Tugas Auditing 2
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGENDALIAN INTERN Syifa Aulia
8335118326
S1 Akuntansi Non Reg B 2011 6 Maret 2014
Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang
dirancang untuk membantu organisasi mencapaisuatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yangmenentukan laporan keuangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu,sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantumdalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas. Standar pekerjaan kedua berbunyi, pemahaman memadai atas pengendalian internharus diperoleh untuk merancanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dalam bab selanjutnya akan lebih dijelaskan mengenai tinjauan pengendalian intern dalam kaitannnya dengan auditing serta sejarah dan perkembangan pengendalian intern dari tahn 1940 hingga sekarang.
1.2 Rumusan Masalah 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8.
Sebutkan Defenisi pengendalian intern? Apakah tujuan Tujuan pengendalia intern? Apa sajakah unsur pengendalain intern? Bagaimana asal mula munculnya pengendalian intern? Apakah COSO? Bagaimana perkembangan COSO? Apakah perbedaan COSO I dengan COSO II? Apakah keterbatasan pengendalian intern suatu Entitas?
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pengendalian Intern1 Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Akan tetapi mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011: 319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a. Keandalan pelaporan keuangan b. Efektivitas dan efisiensi operasi c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling terkait berikut ini: 2.1.1 Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini: a. Integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit d. Struktur organisasi e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 2.1.2 Penaksiran Risiko Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negative mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: 1
Sukrisno Agoes, AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi 4 Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 100-102
a. b. c. d. e. f. g. h.
Perubahan dalam lingkungan operasi Personel baru System informasi yang baru atau yang diperbaiki Teknologi baru Lini produk, produk atau aktivitas baru Restrukturisasi koporasi Operasi luar negeri Standar akuntansi baru
2.1.3 Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: a. Review terhadap kinerja b. Pengendalian informasi c. Pengendalian phisik d. Pemisahan tugas 2.1.4 Informasi dan Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi system akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari system tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab indivisual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang system informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami: a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.
d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan masuk ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi. 2.1.5 Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, mengevaluasi secara terpisah, atau dengan kombinasi keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas.
2.2 Sejarah Pengendalian Intern 1930-1940an:
Munculnya Lembaga Pengatur Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Berkembangnya Konsep Pengendalian Intern2
Setelah bangkit dari Great Depression pada tahun 1929, diberlakukanlah Securities Act of 1933 dan Securities Act of 1943 yang memaksakan pemeriksaan wajib atas laporan keuangan pada perusahaan terdaftar. Peran auditor saat itu adalah untuk memeriksa laporan keuangan apakah laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi. Sejalannya waktu perusahaan menjadi semakin besar dan semakin kompleks sehingga mustahil mengabaikan aspek manajemen bisnis yang merupakan prasyarat audit yaitu keandalan laporan keuangan. Akibatnya, American Institute of Certified Public Accountants menerbitkan laporan khusus Pengendalian Intern pada tahun 1949 yang didefinisikan sebagai “rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah diterapkan”, yang dibangun dalam perspektif manajemen eksekutif. Definisi ini mengundang kritik bahwa ruang lingkung tanggung jawab auditor diperluas terlalu jauh, menyebabkan argumen dari pendukung penafsiran sempit dari konsep pengendalian intern.
