SINERGITAS INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI

Jurnal Ketransmigrasian Vol. 28 No. 2 Desember 2011. 113-124

SINERGITAS INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI The Synergy of Goverment Institutions in The Transmigration Urban Development

Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kemenakertrans Jln. TMP. Kalibata No. 17, Jakarta Telepon/Faks. (021) 7971010 Email: [email protected] dan [email protected] Diajukan: 4 Oktober 2011, Disetujui: 10 Nopember 2011 Abstract One of the success keys in the Transmigration Integrated Development Areas (Kota Terpadu Mandiri or KTM) is the synergy of government elements, as one of the KTM development community components. The purposes of the study are to analyze the participation of different government agencies and the obstacles faced in implementing the KTM development, and to formulate solutions to overcome the problems. The study is conducted in the KTM Belitang (East Ogan Komering Ulu District - South Sumatera Province), KTM Telang (Bayuasin District - South Sumatera Province), and KTM Mesuji (Mesuji District – Lampung Province). The study shows that local government agencies are very supportive to the development implementation, by providing relevant programs. However, the local programs are not integrated since the implementation is not based on the KTM development master plan. On the other hand, there are yet no programs allocated for the KTM from the national agencies (sectoral ministries). Keywords: synergy, government, development, transmigration Abstrak Salah satu kunci keberhasilan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah sinergitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu komponen komunitas pembangunan KTM. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan kendala partisipasi, sinergitas kegiatan instansi Pemerintah dalam pembangunan KTM, serta merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif dan eksplanatif di tiga kawasan KTM, yaitu KTM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTM Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan KTM Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa pembangunan KTM umumnya memperoleh dukungan partisipasi dari pemerintah daerah dalam bentuk program yang relevan, tetapi belum memperoleh dukungan program dari lintas instansi di tingkat pusat. Walaupun demikian, program instansi lintas sektor (di kabupaten) tersebut belum sinergis dan umumnya tidak didasarkan pada arahan masterplan. Masterplan belum dijadikan sebagai pijakan bagi lintas sektor dalam pembangunan KTM. Kata kunci: sinergi, pemerintah, pembangunan, transmigrasi

113

Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo)

I. PENDAHULUAN Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional (2010-2014) menyebutkan bahwa salah satu isu strategis dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah lemahnya keterkaitan ekonomi antar daerah serta antara pusat produksi dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Rencana tersebut juga menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, sasaran pokok yang perlu ditekankan antara lain adalah meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hinterland) melalui peningkatan fungsi kawasan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan lokal/ baru. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan transmigrasi yang relevan dengan sasaran pokok pengembangan ekonomi lokal dan daerah sebagaimana arahan RPJMN tersebut di atas. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi, pada saat ini telah ditetapkan 44 lokasi KTM yang tersebar di 22 provinsi. Direncanakan, program ini akan terus dilanjutkan pada kawasan-kawasan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kawasan transmigrasi yang potensial dapat lebih cepat diwujudkan. KTM merupakan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang secara holistik dan komprehensif, dengan cakupan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunannya bersifat lintas instansi dan multidisiplin sehingga membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, sinergitas intansi Pemerintah menj adi kunci keberhasilan pembangunan KTM. Sinergitas berasal dari kata sinergi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sedangkan Covey (1993), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Menurut Covey (2011), sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-

114

komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang, dan saling menghargai. Secara operasional, berpikir sinergi dan kesamaan pandang, dalam konteks pengembangan KTM dapat diwujudkan antara lain dalam penyusunan rencana bersama. Menurut Siahaan (2002), pembangunan kota harus dilakukan secara bersama (bersinergi) dengan melibatkan seluruh komunitas dalam arti yang luas: lintas sektor, pelaku ekonomi, dan masyarakat sejak dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan kota sebagai ilmu pengetahuan sosial, pada hakekatnya bukan hanya merencanakan pembangunan fisik semata, tetapi adalah merencanakan ruang (spatial-plan), di mana “manusia” terdapat di dalamnya yang memiliki cita-cita sama mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang aman, adil dan sejahtera. Sinergitas menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan, sekaligus juga memunculkan persoalan dalam pembangunan perkotaan, karena ego sektoral masih mewarnai pola berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Ikatan Arsitek Indonesia (2007), manajemen perkotaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang partisipatif dengan jaringan sistemik akan menghasilkan kinerja yang optimal karena didukung oleh berbagai potensi dan berbagai pihak yang secara sinergis menciptakan iklim kondusif dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tataran implementasinya, pembangunan KTM dilaksanakan relatif cepat sehingga rawan terhadap kurangnya partisipasi dan sinergitas instansi pemerintah. Pembangunan fisik dengan targettarget kuantitatif dan sistem penganggaran yang ketat, dapat menyebabkan pentingnya sinergitas kegiatan terlupakan. Tanpa dukungan partisipasi dan sinergitas seluruh intansi yang kompeten, pembangunan KTM akan berjalan lambat dan prasarana yang dibangun kurang optimal kemanfaatannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan kendala sinergitas kegiatan instansi Pemerintah dalam pembangunan KTM, serta merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Partisipasi dibatasi dalam kegiatan pengembangan komoditas unggulan. II. METODE Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif


