SOVEREIGNTY OVER PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS AND SOUTH LEDGE (MALAYSIA V SINGAPORE) 2008 Fakta Hukum: •
Pihak pihak dalam sengketa ini adalah Malaysia dan Singapura.
•
Pada 21 Desember 1979 pemerintah Malaysia menerbitkan peta resmi berjudul “Laut Teritorial dan Landas Kontinen Malaysia” (kemudian disebut ‘peta 1979’) yang turut menyertakan Pulau Batu Puteh/Pedra Branca sebagai bagian dari wilayah Malaysia.
•
Pada 14 Februari 1980 Singapura dalam surat diplomatiknya menolak klaim Malaysia atas Pulau Batu Puteh/Pedra Branca dalam peta 1979 tadi dan meminta Malaysia untuk melakukan koreksi terhadap peta tersebut.
•
Setelah itu, terjadi pertukaran informasi dan beberapa pertemuan antar pihak selama 1993-1994, dimana pada tanggal 6 Februari 1993 diangkat pula topik mengenai kedaulatan atas pulau karang kecil yang terdapat di dekat Pulau Batu Puteh/Pedra Branca yaitu Middle Rocks dan South Ledge. Walaupun begitu, pertemuan-pertemuan tersebut belum berhasil menemukan kesepakatan antar kedua pihak.
•
Akhirnya melihat tidak adanya kesepakatan yang bisa dicapai, kedua belah pihak setuju untuk bersama-sama mengajukan permintaan ke ICJ pada tanggal 24 Juli 2003 untuk menentukan apakah kedaulatan atas Pulau Batu Puteh/Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge menjadi hak Malaysia atau Singapura.
Permasalahan Hukum:
•
Apakah kedaulatan atas Pulau Batu Puteh/Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge menjadi hak Malaysia atau Singapura?
Argumen Pihak-pihak: •
Singapura memberikan argumen awal, bahwa Pulau Batu Puteh adalah Terra Nullius, namun alasan tersebut langsung ditolak oleh ICJ mengingat Pulau Batu Puteh
•
Kemudian
Singapura
kembali
memberikan
argumen,
bahwa
hak
kedaulatan mereka atas Pulau Batu Puteh didasari atas pembangunan mercusuar dengan seijin Kerajaan Inggris sejak tahun 1847, dimana kemudian membentuk kefektifan penguasaan Singapura yang konsisten atas pulau tersebut (a titre de souverain). •
Malaysia berargumen bahwa mereka memiliki gelar yang telah lama berdiri di Pulau Batu Puteh, bahwa sejak pertengahan abad ke 15 Pulau Batu Puteh sudah menjadi bagian dari daerah kekuasaan Kesultanan Johor. Dan dimana pembangunan mercusuar dari Singapura tersebut merupakan
dibawah
kedaulatan
teritorial
Kesultanan
Johor,
dan
kedaulatan tersebut tidak mungkin ditandingi apabila aktifitas Singapura berada dibawah ijin Kesultanan Johor. •
Sementara
untuk
Middle
Rocks
dan
South
Ledge,
Singapura
beranggapan bahwa kedua pulau kecil tersebut adalah bagian dari Pulau Batu Puteh, jadi siapapun yang kemudian memenangkan hak berdaulat atas Pulau Batu Puteh, jadi seharusnya memiliki hak berdaulat atas Middle Rocks dan South Ledge juga. •
Malaysia di lain pihak, beranggapan bahwa Middle Rocks dan South Ledge tidak memiliki bentuk kepulauan dengan dasar historis maupun geografis, dan bahwa kedua pulau tersebut berada dibawah yurisdiksi Johor/Malaysia.
Keputusan ICJ:
•
Dengan 12 suara berbanding 4, memutuskan bahwa hak kedaulatan atas Pulau Batu Puteh/Pedra Branca menjadi milik Republik Singapura
•
Dengan 15 suara berbanding 1, memutuskan bahwa hak kedaulatan atas Middle Rocks menjadi milik Malaysia.
