BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada Bank sebagai salah satu lembaga keuangan (financial institution). institution). Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh bank islam seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pembiayaan. Dalam makalah ini akan dibahas tentang risiko pembiayaan. Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (how to measure), melainkan measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to measure). measure). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko. Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah s yariah dapat diklasifikasikan ke dalam dala m tiga t iga jenis j enis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar (terdiri dari forex dari forex risk, interest rate risk, liquidity risk, dan risk, dan price price risk ) dan risiko operasional (terdiri dari transactional risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk dan dan legas risk ). ). Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF ( Non Performance Financing ) yaitu kredit bermasalah yang terdiri
1
dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.1 Dalam pertumbuhannya dengan pembiayaan yang semakin besar, bank
syariah
harus
siap
dalam
menghadapi
risiko-risiko
akibat
pembiayaan. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari pembiayaan. B. Rumusan Masalah
1. Apa saja fungsi Bank Islam? 2. Bagaimana Urgensi manajemen resiko pembiayaan di Bank Islam? 3. Apa definisi resiko pembiayaan dan cakupannya? 4. Apa peranan rahn dan kafalah terkait resiko pembiayaan? 5. Apa saja faktor – faktor – faktor faktor penentu resiko pembiayaan? 6. Bagaimana provisi resiko pembiayaan? 7. Bagaimana resiko konsentrasi portofolio pembiayaan? 8. Bagaimana cara pengelolaan portofolio pembiayaan? C. Tujuan
1. Mengetahui dan memahami fungsi – fungsi – fungsi fungsi Bank Islam. 2. Memahami urgensi manajemen resiko pembiayaan pada bank islam. 3. Memahami definisi resiko pembiayaan bank islam dan cakupannya. 4. Memahami peran kafalah dan rahn. 5. Mengetahui dan memahami faktor penentu resiko pembiayaan. 6. Memahami provisi resiko pembiayaan. 7. Memahami limit pembiayaan pembiayaan berdasarkan resiko. 8. Mengetahui dan memahami rekonsentrasi portofolio pembiayaan. 9. Memahami tentang pengelolaan porotfolio pembiayaan.
1
2
dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.1 Dalam pertumbuhannya dengan pembiayaan yang semakin besar, bank
syariah
harus
siap
dalam
menghadapi
risiko-risiko
akibat
pembiayaan. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari pembiayaan. B. Rumusan Masalah
1. Apa saja fungsi Bank Islam? 2. Bagaimana Urgensi manajemen resiko pembiayaan di Bank Islam? 3. Apa definisi resiko pembiayaan dan cakupannya? 4. Apa peranan rahn dan kafalah terkait resiko pembiayaan? 5. Apa saja faktor – faktor – faktor faktor penentu resiko pembiayaan? 6. Bagaimana provisi resiko pembiayaan? 7. Bagaimana resiko konsentrasi portofolio pembiayaan? 8. Bagaimana cara pengelolaan portofolio pembiayaan? C. Tujuan
1. Mengetahui dan memahami fungsi – fungsi – fungsi fungsi Bank Islam. 2. Memahami urgensi manajemen resiko pembiayaan pada bank islam. 3. Memahami definisi resiko pembiayaan bank islam dan cakupannya. 4. Memahami peran kafalah dan rahn. 5. Mengetahui dan memahami faktor penentu resiko pembiayaan. 6. Memahami provisi resiko pembiayaan. 7. Memahami limit pembiayaan pembiayaan berdasarkan resiko. 8. Mengetahui dan memahami rekonsentrasi portofolio pembiayaan. 9. Memahami tentang pengelolaan porotfolio pembiayaan.
1
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Fungsi Bank Syariah
Fungsi mendasar dari Bank Islam adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Secara spesifik kelebihan dana yang dikumpulkan oleh bank islam dari deposan, dan selebihnya disebut dana pihak ke tiga (DPK). Kemudian DPK yang telah dikumpulkan inilah yang akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk akad pembiayaan. Secara umum akad pembiayaan yang lazim digunakan oleh bank islam saat ini adalah akad berbasis utang dan akad berbasis syirkah. Untuk menjamin berjalannya fungsi intermediasi perbankan islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank islam, yakni rasio FDR ( financing financing to deposits ratio). ratio ). Rasio ini mengukur seberapa besar dana yang disalurkan bank islam relatif terhadap dana yang dihimpunnya. Bank islam akan memberi penalti kepada bank islam yang memiliki FDR dibawah 65% dengan meminta tambahan modal yang di setor ke BI dalam bentuk GWM ( giro giro wajib minimum). minimum).2 Analisis kami secara garis besar diketahui bahwa fungsi utama Bank Islam adalah sama seperti Bank Konvensional yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hanya saja, kalau di bank konvensional dalam bentuk kredit yang disertai bunga, dalam bank islam dalam bentuk akad pembiayaan yang disertai dengan bagi hasil. Bank syariah dalam skema non-riba memiliki empat fungsi sebagai berikut: 1.
Fungsi Manajer Investasi Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh Bank Syariah, khususnya dana
mudharabah. mudharabah. Bank syariah
bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul 2
Imam Wahyudi, Manajemen Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam,(Jakarta: Islam, (Jakarta: Salemba Empat,2013), hlm.80.
3
maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. 2.
Fungsi Investor Dalam penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh Bank Syariah harus dilakukan pada sektor – sektor yang produktif dengan risiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.
3.
Fungsi Sosial Ada dua instrumen yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf ( Ziswaf ) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen Ziswaf berfungsi untuk menghimpun ziswaf dari Masyarakat, Pegawai Bank, serta Bank sendiri sebagai lembaga milik Para Investor.
4.
Fungsi jasa keuangan Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh Bank Syariah tidaklah berbeda dengan Bank Konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain-lain.Namun mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.3
B. Definisi Resiko Pembiayaan dan Cakupannya
1.
Pengertian Resiko pembiayaan Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. dalam Bank syariah resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produkdan resiko terkait pembiayaan korporasi. 4 berdasarkan Basel Commite on Banking Supervision (BCBS), resiko pembiayaan
3
Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia,2007) hlm. 129 . 4 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ”, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), Cet. Ke 10, hlm. 260.
4
didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam (counterpart) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang
termasuk
dalam
resiko
pembiayaan
adalah
resiko
konsentrasi, yaitu resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik on balance-sheet maupun off-balance-sheet. 5 Analisis penulis menggambarkan bahwa resiko pembiayaan adalah resiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan yang berupa pembiayaan kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang ada. Resiko ini mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya atau berdampak pada resiko likuiditas. Dampak lebih lanjut dari resiko kredit adalah resiko kerugian di mana bank tidak menerima bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan kewajiban yang harus di bayarkan bank kepada pihak lain.
