SISTEM DAN STR STRUKTUR UKTUR ORGANISASI SEKOLAH
NAMA ANGGOTA KELOMPOK VII
1. LIDY LIDYA A ARI PARAMIT ARAMITHA HA 2. AYU SURY SURYA A AGU AGUSTI STIN N 3. NURHADI S.
[1003 21405238] [100321405 238] [10032 [10 032140 140086 0869] 9] [100321400988]
NAMA ANGGOTA KELOMPOK VII
1. LIDY LIDYA A ARI PARAMIT ARAMITHA HA 2. AYU SURY SURYA A AGU AGUSTI STIN N 3. NURHADI S.
[1003 21405238] [100321405 238] [10032 [10 032140 140086 0869] 9] [100321400988]
TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa dapat mengetahui proses, tingkat, dan mekanisme pengambilan keputusan pendidikan. Mahasiswa dapat mengetahui alur komunikasi dalam sistem pendidikan nasional
PETA KONSEP Sistem Dan Struktur Organisasi Sekolah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
Unsur Dalam Struktur Organisasi Departemen P Dan K
Menteri
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Pusat-Pusat di Bidang Khusus
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Struktur Organisasi Vertikal Departemen P dan K
Tujuan dan isi Program Pendidikan Guru
Badan penelitian dan pengembangan P dan K
Kelembagaan Pendidikan Keguruan
1 UNSUR DALAM STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: merupakan salah satu wahana dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional.
Tugas Pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan (lebih lengkap, tugas pokok diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dan disempurnakan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 dan Nomor 40 Tahun 1978, serta Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979).
Tanggung Jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan maupun kebudayaan di Indonesia
10 UNSUR DALAM STRUKTUR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menteri Sekretariat
Jenderal
Inspektorat
Jenderal
Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga
Direktorat
Jenderal Kebudayaan
Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat-Pusat
di Bidang Khusus
1
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
MENTERI Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pembantu presiden dalam mengelola sitem pendidikan nasional. Adapun tugas pokok menteri antara lain sebagai berikut. o Memimpin departemen sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan pemerintah dan membina aparatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar berdaya guna dan berhasil guna. o Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan presiden. o Membina, dan melaksakana kerja sama dengan departemen, instansi, dan
2
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SEKRETARIAT JENDERAL Sekretariat Jenderal merupakan satuan pembantu pemimpin dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tugas pokok Sekretaris Jenderal diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0172/O/1983, yakni menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta memberikan layanan teknis dan administrasi kepada menteri, Inspektorat Jenderal, dan unit organisasi
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SEKRETARIAT JENDERAL Adapun fungsi Sekretariat Jenderal antara lain sebagai berikut. Mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan, dan mensinkonisasikan seluruh administrasi departemen termasuk kegiatan layanan teknis administratif bagi seluruh unit organisasi di lingkungan departemen. Mempersiapkan, mengolah, dan menelaah rencana serta mengkoordinasikan rumusan kebijaksanaan sesuai dengan pokok
Membina urusan tata usaha mengelola, dan membina kepegawaian, serta mengelola keuangan dan peralatan/perlengkapan seluruh departemen Membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen serta pengembangannya. Menyelenggarakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat. Mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok departemen
3
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan INSPEKTORAT JENDERAL Inspektorat Jenderal merupakan satuan pengawasan yang dpimpin oleh Inspektur Jenderal. Tugas pokok Inspektorat Jenderal diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0145/O/1979, yakni melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas yang bersifat rutin maupun pembangunan dari semua unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan INSPEKTORAT JENDERAL Adapun fungsi Inspektorat Jenderal antara lain sebagai berikut. a. Memeriksa setiap unsur/instansi di lingkungan departemen yang dipandang perlu, yakni bidang administrasi umum dan keuangan, hasil fisik pelaksanaan proyek pembangunan. b. Menguji serta menilai hasil laporan berkala atau sewaktuwaktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan
4
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan satuan pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 022b/O/1980. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Adapun fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain sebagai berikut. a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta memberikan perizinan di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Melaksanaan pembinaan pendidikan dasar dan menengah
5
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan satuan pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0222e/O/1986, yakni menyelenggarakan sebagian tugas departemen di bidang pendidikan tinggi
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Adapun fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi antara lain sebagai berikut. a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta memberikan perizinan di bidang pendidikan tinggi sesuai kebijaksanaan menteri dan perundang-undangan yang berlaku. b. Melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi sesuai tugas pokok direktorat jenderal berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. c. Melaksanakan pengamatan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakanaan yang ditetapkan menteri dan perudang-undangan yang berlaku.
6
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA, DAN OLAH RAGAI
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga merupakan satuan pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga. Tugas pokok direktorat ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0222d/O/1980, yakni menyelenggarakan sebagian tugas pokok departemen di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan menteri.