•
Dengan 15 suara berbanding 1, memutuskan bahwa hak kedaulatan atas South Ledge menjadi milik negara yang laut teritorialnya melingkup pulau tersebut.
Dasar Pertimbangan: •
Mengenai gelar penguasaan atas Pulau Batu Puteh oleh Kesultanan Johor, Hakim menyadari sejak terbentuk tahun 1512, Kesultanan Johor menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat atas daerah-daerah di semenanjung Malaya hingga pulau-pulau di selat Singapura, dimana termasuk Pulau Batu Puteh. Dan mengingat Pulau Batu Puteh yang tidak berpenghuni dan tidak mungkin dihuni (uninhabited and uninhabitable) maka Kesultanan Johor tidak harus memperlihatkan kedaulatan secara terus menerus.
•
Kemudian, Hakim memperhatikan adanya perjanjian antara penjajah Inggris dan Belanda (Anglo Dutch treaty) yang membagi kawasan di selat Singapura dan sekitarnya antara Kesultanan Johor dan Kesultanan RiauLingga, tidak menjadikan kawasan tersebut beserta pulau di dalamnya menjadi terrae nullius karena perjanjian tersebut hanya membagi wilayah Kesultanan Johor yang utuh (semenanjung Malaya, selat Singapura dan sekitarnya) menjadi dua, tanpa menyisakan lahan yang kosong tanpa klaim di selat Singapura.
•
Maka kemudian, Hakim menyadari bahwa argumen Malaysia mengenai gelar penguasaan Kesultanan Johor terhadap Pulau Batu Puteh adalah sah.
•
Tapi dengan begitu bukan berarti secara otomatis kedaulatan Kesultanan Johor tersebut turun menjadi kedaulatan Malaysia karena diperlukan suatu perjanjian yang menyatakan demikian.
•
Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyadari dan memperhatikan adanya surat tertanggal 12 Juni 1953 dari Sekertariat Kolonial Singapura pada Penasehat Inggris Sultan Johor tentang batas laut teritorial kolonial dari sebuah pulau karang sekitar 40 mil dari Singapura atau yang disebut Pedra Branca. Surat tersebut kemudian mendapatkan balasan pada tanggal 21 September 1953 dari Sekertariat Negara Johor bahwa mereka tidak memiliki niat untuk melakukan klaim hak milik atas Pedra Branca.
•
Maka kemudian, berdasarkan kefektifan penguasaan Singapura atas Pulau Batu Puteh (a titre de souverain), tidak adanya perlawanan dari Malaysia dan
surat pernyataan dari Negara Johor tadi, Hakim
menganggap kedaulatan atas Pulau Batu Puteh telah menjadi milik Singapura sejak 1980. •
Namun demikian, Hakim beranggapan, keadaan dan fakta yang diaplikasikan pada Pulau Batu Puteh diatas tidak dapat diaplikasikan pada Middle Rocks karena tidak terdapat kefektifan penguasaan dari Singapura.
•
Dan terakhir, Hakim mengingat kondisi pulau South Ledge yang tenggelam saat surut (Low Tide Elevation), maka beranggapan pulau tersebut menjadi hak dari negara yang laut teritorialnya merendam pulau tersebut saat pasang/high tide.
DISPUTE OVER HANISH ISLANDS (ERITREA V YEMEN) PCA 2000 Fakta Hukum: •
Pihak-pihak dalam sengketa ini adalah Eritrea dan Yemen.
•
Setelah dimerdekakan oleh PBB dari Ethiopia pada tanggal 24 Mei 1993, Eritrea mulai melakukan negosiasi dengan Yemen mengenai hak Eritrea atas kedaulatan di Kepulauan Hanish.
•
Ditengah berjalannya proses negosiasi, kedua pihak memanas dan terlibat konflik bersenjata dari 15 hingga 17 Desember 1995.