5
Ikatan Bankir Indonesia, “Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah ”, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2015), hlm. 72.
5
2.
Masalah – masalah yang dihadapi Bank Islam pada saat menyalurkan dana
Waktu kontrak
Waktu selesai kontrak
Kondisi yang dihadapi bank: 1. Information opacity 2. Ketidakseimbangan informasi 3. Kurangnya informasi mengenai debitur dan bisnisnya
Memilih debitur (adverse selection) Menetapkan limit (pagu) pembiayaan Menentukan bentuk akad pembiayaan Menetapkan margin Menetapkan tenor (jangka waktu) pembiayaan 6. Menentukan bentuk dan jumlah jaminan yang diminta (rahn dan kafalah) 7. Menilali har a wa ar a unan rahn
Kondisi yang dihadapi bank: 1. 2. 3. 4. 5.
Dinamika kondisi lingkungan Information opacity Ketidakseiimbangan informasi Granularity Abily to pay vs wilingniess to pay dari debitur
1. 2. 3. 4. 5.
Dampaknya, bank menghadapi:
Jika bank tidak memiliki sistem pengawasan yang andal, implikasinya 1. Membutuhkan biaya pengawasan yang mahal 2. Membutuhkan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas
Dampaknya bagi bank adalah: Turunnya tingkat efisiensi bank Islam dalam jangka panjang dapat menyebabkan: turunnya kemampuan berkompetisi bank Islam di pasar
Bank Islam menghadapi risiko keberlangsungan bisnis (business sustainability risk) Dalam jangka panjang dapat menyebabkan:
Kondisi yang dihadapi bank: 1. 2. 3. 4.
Dinamika kondisi lingkungan Informasi opacity Ketidakseimbangan informasi Moral hazard
1. Ketidakpastian atas kemampuan debitur menyelesaikan kontrak pembiayaan 2. Ketidakpastian kemampuan penjaminan (kafil) mem-back up debitur dalam menyelesaikan kewajibannya 3. Volatilitas imbal hasil bisnis debitur 4. Perubahan harga pasar agunan 5. Ketidakmauan debitur membayar kewajibannya
Dampaknya, bank menghadapi: 1. Risiko ketidakpastian lingkungan akibat salah menetapkan jangka waktu (tenor) pembiayaan 2. Risiko gagal bayar debitur (default risk) 3. Risiko profitabilitas (profitability risk) 4. Risiko tidak kembalinya modal (capital recovery risk) akibat salah menetapkan kebijakan agunan dan kesesuaian kapasitas debitur dengan pagu pembiayaannya 5. Kerugian akibat penetapan kebijakan cut loss atau hair cut atas pembiayaan macet 6. Risiko tidak dapat menyalurkan kembali dana ke masyarakat akibat banyaknya debitur yang gagal bayar (reinvestment risk) 6
Gambar Proses BisnisPembiayaan Bank Islam Sumber : Imam wahyudi, Manajemen Resiko Bank Islam, hlm.92.
Berdasarkan gambar, dalam proses bisnis tersebut dapat diidentifikasi setidaknya terdapat lima masalah yang dihadapi oleh bank ketika menyalurkan dananya. Masalah – masalah tersbut adalah: a. Masalah
ketidakpastian
kondisi
pasar
yang
akan
mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana (risk of ability to pay). b. Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan ( rahn) pada waktu kontrak dan ketika terminasi. Hal ini mengarah pada risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar. c. Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur (yakni information opacity) pada waktu pengajuan proposal pembiayaan. Masalah
ini
ketidakseimbangan
memicu informasi
pada
terjadinya
(asymetric
information)
antara bank dengan debitur. Kondisi ini juga dapat menyebabkan bank mengalami salah pilih debitur (adverse selection) dan kesalahan dalam membuat perjanjian kredit, seperti salah dalam menetapkan limit (pagu) pinjaman, jangka waktu (tenor), margin jual beli serta nilai dan bentuk jaminan yang diminta. d. Masalah granularity
akibat
banyaknya
debitur
yang
dibiayai namun nilainya kecil – kecil. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, bahwa lebih dari 70% debitur bank islam di Indonesia adalah sektor UKM. Berbeda dengan korporasi, sektor UKM memiliki karakteristik khas yakni banyaknya jumlah proposal pembiayaan yang dibiayai dengan nilai pembiayaan yang
7
kecil. Kondisi ini lebih jauh dapat menjadi penyebab bank malas melakukan pengawasan intensif, jika bank melakukan pengawasan intensif akan menyebabkan biaya pengawasan mahal, kebutuhan SDM yang banyak serta kompeten dan terpercahnya fokus Bank Islam menjalankan bisnisnya. e. Masalah ketidakmampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya gagal bayar debitur. Faktor yang menyebabkan gagal bayar ini biasanya kemmapuan keuangan ( ability to pay) dan ketiadaan iktikad baik dari debitur untuk mau membayar (willingness to pay). Kondisi ini muncul diakibatkan adanya moral hazard dari debitur. Moral hazard ini dapat berasal dari sifat dasar yang dimiliki oleh debitur atau disebabkan faktor orang lain. Misalnya, suatu bank memberikan pembiayaan kepada nasabah A dan B, keduanya tinggal di daerah yang sama dan saling mengenal. Ketika nasabah A mengalami gagal bayar dan tidak ada tindakan tegas dari bank, maka akan memberikan dorongan bagi nasabah B untuk melakukan gagal bayar, secara tidak langsung nasabah B menyepelekan membayar angsuran, meskipun ia mampu. Kegagalan bank dalam mendeteksi sebab terjadinya gagal bayar dbitur akan mengakibatkan bank salah dalam menetapkan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dari tahapan proses bisnis pemberian pembiayaan, resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank islam dapat ditemui pada waktu sebagai berikut: 1.
Melakuakan penilaian (a ssesment ) atas proposal pembiayaan yang diajukan debitur
2.
Memustuskan menerima atau menolak proposal tersebut
3.
Menetapkan kontrak pembiayaan terkait jenis akadyang digunakan, limit (pagu) pembiayaan, harga, tenor, dan jaminan
4.
Periode penyelesaian kontrak, dan
5.
Pada saat terminasi kontrak.
8
Semua tahapan ini membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen resiko dan mekanisme mitigasinya agar berbagai resiko yang dihadapi dapat dikendalikan. Karena muncul selama perode penyelesaian kontrak resiko pembiayaan terkadang juga disebut dengan resiko penyelesaian ( settlement risk ).6 Resiko yang perlu menjadi perhatian bank dalam penyaluran pembiayaan, antara lain: 1.
