[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL]
Sistem Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Kebijakan devisa dan kebijakan nilai tukar yang dianut Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti tingkat pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia. Sebe Sebell um tah un 1970 mi saln ya, I ndonesi ndonesi a menganu menganu t r ezi m devisa devisa kontr ol . Berdasarkan rezim ini setiap penduduk tidak diberikan kebebasan untuk memiliki dan menggunakan devisa. Artinya adanya pembatasan dalam jumlah pembelian dan penjualan mata uang asing antara penduduk dan non penduduk termasuk kewajiban menjual devisa kepada negara. Demikian pula halnya perpindahan aset dan kewajiban finasial antara penduduk dan non penduduk termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk juga dibatasi. Kebijakan kontrol devisa secara bertahap mulai ditinggalkan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan Indonesia membuka diri kembali terhadap modal asing yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UU PMA). Perubahan kebijakan ekonomi Indonesia mengundang modal asing antara lain disebabkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1965-1966. Pada tahun 1960an adalah masa suram perekonomian Indonesia. Inflasi tidak terkendali, suasana politik tidak menentu dan Indonesia terisolasi dari masyarakat internasional. Padahal, keberadaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek katalisator bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk menarik modal asing, UU PMA tersebut menyediakan insentif berupa penggunaan tenaga kerja asing, hak atas tanah, kelonggaran perpajakan, hak transfer dan repatriasi, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Perusahaan penanaman modal asing diberikan insentif berupa hak transfer. Pasal 19 UU PMA menetapkan kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban pembayaran lain di Indonesia serta biaya- biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia. Penjelasan Pasal 19 UU PMA menyatakan bahwa hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik modal asing. Semua transfer diijinkan untuk dilaksanakan dalam valuta asli, yaitu valuta (mata uang) dari modal asing yang ditanamkan di Indonesia. Apabila modal yang ditanamkan dalam dollar AS maka transfer dapat dilakukan dalam mata uang dollar AS pula. Setelah Setelah tahu n 1970, I ndonesi ndonesi a mulai mul ai melaku kan der der egul asi asi r ezi m devisa devisa menuj u diterapkannya rezim devisa bebas, yaitu suatu sistim lalu lintas devisa dimana per per pin dahan ase aset dan k ewaji ban f in asi asi al antara penduduk/r esident dan non penduduk/n penduduk/n on resident termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk dibebaskan . Setiap
penduduk bebas memiliki memil iki dan d an menggunakan menggun akan devisa, tanpa adanya ad anya pembatasan p embatasan dalam jumlah ju mlah pembelian dan penjualan mata uang asing antara penduduk dan atau non penduduk. Tidak ada kewajiban menjual devisa kepada negara, sehingga penggunaan devisa bebas dimiliki oleh siapapun untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional, transaksi di pasar uang dan transaksi di pasar modal. Kebijakan penerapan rezim devisa bebas diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970 tanggal t anggal 17 April 1970. Melalui Peraturan Peratur an Pemerintah tersebut pemerintah p emerintah melonggarkan pengawasan devisa dan membuka kesempatan bagi masuknya penerimaan 1
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL] modal asing serta memberikan kebebasan dalam memiliki, menjual dan membeli mata uang asing. Namun demikian, eksportir masih tetap diwajibkan menyerahkan devisa hasil ekspor kepada bank devisa yang kemudian oleh bank devisa tersebut dijual ke Bank indonesia. Pihak-pihak yang membutuhkan devisa seperti importir dapat membeli devisa dari bank devisa . Sementara itu, untuk menentukan nilai tukar rupiah dilakukan dengan menggunakan transaksi di Bursa Valuta Asing. Pada tahun 1970, nilai tukar ditetapkan melalui transaksi yang terjadi di Bursa Valuta Asing. Pada Agustus 1971, terjadi perubahan mendasar dalam penetapan nilai tukar yaitu nilai tukar tidak lagi ditetapkan berdasarkan transaksi di bursa melainkan ditetapkan oleh pemerintah (Bank Indonesia) dengan mengaitkan nilai tukar rupiah pada dollar Amerika