•
Konflik tersebut kemudian ditengahi oleh Prancis yang mendorong kedua pihak untuk menandatangani perjanjian nota kesepahaman (Agreement on Principles) di Paris tanggal 21 Mei 1996 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus menyelesaikan sengketa atas Kepulauan Hanish secara damai.
•
Hal tersebut kemudian diikuti oleh perjanjian antar kedua pihak untuk mengajukan kasus ini ke badan arbitrase internasional/Permanent Court of Arbitration (Arbitration Agreement) pada tanggal 3 Oktober 1996.
Permasalahan Hukum: •
Apakah kedaulatan atas kepulauan Hanish menjadi milik Eritrea atau Yemen?
Argumen para pihak:
•
Eritrea mendasari haknya atas kepulauan tersebut dengan keberlanjutan kedaulatan, dimana sebelumnya berada dibawah penguasaan penjajah kolonialisme Italia yang juga menguasai Ethiopia, dimana tahun 1890, terbentuk negara Italian Colony of Eritrea yang menduduki pulau tersebut. Eritrea juga menambahkan tidak adanya perlawanan/sanggahan dari pihak Yemen pada saat itu.
•
Lalu, setelah Perang Dunia I berakhir dan daerah-daerah di sekitar laut merah yang bekas kekuasaan Kekaisaran Ottoman dibagi-bagikan ke kerajaan Arab disekitarnya, namun tidak ada yang dapat mengambil kepulauan Hanish karena dalam Pasal 6 Perjanjian Lausanne (Treaty of Lausanne) yang memfasilitasi pembagian wilayah bekas Kekaisaran Ottoman tadi, menyebutkan bahwa setiap pulau yang berjarak 3 mil dari pantai suatu negara menjadi milik negara tadi, hal ini menjadikan kepulauan Hanish tidak dapat diklaim oleh negara Arab karena letaknya lebih dari 3 mil dari pantai manapun di Laut Merah.
•
Kemudian Eritrea menambahkan, dalam perjanjian yang sama di Pasal 16, negara Turki melepaskan haknya atas daerah bekas kekuasaannya dan menyerahkan kedaulatan daerah tersebut pada pihak yang berkepentingan.
•
Hal itu kemudian, menjadikan Koloni Itali yang sudah lama menduduki pulau tersebut, memiliki penguasaan efektif (effective display of sovereignty).
•
Walaupun terdapat sanggahan dari Inggris mengenai pendudukan Itali atas kepulauan tersebut, dimana lewat Anglo-Italian Agreement tahun 1938 yang antara Italia dan Inggris menyatakan bahwa kedua pihak tidak bisa menyatakan kedaulatan ataupun mendirikan benteng pertahanan di pulau tersebut, namun menurut Eritrea kedaulatan Itali sudah berjalan dan efektif secara hukum di kepulauan tersebut.
•
Walaupun kemudian terdapat pendudukan Inggris selama 11 tahun pada Perang Dunia II yang diawali tahun 1941, Eritrea beranggapan hal tersebut adalah pendudukan perang (belligerent occupation) maka tidak bisa dianggap dengan tujuan kedaulatan.
•
Kemudian ketika Koloni Italia diberikan kemerdekaan oleh Inggris dan sekutu pada tahun 1952 menjadi Ethiopia, kepulauan Hanish menjadi milik Ethiopia karena berada dalam batas laut teritorial Ethiopia, hal tersebut tercatat dalam Konstitusi Ethiopia yang dikeluarkan tahun 1953.
•
Ethiopia melanjutkan kedaulatan yang efektif di kepulauan tersebut, hingga tahun 1970 tidak ada keinginan dari Yemen untuk menguasai kepulauan tersebut. Baru pada tahun 1973, negara-negara Arab mulai tertarik dengan kepulauan tersebut terkait isu mengenai Ethiopia yang menjual pulau tersebut ke Israel ditengah memanasnya hubungan negara Arab dan Israel pasca Perang 6 Hari (Six days war) dan berlangsungnya Perang Yom Kippur.