dimaksudkan untuk menjelaskan sinergitas instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan KTM. Sedangkan eksplanatif untuk menjelaskan faktor dan kendala sinergitas. Studi dilaksanakan pada tahun 2010 di tiga kawasan yaitu KTM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTM Telang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan KTM Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Di setiap kawasan KTM dipilih tiga desa terdiri atas satu desa di pusat KTM dan dua desa hinterland KTM. Data sekunder utama adalah program dan anggaran lintas sektor. Data primer dihimpun melalui observasi lapang dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap proses partisipasi yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang informan yang berasal dari instansi Pemerintah terkait. Analisis partisipasi dilakukan dengan membandingkan persentase kontribusi program lintas sektor dan membandingkan peran stakeholder menurut Permen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007 dengan realisasi di lapang. Sinergitas dianalisis dengan cara membandingkan antara arahan masterplan, kebutuhan sinergi, dan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh masing-masing instansi. Selain itu, data juga dianalisis dengan metode triangulasi dari berbagai jenis dan sumber data untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Solusi atau saran kebijakan dirunut berdasarkan realisasi partisipasi, kebutuhan, serta kendala partisipasi yang difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan di pusat dan hinterland KTM. III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi Kawasan KTM Sub bab ini memberikan gambaran tentang kondisi kawasan KTM Belitang, Telang, dan Mesuji. 1. KTM Belitang KTM Belitang merupakan kawasan transmigrasi yang ditempati sejak tahun 1937 melalui program kolonilisasi. Penempatan transmigran kemudian berlanjut pada tahun 1967 yang saat ini menjadi Kecamatan Semendawai Suku-III dan Madang Suku-I. Secara administratif, KTM Belitang terletak di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera

Selatan. Kawasan ini terletak diantara 2 pusat pertumbuhan setingkat kota kabupaten yaitu Martapura sebagai Ibukota OKU Timur dan Kayu Agung sebagai Ibukota Kabupaten OKU. Kawasan Belitang dicanangkan sebagai KTM pada t anggal 17 J a nuari t ahun 2007. Ber dasar kan K epmen Naker tr ans Nomor Kep.220/Men/V/2007, lokasi ini pada awalnya mencakup lima kecamatan, tetapi kemudian dimekarkan menjadi sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Belitang, Belitang-II, Belitang III, Belitang Mulia, Belitang Jaya, Belitang Madang Raya, Semendawai Suku-III, Madang Suku-I, dan Buay Madang Timur. Pusat KTM Belitang semula berada di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang I namun karena keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana, pusat KTM lalu dipindahkan ke Desa Taman Mulia Kecamatan Semendawai Suku III, yang berjarak 65 Km dari Martapura atau 25 Km dari Gumawang. Dari jalan raya kabupaten yang menghubungkan Gumawang dengan kota Palembang, pusat KTM terletak sejauh 12 Km. Potensi sumberdaya alam di kawasan KTM Belitang terdiri atas potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kecamatan Belitang dan Belitang-III merupakan kawasan sentra produksi padi dan hortikultura, sedangkan Kecamatan Belitang-II, Semendawai Suku-3 dan Madang Suku-I, selain sentra produksi padi, juga merupakan sentra pengembangan perkebunan. Fasilitas yang sudah dibangun di pusat KTM meliputi jalan poros sepanjang 25 Km, gedung pengelola, gedung pusat bisnis, pusat pendidikan (sekolah SD, SMP, dan SMU), dan pasar. Hingga saat penelitian, fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Fasilitas pasar sudah dianggarkan untuk dibangun pada tahun 2010 tetapi hingga September 2010 belum direalisasikan. 2. KTM Telang Secara administrasi KTM Telang masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan KTM ini mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Muara Telang yang terletak di Delta Telang I dan Tanjung Lago yang terletak di Delta Telang II. Kecamatan Muara Telang memiliki luas 128.063 Ha, sedangkan Tanjung Lago memiliki luas 74.260 Ha. Delta Telang I terbagi atas 20 desa, yaitu 12 desa eks UPT dan delapan desa setempat. Delta Telang II terbagi atas 12 desa, yaitu sembilan desa eks UPT

115


dan tiga desa setempat. Pusat KTM terletak di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago. Desa ini merupakan UPT yang telah ditempati sejak tahun 1980. Berdasarkan aksesibilitasnya, terdapat perbedaan antara Delta Telang I dan Delta Telang II. Delta Telang II dapat diakses melalui jalur darat dan air, sedangkan Delta Telang I hanya dapat diakses melalui jalur air. Kawasan Telang didominasi oleh lahan pertanian tanaman pangan dan sebagian perkebunan. Luas lahan persawahan yaitu 49.240 Ha, sedangkan luas lahan perkebunan kelapa 14.571 Ha dan kelapa sawit 11.159 Ha. Pusat KTM (Desa Mulia Sari) terletak 40 Km dari ibu kota kebupaten dan 50 km dari ibu kota provinsi (Palembang). Mulia Sari dapat dicapai dari Palembang melalui jalan raya yang menghubungkan Palembang dengan Pelabuhan Tanjung Api-api sejauh 50 Km. Untuk mencapai Palembang, penduduk di Mulia Sari dan sekitarnya biasanya menggunakan sepeda motor atau kendaraan umum berupa bus dengan trayek Pelabuhan–Palembang. Mulia Sari dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Tanjung Lago dihubungkan oleh jalan perkerasan yang sebagian sulit dilalui kendaraan bermotor ketika musim hujan. Fasilitas yang sudah dibangun di pusat KTM meliputi jalan, boulevard, tugu KTM, gedung pengelola, gedung pusat bisnis bertingkat dua, rumah pintar, masjid, dermaga, dan pasar. Hingga saat penelitian, sebagian besar fasilitas tersebut sudah selesai dibangun tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Di kawasan tersebut terdapat sebanyak 23 desa, terdiri atas 10 desa di Kecamatan Mesuji dan 13 desa di Kecamatan Mesuji Timur. Kawasan ini dihuni oleh 43.821 jiwa atau 11.638 KK. Lahan di kawasan KTM Mesuji dapat dikelompokkan atas lahan kering dan lahan basah dengan topografi datar hingga berombak dan draenase sangat buruk. Lahan kering umumnya terdapat di Kecamatan Mesuji, sedangkan lahan basah di kecamatan Mesuji Timur. Alokasi lahan untuk KTM seluas 47.285,75 Ha meliputi kawasan lindung (8,68%), pemukiman (3,79%), perkebunan besar (18,87%), pengembangan tanaman pangan j agung (17,65%), pengembangan tanaman padi (21,36%), pengembangan tanaman pangan palawij a (5,25%), dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat (24,40%) dan lainnya (17,65%). Mereka bekerja pada subsektor perkebunan yaitu sebesar 81,54% dari total penduduk, diikuti oleh subsektor tanaman pangan (8,32%) dan sektor jasa (4,9%) dan lainnya 5,24%. Pusat KTM berada di Desa Tanjung Mas Makmur yang terletak di Kecamatan Mesuji Timur. Pembangunan infrastruktur di pusat KTM mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Hingga tahun 2009, fasilitas yang sudah dibangun adalah pasar, pusat bisnis, air bersih, rumah pintar, masjid, jalan, jembatan, penerangan jalan dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan kantor pengelolaKTM sertaseed center. Sebagian fasilitas tersebut sudah dimanfaatkan, tetapi umumnya belum optimal.