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA, DAN OLAH RAGAI
Adapun fungsi Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga antara lain sebagai berikut. a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta memberikan perizinan di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga berdasarkan kebijaksanaan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Melaksanaan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya
7
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan pelaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0222e/O/1980, yakni menyelenggarakan sebagian tugas pokok departemen di bidang pendidikan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan menteri.
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Adapun fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain sebagai berikut. a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta memberikan perizinan di bidang kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Melaksanaan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0222f/O/1980, yakni menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Adapun fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain sebagai berikut. a. Mempersiapkan kebijaksanaan menteri dan menetapkan keijaksanaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebuayaan. b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka perumusan kebijaksanaan. c. Mengkoordinasikan dan membina penelitian pendidikan dan kebudayaan, pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan pengembangan informatika untuk pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, serta penelitian dan pengembangan sistem pengujian.
9
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PUSAT-PUSAT DI BIDANG KHUSUS
Pusat-Pusat di Bidang Khusus merupakan pelaksana tugas di bidang khusus yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas pokok pusat-pusat ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0222g/O/1980.
9
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PUSAT-PUSAT DI BIDANG KHUSUS
Ada 7 Pusat di Bidang Khusus, antara lain: 1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Tugas: melaksanakan, mengkoordinasikan, dan membina pendidikan dan latihan pegawai beerdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pusat embinaan Perpustakaan. Tugas: melaksanakan pembinaan perpustakaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Pusat Kesegaran Jasmani/Rekreasi.
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PUSAT-PUSAT DI BIDANG KHUSUS
5. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Tugas: melaksanakan pembinaan penelitian di bidang arkeologi. 6. Pusat Teknologi Komunikasi dan Kebudayaan. Tugas: melaksanakan, mengkoordinasikan, dan membina kegiatan di bidang teknologi komunikasi pendidikan dan kebudayaan. 7. Pusat Grafika Indonesia.
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Struktur 10 Organisasi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Struktur Organisasi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten/Kotamadya
Struktur Organisasi Vertikal Departemen P dan K
Tingkat Kecamatan
Tingkat Sekolah
1 Fungsi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten
Tingkat Kecamatan
Tingkat Sekolah
Membina dan mengurus : Pendidikan dasar serta usaha wajib belajar Pendidikan menengah umum, kejuruan, Pendidikan guru Pendidikan masyarakat Kegiatan pembinaan generasi muda Keolahragaan Kesenian permuseuman, kepurbakalaan, dan peninggalan nasional kesejarahan dan nilai tradisional Membina penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Memberikan layanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan kantor wilayah
1 Tipe Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten
Tingkat Kecamatan
Koordinator Urusan Administrasi
Bagian Tata Usaha
Bagian Perencanaan
Bagian Kepegawaian
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bidang Pendidikan Dasar
Bidang Pendidikan Menengah Umum
Bidang Pendidikan Guru
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Bidang Pendidikan Masyarakat
Bidang Kesenian
Bidang Pendidikan Generasi Muda
Bidang keolahragaan
Tingkat Sekolah
2
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten
Tingkat Kecamatan
Tingkat Sekolah
1
2
3
4
Taman kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa dan usaha wajib belajar
Pendidikan masyarakat, kegiatan pembinaan generasi muda termasuk pembinaan kegiatan kesiswaan dan keolahragaan
Kegiatan pengembangan kebudayaan
Layanan teknis dan administrasi
Fungsi Kantor Wilayah Departemen P dan K
Tingkat Provinsi
Bagian Kanwil Departemen P dan K Tingkat Kabupaten
Tingkat Kabupaten
Tingkat Kecamatan
sub-bagian tata usaha, sub-bagian penyusunan rencana dan program, sub-bagian kepegawaian, sub-bagian keuangan, sub-bagian perlengkapan, seksi pendidikan dasar, seksi pendidikan masyarakat, seksi pembinaan generasi muda dan keolahragaan, dan seksi kebudayaan. Fungsi Kantor Wilayah Departemen P dan K
Tingkat Sekolah
3
Tingkat Provinsi
Tingkat Kabupaten
(a) Taman kanak-kanak, Sekolah Fungsi Kanwil Dasar dan usaha wajibPbelajar, Departemen dan K (b) pendidikan masyarakat, (c) kegiatan pembinaan generasi muda dan keolahragaan, (d) urusan tata usaha keuangan, pengumpulan data dan statistik, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tingkat Kecamatan
Tingkat Sekolah
(a) urusan tata usaha, (b) urusan data dan statistik,Bagian (c) urusan Kanwil kepegawaian, (d) urusan Departemen P dan K perlengkapan, (e) beberapa pemilik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dengan perbandingan seorang pemilik untuk tiap 15 Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, (f) seorang pemilik pendidikan masyarakat, (g) seorang pemilik pembinaan generasi muda, (h) seorang pemilik keolahragaan, dan
4
Tingkat Kabupaten
Tingkat Provinsi
UNSUR ORGANISASI SEKOLAH
1
Pelaksanaan
Usaha
5 4
Urusan Tata
Tingkat Sekolah
Instalasi
Kepemimpinan
2
Tingkat Kecamatan
3
SISWA
6
UNSUR KEPEMIMPINAN Unsur Kepimpinan
Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
(a) merencanakan, menyusun, membimbing, dan mengawasi Tugas Kepala Sekolah kegiatan administrasi, (b) mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari unit-unit kerja di lingkungan sekolah, (c) menjalin hubungan dan kerja sama dengan orang tua siswa, lembanga pemerintah maupun bukan pemerintah dan masyarakat, (d) melaporkan pelaksanaan dan hasilhasil pelaksanaan kegiatan administrasi di sekolah.