Resiko politik, didasarkan atas kebijakan/ kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya suatu daerah/ negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif disuatu negara dapat mempengaruhi aktivitas bisnis debitur.
2.
Resiko sifat usaha. Masing – masing bisnis usaha mempunyai jenis dan itngkat resiko yang berbeda – beda. Karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (seperti over usaha, spesifikasi/kekhususan usaha, bidang investasi, dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi resiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan lancar.
3.
Resiko persaingan, timbul karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi usaha.
4.
Resiko persaingan, bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
5.
Resiko ketidak pastian usaha, kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur.
6.
Resiko inflasi, akibat nilai uang yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan.
6
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam,(Jakarta: Salemba Empat,2013), hlm.
91-93.
9
Jika dirinci secara umum, setidaknya resiko pembiayaan mengandung tiga komponen: 1.
Peluang
gagal
bayar
(probability
of
default),
yaitu
ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 2.
Eksprosur pembiayaan (exprosure financing), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar.
3.
Tingkat pemuliha (recovery rate), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.
7
Analisis yang dapat diambil dari macam – macam masalah dan risiko pembiayaan tersebut adalah cara pengendalian resiko. Menurut kami, pengendalian resiko pembiayaan adalah sbegai berikut: 1.
Bank harus menetapakan suatu sistem penilaian yang idependen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
2.
Bank
harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan
transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. 3.
Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penangan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.
7
Ikatan Bankir Indonesia, “Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah”, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2015), hlm. 74 – 76.
10
C. Urgensi Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Islam
Ada ungkapan menarik “bank adalah mesin risiko: mereka mengambil risiko, metransformasi, dan kemudian melekatkannya pada produk dan jasa yang diberikannya”. Jauh sebelum itu, Islam telah mendefinisikan konsep risiko dan usaha dengan sangat bagus sekali. Dalam suatu hadits disebutkan “al ghunmu bill ghurmi” artinya keuntungan melekat padanya risiko. Meskipun konteks hadits tersebut adalah ketika seorang sahabat menjual budaknya, dan di kemudian hari si pembeli menemukan adanya cacat (aib) pada budak tersebut yang tidak diketahuinya pada waktu akad, Rosulullah memutuskan untuk membolehkan si pembeli mengembalikan budak tersebut dan mengambil harga yang telah dibayar kepada sipenjual. Sahabat tadi bertanya , “ya Rosulullah, dia telah mengambil manfaat atas budakku?”
jawab Rosulullah, “benar, dan dia pula telah menanggung
risikonya.” Memang benar yang disampaikan Rosulullah, si pembeli telah menanggung risiko ketika membeli budak tersebut, memberi dia makan, pakaian dan tampat tinggal, dimana bisa saja dibudak ini sakit atau meninggal dan meugilah si pembeli tersebut, sehingga sangat wajar bila si pembeli tersebut berhak atas manfaat dari budak tersebut. Dalam konteks teori keuangan, kaidah fikih “al ghunmu bil ghurmi” tersebut dikenal dengan istilah “risk return trade-off” artinya makin besar imbalan hasil yang kita harapkan aka makin besar pula resiko yang harus kita tanggung. Sebaliknya , makin besar risiko yang kita tanggung maka seharusnya makin besar imbalan hasil yang kita minta. Dalam perspektif persaingan,
proses
berdasarkan profil
menyeleksi
debitur
dan
menetapkan
“harga”,
risiko dan kontribusinya terhadap portofolio
pembiayaan bank Islam, haruslah menjadi isu penting. Buruknya proses seleksi dapat mengakibatkan bank mengalami risiko salah pilih (adverse selection) . Bank yang tidak mampu membedakan profil risiko dari calon debitur dapat menolak debitur yang sesungguhnya baik, dan sebaliknya, menerima debitur-debitur yang kualitasnya tidak bagus. Lebih jauh, tanpa menggunakan strategi diferensiasi harga, memungkinkan terjadinya salah penetapan harga. Debitur baik merasa diberikan “harga” terlalu tinggi dan
11
membuat mereka kabur. Sebaliknya, debitur jelek merasa diberikan harga yang rendah sehingga mendorong mereka untuk masuk. Kondisi ini, dalam jangka panjang, akan menyebabkan portofolio bank diisi hanya oleh debitur jelek dengan tingkat risiko tinggi. Berbeda halnya jika bank menerapkan manajemen risiko yang tepat selama proses seleksi debitur dan dalam penerapan harga berdasarkan profil risiko debitur. Dengan penerapan manajemen risiko, bank Islam akan dengan mudah mengenali risiko, mengambil risiko tersebut, mentransformasinya menjadi peluang bisnis, dan menjadi keunggulan kompetitif bank dalam bersaing di pasar. Selain itu, makin terintegrasinya sistem perbankan saat ini, bukan hanya pada level negara, namun juga lintas negara, menjadikan risiko sistematis sebagai akibat adany efek domino di perbankan menjadi makin tinggi. Setiap reguator di msing-masing negara akan memaksa perbankan untuk menjaga tingkat risikonya, melalui berbagai regulasi dan peratur peraturan. Seperti, di Indonesia, BI menetapkan aturan CAR (capital adequacy ratio), perhitungan NPF, pelaporan berkala dan sebagainya. Kemudian masing-masing negara merasa perlu mengatur aktivitas bank lintas negara. Tujuannya adalah untuk mencegah merembetnya krisis perbankan di suatu negara ke negara lain. Secara internasioal, pada tahun 1988 di Basel, Swiss, terbentuklah Basel 1 yang merupakan serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia terkait persyaratan minimum modal untuk bank yang diterbitkan oleh Komite Basel. Basel 1 ini dimotori oleh negar-negara G10 dan hanya terfokus pada risiko kredit. Kemudian 2004, negara G30 menyempurnakan Basel 1 dan lahirlah Basel II. Dalam Basel II, telah tercakup risiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional dari bank. Ada tiga pilar yang diusung dalam Basel II ini, yakni kebutuhan modal minimum, kecukupan regulasi dan supervisi, serta terciptanya disiplin pasar. Pada akhir 2010, keluarlah Basel III untuk menyempurnakan beberapa ketentuan di Basel II. Secara konsensus, setiap negara yang ingin masuk dalam komunitas perbankan global harus mengikuti ketentuan Basel ini.
