Jenis HAM Yang Diatur Dalam UUD 1945 Pasal 28A – 28J N o 1
Pasal
Jenis HAM Yang Diatur
28 A
Hak untuk hidup dan mempertahank mempertahankan an hidupnya.
2
28 B
#
28 $
Ayat 1 Hak Ayat 2 Hak !erkem!ang. Ayat 1 Hak Ayat 2 Hak
&
28 D
(
28 )
+
28 ,
28 /
8
28 H
28
13
28 J
untuk !erkeluarga. untuk kelangsungan hidup"tum!uh"dan hidup"tum!uh"dan mengem!angkan menge m!angkan diri. untuk mema%ukan diri. diri.
Ayat 1 Hak atas pengakuan"%aminan"perlindungan pengakuan"%aminan"perlindungan hukum. Ayat 2 Hak untuk !eker%a !eker%a dan mendapat upah. Ayat # Hak untuk memperoleh memperoleh kesempatan kesempatan yang dlam pemerintahan. Ayat & Hak atas status ke'arganegaraan. ke'arganegaraan. Ayat 1 Hak untuk memeluk agama dan !eri!adah. Ayat 2 Hak untuk ke!e!asan meyakini meyakini keper*ayaan"meyatakan keper *ayaan"meyatakan pikiran. Ayat # Hak untuk !e!as !erserikat"!erkumpul" !erserikat"!erkumpul" dan mengeluarkan pendapat. Hak untuk !erkomunikasi dan memperoleh in-ormasi. Ayat 1 Hak untuk perlindung diri pri!adi"keluar pri!adi"keluarga. ga. Ayat 2 Hak untuk !e!as dari penyiksaan penyiksaan . Ayat 1 Hak untuk hidup se%ahtera lahir lahir 0 !atin. Ayat 2 Hak untuk mendapat kemudahan kemudahan dalam keadilan. keadilan. Ayat # Hak atas %aminan sosial. Ayat & Hak untuk memiliki hak milik pri!adi. Ayat 1 Hak untuk hidup dan tidak disiksa. disiksa. Ayat 2 Hak untk !e!as dari pelakuan diskriminati-. diskrimi nati-. Ayat # Hak untuk masyarakat menghormati menghormati identitas identitas !udaya. Ayat & Hak untuk mendpat perlindungan"pema%uan perlindungan"pema%uan dari pmerintah. Ayat 1 Hak untuk menghormati HAM orang lain. Ayat 2 Hak untuk tunduk terhadap pem!atasan.
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan !an perjuangan pergerakan kemerdekaan "ndonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat "ndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara "ndonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rakhmat Allah #ang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat "ndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara "ndonesia yang melindungi segenap bangsa "ndonesia dan seluruh tumpah darah "ndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, men$erdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan "ndonesia itu dalam suatu Undang-Undang !asar Negara "ndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara %epublik "ndonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan #ang Maha Esa, Kemanusiaan #ang Adil dan Beradab, Persatuan "ndonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan&Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat "ndonesia UN!AN'-UN!AN' !A(A% BAB " BEN)UK !AN KE!AU*A)AN Pasal + + Negara "ndonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk %epublik . Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan %akyat BAB "" MA/E*"( PE%MU(#A0A%A)AN %AK#A) Pasal . + Majelis Permusyawaratan %akyat terdiri atas anggota-anggota !ewan Perwakilan %akyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang . Majelis Permusyawaratan %akyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara (egala putusan Majelis Permusyawaratan %akyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak
Pasal 1 Majelis Permusyawaratan %akyat menetapkan Undang-Undang !asar dan garis-garis besar daripada haluan negara BAB """ KEKUA(AAN PEME%"N)A2AN NE'A%A Pasal 3 + Presiden %epublik "ndonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang !asar . !alam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 0akil Presiden Pasal 4 + Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan !ewan Perwakilan %akyat . Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Pasal 5 + Presiden ialah orang "ndonesia asli . Presiden dan 0akil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan %akyat dengan suara yang terbanyak Pasal 6 Presiden dan 0akil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali Pasal 7 /ika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh 0akil Presiden sampai habis waktunya Pasal 8 (ebelum memangku jabatannya, Presiden dan 0akil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan %akyat atau !ewan Perwakilan %akyat sebagai berikut 9 (umpah Presiden 0akil Presiden 9 :!emi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden %epublik "ndonesia 0akil Presiden %epublik "ndonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang !asar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa; /anji Presiden 0akil Presiden 9 :(aya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden %epublik "ndonesia 0akil Presiden %epublik "ndonesia dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang !asar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa; Pasal +< Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan !arat, Angkatan *aut dan Angkatan Udara Pasal ++ Presiden dengan persetujuan !ewan Perwakilan %akyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Pasal +. Presiden menyatakan keadaan bahaya (yarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang Pasal +1 + Presiden mengangkat duta dan konsul . Presiden menerima duta negara lain Pasal +3 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi Pasal +4 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan BAB "= !E0AN PE%)"MBAN'AN A'UN' Pasal +5 + (usunan !ewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang . !ewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah BAB = KEMEN)E%"AN NE'A%A Pasal +6 + Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara . Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden 1 Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah BAB =" PEME%"N)A2 !AE%A2 Pasal +7 Pembagian daerah "ndonesia atas daerah besar dan ke$il, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersi>at istimewa BAB ="" !E0AN PE%0AK"*AN %AK#A) Pasal +8 + (usunan !ewan Perwakilan %akyat ditetapkan dengan undang-undang . !ewan Perwakilan %akyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun Pasal .< + )iap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan !ewan Perwakilan %akyat . /ika sesuatu ran$angan undang-undang tidak mendapat persetujuan !ewan Perwakilan %akyat, maka ran$angan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan !ewan Perwakilan %akyat masa itu Pasal .+ + Anggota-anggota !ewan Perwakilan %akyat berhak memajukan ran$angan undangundang . /ika ran$angan itu, meskipun disetujui oleh !ewan Perwakilan %akyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka ran$angan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan !ewan Perwakilan %akyat masa itu Pasal .. + !alam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan !ewan Perwakilan %akyat dalam persidangan yang berikut 1 /ika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus di$abut BAB =""" 2A* KEUAN'AN Pasal .1 + Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undangundang Apabila !ewan Perwakilan %akyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu . (egala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang 1 Ma$am dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang 3 2al keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang 4 Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang 2asil pemeriksaan itu diberitahukan kepada !ewan Perwakilan rakyat BAB "? KEKUA(AAN KE2AK"MAN
Pasal .3 + Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang . (usunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undangundang Pasal .4 (yarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang BAB ? 0A%'A NE'A%A Pasal .5 + #ang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa "ndonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara . (yarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang Pasal .6 + (egala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ke$ualinya . )iap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal .7 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang BAB ?" A ' A M A Pasal .8 + Negara berdasar atas Ketuhanan #ang Maha Esa . Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keper$ayaannya itu BAB ?"" PE%)A2ANAN NE'A%A Pasal 1< + )iap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara . (yarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang
BAB ?"""
PEN!"!"KAN Pasal 1+ + )iap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran . Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang Pasal 1. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional "ndonesia BAB ?"= KE(E/A2)E%AAN (@("A* Pasal 11 + Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . abang-$abang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 1 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pasal 13 akir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara BAB ?= BEN!E%A !AN BA2A(A Pasal 14 Bendera Negara "ndonesia ialah (ang Merah Putih Pasal 15 Bahasa Negara ialah Bahasa "ndonesia BAB ?=" PE%UBA2AN UN!AN'-UN!AN' !A(A% Pasal 16 + Untuk mengubah Undang-Undang !asar sekurang-kurangnya .&1 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan %akyat harus hadir . Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya .&1 daripada jumlah anggota yang hadir A)U%AN PE%A*"2AN Pasal " Panitia Persiapan Kemerdekaan "ndonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah "ndonesia
Pasal "" (egala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang !asar ini Pasal """ Untuk pertama kali Presiden dan 0akil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan "ndonesia Pasal "= (ebelum Majelis Permusyawaratan %akyat, !ewan Perwakilan %akyat, dan !ewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang !asar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional A)U%AN )AMBA2AN + !alam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia )imur %aya, Presiden "ndonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UndangUndang !asar ini . !alam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan %akyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang !asar (os Pol &(-.
