Politik Anggaran
Politik anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mempengaruhi kebijakan kebijakan alokasi alokasi anggaran anggaran karena terbatasnya terbatasnya sumberdana sumberdana publik yang tersedia. tersedia. Politik Politik angaran juga merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang yang terli terliba batt dalam dalam pene penent ntua uan n kebi kebijak jakan an maup maupun un alok alokasi asi angg anggar aran an.. Indr Indraa J Piala Pialang ng menyebu menyebutka tkan n Politik Politik anggar anggaran an memega memegang ng perana peranan n kunci kunci dalam dalam kebija kebijakan kan-ke -kebij bijaka akan n pemerintah pusat. Untuk beberapa provinsi di Indonesia mendapat anggaran besar, besa r, anggaran tersebut merupakan sebuah komitmen pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat. Namun di bebrapa provinsi lainnya ada juga yang mendapatkan anggaran yang kecil meskip meskipun un provin provinsi si tersebu tersebutt telah telah menjala menjalanka nkan n sebuah sebuah prinsi prinsip p Good Good Govern Governanc ancee dalam dalam menjalankan pemerintahan daerahnya.
a. Sej Sejara arah h Poli Politik tik Angga Anggara ran n
ilihat dari konsep dan prakteknya, proses penyusunan anggaran terdiri dari dua hal, yaitu perencanaan dan penganggaran. !erta dari si"atnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada konsep penggunaan sumberdaya#dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan $asyarakat. $as yarakat. %nggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang ada di daerah, yang telah direncanakan sebelumnya sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk mendapatkan anggaran dari dari perenc perencanaa anaan n yang yang telah telah tersusu tersusun n tersebu tersebut, t, daerah daerah banyak banyak berhar berharap ap dari dari kebijak kebijakan an pemerintahan pusat, sehingga disinilah mmuncul peranan pemerintahan pusat dalam politik anggaran. Politik anggaran sudah diterapkan dari era pemerintahan terdahulu, pada masa orde baru misalnya, seperti yang diungkapkan oleh &honto'i, J bah'a seringkali daerah yang bukan pendukung partai penguasa tidak t idak bakal disentuh pembangunan, jadi jika suatu daerah ingin ingin maju pemimp pemimpin-p in-pemi emimpi mpin n daerah daerah tersebu tersebutt harus harus tergab tergabung ung dalam dalam partai partai politi politik k penguasa yang dapat melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. !edangkan pada masa re"ormasi saat ini Politik anggaran menjadi tarik menarik antara kepentingan kelompok elite politik, politik anggaran lebih berorientasi terhadap ter hadap kepentingan pribadi dan golongan bukan untuk untuk mengat mengatasi asi proble problem m masyarak masyarakat. at. Pada Pada saat ini sering sering kali kali politi politik k anggar anggaran an justru justru
menguras keuangan untuk biaya birokrasi dan administrasi sehingga output nya bukan untuk mengatasi masalah, melainkan hanya agar para pelaksananya dapat melakukan kegiatan dan dapat memetik keuntungan ekonomi. alam masa re"ormasi, terdapat dua pola politik anggaran yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan, pada masa Pemerintahan $ega'ati !oekarno Putri misalnya, kebijakan anggaran diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi "iskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin anggaran melalui e"isiensi. !ementara dalam Pemerintahan !usilo (ambang )udoyono* kebijakan anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan de"icit anggaran, pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan kemiskinan. b.
Penerapan Politik Anggaran di Indonesia.
Irene !. +ubin pada &he Politics o" Public (udgeting dalam Iksan, $. mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. (ah'a alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya. Politik anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai. engan kata lain harus ada keterkaitan antara keuangan negara dengan arah kebijakan sebagaimana tertuang rencana pemerintah. Politik anggaran harus menjadi alat mencapai tujuan pembangunan daerah. onsekuensi dari politik anggaran ini adalah pemerintah didorong melakukan perubahan secara mendasar di level birokrasi. !eluruh satuan kerja perangkat daerah perlu didorong untuk meningkatkan penerimaan dan melakukan e"isiensi dan e"ektivitas pengeluaran di daerah. Untuk menjalankan hal tersebut diperlukan sebuah kebijakan yang menyamakan tujuan kebijakan daerah yang berlandaskan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, ketika kebijakan daerah telah sejalan dengan kebijakan pusat maka pemerintahan pusat dapat memberikan sebuah re'ard and punishment, yakni dengan mengalirkan pengganggaran melalui trans"er anggaran kedaerah dengan adil dan merata bagi daerah yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dan bisa juga dengan memangkas penggangran untuk menghukum daerah yang membalelo. $enurut !irait, $. dalam $erdeka.com . Politik anggaran diterapkan untuk membatasi anggaran daerah yang digunakan sesuai kebutuhannya saja. arena, dia menganggap bila suatu daerah memiliki anggaran yang tak terserap dengan baik maka hal itu bisa berdampak pada laju perekonomian, sosial dan budaya 'arga setempat. Imbasnya, pembangunan daerah bisa terhambat. ami saat ini sedang mendiskusikan bagaimana caranya meman"aatkan dana tak
terserap di tiap daerah agar dapat ditarik ke tingkat provinsi maupun pusat, urainya. Namun kebijakan kebijakan ini dinilai akan membuat disintegrasi bangsa. !elain karena kepala daerah tidak dari satu partai saja bahkan ada yang dari luar pemerintah, kebijakan ini juga dinilai akan menghambat pembangunan daerah. arena anggaran yang sudah ditetapkan untuk alokasi daerah dipotong karena daerah tidak nurut dengan kebijakan pusat. (erbeda dengan !irait, $., hada"i, U.!. dalam &ribunne's /0123 justru berpendapat bah'a Penerapan politik anggaran dan 'acana pemotongan anggaran daerah diprediksi akan membuat Indonesia kacau. hada"i, U.! menilai daerah tidak akan begitu saja mengikuti pusat. alau pemotongan anggaran daerah maka dapat memicu ketegangan di masyarakat dan akan terjadi demo. alau anggaran daerah dipotong-potong Indonesia akan semakin kacau, apalagi anggaran tidak disetujui, sudah jelas kesatuan N+I makin terancam, !elain itu untuk menerapkan politik anggaran tersebut, harus berhadapan dengan birokasi dan undang-undang. Jangankan tidak menyetujui atau memotong anggaran, saat pengucuran anggaran telat saja sudah memicu kemarahan. alau uang itu tidak dikucurkan ke daerah, itu masalah besar. !ementara menurut $aengkom, (. dalam 4ke5one /0123 mengungkapkan bilamana ada kebijakan daerah seperti %ceh dan Papua yang tidak seiring dengan Pusat dan jika politik anggaran diterapkan pada daerah tersebut, maka dapat memicu rakyat %ceh dan Papua untuk melakukan pemberontakan dan memisahkan diri dari +epublik Indonesia. arena itu ia menilai, politik anggaran kepada Pemerintah aerah tidak tepat. 6al yang terjadi bukan ketaatan kepada Pemerintah Pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya memicu disintegrasi bangsa.
Politik %nggaran menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur pembelanjaan keuangan negara sebagai suatu ke'ajiban dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jika keuangan negara dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip, sistem, dan struktur yang benar maka hal tersebut dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan. Namun jika pengelolaan keuangan dengan politik anggaran yang tidak berdasarkan ketentuan yang ada maka hal tersebut dapat memicu perpecahan di daerah yang dapat menimbulakan disintegrasi bangsa.