Serikat.Tujuan perubahan kebijakan tersebut adalah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Devaluasi dilakukan karena kebijakan nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar tetap. Nilai rupiah dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini menyebabkan nilai rupiah yang berlaku bukan cerminan nilai rupiah sebenarnya di pasar (real exchange rate) sehingga pada 15 November 1978 pemerintah melakukan kebijakan devaluasi rupiah sebesar 33,6% yaitu dari Rp 415 per dolar AS menjadi Rp 625 per USD. Selain melakukan devaluasi nilai rupiah, pemerintah juga menerapkan sistem nilai tukar baru yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan mengaitkan nilai tukar rupiah terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Dalam sistem ini, ditetapkan nilai tukar indikasi dan membiarkan nilai tukar bergerak dalam kisaran tertentu. Pemerintah melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak melebihi batas atas atau batas bawah. Tujuan diterapkannya sistem nilai tukar terkendali adalah untuk mencegah nilai rupiah mengalami over-valued atau under-valued dibandingkan dengan nilai tukar yang sebenarnya (real exchange rate) yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan pasar. Usaha untuk menarik modal asing kembali mengemuka ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi kedua yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Indonesia memerlukan modal asing untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran yang pada tahun 2006 mencapai sekita 11.600.000 orang, ditambah 1,8 juta orang masuk ke lapangan kerja tiap tahun. Untuk menyerap angkatan kerja tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tinggi. Kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi pada tingkat pertumbuhan ekonomi 6% dapat menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan dana pembangunan Rp 125 triliun.7Jumlah dana sebesar itu sulit jika hanya dipenuhi melalui penanaman modal dalam negeri.Pada dasarnya, pemi lih an pener apan sisti m devisa dan sistem ni lai tuk ar memil iki kelebihan dan kekur angan. Ji ka suatu negara menerapkan sistim devisa bebas, maka ada beberapa kelebihan yang akan diperoleh antara lain kemudahan un tuk akses ke sumber pendanaan keuangan l uar neger i, kemudahan un tuk akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara in ternasion al. Sistem, devisa bebas juga memberi kemudahan mengalokasikan
sumber- sumber daya dalam perekonomian melalui kompetisi untuk financial resources. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan sumber-sumber pendanaan bagi investasi domestik, pembiayaan perdagangan, dan kegiatan perekonomian lainnya. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan domestik melalui diseminasi pengaruh kompetisi dengan lembaga keuangan internasional, memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan “good policy” yang kredibel berdasarkan kebijaksanaan yang berorientasi kepada standar efisien perekonomian dunia. 2
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL] Disampin g itu, adapun beberapa keku rangan dar i penerapan sistem devisa bebas antar a lain “herd behavior” dari gerak modal internasional. Bagi negara dengan institusi keuangan lemah sistem devisa bebas dapat merusak kestabilan perekonomian, menyul it kan targeting besaran moneter dalam pelaksanaan kebij akan, str uktu r modal asing yang masuk didominasi oleh modal-modal jangka pendek, dan sangat sensitif terhadap kr edibil itas kebij akan pemerin tah terutama kebijakan moneter dan kebij akan fiskal. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lal ul in tas devisa dan penentuan sistem ni lai tu kar yang kr edibel juga dapat menimbul kan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, sistim devisa bebas perlu di topang dengan peran gkat kebij akan perekonomi an yang kuat dan efisien. Arti kel tentang sistem devisa bebas
