Siklus Anggaran

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keuangan

negara

merupakan

bagian

terpenting

dalam

pelaksanaan

pembangunan nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pilar utama dalam pembiayaan atas terselenggaranya tujuan dan fungsi negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Begitu pula dengan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah dengan masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainlain. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkedaulatan sebagaimana yang diamanatkan undang – undang sekaligus dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka penting kiranya untuk kita mempelajari sekaligus mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait dengan proses bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola sebagai urat nadi kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang melalui makalah ini. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

1

1.2. Rumusan Pemikiran Makalah Adapun rumusan penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1.

Bagaimana Defenisi Keuangan Negara ?

2.

Menjelaskan Jenis-jenis Penganggaran.

3.

Menjelaskan Siklus Anggaran, dan

4.

Bagaimana Siklus APBN / APBD

I.3. Tujuan Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembuatan makalah ini adalah: 1.

Untuk mengetahui Defenisi Keuangan Negara

2.

Untuk mengetahui Jenis-jenis penganggaran

3.

Untuk mengetahui Siklus Anggaran. Serta

4.

Untuk mengetahui Siklus APBN / APBD.

Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Definisi Keuangan Negara Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a.

berada dalam penguasan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

b.

berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.” Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari

sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara / Daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Seiring dengan diterapkannya Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undangundang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik.

Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

3

Optimalisasi pengelolaan keuangan di daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi tidak mengalami defisit fiskal. Oleh karena itu, dilaksanakan

reformasi

segala

bidang

meliputi

reformasi

kelembagaan

dan

reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung terciptanya good governance. Tuntutan pembaruan sistem keuangan publik dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik. Reformasi manajemen keuangan publik terkait dengan perlunya digunakan modul pengelolaan keuangan publik yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Reformasi

keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumbersumber

penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah adalah berikut ini. 1.

Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.

2.

Perubahan prinsip pengelolaan anggaran.

3.

Perubahan prinsip penggunaaan dana pinjaman dan defisit spending.

4.

Perubahan strategi pembiayaan. Adapun prinsip - prinsip Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang -undangan, efisien,

ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggung

jawab

dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. 2.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

3.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4.

APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

5.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

6.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

4

7.

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

8.

Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. Dalam ruang lingkup keuangan negara itu sendiri terdapat pula bagian yang

tak terpisahkan yakni bagaimana negara memiliki pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. 1.

Penerimaan Pajak, Pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang terdiri atas sumber daya alam dan bagian pemerintah atas laba BUMN.

3.

Hibah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sementara Pemerintah Daerah, memiliki pendapatan yang bersumber dari:

1.

pendapatan asli daerah;

2.

dana perimbangan;

3.

pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari: 1. Pajak daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 2. Retribusi daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

5

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, meliputi: 

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;



hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;



jasa giro;



pendapatan bunga;



tuntutan ganti rugi;



keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;



komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Perlu juga kiranya dalam penulisan makalah ini dijelaskan bahwa di Daerah, ada juga yang disebut dengan Dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana perimbangan (DP), di antaranya sebagai berikut. 1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan, dan Sumber Daya Alam (SDA). a.

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

b.

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

c.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

6

2.1.1. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. 2.1.2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaktidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

7

disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota

selaku

pengguna

anggaran/pengguna

barang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). 2.2. Jenis-jenis Anggaran Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan dalam rangka mencapai tujuan bernegara Menurut Mardiasmo (2011) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu 1. Anggaran Operasional (operation/ recurrent budget) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam

menjalankan

pemerintahan

misalnya

Belanja

Rutin

(Reccurent

Expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja 2.

Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Anggaran Modal /Investasi (capital/investment budget) Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjudnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Secara garis besar ada dua Pendekatan penganggaran sektor publik yang

memiliki perbedaan mendasar yaitu: 1.

Pendekatan Tradisional . Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

8

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu : a) Cara penyusunannya dengan pendekatan incrementalism. b) Pendekatan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional ini adalah cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan dan menggunakan prinsip bruto. 2. Pendekatan New Publik Manajement (NPM) adalah anggaran yang berorientasi a)

pada Kinerja Yang terdiri dari: Planing Programming and budgeting system (PPBS)

b) ZERO (Zero Based Budgeting) 2.3. Siklus Anggaran Siklus Anggaran menurut Mardiasmo (2009:70) adalah sebagai berikut: 1.

Tahap persiapan anggaran (Preparation) Pada

tahap

persiapan

anggaran

dilakukan

taksiran pengeluaran atas

dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diketahui adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus didasari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersama dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. 2.

Tahap Ratifikasi Anggaran (budget ratification) Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntun tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan dalam menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala

pertanyaan-pertanyaan

dan

bantahan-bantahan

dari

pihak legislatif. 3.

