PERANAN PEMUDA MENSTIMULASI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN SDGs 2030 Oleh : Seto Wahyudi Menurut Barda Nawawi Arif, berbicara mengenai Legal culture terkait erat dengan sustainable society/development. Budaya hukum dapat diartikan sebagai pola, pengetahuan, sikap suatu masyarakat terhadap sebuah perkembangan hukum dan pembangunan, dari pola tersebut dapat dilihat proses tingkat integrasi masyarakat dengan perkembangan hukum serta perkembangan disemua aspek dalam kehidupan. Budaya hukum yang baik akan menghasilkan substansi dan masyarakat yang dinamis, apabila budaya hukum itu telah terinternalisasi di dalam masyarakat itu sendiri maka peraturan tidak lagi sebagai acuan utama dalam menjalankan kehidupan keseharian. Kemudian tanpa adanya aturan sekalipun apabila masyarakat telah menyadari bahwa itu adalah perbuatan tercela maka hal tersebut tidak akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Serta membentuk masyarakat berekspresi dengan baik, positif, kreatif dalam menghadapi tantangan kehidupan dimasa yang akan datang serta menjadi dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Budaya hukum yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara sangat berperan penting bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, salah satu peranan pemuda sebagai generasi penerus bangsa demi mewujudkan SDGs 2030 ialah menstimulasi budaya hukum yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang di ketahui saat ini sangatlah minim perkembangannya. Dalam hal ini peranan Pemuda sangatlah berperan penting demi menstimulasi budaya hukum itu sendiri. Yang pertama ialah mengembangkan budaya hukum di dalam dirinya, mengamalkan budaya hukum tersebut secara konsisten di dalam kehidupan keseharian, serta memberikan contoh (Teladan) kepada orang lain dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan budaya hukum yang baik dalam kehidupan keseharian. Karena tugas seorang pemuda itu bukan hanya menimbah ilmu di bangku perguruan tinggi saja tetapi juga bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang didapat dari perguruan tinggi, dan menjunjung tinggi budaya hukum yang kuat serta semangat pemuda yang pantang menyerah maka diharapkan pemuda dapat menjadi agen perubahan (agent of change) untuk mewujudkan Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai yang telah diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 2 serta 17 prinsip suistanable development.
PERANAN PEMUDA MENSTIMULASI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN SDGs 2030 Berbicara mengenai Suistanable Development Goals 2030, latar belakang lahirnya program tersebut, ialah hasil dari pembaharuan program terdahulunya yaitu Millenium Development Goals 2015, yang di klaim oleh pihak Pemerintah Indonesia 8 dari 10 MDGs telah tercapai, tetapi pada faktanya berdasarkan data yang didapat dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa Tingkat masyarakat yang berada dibawah garis besar kemiskinan pada tahun 1990-2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%), kemudian data tersebut juga menunjukan pada tahun 2010-2015 terjadinya peningkatan masyarakat miskin di Indonesia sekitar (2,16%). Kemudian menurut Bernard Limbong dari hasil penilitian pada masa Program MDGs berlangsung, ia mengatakan bahwa hutang Indonesia hampir mencapai RP. 2000 Triliun, 60-70% kebutuhan pangan bergantung pada impor, urbanisasi semakin tidak terkendali, penyiksaan TKI terus terjadi, bencana banjir, kekeringan, pembakaran hutan yang semakin marak dan konflik agraria meledak hampir di seluruh negeri. Tragedi tersebut sangatlah bertolak belakang dari klaim yang di sampaikan oleh pemerintah yang mengatakan, bahwa program MDGs terdahulu telah 80% tercapai dari semua tujuan yang dicantumkan dari hasil kesepakatan forum resolusi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tersebut. Tidak berlebihan bila beliau menggunakan kata tragedi pada fakta tersebut. Tragedi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peristiwa yang menyedihkan. Patut bila seorang Bernard limbong mengatakan sedih melihat program yang sejak tahun 1990 dirancang dan telah disepakati oleh forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi hasil dari program tersebut tidak lah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak heran bila seorang pemuda bangsa ini memiliki pemikiran yang visioner untuk membenahi dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terdahulu, demi membangun bangsa ini dan mewujudkan program SGDs 2030. Pemuda memiliki langkah-langkah yang strategis dan kemampuan mengorganisir masyarakat demi mewujudkan Budaya Hukum yang baik. Melihat keadaan tersebut, tidak ada cara lain kecuali peranan pemuda berkontribusi penuh dalam mewujudkan program SDGs 2030. Disinilah, seharusnya pemuda bisa mengambil peran penting tersebut. “Beri aku 10 orang pemuda maka akan kuguncangkan dunia,” itulah sepenggal pidato Soekarno, founding father bangsa ini. Yang mengisyaratkan begitu penting peran pemuda dalam mengubah peradaban bangsa ini. Fungsi agent of change yang melekat pada jati diri seorang pemuda saat ini, hendaklah bukan sebatas slogan-slogan demonstrasi saja. Namun suatu pemikiran yang rekonstruktif dan solutif terhadap permasalahan menstimulasi budaya hukum. Sebagai pemuda ada beberapa peranan seperti yang dikemukakan Suteki. Ada dua peran pemuda dalam menstimulasi budaya hukum dalam hal tingkah laku demi mewujudkan
