PERBEDAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Yang dibimbing oleh bapak Gendut Haryono, SE., Ak., M.Ak
Disusun oleh :
Nama : Dede rahmat
NPM : 1034030024
Fak/Jur/Smt : Ekonomi / Akuntansi /
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
2012-2013
PERBEDAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pengertian Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Akuntansi adalah
Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah
Sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secara Menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tujuan Adanya Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemerintah
Tujuan SPIA adalah
Menjaga kekayaan organisasi
Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
Mendorong efisiensi
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Tujuan SPIP adalah
Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara
Keandalan pelaporan keuangan
Pengamanan asset Negara
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Elemen SPIA dan SPIP
Elemen SPIA adalah
Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian.
Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen
Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya.
(menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan)
Gaya Operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan
(Filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen)
Struktur Organisasi
Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur Organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan. (Desentralisasi maupun sentralisasi).
Dewan komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui dewan komisaris. (jadi semuanya tergantung dari dewan komisaris).Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan.
Metode Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab
Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagan organisasi.
Metode Pengendalian Manajemen
Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif (melalui peranggaran), laporan pertanggung jawaban dan audit internal.
Kebijakkan dan praktik kepegawaian
Kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, penggajian dan promosi pegawai, mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko.
Pengaruh Ekstern
Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai juridiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan.
Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.
Prosedur Pengendalian
Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai.
Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari :
Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
Pembagian tugas.
Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.
Pengecekan independen terhadap kinerja.
Penggunaan Wewenang Secara Tepat
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.
Pembagian Tugas
Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
Dengan pemisahakn fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.
Dokumen dan Catatan yang Memadai.
Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat)
Keamanan yang memadai Terhadap aset dan catatan.
Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.
Pengecekan independen terhadap kinerja
Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekkan inni harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.
Elemen SPIP adalah
Lingkungan Pengendalian
Pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan prilaku dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :
Penegakan integritas dan nilai etika
Komitmen terhadap kompetensi
Kepimimpinan yang kondusif
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
Penilaian resiko
Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yaitu identifikasi resiko dan analisis resiko
Dalam rangka penilaian resiko, pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah, pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko
Identifikasi resiko dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif serta menilai factor lain yang dapat meningkatkan resiko
Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Kegiatan pengendalian
Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kegiatan pengendalian terdiri atas
Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
Pembinaan sumber daya manusia
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Pengendalian fisik atas asset
Penetapan dan review atas indicator dan ukuran kinerja
Pemisahan fungsi
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
Informasi dan Komunikasi
Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus menyediahkan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
Pemantauan Pengendalian Intern
Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern
Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah.
Pengendalian Internal pada Lingkungan Pemrosesan Data Elektronik
Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual system dalam akuntansinya lebih menitikberatkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut (People Oriented).
Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer (Computer Oriented).
Pengendalian Intern Akuntansi dalam lingkungan Pemrosesan Data Elektronik dibagi menjadi Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi.
Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut :
Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program.
Fungsi operasi fasilitas pengolahan data.
Fungsi penyimpanan program dan kepustakaan
Pemisahan tesebut dilakukan dengan tujuan :
Pemisahan ini akan menciptakan cross check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan kedalam sistem.
Untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer.
Untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi.
Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi :
Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru.
Prosedur pengujian program.
Prosedur pengubahan program.
Dokumentasi.
Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data meliputi :
Operasi konversi data.
Operasi Komputer.
Perpustakaan.
Fungsi Pengendalian.
Pengawasan Intern atas Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Intansi Pemerintah
Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah
Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
Audit intern terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.
Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. Standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern
Faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya SPI yaitu
Perkembangan kegiatan dan skala
Tanggung jawab utama untuk melindungi asset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan
Pengawasan oleh dari 1 orang merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan pada manusia.
Pengawasan yang buit-in langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat.
Keterbatasan sistem pengendalian intern yaitu
Persekongkolan
Biaya
Kelemahan manusia
Pihak yang berkepentingan atau yang terkait yaitu
Manajemen perusahaan
Dewan komisaris, auditor intern, dsbnya
Para karyawan perusahaan itu sendiri
Regulatory body ( badan pengatur / pemerintahan )
auditor
Internal AuditPage 1
