BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Etika sebagai pemikiran kritis dan mendasar mengenai pandangan dan ajaran moral agar manusia memiliki arah sekaligus aturan tentang bagaimana menjalani kehidupan sejalan dengan tujuan hidup bermasyarakat. Etika, moral dan nilai adalah tiga hal dengan segala bentuk implikasi perilaku dan aturan yang ada di sekitar kita, keberadaan ketiganya pun memunculkan hal-hal yang patut dikaji secara teori yang telah dimunculkan sebagai wujud pengembangan nilai sebagai hasil maupun tolak ukur dari etika dan moral. Beberapa
alasan,
baik
normatif
maupun
objektif,
yang
dapat
digunakan untuk menjelaskan relevansi dan makin pentingnya etika, moral, dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar inilah perlu adanya kajian tentang etika, moral, dan nilai berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada.
1
BAB II PEMBAHASAN 2.1.
ETIKA
2.1.1. Bagian Utama Etika Meta-Etika (Studi Konsep Etika) Meta-Etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya
suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Etika Normatif (Studi Penentuan Nilai Etika)
Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dantindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika
Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Etika Terapan (Studi Penggunaan Nilai-Nilai Etika)
Etika terapan memberi pemahaman tentang spektrum bidang terapan etika sekaligus
menunjukkan bahwa
Berbagai bidang
terapan
di
etika
merupakan pengetahuan
antaranya
tanggung-jawab tanggung-jawab sosial perusahaan atau
adalah yang
bidang
praktis.
kesehatan,
biasa dikenal dengan
istilah istila h Inggris Corporate Corpor ate Social Responsibility Responsibility (CSR), pengolahan pengolahan tanah, dan masih banyak lainnya.
2
2.1.2. TEORI ETIKA Teori Teleleologi
Teori teleleologi disebut juga teori konsekuensialis, menyatakan bahwa nilai moral
suatu
tindakan
ditentukan
semata-mata
oleh
konsekuensi
tindakan tersebut. Benar atau salahnya tindakan ditentukan oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Teori Teleleologi yang sangat menonjol adalah utilitarianisme. Teori Deontologi
Teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan akan
baik
jika
didasari
melakukan kewajiban
atas
berarti
pelaksanaan
sudah
kewajiban,
melakukan
jadi
selama
kebaikan. Deontologi
tidak terpaku pada hukuman terhadap pelaku kesalahan. Kepedulian
Etika
Kepedulian
meliputi
jenis-jenis
kewajiban
yang
disebut
etika
komunitarian. Etika Komunitarian melihat komunitas dan hubungan komunal konkret memiliki nilai fundamental yang harus dilestarikan dan dibina. 2.2.
MORAL
2.2.1.
KAJIAN TEORI TENTANG MORAL
Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuanketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Para pakar perkembangan anak mempelajari tentang bagaimana anak-anak berpikir, berperilaku dan menyadari tentang aturan-aturan tersebut.
3
Menurut Teori Psikoanalisa
Perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organic-biologik. Seseorang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah kehidupan di dalam masyarakat, dan dapat mengaktualisasikan dalam perilaku yang terus menerus, atau dengan kata lain telah menetap. Menurut Teori Psikologi Belajar
perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus-respons yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman (punishment) dan pujian (reward) yang sering dialami oleh anak. Menurut Piaget dan Kohlberg
Menurut Piaget dan Kohlberg perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan
kecerdasan
individu,
perkembangan
kecerdasan
telah
sehingga mencapai
seharusnya kematangan,
bila maka
perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Teori Piaget
Perkembangan moral berlangsung dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
Tahap Realisme Moral -
Moralitas
oleh pembatasan (<12thn):
Usia 0 – 5 tahun: pada tahap ini perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran/penilaian. Anak menilai tindakan berdasar konsekuensinya.
-
Usia 7/8 – 12 tahun: pada tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar/salah mulai dimodifikasi.
Tahap Operasional Formal
Moralitas
dengan analisis (> 12th):
- Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah.
4
-
Anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil
melihat
masalah dari
berbagai sudut pandang Teori Lawrence Kohlberg
Menurut Kholberg, ketika dilahirkan, anak belum dan tidak membawa aspek moral. Kohlberg juga berpendapat, bahwa aspek moral merupakan sesuatu yang berkembang dan dikembangkan Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral berdasar teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik. Selain itu, Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral ( moral
behavior ).
Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg terdiri dari 3 tingkat, yang masing-masing tingkat terdapat 2 tahap, yaitu:
Tingkat Pra Konvensional (Moralitas Pra-Konvensional)
perilaku
anak
tunduk pada kendali eksternal: -
Tahap 1: Orientasi pada kepatuhan dan hukuman
anak
melakukan
sesuatu agar memperoleh hadiah (reward) dan tidak mendapat hukuman (punishment) -
Tahap 2:
Relativistik Hedonism
anak tidak lagi secara mutlak
tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relative, dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan. Menurut Mussen, dkk. Orientasi moral anak masih bersifat individualistis, egosentris dan konkrit.
Tingkat Konvensional (Moralitas Konvensional)
fokusnya
terletak pada
kebutuhan social (konformitas). -
Tahap 3: Orientasi mengenai anak yang baik
anak
memperlihatkan
perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. -
Tahap 4: Mempertahankan norma2 sosial dan otoritas kewajiban
untuk
melaksanakan
norma-norma
menyadari
yang
ada
dan
mempertahankan pentingnya keberadaan norma, artinya untuk dapat
5
hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya.
Tingkat Post-Konvensional (Moralitas Post-konvensional)
individu
mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. -
Tahap 5: Orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya
pada
tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu
dengan lingk sosialnya, artinya bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. -
Tahap
6: Prinsip Universal
pada
tahap ini ada norma etik dan
norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya: dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan/perilaku itu baik/tidak baik; bermoral/tidak bermoral. Disini dibutuhkan unsur etik/norma etik yang sifatnya universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku yang berhubungan dengan moralitas.
2.3
ETIKA DALAM AKUNTANSI
2.3.1
ETIKA DALAM AKUNTANSI MANAJEMEN
Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountant, yaitu Penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber
6
daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja. Akuntan
manajemen
mempunyai
peran
penting
dalam
menunjang
tercapainya tujuan perusahaan, dimana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis, maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis. Bagi organisasi yang terdesentralisasi, keluaran atau hasil dari sebuah divisi dipakai sebagai masukan bagi divisi lain. Transaksi antar divisi ini menyebabkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing. Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisi untuk pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Transfer pricing sering disebut juga intracompany pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota perusahaan. Bila dicermati secara lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang bertujuan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara. Perlu dibuat beberapa kebijakan dalam usaha untuk membingkai etika transfer pricing. Kebijakan transfer pricing perlu dibuat secara tersembunyi untuk menghidari pemeriksaan dari otoritas pajak dan aspek lain selain pajak. Hal yang dibahas dalam transfer pricing hanya dari segi komersial dan kurang memperhatikan perdagangan dan harga. Pandangan Neo klasik perusahaan telah terkonsentrasi untuk menentukan harga dalam transaksi transfer pricing. Kesalahpahaman akuntansi yang umum dalam transfer pricingadalah masalah biaya internal. Transfer pricing menimbulkan banyak
7
sekali masalah dalam produksi barang atau jasa pada perusahaan. Bahanbakuyang digunakan dapat berupa bahanbakudengan kualitas yang rendah. Hal ini berpengaruh terhadapp kualitas barang yang dihasilkan. Penghindaran pajak untuk maksimalisasi labanya. Cara yang digunakan oleh setiap manajer divisi penjual atau pembeli dalam menggunakan alat yang bernama transfer pricinguntuk menunjukan kinerja yang bagus kepada perusahaan. Cara yang digunakan manajer dapat dengan cara yang baik atau menghalalkan berbagai cara. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan
tanggung
jawab
seorang
akuntan
keuangan,
yaitu:
Perencanaan , menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem
perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Pengevaluasian ,
mempertimbangkan
implikasi-implikasi
historical
dan
kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Pengendalian , menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan
dengan
aktivitas
organisasi
dan
sumber-sumbernya,
memonitor
dan
mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Menjamin
pertanggungjawaban
s u m b e r , mengimplementasikan
suatu
sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam
suatu
organisasi
sehingga
sistem
pelaporan
tersebut
dapat
memberikan kontribusi kepada efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.