•
Kemudian, setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1991, Eritrea secara otomatis menganggap kepulauan Hanish sebagai bagian dari kedaulatannya, karena prinsip kefektifan penguasaan dan prinsip jarak laut teritorial dari negaranya. Eritrea juga menambahkan bahwa mereka tidak menemukan adanya bentuk pemerintah (official presence) dari Yemen di kepulauan tersebut. Baru pada tahun 1995 angkatan laut Yemen menemukan adanya sepasukan kecil tentara Yemen yang menjaga pembangunan resort pariwisata di Pulau Hanish Besar, yang kemudian memicu konflik bersenjata di Desember 1995.
•
Yemen, di lain pihak mendasari kedaulatannya atas kepulauan Hanish dengan hak turun temurun dari masyarakat tradisional Bilad al Yemen yang telah ada sejak abad ke 6, dan untuk membuktikannya Yemen memiliki peta-peta tradisional, deklarasi dari Imam Yemen dan pengakuan dari pihak ketiga.
•
Yemen menyatakan bahwa penguasaan Kekaisaran Ottoman atas Yemen dan kepulauan Hanish tidak menghilangkan hak bersejarah tersebut.
•
Setelah merdeka dari Kekaisaran Ottoman pun di tahun 1918 Yemen masih mempertahankan penguasaan efektif di kepulauan tersebut, dan pada tahun 1934 mencoba membentuk perjanjian dengan Inggris diluar Perjanjian Lausanne untuk mempertahankan haknya atas kepulauan tersebut.
•
Walaupun kemudian usaha tersebut ditolak oleh Inggris, hal tersebut dianggap Yemen tidak menghilangkan haknya karena selama tahun 19331937 tidak ada tindakan dari Inggris untuk menandingi kedaulatan Yemen atas kepulauan tersebut. Dan Yemen tidak bisa diikat dengan Perjanjian Lausanne karena bukan tidak menjadi pihak dari Perjanjian tersebut.
•
Yemen kemudian memberikan alasan ekonomis, kebudayaan dan geografis dimana di kepulauan tersebut terdapat rumah-rumah permanen maupun semi permanen dari masyarakat nelayannya yang melakukan aktifitas di kepulauan tersebut, juga adanya kuil dan tempat ibadah juga kuburan dari masyarakat Yemen yang berprofesi sebagai nelayan dan sering berlayar di kepulauan tersebut.
•
Yemen juga memperlihatkan sejarah administrasi pemerintahan di pulau tersebut,
dimulai
dari
tindakan
Raja
Yemen
untuk
menindak
penyelundupan di kepulauan tersebut pada tahun 1429, lalu pada masa Kekaisaran Ottoman Yemen turut serta dalam pemberian kontrak mercusuar pada perusahaan swasta Prancis pada tahun 1881. Dan pada saat pendudukan Inggris terhadap daerah bekas Kekaisaran Ottoman, Yemen tidak melihat adanya keinginan dari Inggris untuk menguasai kepulauan tersebut. Kemudian saat terbentuk Republik Yemen pada tahun
1962,
kepulauan
Yemen
tersebut
melaksanakan setidaknya
dua
kekuasaan kali.
yudikatifnya
Yemen
juga
pada
kemudian
menyatakan berjasa dalam memastikan tidak adanya pasukan Israel di pulau tersebut. •
Yemen kemudian menyatakan penguasaannya atas pulau tersebut terus berjalan dengan efektif hingga 1988, dimana mereka membangun mercusuar dan landasan udara yang terus digunakan hingga tahun 1990.