12
Dalam konteks perbankan Islam, IFSB (Islamic Financial Service Board) juga mengeluarkan panduan prinsip-prinsip dan standar dalam industri perbankan, asuransi dan pasar modal. Berbagai ketentuan ini dikeluarkan untuk menjamin terciptanya stabilitas industri jasa keuangan Islam. Oleh karena itu, bagi bank Islam Indonesia, jika ingin masuk dalam lingkungan perbankan Islam global juga harus mengikuti berbagai aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IFSB. Dan jika ingin masuk juga ke perbankan global, maka selain IFSB, aturan Basel III juga harus diikuti. Dalam rangka mendorong perbankan di tanah air agar dapat berkompetisi secara global. Bank Indonesia mengadopsi aturan Basel II dan IFSB dalam mendesain peraturan menajemen risiko, yakni melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011. Dalam aturan Basel dan PBI Nomor 13/23/PBI/2011, tingkat risiko yang dihadapi bank Islam dikemudian akan dikaitkan dengan kecukupan modal bank. Artinya bahwa makin berisiko operasi suatu bank, maka modal yang harus disetor dan dicadangkan untuk mengantisipasi risiko ini menjadi makin besar pula. Efeknya, makin besar cadangan dana yang diminta, makin besar porsi modal yang harus dicadangkan dan makin kecil pula kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Dalam jangka panjang, kodisi ini akan menjadikan kemampuan profitabilitas bank menurun. Ujungnya adalah tergerusnya kemampuan bank bersaing di pasar. Bank yang tidak mapu mengukur sendiri tingkat risikonya akan dikenakan tingkat risiko standar yang ditetapkan oleh regulator. Dalam Basel II dan Basel III, ini dikenal dengan istilah standardise approach. Sebaliknya jika bank mampu mendesain sendiri metode dan alat pengukuran risiko yang dihadapinya, memungkinkan mereka dapat menghitung secara lebih tepat dan hasilnya adalah menurunnya jumlah modal yang harus dicadangkan. Ini seharusnya menjadi insentif bagi bank Islam untuk segera memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko, termasuk alat pengukurannya, agar kemampuan bank dalam menyalurkan
13
pembiayaan tidak lagi terkendala dengan aturan penyediaan modal minimum.8 Kesimpulannya, manajemen resiko pembiayaan sangat penting bagi bank islam. Hal ini dikarenakan banyaknya resiko yang ada saat suatu bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Selain itu, pada zaman Rasulullah SAW pun sudah dikenal yang namanya resiko. Hal ini menandakan bahwa dalam emlakukan seuatu ekgiatan pasti ada manfaat dan resikonya. Agar tidak mengahdapi kerugian, maka kita perlu cara – cara efektif untuk meminimalisir resiko tersebut. Terlebih lagi dalam lembaga keuangan yang mengurusi banyak dana masyarakat. Tentunya resiko – resiko yang muncuk pun akan lebiuh banyak, sehingganya perlu memiliki cara – cara jitu dalam mengatasinya. Maka dari itu diperlukannya manajemen resiko pembiayaan pada Bank islam.
D. Faktor Penentu Resiko Pembiayaan
1. Akad Qardhul Hasan Qrdhul Hasan merupakan akad tolong – menolong murni (li tabarru’ ). Dalam akad ini Bank Islam tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil keuntungan dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Dalam konteks menejemen resiko, langkah terbaik yang bisa dilakuka oleh bank adalah hanya mencegah resiko tidak kembalinya modal yang dipinjamkan. Pemberian pinjaman dalam bentuk uangn menciptakan resiko turunnya nilai uang di kemudian hari. Perbedaan nilai instrinstik atau daya beli uang menjadi sebab bank konvensional membebankan biaya bunga untuk menutupi resiko penurunan nilai uang tersebut. Penyebab utamanya adalah tingkat inflasi yang bernilai positif. Meskipun kenyataannya, suku bunga nominal juga menjadi kontributor bagi tingkat inflasi itu sendiri. Artinya bahwa terdapat hubungan timbal balik antara tingkat bunga dan inflasi. 8
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, hlm. 81-83.
14
Dalam islam, berbeda dengan konvensional, yakni berapa jumlah yang diterima oleh debitur, itulah jumlah yang akan dikembalikannya
kepada
bank.
Misalnya,
seorang
debitur
mengajukan pinjaman ke Bank Islam sebesar Rp. 90 juta selama 1 tahun. Maka debitur hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah Rp. 90 juta juga, karena itulah jumlah uang yang ia terima. Lain halnya dengan bank konvensional, jika ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100 juta, debitur tersebut hanya akan menerima Rp. 90 juta, tetapi tetap wajib mengembalikannya senilai Rp. 100 juta, dengan alasan inflasi sebesar 10%. Sehingga Rp 10 juta tambahan tersebut merupakan riba’. Jika debitur rela membayarkannya maka ia akan mendapat dosa riba sebagaimana bank
yang meberikan
pinjaman
tersebut.
untuk menjamin
kembalinya modal, bank Islam dapat menggunakan fasilitas agunan (rahn) dan jaminan pihak ketiga (kafalah). Cara untuk menghindari terjadinya moral hazard , bank islam sebaiknya menjadikan qrdhul hasan sebagai kontrak jangka pendek, misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Periode ini memungkinkan pihak bank untuk menganalisis kemampuan membayar dari debitur. Apakah pelunasan yang dilakukan memang berasal dari kemampuan membayar debitur atau hanya gali lubang tutup lubang. Likuiditas bank juga akan lebih aman. Bank dapat segera mungkin menerima kembali modalnyaa untuk disalurkan kembali. Namun, untuk periode pembiayaan misalnya 1 bulan sekali selama 1 tahun setidaknya debitur harus memperbarui kontrak sebanyak 12 kali. Konsekuensinya adalah total biaya kontrak yang lebih mahal dan terkesan bertele – tele. Namun, ini lebih ringan dampaknya jika dibandingkan dengan besarnya resiko hilangnya modal ketika akad qardhul hasan berjangka panjang. Resiko ketidak pastian kemampuan membayar dan munculnya moral hazard menjadi lebih besar.