Sisti m D evisa Bebas diper soalkan L agi.............! Setelah Malaysia menerapkan pengekangan (controls) pada sistim lalu lintas devisanya maka debat di Jakarta mulai lagi, apakah Indonesia juga tidak perlu mengadakan controls atau pengendalian pada lalu lintas devisanya? Pada umumnya, pemerintah dan para ekonom profesional berhati-hati dalam sikapnya, dan tidak menganjurkan controls pada waktu ini. Sikap pemerintah dan Bank Indonesia lebih pasti: tidak memikirkan mengubah sistim yang berlaku. Di lain fihak, Iman Taufik dari Kadin Indonesia berpendapat bahwa “kondisi lingkungan strategis akan memaksa Indonesia menerapkan langkah tersebut dan Kadin Indonesia akan terus mendesak diterapkannya kebjiakan itu. Kontrol devisa yang sifatnya terbatas, atau “semi kontrol devisa”, diperlukan, katanya. Pakar pasar uang, Thoemion (BN: mohon ejaan nama ini dicheck), di TV, juga yakin bahwa apa yang dilakukan Malaysia lebih baik daripada free float dan tingkat bunga tinggi yang dilakukan Bank Indonesia. Keluhan dunia bisnis mengenai tingkat bunga (SBI) yang sangat tinggi dan kurs rupiah yang bisa bergolak dari hari ke hari adalah sangat umum. Dunia bisnis tidak bisa bekerja dan survive di lingkungan demikian. Maka pemerintah dan Bank Indonesia betul-betul mengalami dilema. Akan tetapi, secara praktis tidak ada pilihan lain daripada mempertahankan kebijakan yang ada sampai sekarang. Salah suatu faktor, yang kebetulan sangat menentukan, adalah IMF. Walaupun pemerintah masih berdaulat untuk menyimpang dari kebijakan yang sudah disetujui bersama dengan IMF, resikonya adalah bahwa kucuran dana IMF US$ 1 milyar sebulan dan seluruh paket bantuan CGI US$ 14 milyar untuk tahun anggaran ini bisa terkatung. Apakah kebijakan yang dianut IMF itu salah atau tidak, itu tidak relevan. Kalau pun itu salah, tetapi kalau IMF dan lain-lain donor menghentikan arus dana bantuannya maka ekonomi serta keuangan Indonesia pasti lebih terpuruk. Ini pasti! Ekonomi Indonesia hanya bisa berjalan kalau arus modal dari luar mau masuk. Arus modal swasta, termasuk dari perbankan, masih ragu. Hanya arus modal resmi (official aid flows) yang jalan. Kita tidak boleh mengganggu kepastian arus ini.ada berita dari media asing yang mengatakan bahwa Hubert Neiss in prinsip tidak keberatan terhadap sesuatu 3
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL] pengendalian regim devisa. Tetapi, di hari Kamis 17 Oktober terbaca bantahan dari wakil IMF di Jakarta, Kadhim Al-Eyed, (kepada Kompas) bahwa pemberitaan itu “merupakan kesalahan kutip kantor berita asing atas pernyataan Direktur IMF untuk Kawasan Asia Pasifik, Hubert Neiss, di Korea Selatan. “IMF tetap berpegang pada belum saatnya bagi Indonesia untuk menerapkan kebi jakan kontrol devisa. Penerapan kontrol devisa untuk saat ini akan membuyarkan kepercayaan asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Untuk jangka panjang, penerapan sistim kontrol devisa juga tidak efektif di Indonesia.” Demikianlah “fatwa” IMF. Untuk ke pentingan praktis maka Pemerintah RI tidak bisa mengabaikannya karena resikonya adalah “kehilangan” (kepastian) $ 14 milyar untuk tahun ini. P.M. Mahathir bisa menerapkan controls karena Malaysia tidak terikat kepada perjanjian dengan IMF. Pernah dipertanyakan: apakah kebijakan Malaysia akan ada dampaknya pada Indonesia? Mula-mula jawabnya cenderung “tidak ada”. Akan tetapi sekarang tampak interaksinya. Yakni apa yang terjadi di sesuatu negara Asia Tenggara atau Timur senantiasa ada pengaruhnya di negara-negara tetangganya. Ini adalah kelanjutan dari “contagion effect ” yang mewarnai krisis moneter di Asia. Dampak pengaruhnya adalah pasar saham dan modal (di Jakarta), terutama fihak asing yang sekarang dominan, merasa tak aman: apakah Indonesia akan meniru Malaysia atau tidak? Harga-harga saham di bursa jatuh. Isyarat-isyarat yang datang dari Jakarta serba rancu. Fihak Bank Indonesia dan pemerintah secara keras menolak akan adanya kebijakan yang “meniru” Malaysia. Tetapi dari dunia usaha ada isyarat-isyarat yang lain, seperti disebut di atas ini. Kiranya, para pelaku internasional di pasar modal untuk beberapa hari merasa cemas dan kurs sham serta rupiah sedikit terpuruk, tetapi setelah beberapa lama maka mereka akan lebih mengindahkan isyarat-isyarat yang datang dari pemerintah dan Bank Indonesia, selama itu consistent . Yang ingin kita kemukakan di sini adalah bahwa ada dua segi dari permasalahan yang sering dicampur-adukkan. Segi pertama adalah pengelolaan kurs (rupiah), apakah itu berdasarkan free float atau “terkendali”, misalnya bergerak di dalam suatu band atau rentang. Segi lain menyangkut “capital controls“, artinya, kalau mau transfer untuk kepentingan yang bukan untuk impor dan ekspor (artinya current account ) maka harus ada izin. Misalnya, transfer keuntungan atau angsuran pinjaman memerlukan pengujian