Sejarah Lembaga Wali Nanggroe

SEJARAH LEMBAGA WALI NANGGROE

Kehidupan sosiologis masyakat Aceh, amat terkait dengan perkembangan polituk, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, serta hubungan internal dan eksternal masyarakat padalingkunganya. Masuknya agama islam ke Aceh pada abad 13, dimana Sultan Aceh Ali Mughayat Syah, merupakan sultan pertama yang memberi contoh untuk memeluk agama islam ( 1507-1522). Kemudian digantikan oleh anaknya Sultan shalahuddin ( 1522- 1520), telah telah membangun dan menanam aspek – aspek aspek kepimimpinan dalam pemerintahan yang bersifat monarkis sebagai simbol persatuan dan kesatuan monarkis kekhalifahan. Sistem kepepimpinan monarkis ini yang berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kesinabungan perwalian sistem sistem pemerintahan ( turun temurun). Meskipun pada masa iskandar iskan dar muda(1607-1636). Ada perubahan dengan mengangkat iskandar tsani( bukan anaknya) untuk melanjutkan tugas-tugas kesultanan dan perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan ke Sultanan Aceh berakhir, perkembangan sosiologis dari akhir kepemimpinan masyarakat aceh, beralih kedalam suanana negera republik indonesia, dimana wilayah aceh menjadi provinsi di dalamnya. Sejarah aceh menjelaskan bahwa perang aceh terjadi pada tanggal 26 Maret 1873. Pasukan aceh dipimpin oleh Tgk Tjik Ditiro Muhammad Saman bin Abdullah dan pasukan belanda dipimpin oleh jenderal kohler. Pasukan belanda dapat dikalahkan oleh pasukan aceh, dan jenderal kohler dihukum mati oleh mahkamah kerajaan aceh.

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



Setelah belanda mengalami kekalahan pada masa itu, maka pihak belanda membuat ekspedisi yang kedua pada tanggal 25 desember 1873 yang dipimpin oleh jenderal Van Switen, sedangkan pihak piha k aceh di

HUBUNGAN WALI DENGAN PEMERINTAH ACEH Masa konflik yang pernah terjadi diAceh anatar Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Pusat telah melahirkan desentralisasi asimetris bagi daerah aceh dalam bentuk Otonomi khusus. Substansi dari nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 tersebut telah menjad dasar lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Memorandum of Understanding dalam Understanding dalam black’s Law Dictonary Memorandum Dictonary Memorandum berarti berarti dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa yang akan datang. Understanding adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap



Munir Fuadi memberikan definisi MoU adalah perjanjian pendahuluan , dalam arti nantinya diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja. Lembaga wali nanggroe atau LWN adalah salah satu amanah dari nota kesepakatan tersebut ketentuannya terdapat dalam angka 1.1.7 dijabarkan dalam pasal 96-97 Undang-undang tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Untuk memperkuat keberadaan dan kedudukan LWN maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun No.8 Tahun 2012 tentang lembaga wali nanggroe, kemudian diubah dengan Qanun No.9 Tahun 2013 tentang lembaga wali nanggroe setelah mendapat koreksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan substansi qanun tersebut. Pengesahan qanun wali nanggroe juga dikuatkan oleh asas-asas hukum yang diterima secara universal yaitu: (1) asas lex specialis derogate legi general ketentuan hukum yang khusus diutamakan dari pada ketentuan hukum yang umum. (2) asas pacta sunt servanda (asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan itikad baik atau

Sejarah Lembaga Wali Nanggroe

Recommend Documents