelaan pembelaan diatur

dengan undang-undang. 5. Pasal 31 ayat 2 

: Tidak Ada

Sesudah Amandemen UUD 1945

1. Pasal 27 ayat 1

:

Segala

warga

negara

bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28 J ayat 1

: Setiap orang wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara. 3. Pasal 30 ayat 1

: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Pasal 30 ayat 2

: Usaha pertahanan dan keamanan negara

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, segabai kekuatan pendukung. 5. Pasal 31 ayat 2

: Setiap warga negara wajib mengikuti

 pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (Lakha,2014)

17

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan Kelemahan atau kekurangan yang bersifat mendasar dari UUD 1945 sebelum-amandemen menyebabkan UUD 1945 tidak bisa berlaku sebagai konstitusi yang hidup khusus nya dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dimana sebelum diadakannya amandemen UUD 1945 hanya hanya terdapat segelintir pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, berbeda dengan setelah amandemen UUD 1945 yang telah banyak memuat pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara beserta penjabarannya. B. Saran Agar hak dan kewajiban warga negara dapat terlaksanakan dengan baik harus ada hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara, yang dimaksud disini adalah negara harus memenuhi kewajibannya terhadap warga negara berupa hak warga negara agar warga negara mau untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga negara tidak boleh mengingkari kewajibannya. Apabila itu sudah terjadi maka akan dirasakan manfaat nya berupa  berlangsungnya kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan dan kodusif.

18

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2018.”Hak Anonim.2018.”Hak

dan

Kewajiban

Negara

Terhadap

Warga

Negara” .

(http://www.freedomsiana.com/2018/01/hak-dan-kewajiban-negaraterhadap-warga.html). Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 04.50 WIB. Biantri.2012.”Asas Biantri.2012.”Asas-asas -asas

Untuk

Menentukan

 Kewarganegaraan”.  Kewarganegaraan”.

(http://biantri.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-untuk-menentukan.html). Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 05.50 WIB. Khurozi.2017.” Khurozi.2017.” Hak

dan

Keajiban

Warga

Negara” Negara ”.

(https://alifakhrurrozi.wordpress.com/2017/07/27/hak-dan-kewajibanwarga-negara/).Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB. Lakha.2014.” Lakha.2014.” Perubahan UUD 1945 Sesudah dan Sebelum Amandemen ”. (http://lakha702.blogspot.co.id/2014/09/perubahan-uud-1945-sesudah-dansebelum.html).Diakses pada tanggal 19 Maret Ma ret 2018 pukul 09.50 WIB. Munzir.2011.” Munzir.2011.”Siapa

yang

Menjadi

Warga

Negara

di

Indonesia ”.

(http://munzirblackmarket.blogspot.co.id/2011/03/siapa-yang-menjadiwarganegara-di.html).Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.15 WIB.  Nurdin,Alfian.2013.”Menga  Nurdin,Alfian.2013.”Menga pa UUD 1945 Perlu di Amandemen” Amandemen ”. (https://alfiannurdin.wordpress.com/2013/09/23/mengapa-uud-1945-perludi-amandemen/).Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 04.50 WIB Teguh.2017.” Teguh.2017.” Hubungan

Hak

dan

Kewajiban

Warga

Negara ”.

(http://teguhimamp.blogspot.co.id/2017/04/hubungan-hak-dan-kewajibanwarga-negara.html).Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 05.50 WIB.

19

20