15
1. Akad qrdhul hasan Resiko yang muncul Bank salah salam menilai kemampuan membayar debitur
Mitigasi resiko Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur. Meminta agunan atau jaminan. Membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan (termin) kredit, sperti pagu pinjaman, tenor, skema pelunasan, dan sebagainya. Perlunya lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat debitur secara berkala. Nilai aset yang diagunkan Mengecek harga pasar aset yang diagunkan berbeda dengan harga Menilai kembali agunan secara berkala pasarnya Membuat simulasi perubahan harga wajar agunan terhadap ekspousur utang debitur. Dan mengaitkannya dengan kebijakan hair-cut pada saat jatuh tempo Perlunya senegri antara bank dan pegadaian dalam pengelolaan agunan. Penjamin tidak mampu Bank perlu memastikan kredibilitas penjamin pada membayar tunggakan debitur waktu kontrak Bank perlu menjaga hubungan baik dengan penjamin Bank perlu mengevaluasi kemampuan membayar penjamin secara berkala Perbankan perlu melembagakan asosiasi penjamin untuk mempermudah dalam pengawasan atau evakuasi, menjaga hubungan baik dan meningkatkan kredibilitas kolektif Debitur mengalami gagal Bank perlu melakukan simulasi untuk bayar merestrukturisasi atau memilih kebijakan hair-cut Bank perlu segera menilai harga wajar agunan dan pengembalian dari penjamin Bank perlu membuat daftar debitur gagal bayar dan penyebabnya sebagai masukan dikemudian hari. Debitur melakukan moral Lazimnya terjadi karena ekspektasi harga agunan jauh hazard lebih kecil dibandingkan nilai yang dilaporkan pada waktu kontrak dan bank tidak melakukan validasi. Atau penjaminnya bersifat kurang bereputasi di masyarakat. Oleh karena itu, penilaian agunan dan penjamin secara disiplin sangat diperlukan Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur
16
Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya. 2. Akad murabahah purchase order (MPO) Resiko yang muncul Mitigasi resiko Resiko rusak atau hilanya Mengecek kondisi barang pada waktu serah terima dari barang setelah bank membeli pemasok dan kepada debitur dan sebelum diserahkan ke Agen pembeli, dalam kapasitas pribadinya menjamin debitur, pemasok wanprestasi kinerja dari pemasok. Resiko turunnya harga Memastikan bahwa debitur akan memenuhi janji yang barang di pasar setelah bank dibuat dengan cara mengkaji terlebih dahulu profil membelinya dan debitur debitur dan tingkat keseriusannya membatalkan janjinya. Sebagian ahli membolehkan meminta jaminan diawal, dimana bank sdiperbolehkan meminta ganti rugi selisih diantara harga perolehan barang dan nilai likuidasi barang tersebut dipasar. Resiko muculnya biaya Menyamakan tanggal serah terima barang dari tambahan akibat penundaan pemasok dan kepada debitur pengiriman barang ke Menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya debitur, seperti biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman penyimpanan, keamanan, dan barang akan menjadi beban debitur. sebagainya Agen pembeli sebagai wakil Bank membuat pernyataan langsung ke pemasok bank membeli barang yang Meminta buku tagihan atas barang yang dibeli tidak baru, debitur telah Tanggal tangihan seharusnya tidak lebih dulu dari membeli barang dan tanggal pemberian wakalah (agensi) dan tidak lebih membutuhkan dana untuk lama dari tanggal janji membeli dari debitur pembayaran ke pemasok, dan Bank seharusnya meminta semua dokumen pendukung termasuk didalamnyajual beli pembelisn dan pengiriman barang dari pemasok, ‘inah yang terlarang dalam seperti nota perjalanan, bukti register barang, kartu islam masuk, dan sebagainya Melakukan inspeksi fisik terhadap barang. Barang telah digunakan oleh Mereduksi interval waktu ketika permintaan MPO debitur atau afliansinya dilakukan secara periodik dan melakukan inspeksi sebelum pengajuan dan fisik secara acak. penerimaan MPO, atau barang tidak ada ketika murabahah dieksekusi, dan ini semua tentu melanggar ketentuan syariah Pembelian dari atau Bank perlu mendapatkan informasi pihak terkait yang penjualan kembali ke pihak mungkin berasal daro laporan keuangan perusahaan terkait atau anak perusahaan atau sumber lainnya. 3. Akad jual beli salam Resiko yang muncul Karena harga komoditas dalam salam telah diberikan
Mitigasi resiko Bank meminta agunan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi resiko tidak kembalinya modal
17
diawal, debitur mungkin saja gagal bayar setelah menerima pembayarannya Dalam kasus multikomoditas dan pengiriman memungkinkan terjadinya perdebatan terkait harga, kuantitas, dan kualitas Pengiriman komoditas yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi
Bank dapat melikuidasi agunan dan menggunakannya untuk membeli komoditas yang sama di pasar, syaratnya adalah maksimal senilai harga yang telah dibayarkan bank kepada debitur. Dalam kontrak salam harus dijelaskan spesifikasi kuantitas, kualitas dan waktu pengiriman masing – masing komoditas secara rinci dan terhindar dari multitafsir Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi kerugian yang muncul.
4. Akad istishna’ Resiko yang muncul Mitiasi resiko Bank bukan pemilik material Bank perlu mengikat produsen atau subkontraktor yang digunakan developer untuk memaksanya memenuhi kontrak (Produsen atau subkontraktor) untuk memproduksi aset dalam kasus istishna’ paralel. Sehingga, bank tidak memiliki hak klaim atas aset jika terjadi kasus wanprestasi Resiko pengiriman yang Bank perlu melakukan pengawasan yang ketat agar terjadi akibat bank tidak tidak terjadi wanprestasi atau keterlambatan mampu menyelesaikan pengiriman barang dari subkontraktor produksi barang sesuai jadwal akibat keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor dalam kasus istishna’ paralel Bank mengalami resiko Bank dapat meminta jaminan kualitas dari kualitas atas pengiriman subkontraktor barang inferior oleh Subkontraktor 5. Akad ijarah Resiko yang muncul Bank membeli aset yang dipilih oleh debitur, namun kemudian debitur menolak menjadikannya sebagai aset yang disewa
Mitigasi resiko Bank dapat mengambil janji dari debitur Jika debitur tidak dapat menjelaskan alasan penolakannya bank dapat menjual aset tersebut ke pasar dan kemudian mengambil sebagian uang jaminan yang diberikan debitur sebelumnya sebagai ganti rugi Debitur mengalami gagal Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan untuk bayar dalam menyelesaikan mereduksi kerugian yang terjadi
18
kontrak sewa. Bank tidak dapat menutupi kerugian investasi meskipun telah mengambil kembali asetnya Resiko atas aset akibat kerusakan atau pemeliharaan besar Terminasi awal atas kontrak ijarah
Bank perlu melakukan cek fisik atas aset dan menyesuaikan masa manfaat denga biaya sewa yang dibebankan ke debitur Bank seharusnya membebankan biaya sewa lebih mahal jika ada opsi terminasi awal dalam kontrak ijarah, menyesuaikan perubahan harga aset di pasar dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur Resiko tingkat imbal bagi hasil Resiko ini dapat ditutupi dengan mengggunakan akibat inflasi pendekatan tingkat sewa mengambang, evaluasi dan perbaruan biaya sewa secara periodik, namuun tetap mengikat kintrak sewa dalam jangka panjang untuk menghindari resiko terminasi awal9
Jadi selain hal diatas, dari sisi bank syariah sendiri resiko pembiayaan dapat terjadi karena beberapa hal berikut: 1.
Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan
2.
Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur.
3.
Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong beresiko tinggi dan spekulatif.
4.
Ketidaklengkapan dokumen pembiayaan.
5.
Lemahnya analsis, review, dan pengawasan pembiayaan.
E. Peranan Rahn dan kafalah
Dalam islam akad penangguhan (utang) sangat dianjurkan untuk dicatat dan dihadirkan saksi atasnya. Pencatatan dan saksi ini diperlukan sebagai pengingat dikemudian hari, terlebih jika terjadi sengketa antara peminjam dan yang dipinjami. Ketiadaan dua sarana tersebut dapat menimbulkan kemudhorotan. Dalam rangka menghindarkan pihak yang meminjami dari kemudhorotan, yakni tidak kembalinya uang yang
9
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam,hlm. 101-116.
19
dipinjamkan, bank diperbolehkan meminta agunan (rahn) dan jaminan (kafalah) kepada debitur. Agunan (rahn) merujuk pada harta yang dijaminkan oleh debitur. Sedangkan jaminan (kafalah) merujuk pada jaminan yang diberikan pihak ketiga bahwa pihak ketiga tersebut akan menanggung pelunasan uang dari debitur jika debitur gagal bayar, karena sebab pailit atau kabur. Dalam kondisi ini penjamin memiliki kedudukan yang sama dengan debitur pada waktu pelunasan. Artinya bahwa jika debitur gagal bayar, maka bank berhak menuntut pelunasan utang ke penjamin. Jika keduanya enggan untuk membayar, maka bank berhak mengajukan keduanya ke hakim untuk dimintai pertanggungjawaban, seperti disita hartanya dan kemudian dilelang atau dihukum penjara sebagai hukuman. Terkait agunan, bank dapat menahan fisik harta, surat kepemilikan atau keduanya. Dalam hal menahan fisik harta bank tidak boleh memanfaatkan harta tersebut untuk mengambil keuntungan.10 F. Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan
Kebijakan provisi digunakan untuk mengakui adanya potensi kerugian pembiayaan yang muncul. Provisi ini lazimnya dibentuk pada dua kondisi, yakni pada waktu pembiayaan dikategorikan sebagai tidak lancar (non performing) dan diprediksi gagal bayar. Dalam portofolio pembiayaan, sering kali ditemukan adanya debitur yang secara statistik dikatakan akan mengalami gagal bayar, meskipun saat ini masih terkategori lancar banyak debitur yang meras malu jika
dikatakan gagal bayar. Berbagai cara
dilakukan agar tetap bisa membayar cicilan seperti meminjam dari pihak ketiga, melikuidasi asetnya dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa sering kali tidak ada relevansi antara kemampuan debitur membayar saat ini dan kemampuan dia di kemudian hari. Oleh karena itu, dasar pengelompokan kualitas pembiayaan seharusnya tidak hanya melihat tingkat kolektibilitas debirut saat ini,
10
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, hlm. 95.
20
namun juga didasarkan atas berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar (ability to pay) sesungguhnya dari debitur. Berbagai faktor tersebut adalah faktor demografi debitur )seperti usia, tingkat pendidikan dan pengalaman pribadi), faktor keberlangsungan bisnis (seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan, struktur biaya efisiensi dan perputaran usaha), faktor industri dan makro-ekonomi (seperti tingkat persaingan usaha, struktur pasar, ketersediaan pasokan dan saluran distribusi, inflasi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, siklus bisnis dan ekonomi, pendapatan nasional, pertumbuhan penduduk dan struktur piramida penduduk), kestabilan politik, dan kepastian hukum. Bahkan termasuk juga pergerakan perekonomian global yang juga berpengaruh seperti fluktuasi harga minyak dunia, perang antar negara, terorisme dan sebagainya Tabel Ketentuan PPAP bagi bank Islam Kategori kuallitas pembiayaan
PPAP yang Diminta
Lancar
1% dari total pembiayaan berkategori lancar
Dalam perhatian khusus
5% dari total pembiayaan berkategori dalam pengawasan khusus
Kurang lancar
15%
dari
pembiayaan
berkategori
kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan Meragukan
50%
dari
diragukan
pembiayaan setelah
berkategori
dikurangi
nilai
agunan Macet
100% dari
pembiayaan
berkategori
macet setelah dikurangi nilai agunan Khusus untuk pembiayaan ijarah
Minimal
50%
pembentukan PPAP
dari
kewajiban
untuk kategori
dalam perhatian khusus, kurang lancar,
21
diragukan dan macet Dalam akuntansi provisi dikenal dengan cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban penghapusan piutang tak tertagih (bad debt expense). Dalam konteks perbankan Islam di Indonesia, provisi dihasilkan sebagai penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP). PPAP merupakan cadangan (modal)
yang
harus
dibentuk
berdasarkan
penggolongan
kualitas