Tahap pelaksanaan anggaran (budget implementation) Setelah anggaran disetujui oleh pihak legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer kuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

9

yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. 4.

Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran (budget reporting and evaluation) Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen diharapkan

tahap

yang

baik,

maka

budget reporting and evaluation tidak akan menemui

masalah. 2.4.

Siklus APBN / APBD

2.4.1.

Siklus APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggaran Pendapatan Belanja Negara memiliki 4 siklus yaitu : 1.

Tahap Penyusunan Anggaran Pada tahap awal penyusunan anggaran, Pemerintah Pusat menyampaikan

pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan hasil pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

10

teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan. 2.

Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan

anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran belanja, pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

3.

Pengawasan Anggaran Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara

nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada Bab IX memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan/kepala kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

11

pemeriksaaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. (Yang berlaku sekarang sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 bahwa pemeriksaan kas bendahara tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung mupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester II dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN Perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester I dan prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yanag dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. 4.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga oleh menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun Laporan Arus Kas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

12

badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 2.4.2. Siklus APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari: 1.

Proses Penyusunan APBD di pemerintah daerah Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain: a.

pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

b. c. d.

pemerintah daerah; prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; teknis penyusunan APBD; dan hal-hal khusus lainnya. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

13

Adapun proses penyusunan dan penetapan APBD sebagai berikut : 1.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 2.

Kebijakan Umum APBD Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu

menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

3.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah

menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

14

4.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan

rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga, surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA¬SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 5.

Penyiapan Raperda APBD Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan

pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. 6.

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta

lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 7.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui

bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. 8.

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala

daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

15

penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 9.

Perubahan APBD Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas

bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. 2.

Siklus pelaksanaan APBD (penatausahaan keuangan daerah) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh (satu) orang wakil

Presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersamasama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

16

mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah , dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk dan perrkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah dan siklus penatausahaan pengeluaran keuangan daerah. 

Siklus Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas

umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah, dilakukan dengan cara: 1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga 2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga 3. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga 

Siklus Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas

menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari: Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

17

1.

SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

2.

SPP Ganti Uang (SPP-GU)

3.

SPP Tambahan Uang (SPP-TU)

4.

SPP Langsung (SPP-LS)

3.

Siklus pelaporan dan pertanggungjawaban (akuntansi) Terdapat empat sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah: 1. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3. Sistem dan prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan pemerintah daerah. 4. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: 1.

Laporan realisasi anggaran

2.

Neraca

3.

Laporan arus kas

4.

Catatan atas laporan keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui

sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala daerah melakukan tanggapan dan melaksanakan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

18

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN 1.

Keuangan negara merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pilar utama dalam pembiayaan atas terselenggaranya tujuan dan fungsi negara.

2.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

19

3.

Menurut Mardiasmo (2011) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu : -

Anggaran Operasional (operation/ recurrent budget) Anggaran Modal /Investasi (capital/investment budget)

4. Secara garis besar ada dua Pendekatan penganggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar yaitu:  Pendekatan Tradisional . - Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu : a. Cara penyusunannya dengan pendekatan incrementalism. b. Pendekatan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. 5. Pendekatan New Publik Manajement (NPM) adalah anggaran yang berorientasi pada Kinerja Yang terdiri dari: a. Planing Programming and budgrting system (PPBS) b. ZERO (Zero Based Budgeting) 6. Siklus Anggaran menurut Mardiasmo (2009:70) adalah sebagai berikut: 1.

Tahap persiapan anggaran (Preparation)

2.

Tahap Ratifikasi Anggaran (budget ratification)

3.

Tahap pelaksanaan anggaran (budget implementation)

4.

Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran (budget reporting and evaluation)

7. Anggaran Pendapatan Belanja Negara memiliki 4 siklus yaitu : 1. 2. 3. 4.

Tahap Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Anggaran Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

8. Adapun proses penyusunan dan penetapan APBD sebagai berikut : 1.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

2.

Kebijakan Umum APBD

3.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

4.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

5.

Penyiapan Raperda APBD

6.

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

20

DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 7.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

8.

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

9.

Perubahan APBD

DAFTAR RUJUKAN Mardiasmo, (2002), “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta: Andi. Mardiasmo, (2009), “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta: Andi. http://wahyu-natalia.blogspot.co.id/2012/03/keuangan-negara-dan-penggangaran-sektor.html, Jum’at 30 Maret 2012 http://belberkit.blogspot.co.id/2015/11/makalah-keuangan-negara-dan-daerah.html. Minggu, 22 November 2015 http://wahyoenoegroho.blogspot.co.id/2013/03/makalah-penganggaran-sektor-ublik.html. Minggu, 24 Maret 2013 www.anggaran.depkeu.go.id/.../buku%20pokok%20siklus%20apbn.pdf

Keuangan Negara dan penganggaran sektor publik |

21