serta perizinan. Di Malaysia sekarang para turis pun mengeluh karena ringgit yang kelebihan tidak bisa mereka tukarkan kembali menjadi dolar di airport ketika mau pulang. Ini contoh dari “controls“. Tetapi di Malaysia memang kebijakan baru menyangkut keduanya, pertama mengenai penentuan kurs (yakni fixed pada R 3,8 per dollar AS), dan adanya capital controls.Di Indonesia, Kadin Indonesia yang menganjurkan “semi kontrol” mungkin hanya ingin melihat kurs rupiah tidak diserahkan kepada pasar secara “ free float ” melainkan dikendalikan oleh Bank Indonesia supaya bergerak di dalam suatu band . Mengenai capital controls-nya kurang ditekankan. Akan tetapi, ada pertanyaan: apakah kurs (rupiah) bisa dikendalikan tanpa capital controls? Ada yang mengatakan tidak bisa, akan tetapi kalau band -nya fleksibel maka mungkin bisa tanpa capital controls. Tetapi, kalau tanpa capital controls maka cadangan devisa harus lebih besar. Bisa dipenuhikah? (HABIS).
4
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL]
Sistem kurs Pengertian Kurs Mata Uang. Definisi kurs / juga dikenal sebagai nilai tukar adalah rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda negara . Atau dengan kata lain kurs dapat diartikan sebagai harga satu unit mata uang asing dinyatakan dalam mata uang domestik. *Macam-macamkurs
Kurs jual, adalah harga saat bank menjual valuta asing. Kurs beli, adalah harga saat bank membeli valuta asing. Untuk menghitung nilai tukar valuta asing, baik penggunaan kurs jual maupun kurs beli dipandang dari sisi bank atau dari sisi pedagang valuta asing. *Penentuan kurs valuta asing Dapat terjadi karena dua hal: a. kurs devisa tetap standar emas, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. Terdiri dari 4 macam kurs valuta asing, yaitu: 1. kurs paritas arta yasa, menunjukkan perbandingan berat emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang sebuah negara dengan satu satuan uang negara lain. 2. kurs titik ekspor emas, yaitu kurs valuta asing tertinggi dalam sistem standar emas. 3. kurs titik impor emas, yaitu kurs valuta asing terendah dalam sistem standar emas. 4. kurs valuta asing yang terjadi, merupakan kurs yang bergerak naik turun di sekitar kurs paritas arta yasa. b. kurs devisa tetap standar kertas pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan. a. Sistem Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate System) Pada sistem ini, kurs ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan bahwa US $ 1 = Rp 8.000,- dan 1 yen = Rp 5.000,-. Akan tetapi, pada kenyataannya walaupun kurs sudah ditetapkan pemerintah, kurs masih mengalami perubahan. Perubahan kurs tersebut terjadi karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan penawaran. Kadang terjadi kelebihan permintaan dan kadang terjadi kelebihan penawaran. Agar kurs berada di tingkat yang sudah ditetapkan, pemerintah harus meredam efek dari kelebihan permintaan atau penawaran tersebut. Jika terjadi kelebihan permintaan, pemerintah akan menjual persediaan mata uang untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut. Dan, bila terjadi kelebihan penawaran, pemerintah akan membeli kelebihan penawaran tersebut. Perhatikan grafik berikut:
5
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL]
Gambar 1. Grafik Sistem Kurs Tetap. Pada awalnya, pemerintah menetapkan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika adalah US $ 1 = Rp 8.000,-. Karena impor barang dari Amerika meningkat maka permintaan terhadap dolar Amerika juga meningkat, dari Q0 menjadi Q1 yang akhirnya membuat kurva permintaan bergeser dari D0 ke D1. Apabila pemerintah tidak campur tangan maka akan terbentuk tingkat kurs yang baru sebesar E1. Oleh karena itu, agar tingkat kurs tetap pada US $ 1 = Rp 8.000,- maka pemerintah (melalui Bank Sentral) akan menjual cadangan dolar Amerika sehingga kurva penawaran dolar Amerika akan bergeser ke kanan dari E1. dan terbentuklah tingkat kurs yang besarnya sama dengan tingkat semula yakni US $ 1 = Rp 8.000,-. b. Sistem Kurs Mengambang Bebas (Freely Floating Exchange Rate System) Pada sistem ini, kurs bebas bergerak naik turun tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kurs bergerak naik turun sesuai dengan kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Sistem kurs bebas disebut juga dengan istilah “Sistem Kurs Mengambang”. Selanjutnya, perhatikan grafik berikut.