pembiayaan. Berdasarkan PBI No 5/9/PB/2003, ketentuan besarnya cadangan yang harus dibuat dapat ditujukan dalam tabel. Fungsi utama pembentukan PPAP ini adalah untuk menghindarkan bank dari potensi kegagalan bisnis jika ebitur benar-benar gagal bayar. Sebelum debitur gagal bayaar, bank telah menyiapkan sejumlah modal yang dicadangkan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Jika kecukupan modal yang dicadangkan kurang, ketika ada debitur dengan nilai pembiayaan sangat besar mengalami gagal bayar, bank akan mengalami masalah likuiditas. Terlebih pada waktu yang sama, seara kebetulan, nasabah juga melakukan penarikan dananya dari bank. Kondisi ini akan memaksa bank mengambil pilihan untuk (i) meminjam ke pihak ketiga, (ii) meminta fasilitas likuiditas jangka pendek ke BI, (iii) mengoptimalkan pasar uang antarbank syariah (PUAS), (iv) meminta tambahan modal dari investor, atau (v) menjual surat berharga yang dimiliki. Dalam kondisi terjepit seperti ini, bank akan cenderung menerima konsekuensi besarnya biaya modal tambahan, yakni tingginya nisbah atau besarnya diskon yang diminta. Apalagi jika investor tidak mampu menyediakan tambahan modal, maka meminta tambahan likuiditas di pasar hanya akan menambah daftar masalah bagi bank. Memang benar bahwa pentukan PPAP berkorelasi negatif terhadap risiko likuiditas bank. Namun disisi lain bank dengan jumlah PPAP yang besar mengindikasikan dua hal. Pertama, bank kurang kompetrn dalam menjalankan manajemen risiko dalam portofolia pembiayaan. Bank gagal dalam mendeteksi secara dini calon debitur yang akan mengalami risiko gagal bayar setelah proposal pembiayaannya disetujui. Selain itu, bank juga
22
tidak efektif dalam mengawasi debiturnya. Sehingga menyebabkan turunnya kualitas pembiayaan debitur dan berkonsekuensi naiknya PPAP. Kedua adalah turunnya tingkat profitabilitas bank seiring makin besarnya jumlah dan (modal) bank yang harus dicadangkan. Bank makin terkendala untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Jika kondisi ini terus berlanjutm bank akan makin kesulitas menyediakan imbal bagi hasil bagi nasabah. Hal ini akan berpotensi menyebabkan nasabah kabur dari bank. Ketidakmampuan menyediakan sistem manajemen risiko yang memadai, terukur oleh nilai PPAP, Mmenyebabkan bank menghadapi risiko reputasi dan risiko imbal hasil. Salah satu bentuk implementasi mitigasi risiko terkait PPAP, bank seharusnya mendistribusikan pembiayaan lancar (yakni kelompok lancar dan dalam perhatian khusus) dab tidak lancar (yakni kelompok kuran lancar, diragukan dan macet) ke divisi yang berbeda. Strategi ini perlu dilakukan mengingat kedua kelompok pembiayaan ini memiliki implikasi yang berbeda. Pembiayaan lancar berasosiasi dengan ekspektasi imbal bagi hasil yang bisa diperoleh. Sedangkan pembiayaan tidak lancar terkait dengan biaya yang mesti ditanggung. Selanjutnya adalah meyakinkan bahwa PPAP ini telah dimasukkan dalam komponen beban dalam laporan laba bank. 11 Kesimpulannya, kebijakan provisi ini dipakai oleh bank guna mengakui adanya potensi kerugian pembiayaan yang muncul. Biasanya provisi dibentuk pada dua keadaan, yaitu pada saat pembiayaan dikategorikan tidak lancar, dan ketika debitur diperkirakan akan mengalami gagal bayar. Provisi yang dalam istilah perbankan islam disebut Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) merupakan cadangan modal yang harus dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan. Fungsi yang paling pokok dari PPAP ini adalah untuk menghindarkan bank dari potensi kegagalan bisnis jika debitur benar – benar gagal bayar.
11
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, hlm. 118.
23
G. Limit Pembiayaan Berdasarkan Risiko
Salah satu manfaat adanya sistem pemeringkat debitur adalah tersedianya alat mitigasi risiko pembiayaan yang andal. Dalam rangka menyeimbangkan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) di antara debitur, dan sekaligus sebagai alat diversifikasi portofolio pembiayaan, sistem limit (pagu) pembiayaan dapat digunakan untuk membentuk portofolio dengan jumlah (number ) pembiayaan yang besar dengan ekspektasi kerugian (expected loss) yang hampir sama. Di mana ekspektasi kerugian dapat dihitung sebagai perkalian antara probabilitas gagal bayar dan nilai pembiayaan setelah dikurangi agunan dan jaminan (yakni pengembalian yang bisa diharapkan). Hal ini berarti bahwa limit (pagu) pembiayaan untuk individu debitur harus ditetapkan pada tingkat yang berbanding terbalik terhadap probabilitas gagal bayar debitur. Selanjutnya, bank Islam dapat melakukan improvisasi dengan mengkaitkan strategi pemberian limit lebih besar pada debitur dengan peringkat lebih tinggi dan jatuh tempo (tenor) pembiayaan yang lebih rendah. Sistem limitasi ini juga perlu diterapkan pada lingkup yang luas, misalkan batas maksimal pembiayaan ( size) yang bisa diberikan pada jenis akad pembiayaan tertentu, sektor ekonomi, atau wilayah geografis. Tujuannya adalah menghindarkan bank dari risiko konsentrasi yang mengarah kepada risiko gagal bayar bersama. Risiko ini lebih dikenal dengan risiko sistemastis.12 Kesimpulan akhir, jadi yang dimaksud dengan limit pembiayaan berdasarkan resiko adalah standar maksimal pemberian pembiayaan kepada per nasabah atau debitur. Limit pembiayaan ini sering juga disebut sebagai pagu pembiayaan. Dengan adanya limit pembiayaan berdasarkan resiko ini diharapkan dapat menghindarkan bank islam dari resiko gagal bayar akibat salah pemberian pembiayaan kepada debitur.
12
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, hlm. 120.
24
H. Risiko Konsentrasi Portofolio Pembiayaan
Dalam teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Markowitz (1958), strategi divesivikasi digunakan untuk meminimalkan risiko portofolio. Namun pada saat yang sama strategi diversifikasi juga akan mereduksi potensi keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Benarlah konsep “high risk high return”
atau “al ghunmu bil ghurmi”.