3. KTM Mesuji KTM Mesuji terletak di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. KTM ini dibangun sejak tahun 2007, sebelum Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan pada tahun 2009. Semenjak ada pengalihan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulang Bawang ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, KTM Mesuji dikelola oleh instansi yang disebut terakhir ini melalui SK Bupati Mesuji Nomor: 8 /170/1.02/HK/MSJ/ 2010 tentang Petugas Pengelola KTM Mesuji dan SK Bupati Mesuji Nomor: 8/171/1.02/HK/MSJ/ 2010 tentang Kelompok Kerja (Pokja) KTM Mesuji tertanggal 22 Juni 2010. KTM Mesuji mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur.

B. Realisasi Peran

116

Menurut Kepmen Nakertrans Nomor: KEP.214/MEN/V/2007, terdapat 10 peran yang diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah Provinsi. Dari 10 peran yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdapat satu peran penting yang belum dilaksanakan yaitu menyusun petunjuk pelaksanaan. Peran lainnya sudah dilaksanakan walaupun pelaksanaannya masih belum optimal. Peran tersebut adalah melaksanakan sosialisasi dengan stakeholder, menjaring dan memfasilitasi investor/Badan Usaha, melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder/lintas sektor, dan membuat laporan kepada Menteri (Tabel 1).


Tabel 1. Realisasi dan Implementasi Partisipasi Instansi Pemerintah Menurut Kepmen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007 Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten

1. Membentuk Pokja Provinsi

Implementasi*) Sumsel Lampung Sudah Sudah

1.

2. Menyusun Juklak

Sudah

Belum

2.

3. Melaksanakan penilaian usulan KTM

Sudah

Sudah

3.

4. Melaksanakan perencanaan teknis yang wilayahnya lintas kabupaten 5. Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder

Sudah, belum optimal Sudah, belum optimal Sudah, belum optimal Sudah

-

4.

Sudah

5.

Melaksanakan Sosialisasi. Kepada masyarakat

Sudah, belum optimal

Sudah

6.

Membuat kerjasama dengan investor


Sudah

7.

Memberikan kemudahan layanan investasi

Sudah



8.

Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder Melaksanakan monitoring dan evaluasi


Peran

6. Menjaring dan memfasilitasi investor/Badan usaha 7. Memfasilitasi proses perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan 8. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder 9. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi 10. Membuat laporan kepada Menteri

Peran Membentuk Pokja Kabupaten Mengamankan Areal KTM Mengusulkan dan menetapkan calon lokasi KTM Menyusun masterplan KTM

Telang Sudah

Implementasi*) Belitang Mesuji Sudah Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah






Sudah, Sudah 9. Sudah, belum Sudah, Sudah, belum optimal belum belum optimal optimal optimal Sudah, Sudah, 10. Membuat laporan kepada Sudah, belum Sudah, Sudah, belum belum Menteri dan Gubernur optimal belum belum optimal optimal optimal optimal Keterangan : *) - Kategorisasi hasil wawancara dengan informan dari lintas instansi - Belum optimal artinya belum semua cara/mekanisme dilaksanakan atau belum diimplementasikan dengan frekuensi/jumlah sesuai kesempatan/harapan/potensi

Belum disusunnya petunjuk pelaksanaan pembangunan KTM membuat Pemerintah Kabupaten sejak awal tidak memiliki kepastian langkah dalam melaksanakan penyusunan masterplan, dalam menentukan cara sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Akibatnya, peran-peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal sejak awal pembangunan KTM. C. Dukungan Program Lintas Instansi Dan Kendala Sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan pembangunan KTM. Sinergi lintas instansi diwujudkan terutama melalui dukungan program/kegiatan sesuai dengan masterplan. Persentase dukungan anggaran instansi Pemerintah menurut sumber dana dan tahun anggaran dapat dilihat dalam Tabel 2. Dari dua lokasi KTM, ratarata memperoleh dukungan anggaran APBN sebanyak 80% pada tahun pertama, 37% pada tahun kedua, dan 26% pada tahun ketiga. Artinya,

persentase dukungan anggaran APBN yang sebagian besar berasal dari dana pembantuan bidang transmigrasi, pada awalnya cukup besar sebagai sarana untuk menstimulasi dana APBN. Persentase tersebut, semakin tahun semakin menurun dan akhirnya didominasi oleh dana APBD. Fakta lain yang dapat dilihat adalah dukungan APBN umumnya berasal dari Dana Pembantuan yang dilaksanakan oleh dinas penyelenggara transmigrasi baik di provinsi maupun kabupaten. Lintas sektor umumnya mendukung pembangunan KTM dengan dukungan dana dari APBD. Ini berarti bahwa pembangunan KTM belum secara nyata memperoleh dukungan APBN dari sektor lain. Menurut informan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, hal ini karena dana dari pusat sudah dialokasikan sesuai dengan kebijakan masing-masing sektor. Ini berarti bahwa program KTM belum menjadi prioritas lintas sektor di tingkat pusat. Dukungan lintas sektor dalam bentuk program yang didanai dari APBD di kedua lokasi KTM cukup berbeda. Pembangunan KTM Telang pada