1970:
Munculnya Hukum Pengendalian Intern
Setelah munculnya kejadian pembayaran ilegal ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan AS, seperti yang terlihat di skandal Watergate dan Lockheed 2
ABeam Consulting, Present, Past and Future of Internal Control: A Survey of J-SOX Compliance, (Tokyo: ABeam Consulting, 2009), https://www.abeam.com/research_reports/eng/RR071_E(Present,%20Past).pdf hlm. 2
pada tahun 1970. Pada tanggal 19 Desember 1977 Amerika Serikat menerbitkan Undangundang Praktik Korupsi Luar Negeri / Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA). FCPA menyatakan bahwa pengendalian untuk perusahaan- perusahaan publik Amerika dan penyimpanan catatan harus mengikuti aturan hukum. Siapa saja yang melanggar akan didenda atau dipenjara menurut seksi 32 (a) dari Undang-undang Sekuritas dan Pasar Modal Amerika Serikat (U.S. Securities and Exchange Act). ( Sawyer, L.B et al.2003)34 Peraturan ini menjelaskan pembentukan wajib sistem pengendalian intern untuk pertama kalinya, yang dapat mempercepat difusi pengendalian intern di negara tersebut. Selain itu, konsep pengendalian intern yang merupakan subjek interpretasi kian menyempit saat itu, tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mulai membutuhkan pencegahan fraud, interpretasi konsep pengendalian intern kembali ke tingkat yang lebih luas lagi.5 Brown, C.E (1995) menyatakan bahwa sejak tahun 1978, seluruh perusahaan publik di Amerika Serikat diwajibkan untuk6 : a. memegang pembukuan dengan teliti dan secara wajar dalam mencerminkan transaksi dan disposisi asset ; b. memikirkan dan memelihara suatu sistem pengendalian akuntansi internal yang cukup untuk menyediakan jaminan layak; c. transaksi diberi hak oleh manajemen; d. transaksi direkam maka GAAP statement dapat disiapkan dan memelihara tanggung-jawab untuk aset; e. mengakses ke aset diberi hak oleh manajemen; f. inventori berkala diperlukan untuk bandingkan asset direkam dengan aset yang ada
1980-1990-an:
Munculnya Kerangka COSO I7
Menanggapi kejatuhan lembaga keuangan yang terjadi pada 1980-an, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) membentuk sebuah Treadway Commission (COSO). Committee of Sponsoring Organizations dibentuk pada tahun 1985 untuk mendukung kegiatan National Commission on Fraudulent Financial Reporting, adalah sebuah inisiatif dari sektor swasta yang mempelajari faktor-faktor penyebak kecurangan
4
Arie Wibowo Khurniawan, ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DIREKTORAT PEMBINAAN SMK BAB II Tinjauan Literatur, (Depok:Perpustakaan Universitas Indonesia, 2008), http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118760-T+25092-Analisa+sistem-Tinjauan+literatur.pdf, hlm. 12 5 ABeam Consulting, Loc.Cit. 6 Khurniawan, Op.Cit., hlm. 13 7 ABeam Consulting,Op.Cit., hlm. 3
pelaporan keuangan. COSO disponsori oleh lima asosiasi profesional utama yang berkantor pusat di AS, yaitu: American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan the Institute of Management Accountants (IMA). Peran COSO dicapai pada tahun 1987 ketikan laporan berjudul "Penipuan Pelaporan Keuangan" diterbitkan yang didalamnya menekankan pentingnya pengendalian intern dan kebutuhan kriteria pemeriksaan dan penilaian rinci. Hal ini diikuti oleh publikasi kerangka COSO oleh Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision pada tahun 1992 yang menyebutkan tiga tujuan pengendalian intern, yaitu: 1. Efektivitas dan efisiensi bisnis 2. Keandalan laporan keuangan 3. Kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Selain itu disediakan pula lima komponen pengendalian intern, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Monitoring. Kerangka COSO memberikan konstribusi terhadap perluasan konsep pengendalian intern seperti yang dibangun dalam perspektif manajemen dan eksekutif lainnya serta para auditor. Menurut Root, S.J (1998) COSO mendefinisikan Internal Controls sebagai “.....a process, ef ected by an entity s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : a. Effectiveness and efficiency of operations b. Reliability of financial reporting c. Compliance with applicable laws and regulations” .8 Dari definisi diatas terdapat beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu diantaranya9: 1. Internal Controls dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi pada semua level. Semua individu mulai dari operator di level bawah sampai direktur di puncak level bertanggung jawab penuh atas berfungsinya kontrol. 2. Internal Controls hanya memberikan jaminan yang wajar (reasonable assurance) dan bukan jaminan mutlak.