pembangunan manusia yang bermoral dan sejahtera serta pembangunan Inftrastruktur yang berkemajuan yakni (1) berperan sebagai petugas knowledge transfer dari dunia pendidikan menuju masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam semua aspek kehidupan; (2) sebagai pelopor dalam pembentukan kesadaran hukum untuk memacu masyarakat taat terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita artikan bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki integritas yang tinggi dan komitmen yang kuat demi mewujudkan SDGs 2030, di semua aspek yang telah di tuangkan di dalam prinsip dan tujuannya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemuda dalam mewujudkan SDGs 2030 di Indonesia, antara lain: 1. Sadar bahwa pemuda ialah insan pembaharu bangsa. Kesadaran merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup. Ketika adanya upaya pemuda menstimulasi bahwa budaya hukum itu sangat lah penting sebagai fondasi pembanguan berkelanjutan. Jika budaya hukum itu tidak ada, maka pembangunan berkelanjutan tidak akan terealisasi dengan baik. Akibat dari masyarakatnya yang tidak pernah berpikir dan mengamalkan nilai-nilai keadilan dalam hal kepentingan khalayak banyak dan hanya mementingkan kepentingan pribadi masing-masing adalah suatu contoh konkrit ketidak hadiran budaya hukum di dalam diri dan benak masyarakat, Sudah banyak contoh kasus-kasus pembangunan baik dari segi infrastruktur dsb, terhambat akibat ulah masyarakat itu sendiri. Salah satunya ialah kasus proyek E-KTP yang saat ini isunya bertebaran di masyarakat, Program tersebut sebetulnya bertujuan untuk mempermudah dalam hal administrasi kependudukan masyarakat dan segi pencatatan sipil yang dapat di jadikan sebagai tolak ukur dengan program-program yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dalil-dalil kepentingan masyarakat tersebut bagaikan hisapan jempol semata, Sentak proyek terhenti ketika telah terindikasi penyalahgunaan anggaran senilai Triliniulan Rupiah yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Akibatnya pembanguan inftasruktur non fisik yang telah di nantikan oleh banyak pihak demi kepentingan masyarakat banyak tersebut, terhambat akibat ulah oknum masyarakat yang tidak berbudaya hukum karena tidak mengindahkan kepentingan bersama. Dengan cara apa pemuda menstimulasi budaya hukum di dalam masyarakat Indonesia ? Hal ini dapat lah terjawab dengan cara menumbuhkan kembali nilainilai taat hukum di dalam masyarakat itu sendiri, kemudian menghidupkan kembali Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna yang akhir-akhir eksistensi nya telah meredup, melalui organisasi itulah pemuda dapat berkontribusi dengan berbagai cara salah satunya
melakukan sosialisasi secara intens dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat tentang budaya hukum yang baik serta program SDGs 2030 itu sendiri. 2. Intropeksi diri Maksudnya seorang pemuda harus betul-betul mengintropeksi dirinya, baik secara kognitif dan afektif. Setelah pribadinya terbenahi, maka ia dapat memberikan sejumlah ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak lansung. Contohnya berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat mengenai informasi betapa pentingnya budaya hukum itu karena ketika manusia mentaati hukum dan aturan yang ada, maka ia secara tidak langsung akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang berdampak buruk bagi khalayak banyak baik dari segi aspek sosial ekonomi dan budaya. 3. Melakukan Kontrol terhadap kebijakan pemerintah, Pemuda peka terhadap kebijakan pemerintah dan mengajukan suatu pendapat dan saran sebagai solusi untuk membantu mewujudkan SDGs 2030. 4. Sebagai pembangkit dan pendorong terhadap kelompok yang sudah ada di masyarakat yang selama ini belum berfungsi secara optimal dan berusaha untuk mengoptimalkannya. Dengan terwujudnya budaya hukum yang ada di dalam masyarakat terutama masyarakat Indonesia, maka pembangunan bangsa ini akan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang telah dituangkan di dalam 17 prinsip SDGs 2030, Gustav mengatakan bahwa 3 nilai dasar hukum itu ialah Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan dengan kata lain, apabila budaya hukum di dalam masyarakat itu telah terwujud maka nilai-nilai hukum itu secara tidak langsung akan terpenuhi serta menjadi fondasi awal demi mewujudkan SDGs 2030 agar nasibnya tidak sama seperti program terdahulunya, bersesuaian dengan apa yang di cita-citakan dan diharapkan kita bersama. Oleh karena itu para pendiri Negara kita ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Dikarenakan peranan hukum itu sangatlah fundamental demi mencapai sebuah capaian yang telah ditentukan, karena pada hakikatnya hukum itu hendaknya sebagai pioner di semua aspek kehidupan, serta bersifat jelas dan nyata demi kemajuan bangsa Indonesia yang berkeadilan.
Kemudian pemuda juga tidak boleh melupakan tugas utamanya yaitu belajar. Melalui belajar, pemuda dapat membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan kemudian dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta senantiasa melestarikan budaya hukum dalam kehidupan keseharian. Dengan bekal yang di dapat selama mengenyam pendidikan serta mental dan spiritual yang tangguh. Maka pemuda dapat memainkan perannya sebagai agent of change melalui gerakan-gerakan serta hal-hal yang sesuai dengan program SGDs 2030, niscaya program itu akan terealisasikan sesuai dengan harapan seluruh warga dunia terutama warga Indonesia. Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaat (kebaikannya) kepada manusia lainnya”(HR Qadle’ie dari jabir).