117


awalnya belum mendapat dukungan dari lintas sektor dalam bentuk anggaran dan programprogram yang relevan. Dukungan program dari lintas sektor baru muncul setelah tahun kedua atau tahun ketiga. Sedangkan KTM Belitang sudah memperoleh dukungan program dari APBD lintas sektor sejak awal pembangunannya. Menurut informan dari instansi pemerintah di ketiga Kabupaten, keseriusan Pokja dan Pimpinan Daerah dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah, serta kebersamaan dalam penyusunan masterplan menjadi kunci keberhasilan sinergi instansi pemerintah. Hasil penelusuran lebih lanjut terhadap program-program pemerintah daerah di kawasan KTM, menunjukkan program lintas sektor umumnya merupakan kegiatan di hinterland KTM kecuali dalam hal pembangunan jalan. Sedangkan program dinas penyelenggara transmigrasi umumnya berada di pusat KTM. Untuk meningkatkan partisipasi lintas sektor dalam pembangunan di pusat KTM, perlu penyusunan rencana bersama lintas sektor. Pelaksanaan pembangunan KTM didahului dengan pembentukan Pokja dan penyusunan rencana (masterplan), dengan tujuan antara lain agar masing-masing instansi memahami dan dapat memberikan kontribusi sesuai kompetensinya. Pokja Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Pokja Kabupaten

dipimpin oleh Bupati. Sebagai sekretaris Pokja adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan anggota antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta dinas-dinas lain terkait. Di ketiga lokasi penelitian, pembentukan Pokja dan penyusunan masterplan sudah dilaksanakan. Walupun demikian, implementasi Pokja dalam mengkoordinasikan program-program masing-masing instansi bisa tidak sama. Demikian pula kebersamaan dalam penyusunan masterplan, serta pemahaman lintas instasi terhadap masterplan dapat berbeda. Hal inilah yang memunculkan perbedaan partisipasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan KTM. D. Kebutuhan Partisipasi Analisis kebutuhan sinergitas dilakukan terutama untuk mendukung pengembangan komoditas strategis yang dapat mengungkit perkembangan ekonomi di kawasan KTM. Sesuai dengan rencana, komoditas yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan di bagian hinterland KTM adalah komoditas unggulan berbasis lahan, sedangkan di pusat KTM adalah bidang jasa, perdagangan, dan atau industri.

Tabel 2. Persentase Dana Program Instansi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan KTM (Berdasarkan Nilai Pagu) 2008 (%) No

Instansi

A. Telang 1 Disnakertrans Kab. 2 Disnakertrans Prov. 3 4

2009 (%)

2010 (%)

APBN

APBD

Ratarata

70 30

-

70 30

30 9

-

30 9

16 6

-

16 6

-

100

19 58

37 5 42

37 24 100

22

75 3 78

75 3 100

75,6 76,6

20 0,4 79,6 100

13 4 17

2 81 83

13 2 85 100

21 3 6 30

3 67 70

21 6 73 100

38 38

45 15 40 100

21 5 2 9 37

1 59 3 63

21 6 61 12 100

18 5 3 26

1,5 71 1,5 74

18 6,5 74 1,5 100

Lintas sektor Kab Lintas sektor Prov Jumlah 100 B. Belitang 1 Disnakertrans Kab. 20 2 Disnakertrans Prov. 0,4 3 Lintas sektor Kab 4 4 Lintas sektor Prov Jumlah 24,4 Rata-Rata (Telang + Belitang) 1 Disnakertrans Kab. 45 2 Disnakertrans Prov. 15 3 Lintas sektor Kab 2 4 Lintas sektor Prov Jumlah 62

APBN

APBD

Ratarata

APBN

APBD

Ratarata

Catatan: Data Persentase Dana Program Instansi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan KTM Mesuji tidak dimunculkan karena tidak lengkap sehubungan dengan terjadinya pemekaran wilayah (kabupaten)

118


Hasil analisis memperlihatkan bahwa untuk mengembangkan komoditas unggulan, masih cukup banyak dibutuhkan partisipasi Pemerintah (Tabel 3). Demikian pula untuk mengembangkan sektor jasa dan perdagangan di pusat KTM. Kebutuhankebutuhan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi dinas penyelenggara transmigrasi untuk menyusun rencana bersama instansi lainnya.