UNSUR TATA USAHA DAN URUSAN Tugas dari tata usaha antara lain meliputi kegiatan UNSUR TATAsuratUSAHA menyurat, pelaksanaan pengusulan pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, dan kesejahteraan pegawai, pekerjaan pencatatan keuangan sekolah, serta proses pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengamanan semua sarana-
UNSUR URUSAN
Tugas membantu penyelenggaraan bidang administrasi pendidikan di sekolah dalam bidang-bidang pengajaran, kesiswaan, bimbingan dan penyuluhan, pengabdian masyarakat, dan kokulikuler.
UNSUR INSTALASI, PELAKSANA DAN SEKOLAH PELAKSANA UnsurUNSUR pelaksana secara langsung melaksanakan proses belajarmengajar di sekolah. Unsur pelaksana sekolah adalah ketua jurusan, guru bidang studi, guru kelas, dan wali kelas. Siswa adalah fokus kegiatanSISWA layanan di sekolah karena semua kegiatan yang dilakukan oleh unsur dalam organisasi sekolah bermuara pada siswa.
UNSUR INSTALASI
Unsur instalasi sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja/workshop dan asrama.
2 LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)
TUJUAN DAN ISI PROGRAM PENDIDIKAN GURU Penguasaan Bahan Ajaran Penguasaan Teori dan Keterampilan Keguruan Pendidikan Kemampuan Memperagkan Unjuk Kerja Pemilikan Sikap, Nilai dan Kepribadian Pemilikan Kemampuan Melaksanakan Tugas Profesional Lain dan Tugas Administrasi Rutin
UNSUR INSTALASI, PELAKSANA DAN SEKOLAH PENGUASAAN BAHAN AJAR o
o
Penguasaan secara utuh bidang ilmu sumber ajaran Penguasaan isi bahan ajar sekolah
PEMILIHAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN o Pemilikan kemampuan TUGAS PROFESIONAL melaksanakan tugas LAIN DAN TUGAS professional lainnya ADMINISTRASI RUTIN
dalam rangka pengoprasian sekolah
TUJUAN DAN ISI PROGRAM PENDIDIKAN GURU
o
o
o
Penguasaan Materi dan keterampilan Guru Pemilikan Kemampuan Memperagakan Unjuk Kerja Pemilikan Sikap, Nilai dan Kepribadian
* Pengertian dan Pemahan terhadap falsafah dan ilmu kependidikan * Penguasaan prinsip dan prosedur keguruan
Kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar di bidang mata ajaran spesialisasi
Task 1peminilkan nilai, sikap dan kepribadian yang menunjang tugas-tugas sebagai guru.
kategori pengetahuan dalam kurikulum lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Soedijarto, 1990)
o
o o o
o
o
Pengetahuan tentang objek belajar, Pengetahuan tentang belajar Pengetahuan dan penghayatan tentang sistem nilai dan dasar filsafat bangsa dan Negara. Pengetahuan tentang proses perubahan tingkah laku manusia khususnya pelajar, melalui berbagai proses belajar.
Pengetahuan penguasaan berbagai teknk penyajian informasi, teknik memimpin proses belajar, dan teknik perencanaan proses belajar-mengajar
o
Pengetahuan penguasaan berbagai teknik pengumpulan data dan pemanfaatan informasi
o
Pengetahuan tentang kedudukan system pendidikan sebagai bagian
Isi Program Prajabatan Guru
1
bidang umum, yang berlaku bagi segenap program pendidikan tinggi
2
bidang kependidikan, yaitu kemampuan yang dituntut
3
bagi seluruh tenaga kependidikan, tidak peduli bidang spesialisnya bidang ilmu yang akan diajarkan atau dilakukan sebagai profesi lulusan kelak,
Mata kuliah yang diberikan di LPTK Kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)
Mata kuliah di LPTK Kelompok Mata Kuliah Bidang Studi
Kelompok Mata Kuliah Proses Belajar-
Kelembagaan Pendidikan Keguruan
Proses perkembanguan kelembagaan pendidikan keguruan di Indonesia
Kursus-kursus (Misal BI/BII)
berkembang menjadi lembaga pendidikan
prajabatan(missal, pendidikan gurur, fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan(FKIP)) institute keguruan dan ilmu pengetahuan (IKIP)
Alih fungsi kelembagan pendidikan guru:
Pertanyaan :
1 2 3