Pada awalnya, tingkat kurs yang terjadi adalah di titik E0 sebagai titik keseimbangan. Bila impor terhadap barang-barang Amerika meningkat, maka permintaan terhadap dolar Amerika untuk membayar impor juga meningkat, sehingga kurva permintaan dari D0 akan bergeser ke D1. Hal itu mengakibatkan kurs keseimbangan bergeser ke E1. Pada titik E1, nilai tukar 6
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL] rupiah adalah Rp 7.000,- per dolar AS atau US $ 1 = Rp 7.000,-. Maka, dikatakan bahwa nilai dolar Amerika telah mengalami peningkatan (apresiasi) terhadap rupiah, karena sebelumnya 1 dolar Amerika hanya senilai Rp 6.000,- (titik E0). Sebaliknya, bila impor terhadap barang-barang Amerika menurun maka permintaan terhadap dolar Amerika juga menurun yang pada akhirnya akan menggeser kurva permintaan dari D0 menjadi D2. Akibatnya, tingkat kurs keseimbangan bergeser ke titik E2 yaitu US $ 1 = Rp 5.000,-. Ini berarti nilai dolar Amerika mengalami penurunan (depresiasi) terhadap rupiah. Yang perlu diingat dalam sistem kurs bebas adalah bahwa berapa pun harga keseimbangan (baik pada E0, E1, atau E2), maka jumlah devisa yang diperjualbelikan merupakan jumlah keseimbangan, yakni jumlah yang diminta = jumlah yang ditawarkan. 1. 2. 3. 4.
Kebaikan dari sistem mengambang kurs bebas adalah: Pemerintah tidak perlu menyediakan cadangan devisa untuk mengendalikan kurs. Tidak ada pasar gelap yang memanfaatkan perbedaan tingkat kurs. Tidak ada defisit atau surplus neraca pembayaran karena mekanisme pasar akan segera menyeimbangkan defisit dan surplus menjadi neraca pembayaran yang seimbang.
Adapun keburukan dari sistem kurs bebas adalah kurs mudah sekali berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian transaksi ekspor, impor dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan mata uang asing. c. Sistem Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate System) Pada sistem ini, tinggi rendahnya kurs ditentukan oleh mekanisme pasar. Yakni, ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam sistem ini pemerintah masih dapat mengendalikan tingkat kurs bila kurs bergerak naik atau turun melampaui batas yang telah ditetapkan. Contohnya, ditetapkan bahwa kurs boleh naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di bawah kurs yang telah ditentukan. Apabila ternyata kurs naik melebihi 1% maka pemerintah akan menjual cadangan devisa. Dan, bila ternyata kurs turun melampaui 1%, pemerintah akan membeli kelebihan devisa. Semua itu dilakukan pemerintah dengan tujuan agar kurs kembali ke tingkat yang telah ditentukan. Agar jelas, perhatikan grafik berikut!
Gambar 3. Sistem Kurs Mengambang terkendali.