Sebagai contoh di Pusat KTM Telang dan Belitang telah dibangun fasilitas bisnis diantaranya pusat bisnis dan pasar. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis perdagangan untuk mengembangkan usahanya. Usaha jasa dan perdagangan yang potensial bertumbuh antara lain adalah perbankan, pegadaian, jasa, dan perdagangan.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Partisipasi Lintas Sektor KTM Telang, Belitang, dan Mesuji No

Komoditas/ Kendala bid. usaha Pengembangan A. KTM Telang (Hinterland) 1 Padi a. Tata air makro b. Hama tikus c. Panen di musim hujan, fasilitas pengeringan terbatas, d. Jalan rusak e. Modal untuk pembelian traktor f. Manajemen keuangan petani dan modal untuk saprodi 2

Jagung (Kec. Tanjung Lago)

a. Benih, modal terbatas b. Pemasaran hasil

3

Sapi (Kec. Tanjung Lago)

4

Sawit

a. Pakan ternak di musim tanam padi b. Modal dan manajemen perguliran Belum ada pabrik pengolahan hasil

B. Pusat KTM Telang 1 Jasa

2

Perdagangan

Sudah dibangun pusat bisnis, belum ada listrik Lembaga pengelola pasar belum jelas (tahun 2010)

C. Hinterland KTM Belitang 1 Padi Pemasaran hasil pada musim panen 2

Karet

3 4

Sarang Burung Walet Sapi

5

Ikan

Kebutuhan

a. Pembangunan pintu-pintu air dan a. Dinas PU Pengairan rehabilitasi tanggul Provinsi b. Pembangunan jalan penghubung dan b. Dinas Tanaman usahatani Pangan dan c. Pendampingan untuk kekompakan pola Peternakan tanam dan pengembangan P3A c. Badan Ketahanan d. Pemberian kredit traktor/Fasilitasi Pangan kemitraan dengan BU d. Dinas PU-Bina Marga e. Pendampingan manajemen keuangan petani f. Pelatihan/pendampingan diversifikasi usaha g. Pembangunan unit pengolahan gabah/beras agar harga layak a. Pengembangan LKM Dinas Tanaman Pangan b. Pelatihan manajemen pemasaran hasil dan Peternakan c. Fasilitasi kemitraan a. Bimbingan pembuatan silase Dinas Tanaman Pangan b. Bantuan modal dan bimbingan manajemen dan Peternakan perguliran c. Fasilitasi kemitraan Pembangunan pabrik pengolahan hasil

Dinas Perkebunan dan Perindustrian

a. b. c. d. a. b.

Penyediaan listrik Pengelola pusat bisnis Fasilitasi investasi BU Promosi Pembentukan lembaga pengelola pasar Pelatihan bagi pengelola lembaga

a. Dinas Nakertrans b. Dinas Pertambangan dan Energi

Fasilitasi kemitraan untuk penampungan hasil dengan harga layak

a. Dinas Perdagangan b. Dinas Tanaman Pangan a. Dinas Perkebunan b. Dinas Perindustrian

a. Pemasaran karet jauh (ke Palembang) b. Teknis budidaya Teknis Budidaya

a.

Bibit dan modal

a. b. a. b.

Modal, teknis budidaya

D. Pusat KTM Belitang 1 Perdagangan Lokasi KTM kurang strategis 2 Jasa Keuangan Belum ada yang berminat, Lokasi kurang strategis, belum ada listrik

Instansi Pemerintah Terkait

Promosi investasi dan fasilitasi pembangunan pabrik pengolahan karet b. Bimbingan teknis budidaya Pelatihan Bantuan bibit sapi secara kredit/bergulir Fasilitasi kemitraan Bantuan modal/fasilitasi kemitraan Pelatihan teknis budidaya

Infrastruktur (Jalan penghubung, sarana transportasi, listrik) pengelolaan pasar

a. Dinas Pasar b. Dinas Perdagangan c. Dinas Nakertransos

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Perikanan a. b. c. d. e. f.

Dinas Jasa Marga Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Dinas Pasar Dinas Nakertrans PLN

E. Hinterland KTM Mesuji

119


Lajutan No

Komoditas/ Kendala bid. usaha Pengembangan E. Hinterland KTM Mesuji 1 Padi a. Pemasaran hasil pada musim panen b. Jalan rusak c. Modal dan saprodi

2

Jagung

3

Kelapa Sawit

4

Karet

5

Kambing

6

Walet

a. b. c. a. b.

Benih Permodalan Kelembagaan Kualitas bibit rendah Pemeliharaan belum sesuai dengan anjuran, a. Pemasaran b. Teknis budidaya a. Tidak adanya fasilitas pembiayaan b. Stimulan ternak dari pemerintah a. Penangkaran walet b. Modal

F. Pusat KTM Mesuji 1 Perdagangan Sarana dan prasarana sudah mulai rusak

2

Jasa Keuangan

Akses jalan rusak, listrik belum ada

Kebutuhan a. Sarana produksi dan fasilitas pemasaran b. Pendampingan untuk kekompakan pola tanam dan pengembangan P3A c. Pemberian kredit traktor/fasilitasi kemitraan dengan BU d. Pendampingan manajemen keuangan petani a. Pengembangan LKM b. Pelatihan manajemen pemasaran hasil c. Fasilitasi kemitraan a. Bimbingan budidaya sawit b. Bantuan modal dan bimbingan manajemen c. Fasilitasi kemitraan a. Promosi investasi dan fasilitasi pembangunan pabrik pengolahan karet b. Bimbingan teknis budidaya Bantuan bibit kambing secara kredit/bergulir

a. Dinas Perdagangan b. Dinas Koperasi c. Dinas Tanaman Pangan

a. Teknik Budidaya b. Bantuan kredit permodalan

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Lokasi, jalan penghubung, sarana transportasi

a. b. c. d. e. a. b.