Keputusan PCA: •
Dengan suara bulat memutuskan: o Pulau Mokhabakkah beserta pulau kecil disekitarnya menjadi kedaulatan dari Eritrea o Pulau Haycock beserta pulau kecil disekitarnya menjadi kedaulatan Eritrea o South West Rocks menjadi kedaulatan Eritrea o Pulau Zuqar-Hanish, beserta pulau kecil disekitarnya menjadi milik Yemen o Pulau Jabal al-Tayr beserta pulau kecil disekitarnya menjadi milik Yemen o Bahwa
kedaulatan
yang
terbagi
tersebut,
harus
tetap
memperhatikan hak-hak eksklusif nelayan baik dari pihak Eritrea maupun Yemen. Dasar Pertimbangan:
•
Pertama-tama Hakim mengingat adanya gelar bersejarah (historic title) atas kepulauan tersebut, dan dalam perjanjian antar pihak dalam mengajukan masalah ini ke badan arbitrase (arbitration agreement) meminta Hakim untuk menilai kasus dengan landasan historis. Yemen terbukti memiliki hubungan historis dari jauh awal sejarah dan pada saat Kekaisaran Ottoman kalah di Perang Dunia I dan penguasaannya atas kepulauan tersebut dilepaskan oleh Pasal 16 Perjanjian Lausanne, hak atas pulau tersebut kembali pada Yemen. Eritrea juga berpegang pada hak historis bahwa kedaulatannya merupakan turunan dari Koloni Itali dan pendudukan Ethiopia, dan juga diturunkan padanya setelah hak atas pulau tersebut terlepas oleh Perjanjian Lausanne
•
Namun kedua klaim tersebut gugur, karena tidak ada norma hukum internasional yang menyebutkan bahwa kedaulatan bisa kembali begitu saja pada pendahulu historisnya setelah mengalami masa penjajahan tanpa
ada
pernyataan
dan
pengakuan
yang
konkrit,
sementara
pendudukan Koloni Italia dan Ethiopia di pulau tersebut dinilai tidak begitu efektif karena masih berada dibawah bayang-bayang Kekasaran Ottoman dan Inggris. •
Kemudian Hakim juga menyadari, dalam menilai seberapa efektif penguasaan masing-masing negara tidak bisa dilihat pada kepulauan secara keseluruhan, namun mengingat kondisi geografis yang menyebar menyambung antar negara, maka penilaian tersebut harus dinilai pada satu per satu pulau.
Analisis: •
Laut sejak zaman dahulu menjadi sumber keuntungan bagi negaranegara, entah dalam fungsi komunikasi, transportasi ataupun mata pencaharian. Berbagai fungsi dan kepentingan tadi menyebabkan berkembangnya sebuah tatanan hukum yang digunakan untuk mengatur interaksi antar bangsa dan negara di laut.
•
Dalam Kasus PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS AND SOUTH LEDGE (MALAYSIA V SINGAPORE) kelompok kami sependapat dengan keputusan PCA. Dimana penguasaan efektif menjadi pedoman untuk menyelesaikan kasus sengketa Pulau Batu Puteh. Walaupun Malaysia berargumen bahwa pulau tersebut merupakan warisan dari Kesultanan Johor tapi tidak serta merta otomatis menjadikan wilayah kedaulatan Malaysia, namun harus memperhatikan factor lain, di sini adalah surat dari pemerintahan colonial Singapura kepada Penasehat Johor pada tahun 1953 yang dibalas dengan pernyataan tidak ingin memiliki Pulau tersebut. Hal inilah kemudian yang menjadi dasar untuk menyerahkan kepada Singapura. Sementara untuk Middle Rocks karena tidak ada keefektifan penguasaan dari Singapura maka jatuh ke Malaysia, dan untuk Pulau South Ledge jatuh ke tangan Negara yang laut teritorialnya mencakup pulau tersebut, karena pulau tersebut tenggelam saat pasang.
•
Dalam Kasus ERITREA V YEMEN prinsip keefetktifan penguasaan yang diajukan kedua Negara ditolak karena tidak cukup bukti yang kuat dan semuanya berdasarkan sejarah historis yang menyatakan bahwa kedaulatan otomatis turun dari yang pernah menguasainya. Dalam hukum internasional tidak ada norma yang menyebutkan bahwa kedaulatan kembali begitu saja. Kemudian prinsip yang digunakan adalah kedekatan
wilayah yang dalam kasus ini adalah Eritrea. Jadi pulau tersebut merupakan hak dari Negara Eritrea