8 9
Khurniawan, Op.Cit., hlm. 14 Ibid.
3.
2000an:
Internal Controls yang efektif dan efisien dapat membantu setiap organisasi dalam mencapai tujuan kinerjanya yaitu kegiatan operasi yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Peresmian SarBox Act
Sarbanes-Oxley Act diresmikan pada tahun 2002 sebagai respon terhadap runtuhnya Enron dan WorldCom, manajemen perusahaan membutuhkan auditor untuk menilai efektivitas pengendalian intern dan pengungkapan bukti-bukti dokumen.10 Kemudian pada tahun 2004, COSO mengembangkan Control Integrated Framework 1992 dengan menambahkan ruang lingkup konsep tentang manajemen dan strategi risiko. Hal ini selanjutnya dikenal dengan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). ERM merupakan kerangka yang mengintegrasikan antara Internal Controls dan Risk Management.11
2006:
Penerbitan Panduan COSO untuk Perusahaan Menengah dan Kecil12
Pada tahun 2006 COSO menerbitkan Internal Control over Financial Reporting: Guidance for Smaller Public Companies. SarBox Section 404 mengharuskan manajemen perusahaan publik untuk menilai dan melaporkan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan setiap tahunnya. Bagi perusahaan besar kegiatan ini tidak berpengaruh besar terhadap biaya tetapi bagi perusahaan kecil Section 404 sulit untuk diterapkan karena perusahaan kecil banyak mengalami tantangan bisnis dan biaya tak terduga selama beroperasi. Oleh karena itu, COSO menerbitkan panduan ini.
2009:
Penerbitan Panduan Pengendalian Intern13
COSO
pada
Pengawasan
Sistem
Pada dasarnya pengendalian intern dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kelima komponen Kerangka Terpadu COSO bekerja sama utnuk mengurangi risiko kegagalan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, penilaian manajemen atas pengendalian intern sering menjadi tugas yang memakan waktu karena melibatkan sejumlah besar manajemen tahunan dan pengujian auditor inter. Oleh karena itu, COSO mempublikasikan Guidance on Monitoring Internal Control
10
ABeam Consulting, Loc.Cit. Khurniawan, Op.Cit., hlm. 15 12 COSO, Internal Control over Financial reporting - Guidance for Smaller Public Companies Vol. 1: Executive Summary (June, 2006) http://www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary.pdf 13 COSO, Internal Control Integrated Framework - Guidance on Monitoring Internal Control Systems (January, 2009) http://www.coso.org/documents/coso_guidance_on_monitoring_intro_online1_002.pdf 11
Systems pada tahun 2009 sebagai panduan bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan inter yang efisien dan efektif.
2010-2013:
Persiapan COSO II14
COSO mengumumkan sebuah proyek untuk meninjau dan memperbarui Kerangka Terpadu Pengendalian Intern 1993. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan relevansi Kerangka tersebut dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan global. Tiga objek utama dalam COSO II adalah: 1. menentukan infromasi apa yang penting bagi investor 2. mulai mempersiapkan pemikiran tentang relevansi 3. mengatur laporan keuangan dengan cara akal sehat. Pada tahun 2011, COSO mengeluarkan draf eksposur proposal Kerangka Terpadu Pengendalian Intern dengan periode komentar publik yang ditutup bulan Maret 2012. Lebih dari 21.000 orang mengunduh draf eksposur tersebut dan lebih dari 200 organisasi dan profesional memberikan komentarnya selama periode ini. Pada tahun 2012, COSO merilis lagi draf eksposur untuk komentar publik yang berjudul Internal Control over External Financial Reportingl: Compedium of Approaches and Examples (Compendium). Kompedium ini merupakan bagian dari keseluruhan proyek COSO yang dimulai pada tahun 2010, draf ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam usulan Kerangka baru dapat diterapkan dalam merancang, melaksanakan, dan melakukan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. COSO percaya bahwa Kompedium tersebut akan berguna untuk manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan eksternal, dan sangan relevan bagi mereka yang melaporan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Sehubungan dengan rilisan draft untuk komentar publik, COSO menyediakan: 1. Versi revisi dari draf kerangka sebelumnya karena kerangka baru yang mencakup revisi timbul dari pertimbangan komentar yang diterima selama perode komentar sebelumnya. 2. Kompedium (compedium of approaches and examples) yang dirujuk diatas 3. Alat ilustrasi untuk membantu pengguna ketika menilai efektivitas sitem pengendalian intern.