Akses jalan, listrik

E. Analisis Sinergitas Analisis sinergitas dilakukan dengan membandingkan antara arahan masterplan, realisasi partisipasi, dan kebutuhan partisipasi pada masingmasing sektor dengan komponen pembangunan lainnya dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan KTM. Mencermati keterkaitan antara kebutuhan partisipasi dan sinergitas dengan kegiatan-kegiatan yang diprogram oleh masing-masing instansi dan arahan masterplan-KTM di tiga lokasi (Tabel 4), dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh instansi di hinterland KTM umumnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, tetapi tidak seluruhnya relevan dengan arahan masterplan dan belum saling bersinergi. Artinya, masing-masing instansi sudah memberikan partisipasi tetapi belum saling terpadu satu sama lain. Ini menunjukan bahwa masterplan belum sepenuhnya dijadikan pijakan oleh lintas intansi di daerah dalam penyusunan program.

120

Instansi Pemerintah Terkait

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan a. Dinas Perkebunan b. Dinas Perindustrian a. Dinas Perkebunan b. Dinas Perindustrian Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Dinas Jasa Marga Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Dinas Pasar Dinas Nakertrans Dinas Jasa Marga PLN

2. Sebagian kebutuhan untuk pengembangan komoditas unggulan tidak terakomodasi dalam arahan masterplan KTM. 3. Masih adanya peluang untuk pengembangan komoditas unggulan menunjukkan bahwa masih terdapat peluang dalam menarik partisipasi Pemerintah dalam pembangunan KTM. Hal ini dapat menjadi perekat bagi Pokja untuk dijadikan program bersama. 4. Fasilitas yang sudah dibangun di pusat KTM masih terbatas atau belum mampu menjawab kebutuhan mendesak untuk pengembangan komoditas unggulan. Sebagai contoh di kawasan KTM Belitang, karet membutuhkan pabrik, padi membutuhkan fasilitasi kemitraan untuk penampungan hasil dengan harga layak, sapi membutuhkan fasilitasi kemitraan atau bantuan bibit, dan sarang burung walet membutuhkan pelatihan, modal, dan fasilitasi kemitraan. Sedangkan yang sudah dibangun adalah pasar dan pusat bisnis. Di KTM Telang yang dibutuhkan adalah pembanguanan pintupintu air, rehabilitasi tanggul, pabrik penggilingan/


Tabel 4. Partisipasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Arahan Masterplan, Program dan Kebutuhan Eksisting Lokasi

Komoditas/ Bid. Usaha

KTM Telang Hinterland Padi

Pusat KTM

Arahan Masterplan

Program Eksisting

1. Bantuan modal 2. Bintek on-farm, postharvest, rekayasa kelompok untuk keserentakan tanam; 3. Pembelian hasil secara tunai pada tingkat harga standar pemerintah yang berlaku; dan 4. Pembangunan unit pengolahan gabah beras (UPGB).

1. Pemberian bantuan modal melalui program PUAP 2. Penyuluhan (regular) 3. Pengembangan warung saprodi (satu desa) 4. Pengembangan LKM

Jagung (Kec. Tanjung Lago)

Tidak spesifik

1. Bantuan benih jagung untuk 1.000 Ha 2. Fasilitasi kemitraan

Sapi dan kambing (Kec. Tanjung Lago)

1. Fasilitasi kemitraan budidaya 2. Bantuan modal/bibit

Pengembangan pusat pembibitan

Jasa, perdagangan

KTM Belitang Hinterland Padi

Karet

Burung Walet

Pembangunan pasar induk, pertokoan, pergudangan, Bank dan Koperasi, infrastrtuktur (jalan, terminal, dermaga, listrik)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Jaminan pasar Pengolahan hasil Tata air/irigasi Teknologi pasca panen Jalan usahatani Penggudangan Bantuan modal Pembangunan pabrik Pengolahan karet Bintek manajemen pemasaran Bantuan modal -

1. Pembangunan pusat bisnis (belum dimanfaatkan) 2. Pembangunan pasar (pemanfaatan belum optimal) 3. Pembangunan infrastruktur (jalan, dermaga, terminal, listrik, air) 4. Fasilitasi investasi BU 1. Pemberian bantuan modal melalui program PUAP 2. Penyuluhan (regular) 3. Pengembangan LKM 4. Bantuan pupuk bersubsidi melalui KUD Bantuan bibit karet

-

Sapi

Tidak spesifik

Bantuan bibit sapi secara kredit/bergulir

Ikan

Tidak spesifik

1. Pelatihan teknis budidaya 2. Bantuan modal

penggudangan/pengeringan padi; jagung membutuhkan kemitraan atau pelatihan manajemen pemasaran; sedangkan yang pertama dibangun di pusat KTM adalah pusat bisnis. Sementara itu, sebagian ruang pusat bisnis belum dapat dimanfaatkan oleh bank atau

Kebutuhan Partisipasi 1. Pembangunan pintu-pintu air dan rehabilitasi tanggul 2. Pembangunan jalan usahatani 3. Pendampingan Gapoktan/kelompok tani untuk kekompakan tanam 4. Pengembangan P3A 5. Fasilitas pengeringan terintegras dengan penggilingan padi 6. Pemberian kredit traktor 1. Pengembangan LKM 2. Pelatihan manajemen pemasaran hasil jagung 3. Fasilitasi kemitraan 1. Bimbingan pembuatan silase 2. Fasilitasi akses permodalan dan bimbingan manajemen perguliran 3. Fasilitasi kemitraan 1. Penyediaan listrik 2. Fasilitasi investasi 3. Promosi 4. Pengelola pasar dan pusat bisnis 5. Terminal/Dermaga agro 6. Peningkatan kompetensi SDM bidang jasa, perdagangan, dan industri Fasilitasi kemitraan untuk penampungan hasil dengan harga layak