7
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL] Pada awalnya, tingkat kurs ditentukan sebesar US $ 1 = Rp 8.000,-. Kurs diperbolehkan naik atau turun dengan batas 1% di atas atau 1% di bawah tingkat tersebut. Itu berarti, kurs boleh naik sampai US $ 1 = Rp 8.080,- {Rp 8.000,- + (1% x Rp 8.000,-)}, dan kurs boleh turun sampai US $ 1 = Rp 7.920,- {Rp 8.000,- – (1% x Rp 8.000)}. Apabila permintaan terhadap barang impor Amerika sangat tinggi yang berakibat permintaan terhadap dolar Amerika mengalami peningkatan, dan kurs berubah menjadi US $ 1 = Rp 8.100,- maka pemerintah akan menjual cadangan dolar Amerika yang dimiliki untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut, sehingga kurs kembali pada rentang antara Rp 7.920,- sampai dengan Rp 8.080,- per dolar Amerika. Sebaliknya, bila kurs turun menjadi US $ 1 = Rp 7.900,- akan terjadi kelebihan penawaran terhadap dolar Amerika. Dan, pemerintah akan membeli kelebihan penawaran tersebut agar kurs tetap berada pada rentang Rp 7.920,- sampai dengan Rp 8.080,- per dolar Amerika. Campur tangan pemerintah dalam mengendalikan kurs bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Contoh campur tangan pemerintah secara langsung adalah dengan membeli atau menjual valuta asing. Campur tangan secara langsung disebut dirty floating. Adapun contoh campur tangan pemerintah secara tidak langsung adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Campur tangan secara tidak langsung disebut clean floating. d. Info : Apa perbedaan pokok sistem kurs tetap dengan sistem kurs mengambang terkendali? Jika dibaca secara mendalam dan seksama, bukankah sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang terkendali hampir sama? Bukankah sesungguhnya keduanya sama-sama memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengendalikan kurs ke tingkat yang telah ditentukan? Lalu, apa sebenarnya perbedaan pokok dari kedua sistem tersebut? Pada sistem kurs tetap, pemerintah harus mengendalikan ke tingkat yang sudah ditetapkan, yang menunjuk hanya pada satu nilai tertentu, misal US $ 1 = Rp 5.000,-. Nilai ini harus dipertahankan terus menerus oleh pemerintah. Sedangkan pada sistem kurs mengambang terkendali, pemerintah masih memberi kelonggaran pada kurs untuk bergerak naik turun dengan batas-batas tertentu (misalnya 1%) dari nilai yang sudah ditentukan. Apabila batas itu dilampaui, baru pemerintah ikut campur mengendalikannya.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1. POLITIK PROTEKSI Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh ( infant industry ) dan persaingan-persaiangan barang-barang impor.tujuan kebijakan proteksi adalah Memaksimumkan produksi dalam negeri Memperluas lapangan kerja Memelihara tradisi nasional Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menguntungkan diri pada satu komoditi andalan
8
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL]
Menjaga kestabian nasional yang di khawaatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain Kebijakan proteksi dapat di lakukan dengan melalui a. Tarif dan bea masuk Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean ( custom area ). Dan barang-barang yang masuk kewilayah negara di kenakan bea masuk.dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dan luar negeri,mempunyai maksud untuk proteksi atas industry dalam negeri dan untuk memperoleh pendapatan negara.bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan presentase tertentu dari harga barang yang di impor tersebut.akibat dan pengenaan tarif, sebagai berikut : harga barang naik,produksi dalam negeri meningkat,jumlah barang di pasar turun, dan impor barang turun Ada tiga macam penentuan tarif atau bea masuk yaitu a. Bea ekspor adalah pajak/ bea yang di kenakan terhadap barang yang di angkut menuju negara lain( diluar cutom area ) b. Bea transito adlah pajak /bea yang di kenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain c. Bea impor adalah pajak/ bea yang dikenakan terhadap barang barang yang masuk dalam suatu negara b. Pelarangan impor Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuh melarang masuknya barang barang dari luar negri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri Akibat kebijakan pelarangan impor sebagai berikut : harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan jumlah barang dipasar turun. c. Kuotta atau pembatasan impor Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang masuk dari luar negeri.akibat kouta sebagai berikut : harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat jumlah barang di pasar turun dan impor barang turun d. Subsidi Subsidi adalah kebijakn pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi perunit barang barang produksi dalm negeri.sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya yang lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor dampak kebijakn subsidi sebagai berikut : harga barang di pasar tetap, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar tetap dan impor barang turun e. Dumping Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah di banding di dalam negeri
9
[TUGAS ARTIKEL EKONOMI INTERNASIONAL] Syarat yang harus di penuhi dalam kebijakan dumping adalah yaitu: Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar di dalam negeri,sehigga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis di banding kurva permintaan di luar negeri Terdapat hambatanyang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dan luar negeri 2. Politik dagang bebas ( free trade ) Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara pihak-pihak yang mendukung perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi baarang di mana suatu negara memiliki keunggulan komperatif 3. Politik autarki Politik autarki adlah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri pengaruh-pengaruh negara lain,baik pengaruh politik,ekonomi militer,sehingga kebijkan ini bertentanagan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas
10