2013:
Publikasi Kerangka Terpadu COSO II
Setelah periode komentar publik ditutup pada tanggal 20 November 2012, akhirnya COSO menerbitkan dokumen final COSO II pada 14 May 2013. COSO telah mengeluarkan kerangka pengendalian intern baru yang disebut Integreted Framework Internal Control atau lebih dikenal dengan COSO 2013. Pengendalian Internal menurut COSO 2013 14
Bev Linane, "Internal Control - A History Less" dalam The Auditors’ Opinion (Oktober 2012), http://www.auditorsopinion.com/2012/10/03/internal-control-a-history-lesson/index.html
merupakan suatu proses yang dilakukan oleh direksi, managemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang reasonable dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang berhubungan dengan operasional, pelaporan, dan ketaatan pada peraturan. Dalam COSO 2013 tetap mempertahankan definisi pengendalian intern ke dalam lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, risk assessment, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring15. COSO akan tetap menyediakan kerangka 1992 hingga 15 Desember 2014, setelah itu kerangka 1992 dianggap telah digantikan. Selama periode transisi ini, COSO membolehkan penggunaan kerangka 1992. Oleh karena itu, entitas pengguna COSO selama masa transasisi harus mengungkapkan dengan jelas apakah mereka menggunakan versi 1992 atau 2013.16 Tabel di bawah ini menguraikan hal-hal apa saja di Kerangka COSO 2012 yang tetap dipertahankan di COSO 2013 dan apa saja yang diubah. Tidak Berubah Definisi inti pengendalian internal Tiga kategori tujuan dan lima komponen pengendalian internal Masing-masing dari lima komponen pengendalian internal yang diperlukan untuk pengendalian internal yang efektif Peran penting dari penilaian dalam merancang, melaksanakan dan melakukan pengendalian internal, dan dalam menilai efektivitas
Berubah Perubahan lingkungan bisnis dan operasi yang dianggap Operasi dan tujuan pelaporan diperluas Konsep fundamental yang mendasari lima komponen diartikulasikan sebagai prinsip Pendekatan tambahan dan contoh yang relevan dengan operasi, kepatuhan, dan tujuan pelaporan non-keuangan ditambahkan
Di Indonesia, perkembangan menarik terjadi dengan terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006. Pada ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa setiap instansi pemerintah harus mengembangkan Sistem Pengendalian Intern. Penjelasan dan ketentuan lain yang menjabarkan menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring. Hal ini mengandung arti bahwa konsep Internal Control versi COSO 15
BPK RI, Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN (Desember 2013) http://www.bpk.go.id/news/simposium-nasional-menyongsong-penerapan-coso-2013dan-erm-di-lingkungan-bumn 16 J. Stephen McNally, The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach to An Effective Transition (May 2013), http://www.coso.org/documents/coso%20mcnallytransition%20articlefinal%20coso%20version%20proof_5-31-13.pdf
diterapkan pada sektor pemerintahan di Indonesia. Sebuah langkah maju dan berani serta menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para auditor internal pemerintah17.