1. Fasilitasi kemitraan untuk pembangunan pabrik pengolahan karet. 2. Bimbingan teknis budidaya dan pemasaran 1. Pelatihan budidaya 2. Fasilitasi kemitraan 1. Bantuan bibit sapi secara kredit/bergulir 2. Fasilitasi kemitraan 1. Bantuan modal/fasilitasi kemitraan 2. Pelatihan teknis budidaya

pegadaian yang dapat menyediakan modal karena listrik dan air belum tersedia. 5. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air, fasilitas pengolahan hasil, dan sarana transportasi; merupakan fasilitas yang mendesak perlu dibangun di pusat KTM. Seiring dengan

121


Lanjutan Lokasi Pusat KTM

Komoditas/ Bid. Usaha Jasa dan perdagangan

KTM Mesuji Hinterland Padi dan jagung

Pusat KTM

Arahan Masterplan

Program Eksisting

Pembangunan: 1. Pusat agro input 2. Pusat informasi/promosi pengembangan agribisnis, LKM dan perbankan; 3. Pusat pengolahan hasil produksi, 4. Pusat kegiatan jasa dan perdagangan, terminal agro, bengkel alsintan, pasar grosir, pasar induk, supermarket/pertokoan, hotel dan terminal umum. 5. Balai latihan kerja, Sekolah Menengah Kejuruan agribisnis.

Pembangunan :

1. Pelatihan teknis dan manajemen usaha 2. Kemudahan akses saprodi dan alsintan, 3. Penyuluhan dan pendampingan; penjaminan modal kerja dan produksi; rehabilitasi tata air.

1. Demplot pengembangan budidaya jagung 2. Pembangunan rice milling unit (RMU) 3. Sertifikasi lahan 4. Bantuan benih unggul 5. Pencetakan sawah dan pembuatan saluran irigasi 6. Peningkatan kompetensi dan aktivitas Tenaga Penyuluh Lapangan 1. Kemudahan Perijinan 2. Fasilitasi Kemitraan 3. Peningkatan akses ketersediaan saprodi 4. Insentif untuk pengembangan produk hilir bernilai tambah (bio-etanol dll) 5. Pengembangan bibit unggul 6. Penyediaan Prasarana Kelembagaan saprotan 1. Pembangunan pasar, pusat bisnis, seed center, air bersih 2. Bantuan modal dan pelatihan manajemen 3. Penyuluhan dan pendampingan manajemen koperasi 4. Pembangunan jaringan listrik (dalam proses) 5. Rehabilitasi jalan-jalan provinsi

Kelapa sawit dan karet

1. Pengembangan Kemitraan PBSN – Masyarakat – Pemerintah 2. Pembinaan Usahatani di Tingkat Petani

Jasa dan perdagangan

1. Pusat Jasa Keuangan, Perbankan dan Layanan Pengiriman 2. Pusat Distribusi dan Perdagangan. 3. Jaringan Telekominikasi dan Listrik, air bersih 4. Jaringan Transportasi (darat, air ).

1. Pusat bisnis (belum dimanfaatkan) 2. Pasar (belum selesai) 3. Rumah pintar (belum dimanfaatkan) 4. Pembangunan jalan

Kebutuhan Partisipasi 1. Pembangunan infrastruktur (Jalan penghubung, sarana transportasi, listrik) 2. Promosi fasilitas di pusat KTM 3. Peningkatan kompetensi SDM bidang jasa, perdagangan, dan industri

1. Fasilitasi pemasaran jagung 2. Fasilitasi Kredit pembangunan rice milling unit (RMU) 3. Fasilitasi pengembangan lembaga keuangan 4. Rehabilitasi saluran sekunder 1. Fasilitasi kemitraan 2. Pelatihan/penyuluhan manajemen produksi dan pemasaran

1. Perbaikan infrastruktur 2. Peningkatan kompetensi SDM bidang jasa, perdagangan, dan industri

Keterangan : *) Kebutuhan yang diperlukan, dijaring melalaui hasil wawancara dengan masyarat, pelaku usaha, dan informan dari lintas sektor

ketersediaan fasilitas tersebut, kemudian perlu diikuti dengan pembangunan pasar. Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan unit Bank/pegadaian dapat dibangun kios, ruko, atau rukan; atau disediakan lahan yang dapat dibangun sendiri oleh Badan Usaha yang bersangkutan sesuai dengan anggaran masingmasing.

122

F. Upaya Yang Diperlukan Peningkatan Sinergitas

Untuk

Uraian di atas menunjukkan bahwa sinergitas lintas instansi dalam pembangunan KTM dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah (terutama Bupati dan Ketua Bappeda) dalam menciptakan kesamaan persepsi terhadap


pentingnya pembangunan KTM yang akan dilaksanakan. Pimpinan daerah perlu meyakinkan bahwa pembangunan KTM bukan pekerjaan dinas penyelenggara transmigrasi saja tetapi pekerjaan Pemerintah Daerah yang harus didukung oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di berbagai sektor di tiga KTM menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Daerah juga harus ditindaklanjuti pada tataran yang lebih operasional dalam bentuk penyelenggaraan rapat koordinasi Pokja yang diselenggarakan secara berkala serta penyusunan rencana bersama dengan melibatkan lintas sektor. Selain hal tersebut diatas, juga diketahui bahwa masterplan belum dijadikan acuan oleh lintas instansi dalam penyusunan program. Oleh sebab itu, kebersamaan dari sejak awal proses perencanaan inilah yang dapat menghilangkan sekat-sekat psikologis yang sering muncul karena adanya ego sektoral. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci di berbagai sektor di tiga KTM juga menunjukkan bahwa masterplan pembangunan KTM harus berupa rencana bersama Pemerintah Daerah sehingga jelas siapa melakukan apa. Hal ini sesuai dengan pendapat Ernan Rustiandi dan Sugimin Pranoto (2008), yang mengatakan bahwa penyusunan masterplan kawasaan agropolitan perlu memuat tugas pokok dan fungsi kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) agar tidak terjadi tumpang kepentingan. Para pemangku kepentingan dalam penyusunan masterplan adalah instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Penyusunan rencana bersama dapat distimulasi dari daftar kebutuhan pengembangan komoditas unggulan yang dijaring dari lapang, dan kemudian dapat dilengkapi oleh instansi pemerintah untuk dilaksanakan di hinterland dan pusat KTM. Penyusunan rencana bersama harus dapat memunculkan urutan prioritas program yang dibuat berdasarkan urgensi, skala dampak, dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan atas dasar urutan prioritas yang ditetapkan. Guna memperlancar pelaksanakan kegiatan pembangunan KTM serta meningkatkan partisipasi lintas sektor, perlu dilakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis oleh provinsi. Hal ini penting mengingat pedoman pembangunan KTM belum secara operasional memberikan acuan pada kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pembangunan KTM. Masih banyak hal-hal yang