Implementasi strategi diversifikasi dalam konteks pembiayaan di bank Islam adalah penerapan kebijakan sistem limit (pagu) pembiayaan, meliputi (i) limit nilai pembiyaan individu debitur untuk mengontrol ukuran eksposur portofolio pembiayaan, (ii) limit jangka waktu (tenor) dari individu debitur, (iii) limit nilai pembiayaan terkait kategori peringkat debitur, (iv) limit konsentrasi industri dan geografis untuk menghindari risiko terjadinya gagal bayar sistemis. Untuk mengelola risiko portofolio pembiayaan, dengan menciptakan portofolio terdiversifikasi, dibutuhkan suatu ukuran yang mencerminkan nilai pembiayaan, jatuh tempo, kualitas pembiayaan dan risiko sistemis secara bersamaan. Jika portofolio kurang terdiversifikasi maka sebaran distribusi potensi kerugian akan makin melebar dan makin tinggi pula kebutuhan yang harus dicadangkan. Demikian pula sebaliknya makin terdiversifikasi portofolio pembiayaan makin rendah pula cadangan modal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ukuran ini, yakni distribusi kerugian, dapat digunakan untuk mengelola eksposur dari portofolio pembiayaan bank. Berangkat dari logika ini, kontribusi risiko suatu eksposur pada portofolio pembiayaan dapat diidentifikasikan sebagai pertambahan efek pemilihan tingkat pesentil dari distribusi kerugian ketika eksposur tersebut dihilangkan dari portofolio saat ini. Jika tingkat persentil yang dipilih adalah sama dengan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal minimum yang harus dicadangkan, kontribusi risiko ini merupakan
25
pertambahan jumlah kebutuhan modal minimum yang dipersyaratkan untuk portofolio tersebut. Kontribusi risiko ini memiliki beberapa sifat, yaitu: 1. Total kontribusi risiko setiap individu debitur adalah sama dengan risiko keseluruhan portofolio 2. Kontribusi risiko memberikan pengaruh perubahan pada portofolio yang diukur, seperto mengeluarkan atau menambahkan suatu eksposur 3. Secara umum, portofolio pembiayaan dapat secara efektif dikelola dengan fokus pada beberapa debitur yang memiliki proposal risiko yang signifikan namun nilainya relatif kecil pada eksposur portofolio pembiayaan. Dengan memeringkat debitur berdasarkan kontribusi risikonya, debiturdebitur yang memerlukan cadangan modal terbesar dapat dengan mudah diidentifikasi. Dengan dihilangkannya sejumlah debitur yang memiliki eksposur kerugian yang kecil dengan kontribusi risiko tertinggi akan menggeser distribusi kerugian portofolio ke kiri. Pengaruhnya adalah makin kecilnya potensi kerugian dan jumlah modal minimum yang harus dicadangkan. Konsentrai berlebih pada suatu sektor industri atau wilayah geografis dapat memberikan efek negatif terhadap diversifikasi portofolio. Tentu saja akan meningkatkan risiko portofolio. Membuat kebijakan limitasi konsentrasi akan berkorelasi positif terhadap limitasi risiko. Dan ini sekaligus merupakan teknik yang ampuh untu mengendalikan risiko gendutnya ekor distribusi kerugian (fat tail risk) dan potensi kerugian akibat kejadian katastrofe, seperti banjir, tsunami, gunung meletus, kerusuhan sosial dan sebagainya.13
I. PENGELOLAAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN
Pengelolaan risiko pembiayaan merupakan fungsi turunan dari filosofi manajemen risiko yang dibangun oleh manajemen puncak. Bagaimana investor dan direksi memandang risiko dan mentransformasikannya ke dalam visi, misi dan nilai yang harus dipegang sangat menentukan are risiko mana yang akan menjadi fokus pengelolaan. Mengingat bisnis bank adalah menyalurkan pembiayaan ke masyarakat, maka sudah sewajarnya 13
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, hlm. 121.
26
bila bank dituntut memiliki sistem manajemen risiko pembiayaan yang memadai. Portofolio pembiayaan bank Islam terdiri atas berbagai akad pembiayaan yang memiliki kerakteristik dan proses bisnis yang berbeda beda. Perbedaan ini menyebabkan faktor penentu resiko dan titik waktu dimana risiko tersebut mungkin akan terjadi juga akan berbeda. Meskipun demikian, divisi pembiayaan seharusnya lebih dulu melihat pada sudut pandang total portofolio. Profil portofolio, yakni tingkat imbal hasil, tingkat risiko serta pola arus kas yang diharapkan, perlu didefinisikan terlebih dahulu. Profil yang diharapkan inilah yang akan menjadi penunjuk arah (guidance) dalam membentuk portofolio. Kemudian, dengan melihat profil dan perilaku dari masing-masing akad, terkai imbal hasil, risiko dan pola arus kasnya, dilakukan distribusi atau alokasi pendanaan untuk mendapatkan profil portofolio yang diinginkan. Kecerdasan, kearifan dan kejelian sumber daya manusia pada divisi pembiayaan sangat dibutuhkan pada tahapan ini. Mengapa? Karea tahapan ini akan menentukan berbagai kabijakan pembiayaan, seperti limit per akad pembiayaan, besar dan periode cicilan untuk memenuhi profil pola arus kas, tingkat risiko per akad yang dibolehkan dan tentunya tingkat margin atau imbal hasil yang bisa diharapkan dari berbagai kendala yang ada. Berbagai aturan atau kebijakan pada level akad ini kemudian ditransformasikan ke dalam penetapan kriteria seleksi dan termin kontrak pembiayaan per debitur. Dalam tahap inilah isu risiko konsentrasi perlu diperhatikan. Perlu diingat bahwa komposisi debitur dalam portofolio memiliki profil imbal hasil, risiko, pola arus kas dan jatuh tempo yang berbeda beda. Keluarnya debitur dari portofolio, dengan sebab selesainya kontrak, penyelesaian lebih awal, atau mengalami gagal ayar, akan menyebabkan
profil
portofolio
berubah.
Secara
alamiah,
divisi
pembiayaan perlu strategi untuk memasukkan debitur baru ke dalam portofolio untuk mengembalikan profil yang diinginkan. Demikian pula memasukkan debitur baru ke dalam portofolio tidak boleh hanya didasarkan oleh ekspektasi imbal hasil semata, namun juga harus melihat
27
keseimbangan portofolio secara keseluruhan. Proses rebalancing ini akan terus menerus dilakukan selama bisnis bank Islam berjalan.14 Portofolio pembiayaan bank Islam terdiri atas berbagai akad pembiayaan yang memiliki kerakteristik dan proses bisnis yang berbeda beda. Perbedaan ini menyebabkan faktor penentu resiko dan titik waktu dimana risiko tersebut mungkin akan terjadi juga akan berbeda. Meskipun demikian, divisi pembiayaan seharusnya lebih dulu melihat pada sudut pandang total portofolio.
14
Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, hlm. 123.
28
BAB III PENUTUP KESIMPULAN
Secara garis besar diketahui bahwa fungsi utama Bank Islam adalah sama seperti Bank Konvensional yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hanya saja, kalau di bank konvensional dalam bentuk kredit yang disertai bunga, dalam bank islam dalam bentuk akad pembiayaan yang disertai dengan bagi hasil. Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. dalam Bank syariah resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produkdan resiko terkait pembiayaan korporasi. Manajemen resiko pembiayaan sangat penting bagi bank islam. Hal ini dikarenakan banyaknya resiko yang ada saat suatu bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Selain itu, pada zaman Rasulullah SAW pun sudah dikenal yang namanya resiko. Hal ini menandakan bahwa dalam emlakukan seuatu ekgiatan pasti ada manfaat dan resikonya. Agar tidak mengahdapi kerugian, maka kita perlu cara – cara efektif untuk meminimalisir resiko tersebut. Qrdhul Hasan merupakan akad tolong – menolong murni (li tabarru’ ). Dalam akad ini Bank Islam tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengambil keuntungan dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Dalam konteks menejemen resiko, langkah terbaik yang bisa dilakuka oleh bank adalah hanya mencegah resiko tidak kembalinya modal yang dipinjamkan. Pemberian pinjaman dalam bentuk uangn menciptakan resiko turunnya nilai uang di kemudian hari.Dalam rangka menghindarkan pihak yang meminjami dari kemudhorotan, yakni tidak kembalinya uang yang dipinjamkan, bank diperbolehkan meminta agunan (rahn) dan jaminan (kafalah) kepada debitur.
29
