Sistem Pemerintahan
Ayat Ayat 1 dalam dalam Undang Undang-und -undang ang ini menyeb menyebutk utkan an bahwa: bahwa: "Keraj "Kerajaan aan Saudi Saudi Arabia Arabia adalah adalah Negara Negara Arab Arab Islam, Islam, memili memiliki ki kedaul kedaulata atan n penuh, penuh, Islam Islam sebaga sebagaii agama agama resmi, resmi, undang-undang dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Sallam, bahasa resmi Bahasa Arab, dan ibukotanya Riyadh". Dan ayat 5 menyebutkan bahwa sistem pemerintahan di Saudi Arabia adalah Kerajaan atau Monarki. Sedang ayat-ayat lain lainny nya a
meny menyeb ebut utka kan n
tent tentan ang g
send sendii-se send ndii
yang yang
menj menjad adii
land landas asan an
bag bagi
sist sistem em
peme pemeri rint ntah ahan an di Saud Saudii Arab Arabia ia,, ling lingkun kunga gan n resmi resmi yang yang meng mengat aturn urnya ya,, unsurunsur-uns unsur ur fundam fundament ental al masyar masyaraka akatt Saudi, Saudi, prinsi prinsip-p p-prin rinsip sip ekonom ekonomii umum umum
yang yang dilaks dilaksana anakan kan
Kerajaan, jaminan Negara terhadap kebebasan dan kehormatan atas kepemilikan khusus, perlindunga perlindungan n atas hak-hak asasi manusia manusia sesuai dengan hukum-hukum Syariat Islam. Undang-undang juga menetapkan hak dan kewajiban Negara, dan hubungannya dengan Negara-negara lain, serta Negara memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan sastra, dan menyediakan perawatan kesehatan. Di samping itu, hukum-hukum tentang layanan kemiliteran dan kewajiban warga negara dalam mempertahankan aqidah Islam, masyarakat dan tanah air. Undang-undang juga menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan dengan kepeme kepemerin rintah tahan, an, kehorm kehormata atan n
tempat tempat tingga tinggall dan sanksi sanksi,, hak suaka suaka polit politik, ik,
kewajiban dan hak warga negara asing yang bertempat tinggal di Saudi Arabia maupun yang sedang melakukan kunjungan. Undang-undang menetapkan pula tentang kekuasaan Negara baik yang bersifat jud judik ikat atif if,, ekse ekseku kult ltif if maup maupun un regu regula lati tif, f, deng dengan an meng mengis isya yara ratk tkan an bahw bahwa a peng pengad adil ilan an merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri berada di bawah kekuasaan Syariat Islam, sebagaimana menetapkan pembentukan Majelis Syura, serta mencakup urusan keuangan negara dan lembaga pengawasan.