8
, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan Pelaporan eksternal prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. 2.3.2 ETIKA PROFESIONAL AKUNTAN MANAJEMEN
Kebiasaaan
beretika
adalah
sangat
penting
dalam
menjalankan
perekonomian kita telah memicu berbagai perubahan peraturan dan permintaan perundang-undangan baru. Dalam perekonomian yang baru, digital, dan berbasis kepercayaan, kepentingan sangat dijunjung tinggi. Kejujuran perusahaan, yang diwujudkan dalam merek dan reputasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan dan investor. Pengalaman menunjukkan bahwa aset semacam ini harus dibangun lama dan penuh pengorbanan, namun cepat dapat hilang dalam sekejap, dan jika hilang, maka kehilangan segalanya. Akhirnya, untuk kebaikan semua orang termasuk
perusahaan
pencetak
laba
adalah
sangat
penting
untuk
menjalankan bisnis dalam kerangka etika yang membangun dan menjaga kepercayaan. Ikatan Akuntan Manajemen (Institute of Management Accountant – IMA) di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut Standar Kode Etik
untuk
Praktisi
Akuntan
Manajemen
dan
Manajemen
Keuangan
(Standards of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management). Ada empat standar etika untuk akuntan manajemen yaitu: Kompetensi
Artinya, akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan.
9
Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk: Menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku. Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Kerahasiaan (Confid entiality)
Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk: Mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum. Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan. Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Integritas (Integrity )
Mengharuskan
untuk
menghindari
“conflicts
of
interest”,
menghindari
kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika.
10
Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk: Menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tigas secara etis. Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Menahan diri dari aktivitas negati yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalagi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan. Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional. Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Objektivitas (Objectifity)
Mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapan secara penuh (fully disclose) semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap
pelaporan,
komentar
dan
rekomendasi
yang
ditampilkan.
Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk: Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Mengungkapkan
semua
informasi
relevan
yang
diharapkan
dapat
memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Creative Accounting
11
Istilah creative menggambarkan suatu kemampuan berfikir dan menciptakan ide yang berbeda daripada yang biasa dilakukan, juga dapat dikatakan mampu berfikir diluar kotak (out-of-the box). Jaman sekarang diprofesi apapun kita berada senantiasa dituntut untuk selalucreative. Namun pada saat kita mendengar istilah „creative accounting‟, seperti sesuatu hal yang kurang „etis‟. Beberapa pihak menafsirkan negative, dan berpandangan
skeptis serta tidak menyetujui, namun beberapa melihat dengan pandangan netral tanpa memihak. Menurut Susiawan (2003) creative accounting adalah aktifitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau asset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka melakukannya. Menurut Myddelton (2009), akuntan yang dianggap kreatif adalah akuntan yang dapat menginterpretasikan grey area standar akuntansi untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari interpretasi tersebut. Akuntansi dengan standar yang berlaku, adalah alat yang digunakan manajemen (dengan bantuan akuntan) untuk menyajikan laporan keuangan. Praktek akuntansi tentunya tidak terlepas dari kebijakan manajemen dalam memilih metode yang sesuai dan diperbolehkan. Kebijakan dan metode yang dipilih dipengaruhi oleh kemampuan interpretasi standar akuntansi, dan kepentingan manajemen sendiri. Standar akuntansi mengharuskan adanya pengungkapan (dislosure) atas praktek dan kebijakan akuntansi yang dipilih, dan diterapkan. Dalam proses penyajian laporan keuangan, potensial sekali terjadinya „asimetri informasi‟ atau aliran informasi yang tidak seimbang
antara penyaji (manajemen) dan penerima informasi (investor dan kreditor). Dalam hal ini yang memiliki informasi lebih banyak (manaje men) “diduga” potensial
memanfaatkannya
informasi
yang
dimiliki
untuk
mengambil
keuntungan maksimal. 12
Pelaku “creative accounting” sering juga dipandang sebagai opportunis.