perlu memperoleh penjelasan dan petunjuk lebih lanjut. Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan dorongan dan pendampingan pada pemerintah provinsi. IV. KESIMPULAN Peran instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Kepmen Nakertrans No: KEP.214/MEN/V/2007, pada umumnya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi sebagian belum optimal. Dari 10 peran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, satu peran penting yang belum dilaksanakan adalah menyusun petunjuk pelaksanaan. Peran lainnya sudah dilaksanakan, tetapi lima peran diantaranya (yaitu melaksanakan sosiallisasi kepada stakeholder, menjaring dan memfasilitasi investor/badan usaha, melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan anggaran dengan stakeholder, melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kepada menteri) belum dilaksanakan secara optimal. Belum disusunnya petunjuk pelaksanaan pembangunan KTM membuat Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kepastian langkah dalam melaksanakan penyusunan masterplan, dalam menentukan cara sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Akibatnya, peran-peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Ditinjau dari dukungan anggaran lintas sektor, pembangunan KTM umumnya memperoleh dukungan partisipasi dari pemerintah daerah dalam bentuk program yang relevan, tetapi belum memperoleh dukungan program dan belum menjadi prioritas dari lintas instansi di tingkat pusat. Walaupun demikian, program lintas sektor (di kabupaten) tersebut belum sinergis dan umumnya tidak didasarkan pada arahan masterplan. Pengembangan komoditas unggulan di ketiga kawasan KTM masih banyak menemui kendala sehingga membutuhkan partsipasi dan sinergitas lintas instansi. Oleh sebab itu, sinergitas instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan. Partisipasi dan sinergitas lintas instansi pemerintah dalam pembangunan KTM dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah (terutama bupati dan ketua Bappeda) dalam menciptakan kesamaan persepsi terhadap pentingnya pembangunan KTM yang akan dilaksanakan dan kebersamaan dalam penyusunan masterplan. Komitmen pimpinan

123


daerah tersebut akan terwujud apabila ditindaklanjuti dengan tataran yang lebih operasional dalam bentuk penyelenggraan rapat koordinasi Pokja secara berkala serta penyusunan rencana bersama yang sejak awal sudah melibatkan lintas instansi dan dituangkan dalam masterplan. Kebersamaan sejak awal proses perencanaan ini dapat menghilangkan sekat-sekat psikologis yang sering muncul karena adanya ego sektoral. Selama ini, masterplan belum dijadikan pijakan bagi lintas instansi dalam berpartisipasi dalam pembangunan KTM. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pembangunan KTM yang sinergis. Kementerian Nakertrans perlu mendorong Pemerintah Provinsi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pembangunan KTM. Hal ini penting mengingat pedoman pembangunan KTM belum secara operasional memberikan acuan pada kabupaten untuk malaksanakan kegiatan pembangunan KTM. Masih banyak hal-hal yang perlu memperoleh penjelasan dan petunjuk lebih lanjut. Materi yang dimuat dalam Juklak tersebut antara lain adalah tata cara menyusun masterplan KTM yang sinergi agar dapat digunakan sebagai pijakan oleh lintas instansi dalam penyusunan program di kawasan KTM. Masterplan harus disusun bersama, mampu mengakomodasi aspirasi, dan secara jelas memunculkan peran masing-masing lintas instansi. Guna meningkatkan sinergitas instansi pemerintah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Masterplan KTM harus menjadi rencana bersama Pemerintah Daerah. Agar terjadi integrasi program, rencana bersama tersebut disusun berdasarkan analisis stakeholder yang secara jelas memunculkan sasaran berasama, siapa berbuat apa, dengan target waktu yang jelas, bagi masing-masing instansi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. (2) Penyusunan rencana bersama memuat urutaan prioritas program yang dirumuskan berdasarkan skala urgensi, skala dampak, serta ketersediaan sumberdaya dan anggaran. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan atas

124

dasar urutan prioritas yang ditetapkan. (3) Pokja di tingkat pusat perlu diaktifkan agar masing-masing instansi terkait dapat memberikan dukungan berupa kebijakan agar daerah memanfaatkan dana APBN bagi program-program yang relevan. DAFTAR PUSTAKA Ikatan Arsitek Indonesia. 2007. Pembangunan Kota yang Partisipatif dan Berkelanjutan. Makalah Seminar. Jakarta. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Kep 110/Men/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.214/MEN/ V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 20102014. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Siahaan, E. I. 2002. Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru Covey, S. R. 1993. Principles Centered Leadership. Franklin: Covey Co. ———-. 2011. The 7 Habits of Highly Effective People. Review. Free Press. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

SINERGITAS INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI

Recommend Documents