Undang-undang tentang Pemerintahan, Syura dan Daerah Untuk menyempurnakan regulasi negara atas dasar Syariat Allah, pada tanggal 27
Sya'ban 1412 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1992 M, Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd Fahd Bin Bin Abdu Abdull Aziz Aziz – rahimahullah – mengeluarka mengeluarkan n Undang-unda Undang-undang ng tentang tentang Sistem Sistem Pemerintahan, Syura (Permusyawaratan) dan Daerah untuk mengatur berbagai macam kehidupan di Kerajaan Saudi Arabia. Sistem Majelis Syura
Sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala : " Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka " (QS. 42:38), dan mencontoh Rasulullah Shallallaahu Shallallaahu Alaihi wa Sallam dalam bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau serta anjuran beliau
kepada
ummatnya
untuk
bermusyawarah,
maka
Sistem
Majelis
Syura
(Permusyawa (Permusyawaratan) ratan) adalah adalah untuk memberikan memberikan pendapat pendapat tentang tentang Kebijakan-k Kebijakan-kebij ebijakan akan Umum Negara yang dilimpahkan kepadanya dari Perdana Menteri. Majelis ini secara khusus berhak mendiskusikan tentang rancangan umum pembangunan ekonomi dan sosial, sosial, serta memberikan memberikan pendapat pendapat terhadapnya terhadapnya;; mengkaji mengkaji undang-undan undang-undang, g, peraturan, peraturan,
perjanjian, kesepakatan internasional, dan berbagai konsesi, serta mengajukan usulan berkenaan berkenaan dengannya. dengannya. Juga memberikan memberikan penafsiran penafsiran terhadap terhadap perundang-un perundang-undanga dangan, n, mendis mendiskus kusika ikan n berbag berbagai ai lapora laporan n tahuna tahunan n yang yang disamp disampaik aikan an oleh oleh Kemente Kementeria rian n dan Lembaga Pemerintah lainnya serta memberikan usulan-usulan yang dipandang perlu. Ketika Saudi Arabia telah mencapai suatu kondisi yang menonjol dalam bidang pemb pemban angun gunan an,, Pela Pelaya yan n Dua Dua Kota Kota Suci Suci Raja Raja Fahd Fahd bin bin Abdu Abdull Aziz Aziz – rahimahullah – melakukan pembaruan sistem dalam negeri dengan mengumumkan dalam pidatonya yang bersejarah yang beliau sampaikan pada tanggal 27/8/1412 H tentang penetapan tiga sistem: Pemerintahan, Majelis Syura, dan Daerah. Refo eformas rmasii
Sistem stem
Maje Majeli lis s
Syura yura
terse erseb but
meru merupa paka kan n
pemba embaru rua an
dan dan
pengembangan dari apa yang telah ada, melalui penguatan bingkai Majelis, sarana dan metode metodenya nya dari dari segi segi kemamp kemampuan, uan, regula regulasi si dan vitali vitalisas sasii sejala sejalan n dengan dengan kemaju kemajuanankemajuan yang dicapai oleh oleh Saudi Arabia pada dekade terakhir dalam dalam berbagai bidang, bidang, agar sesuai dengan realita zaman, serta seiring dengan kondisi dan keberhasilannya. Dan langkah ini merupakan suatu deklarasi dimulainya fase baru bagi sejarah Syura yang sudah lama keberadaannya keberadaannya di KSA (Kerajaan (Kerajaan Saudi Arabia). Arabia). Pelayan Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd telah memperkokoh memperkokoh sendi-sendi sendi-sendi Syura di Saudi Arabia dengan mengeluarkan sistem yang baru untuk Majelis Syura tertanggal 27/8/1412 H sebagai ganti sistem yang lama tahun 1347 H, dan mengesahkan Peraturan Intern Majelis dan ketentuan-ketentuan umum yang menyertainya pada tanggal 3/3/1414 H, kemudi kemudian an pada pada Sidang Sidang Majelis Majelis I meneta menetapka pkan n untuk untuk Majeli Majelis s seoran seorang g ketua ketua dan 60 anggot anggota. a. Sedang Sedang pada pada Sidan Sidang g II, Majeli Majelis s menjad menjadii teridi teridiri ri dari dari seoran seorang g ketua ketua dan dan 90 anggota. Pada Sidang III, Majelis berubah terdiri dari seorang ketua dan 120 anggota. Lalu pada Sidang IV terdiri dari seorang ketua dan 150 anggota yang mereka itu berasal dari para ulama, pakar dan spesialis dalam bidangnya. Pada tanggal 26/6/1426 H = 1/8/2005 M Pelayan Dua Kota Suci Raja Abdullah bin Abdul Abdul Aziz Aziz – waffaqahullah – memegang memegang tampuk tampuk pemerintaha pemerintahan, n, beliau beliau memberikan memberikan perha perhati tian an yang yang sang sangat at penuh penuh terh terhad adap ap Maje Majeli lis s ini ini deng dengan an mend menduku ukung ng lang langka kahhlangka langkahnya hnya dan memper memperkua kuatt tujuan tujuan-tuj -tujuan uannya nya sejak sejak beliau beliau menjadi menjadi Putra Putra Mahkot Mahkota, a, dimana dimana beliau beliau menyam menyampai paikan kan pidat pidato o mewaki mewakili li Raja Raja pada pada permul permulaan aan tugas tugas tahunan tahunan Majelis dalam Sidang Majelis III dan IB, di samping dukungan yang beliau lakukan kepada Majeli Majelis s melalu melaluii revisi revisi bebera beberapa pa materi materi Undang Undang-und -undang ang Majeli Majelis s agar agar sesuai sesuai dengan dengan berbag berbagai ai peruba perubahan han positi positiff yang yang senant senantias iasa a muncul, muncul, yang yang diala dialami mi oleh oleh KSA untuk untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tanah air dan rakyat. Para Para elit elit yang yang menj menjad adii angg anggot ota a dala dalam m Maje Majeli lis s yang yang baru, baru, sela selama ma keem keempa patt sidang sidangnya nya,, telah telah menunj menunjukk ukkan an kualif kualifika ikasi si mereka mereka dengan dengan mengha menghasil silkan kan pekerj pekerjaa aannpekerjaan besar dan keputusan-keputusan penting dalam waktu yang cukup singkat.
Komisi-komisi Majelis Syura 1. Komisi Urusan Keislaman, Peradilan dan Hak Asasi Manusia.
2. Komisi Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda. 3. Komisi Urusan Ekonomi dan Energi. 4. Komisi Urusan Keamanan. 5. Komisi Administrasi, SDM dan Petisi. 6. Komisi Urusan Pendidikan dan Riset. 7. Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi. 8. Komisi Urusan Luar Negeri. 9. Komisi Perairan, Infrastruktur dan Layanan Umum. 10. Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan. 11. Komisi Urusan Keuangan. 12. Komisi Tranportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi. Administrasi Pemerintahan Admi Admini nist stra rasi si peme pemeri rinta ntaha han n terd terdir irii dari dari Kabi Kabinet net yang yang dibe dibent ntuk uk pada pada tahun tahun
1373H/1953M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi dan Perencanaan, Perm Permin inya yaka kan n dan dan Pert Pertam amba banga ngan, n, Keha Kehakim kiman an,, Urusa Urusan n Isla Islam, m, Waka Wakaf, f, Dakw Dakwah ah dan dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdag Perdagang angan an dan Perind Perindust ustria rian, n, Air dan Listri Listrik, k, Pertan Pertanian ian,, Pekerj Pekerjaan aan,, Urusan Urusan Sosial Sosial,, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Urusan Kota dan Pedesaan, Haji, dan Layanan Sipil. Administrasi Pemerintahan Admi Admini nist stra rasi si peme pemeri rinta ntaha han n terd terdir irii dari dari Kabi Kabinet net yang yang dibe dibent ntuk uk pada pada tahun tahun
1373H/1953M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi dan Perencanaan, Perm Permin inya yaka kan n dan dan Pert Pertam amba banga ngan, n, Keha Kehakim kiman an,, Urusa Urusan n Isla Islam, m, Waka Wakaf, f, Dakw Dakwah ah dan dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdag Perdagang angan an dan Perind Perindust ustria rian, n, Air dan Listri Listrik, k, Pertan Pertanian ian,, Pekerj Pekerjaan aan,, Urusan Urusan Sosial Sosial,, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Urusan Kota dan Pedesaan, Haji, dan Layanan Sipil. Sistem Peradilan Peradilan di KSA memperoleh independensi secara penuh dan hukum-hukumnya