2.3 Keterbatasan Pengendalian Intern18 Terlepas dari bagaimana bagusnya desain operasinya, pengendalian intern hanya dapat meberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian inern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kesalahan dan kekeliruan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Factor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat – biaya merupakan criteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut.
17
Tri Wibowo dalam Syafruddin, Internal Control: Sebuah Tinjauan Teoritis (Oktober 2008)http://syarifuddin1978.wordpress.com/2008/10/28/internal-control/ 18 Agoes, Op. Cit. hlm. 106
BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. American Institute of Certified Public Accountants menerbitkan laporan khusus Pengendalian Intern pada tahun 1949. Pada tanggal 19 Desember 1977 Amerika Serikat menerbitkan Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri (FCPA). Menanggapi kejatuhan lembaga keuangan yang terjadi pada 1980-an, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) membentuk COSO pada tahun 1985. COSO mengembangkan Control Integrated Framework 1992 dengan menambahkan ruang lingkup konsep tentang manajemen dan strategi risiko. Pada tahun 2006 COSO menerbitkan Internal Control over Financial Reporting: Guidance for Smaller Public Companies. COSO mempublikasikan Guidance on Monitoring Internal Control Systems pada tahun 2009 sebagai panduan bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan inter yang efisien dan efektif. COSO telah mengeluarkan kerangka pengendalian intern baru yang disebut Integreted Framework Internal Control atau lebih dikenal dengan COSO 2013. Di Indonesia, perkembangan menarik terjadi dengan terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006. Hal ini mengandung arti bahwa konsep Internal Control versi COSO diterapkan pada sektor pemerintahan di Indonesia.
3.2. Saran Mahasiswa yang mempelajari Auditing harus menguasai pengendalian intern dengan sebaik mungkin, tidak hanya secara teknis namun juga teoritis dan filosofisnya, seperti sejarah dan perkembangan pengendalian intern. Sebaiknya pihak manajemen perusahaan segera menerapkan COSO 2013 dalam sistem pengendalian intern agar dapat meraih tujuan perusahaan dengan tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA ABeam Consulting. Present, Past and Future of Internal Control: A Survey of J-SOX Compliance. 2009. https://www.abeam.com/research_reports/eng/RR071_E(Present,%20Past).pdf (accessed March 05, 2014). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN. 16 December 2013. http://www.bpk.go.id/news/simposium-nasional-menyongsong-penerapan-coso-2013dan-erm-di-lingkungan-bumn (diakses March 05, 2014). Bev Linane, CPA, PSA. Internal Control – A History Lesson. 03 October 2012. http://www.auditorsopinion.com/2012/10/03/internal-control-a-historylesson/index.html (diakses March 05, 2014). BPKP, Tri Wibowo -. Internal Control: Sebuah Tinjauan Teoritis. 28 October 2008. http://syarifuddin1978.wordpress.com/2008/10/28/internal-control/ (diakses March 05, 2014). Brown, Carol E. Internal Control Concepts. 2004 January 1995. http://www.shsu.edu/~aac_cwb/control1.htm#history (diakses March 05, 2014). COSO. “Guidance for The Smaller Public Companies.” June 2006. http://www.coso.org/documents/SB_Executive_Summary.pdf (diakses March 05, 2014). —. “Guidance on Monitoring Internal Control Systems.” January 2009. http://www.coso.org/documents/coso_guidance_on_monitoring_intro_online1_002.pdf (diakses March 05, 2014). J. Stephen McNally, CPA. “2013 COSO Framework & SOX Compliance.” June 2013. http://www.coso.org/documents/coso%20mcnallytransition%20articlefinal%20coso%20version%20proof_5-31-13.pdf (diakses March 05, 2014). Khurniawan, Arie Wibowo. “ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DIREKTORAT PEMBINAAN SMK - BAB II Tinjauan Literatur.” Perpustakaan Universitas Indonesia. July 2008. http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118760-T+25092-Analisa+sistemTinjauan+literatur.pdf (diakses March 05, 2014).