Dalam teori keagenan (agency theory) dijelaskan, adanya kontrak antara pemegang saham (principal) dengan manajer sebagai pengelola perusahaan (agent), dimana manajer bertanggung jawab memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan pribadi mengoptimalkan kesejahteraan mereka sendiri melalui tercapainya bonus yang dijanjikan pemegang saham. Beberapa studi empiris tentang prilaku yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan „creative accounting‟ adalah: Motivasi bonus, motivasi hutang, motivasi pajak, motivasi
penjualan saham, motivasi pergantian direksi serta motivasi politis. Berdasarkan hal tersebut maka muncullah pertanyaan: Apakah “creative accounting” atau “earning management” legal dan etis? Menurut Velasques
(2002) salah satu karakteristik utama standar moral untuk menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain. Cara pandang seseorang dan pengalaman hidup seseoranglah yang akan berpengaruh terhadap etis tidaknya suatu perbuatan. Sehingga acuan terbaik dari “creative accounting” atau “earning management” adalah
Standar moral dan etika. Namun bagaimana menilai prilaku manajemen dalam pelaporan keuangan? Pengungkapan atau discolusre yang memadai adalah sebuah media yang diharuskan standar akuntansi, agar manajemen dapat menjelaskan kebijakan dan praktek akuntansi yang dipilih. Dua jenis pengungkapan yang dapat diberikan dalam laporan keuangan yaitu: Mandatory disclosure (pengungkapan wajib) Voluntary discolure (pengungkapan sukarela) Tentunya jika manajemen dapat menggunakan media disclosure ini dalam menjelaskan kebijakan dan praktek akuntansi yang dilakukan sehingga para
13
pengguna paham dan dapat menilai motivasi dibelakangnya, dan tidak merasa dirugikan, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan legal dan etis. Whistle Blowing
Whistle blowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistle blowing menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain, apabila dibongkar atau disebarluaskanakan merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut. Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu : 1. Whistle
Blowing internal, yaitu
kecurangan dilaporkan kepada
pimpinan perusahaan tertinggi, pemimpin yang diberi tahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral: keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral. 2. Whistle
Blowing
eksternal,
yaitu
membocorkan
kecurangan
perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang, yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan terebut ke masyarakat,
14
untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik. 2.3.3 ETIKA DALAM AKUNTANSI KEUANGAN
Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis informasi dari sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban-kewajiban perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut, yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata uang. Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk: a. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. b. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakterisitk kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan (penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan), dapat diperbandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal (tepat waktu, keseimbangan antara
15
biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakterisitk kualitatif), serta penyajian yang wajar. 2.3.4 PERILAKU PROFESI AKUNTAN
Etika dalam akuntansi seringkali disebut sebagai suatu hal yang klasik. Hal tersebut dikarenakan pengguna informasi akuntansi menggunakan informasi yang penting serta membuat berbagai keputusan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang rasa tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi yang tidak benar, tidak hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak auditor perusahaan yang tidak mengungkapkan salah saji. Kode
etik
yang
kuat
dan
tingkat
kepatuhan
terhadap
etika
dapat
menyebabkan kepercayaan investor sehingga mengarah kepada hal yang kepastian dan merupakan hal yang keamanan bagi para investor. Para akuntan dan auditor dapat menghindari dilema etika dengan memiliki pemahaman
yang
baik
tentang
pengetahuan
etika.
Hal
tersebut
memungkinkan mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Mungkin hal itu tidak berdampak baik bagi perusahaan tetapi dapat menguntungkan masyarakat yang bergantung pada akuntan atau auditor. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat profesi dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas dan kebebasan dari konflik kepentingan, kebebasan auditor dalam penampilan dan kenyataan, penerimaan kewajiban dan pengungkapan kerahasiaan informasi non luar, kompetensi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.
16
2.3.5 KODE ETIK IAI
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan
dunia
pendidikan
dalam
pemenuhan
tanggung-jawab
profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat
empat
kebutuhan
dasar
yang
harus
dipenuhi:
• Kredibilitas , masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem
informasi. • P r o f e s i o n a l i s m e ,
diperlukan
individu
yang
dengan
jelas
dapat
diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. • K u a l i t a s J a s a , terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh
dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. • Kepercayaan , Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa
terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: 1. Prinsip Etika, 2. Aturan Etika, dan 3. Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika
17
disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan
yang
bersangkutan.
Interpretasi
Aturan
Etika
merupakan
interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah
memperhatikan
tanggapan
dari
anggota,
dan
pihak-pihak
berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa
dimaksudkan
untuk
membatasi
lingkup
dan
penerapannya.
Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan
Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya
untuk
mengevaluasi
kepatuhan
klien
terhadap
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Prinsip Etika Profesi
Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela, Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum clan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi
18
tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Prinsip-prinsip berikut adalah: P r i n s i p P e r ta m a – T an g g u n g J a w a b P r o f e s i
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota
harus
professional
senantiasa
dalam
menggunakan
semua
kegiatan
pertimbangan yang
harus
moral
dan
dilakukannya.
Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sarna dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha
kolektif
semua
anggota
diperlukan
untuk
memelihara
dan
meningkatkan tradisi profesi. P r i n s i p K e d u a – K e p e n t i n g a n P u b l i k
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan
kepada
publik,
menghormati
kepercayaan
publik,
dan
menunjukkan komitmen atas profesionalisme. P r i n s i p K e t i g a – Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Prinsip Keempat – Obyektivitas
19
Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. P r i n s i p K e l i m a – K o m p e t en s i d a n K e h a t i -h a t i a n P r o f e s i o n a l
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehatihatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. P r i n s i p K e e n a m – Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau menggungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkan. P r i n s i p K e t u j u h – Perilaku Profesion al
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. P r i n s i p K e d e l ap a n – Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan
20
tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang hams ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kode Perilaku Profesional
Profesional adalah orang yang memiliki keahlian tertentu dan menggunakan keahlian yang dimilikinya dan mampu mengemban tugas yang diamanatkan oleh masyarakat. Dalam istilah umum, tugas yang diharapkan dari seorang professional adalah mempertahankan: 1. Memiliki kompetensi dalam bidang keahlian 2. Objektifitas dalam melakukan pelayanan 3. Integritas dalam menangani klien 4. Konfidensial sehubungan dengan permasalahan klien 5. Disiplin atas anggota yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar yang diharapkan. 6. Mampu mengemban tugas yang diamanatkan oleh masyarakat. 7. Memiliki moral yang baik. 8. Memiliki kejujuran. CONTOH KASUS Sembilan KAP yang Diduga Melakukan Koalisi dengan Kliennya
Jakarta, 19 April 2001 .Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga
21
telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP
itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya.
Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang
dilakukan
kantor
akuntan
publik
dengan
pihak
perbankan.
ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekadar “human error” atau
kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah
melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah 22
melaporkan
tindakan
dari
kesembilan
KAP
tersebut
kepada
Majelis
Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. ANALISIS KASUS
Dalam kasus diatas, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan. • Kode etik pertama yang dilanggar yaitu prinsip pertama tentang tanggung
jawab profesi. Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa professional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai
jasa
mereka
termasuk
masyarakat
dan
juga
pemegang
saham.Dalam kasus ini, dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. • Kode etik kedua yang dilanggar yaitu prinsip kepentingan publik.
Prinsip kepentingan publik adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.Dalam kasus ini, para akuntan dianggap telah menghianati kepercayaan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa. • Kode etik yang ketiga yang dila nggar yaitu prinsip integritas.
Prinsip integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya,
23
dengan integritas setinggi mungkin.Dalam kasus ini, sembilan KAP tersebut tidak bersikap jujur dan berterus terang kepada masyarakat umum dengan melakukan koalisi dengan kliennya. • Kode etik keempat yang dilang gar yaitu prinsip objektifitas.
Prinsip objektifitas yaitu setiap anggota harus menjaga obyektifitasnya dan bebas
dari
benturan
kepentingan
dalam
pemenuhan
kewajiban
profesionalnya.Dalam kasus ini, sembilan KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan
tugas.
Mereka
telah
bertindak
berat
sebelah
yaitu,
mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepingan pihak lain.
24
BAB III PENUTUP
1.
Etika terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu sebagai berikut: -
Meta-etika (studi konsep etika), sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa.
-
Etika normatif menetapkan
(studi berbagai
penentuan sikap
dan
nilai
etika),
perilaku
etika
yang
ideal
yang dan
seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya
dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. -
Etika
terapan
(studi
penggunaan
nilai-nilai
etika),
memberi
pemahaman tentang spektrum bidang terapan etika sekaligus menunjukkan bahwa etika merupakan pengetahuan praktis. 2. Kajian moral berkaitan dengan peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya serta peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok.
25