bersumber kepada kitab suci Al-Qur`an dan Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam . Dalam berbagai urusan syar'i peradilan merujuk kepada Majelis Peradilan Tinggi yang bert bertug ugas as mene meneli liti ti nashnash-na nash sh pera peradi dila lan n dan dan hukum hukum-hu -hukum kum hudud hudud dan dan qisa qisas, s, dan dan membaw membawai ai seluruh seluruh mahkam mahkamah ah syar'i syar'iyah yah yang yang terseb tersebar ar di penjur penjuru u negeri negeri.. Lembag Lembaga a peradilan dan kehakiman terdiri dari: Mahkamah Umum, Mahkamah Khusus, Lembaga Kasasi dan Notariat. Adapun dalam persoalan-persoalan tata usaha negara maka di sana ada lembaga khusus yang menanganinya. Yang terpenting, diantaranya, ialah “Diwan alMazhalim” yaitu lembaga pengadilan yang berhubungan langsung dengan Raja, yang perhatiannya terfokus pada penyelesaian berbagai persoalan perselisihan yang diajukan terhadap lembaga pemerintahan. Hak-hak Asasi Manusia KSA dalam segala segala urusan kehidupan kehidupan mengambil mengambil petunjuk dari manhaj yang lurus
yang yang telah telah ditent ditentuka ukan n oleh oleh Al-Qur` Al-Qur`an an Al-Ka Al-Karim rim dan Sunnah Sunnah Nabi Nabi shallallahu shallallahu 'alaihi wasallam . Dan sesuai dengan hal itu Kerajaan melindungi hak-hak setiap warga negara
dan dan pend pendud uduk uk baik baik musli muslim m maupu maupun n non-m non-mus usli lim, m, laki laki-l -lak akii maup maupun un wani wanita ta,, sert serta a menjamin bagi mereka kehidupan yang mulia. KSA telah mengikuti berbagai macam sarana untuk mewujudkan kemuliaan manusia, yang paling utama dalam hal ini ialah berhukumnya berhukumnya KSA kepada kepada syari’at syari’at Allah. Allah. Dalam Dalam berbagai berbagai pidato serta pertemuan pertemuan resmi dan kerakyatan, kerakyatan, Raja menegaskan menegaskan tentang perhatianny perhatiannya a terhadap terhadap perlindunga perlindungan n atas hak-hak warga negara dan penduduk. Selain itu, Raja dan Putera Mahkota serta para Gubernur setiap minggu menerima rombongan tamu dari warga negara dan penduduk dalam suasana penuh keterbukaan, mereka pun dapat menyampaikan pengaduan dan perlakuan perlakuan sewenang-we sewenang-wenang nang atas diri mereka. Sementara Sementara lembaga pemerintah pemerintah yang berkompeten melakukan perlindungan atas hak-hak ini. Juga terdapat "Komisi Nasional untuk Hak-hak Asasi Asasi Manusia" Manusia" yang didirikan didirikan dan bergabung dalam keanggotaannya keanggotaannya sekelo sekelompo mpok k aktivi aktivis s Saudi Saudi dalam dalam bidan bidang g hak asasi asasi manusia manusia.. Negara Negara juga juga mendiri mendirikan kan “Lembaga Hak-hak Asasi Manusia” yang diketuai oleh seorang pejabat setingkat menteri, dan dibawahi langsung oleh Raja. SEJARAH KERAJAAN SAUDI ARABIA Akar sejarah Kerajaan Saudi Arabia bermula sejak abad ke dua belas Hijriyah atau
abad ke delapan belas Masehi. Ketika Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, lahirlah Negara Saudi yang pertama yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di "Ad-Dir'iyah", terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 H./1744 M., dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazir Jazirah ah Arabia Arabia.. Negara Negara ini memiku memikull di pundakn pundaknya ya tanggu tanggung ng jawab jawab dakwah dakwah menuju menuju kemurni kemurnian an Tauhid Tauhid kepada kepada Allah Allah Tabara menceg egah ah pril prilak aku u bid' bid'ah ah dan dan Tabaraka ka wa Ta'al Ta'ala a, menc khurafat, kembali kepada ajaran para Salaf Shalih dan berpegang teguh kepada dasardasar agama Islam yang lurus. Periode awal Negara Saudi Arabia ini berakhir pada tahun 1233 H./1818 M. Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan Negara Saudi kedua pada tahun 1240 H./1824 M. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 H/1891 M. Pada tahun 1319 H/1902 M, Raja Abdul Aziz Rahimahullah berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyadh yang merupa merupakan kan ibukot ibukota a bersej bersejara arah h keraja kerajaan an ini. ini. Semenj Semenjak ak itulah itulah Raja Raja Abdul Abdul Aziz Aziz mulai mulai bekerja dan membangun serta mewujudkan kesatuan sebuah wilayah terbesar dalam sejarah Arab modern, yaitu ketika beliau berhasil mengembalikan suasana keamanan dan ketenteraman ke bagian terbesar wilayah Jazirah Arabia, serta menyatukan seluruh wilayahnya yang luas ke dalam sebuah negara modern yang kuat yang dikenal dengan nama Kerajaan Kerajaan Saudi Arabia. Penyatuan Penyatuan dengan nama ini, yang dideklarasi dideklarasikan kan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan dimulainya fase baru sejarah Arab modern. Raja Raja Abdu Abdull Aziz Aziz Al-S Al-Sau aud d Rahimahullah pada pada saat saat itu itu mene menega gask skan an kemba kembali li komitmen para pendahulunya, raja-raja dinasti Saud, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam, menebar keamanan dan ketenteraman ke seluruh penjuru negeri kerajaan yang sangat luas, mengamankan perjalan haji ke Baitullah, memberikan perhatian kepada ilmu dan para ulama, dan membangun hubungan luar negeri untuk merealisasi merealisasikan kan tujuan-tujua tujuan-tujuan n solidarita solidaritas s Islam Islam dan memperkuat memperkuat tali persaudaraan persaudaraan di
antara antara seluruh seluruh bangsa bangsa arab arab dan kaum kaum Muslimi Muslimin n serta serta sikap sikap saling saling memaha memahami mi dan menghormati dengan seluruh masyarakat masyarakat dunia. Di atas prinsip inilah, para putra beliau sesudahnya mengikuti jejak-langkahnya dalam memimpin Kerajaan Saudi Arabia. Mereka adalah: Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, semoga Allah merahmati mereka semuanya, dan Pelayan Dua Kota Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz, semoga Allah melindunginya.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. [1]
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 1945.. Sejak tanggal 27 Desember 1949 Desember 1949,, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR DPR pada pada tanggal 22 Juli 1959 1959.. Pada kurun waktu tahun 1999 1999--2002 2002,, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Daftar isi [sembunyikan sembunyikan]]
•
1 Naskah Undan Undang-Unda g-Undang ng Dasar 1945 2 Sej Sejar arah ah 2.1 Seja Sejarah rah Awa Awall o 2.2 Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 o 2.3 Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 194 9 - 17 Agustus 1950 o 2.4 Periode UUDS UUD S 1950 17 Agustus 1950 195 0 - 5 Juli 1959 o 2.5 Periode kembalinya kembali nya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1 1959-1966 966 o 2.6 Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998 o 2.7 Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999 o 2.8 Periode UUD 1945 Amand Amandemen emen o 3 Re Refer feren ensi si
•
4 Pran Pranala ala luar
• •
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal pa sal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah , Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
Sejarah Sejarah Awal Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945,, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang 1945 Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10 10--17 Juli 1945.. Tanggal 18 Agustus 1945 1945 1945,, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
[sunting sunting]] Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949 Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 November 1945 dibentuk Kabinet SemiPresidensiel ("Semi-Parlementer") ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa pe ristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966 Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 1959,, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: •
• •
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998 Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan
beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan: •
•
•
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang an tara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999 Pada masa ini dikenal masa transisi.
Periode UUD 1945 Amandemen Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR MPR (dan (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: • • • •
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 14--21 Oktober 1999 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
