PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIKA ATMA JAYA NOMOR : 006/III/FH/SK-DEKAN.a.I./II/2 006/III/FH/SK-DEKAN.a.I./II/2008 008 Tentang PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIKA ATMA JAYA NOMOR : III/FH/SK/004.a.I./2006 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus) DAN TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS HUKUM UNIKA ATMA JAYA
Menimbang : a.
Bahwa untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, setiap mahasiswa diwajibkan menyusun Penulisan Hukum dan mempertahankan Penulisan Hukum tersebut melalui Ujian Komprehensif.
b.
Bahwa
agar
Penulisan
dipertanggungjawabkan
Hukum Huku m
secara
dan
akademis,
Ujian Ujia n
Komprehensif
perlu
disusun
dapat
Pedoman
Penyusunan Penyusunan Penulisan Penulisan Hukum dan Tata Cara Ujian Komprehen Komprehensi si f. c.
Bahwa Pedoman Penyusunan Penyusunan Penulisan Hukum Hukum dan Tata Tata Cara Ujian Komprehensif perlu ditetapkan dengan dengan Peraturan Peraturan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional. 2. Keputusan Keputusan
Menteri
Pendidikan Pendidikan
Nasional Nasional
Republik Republik
Indones ia
Nomor
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 3. Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya. 4. Surat Keputusan Yayasan Atma Jaya No. : (D) 581/I/SK -Peg/08/2003 tanggal 22 Agustus tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
Memperhatikan : 1. Usulan Tim Revisi Penulisan Hukum yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor III/FH/SK.020 III/FH/SK .020 .a.I./2005 tentang Pembentukan Tim Revisi Peraturan Penulisan Skripsi, Ujian Komprehensif dan Judicium
1
2. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, dalam bentuk Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif; K omprehensif; 3. Revisi akhir Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif oleh Pimpinan Fakultas Hukum pada tanggal 23 Februari 2006; 4. Revisi terhada terhadap p Surat Surat Keputusan Keputusan Dekan Fakultas Fakultas Hukum Hukum Unika Unika Atma Jaya Jaya Nomor : III/FH/SK/004.a.I./2006 Tentang Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama : Menetapkan Pedoman Penyus unan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum Memorandum dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Dekan ini;
Kedua : Pedoman Penyusunan Penulisan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal memorandu m dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dekan ini, berlaku bagi pelaksanaan penyusunan Penulisan Hukum untuk proposal Penulisan Hukum yang telah disetujui pada semest er Genap 2008/2009 dan seterusnya.
Ketiga : Penyusunan Penulisan Skripsi bagi mahasiswa yang proposal Skripsinya disetujui sebelum diberlakukannya SK ini, berpedoman pada aturan yang lama.
Keempat :
2
2. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, dalam bentuk Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif; K omprehensif; 3. Revisi akhir Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif oleh Pimpinan Fakultas Hukum pada tanggal 23 Februari 2006; 4. Revisi terhada terhadap p Surat Surat Keputusan Keputusan Dekan Fakultas Fakultas Hukum Hukum Unika Unika Atma Jaya Jaya Nomor : III/FH/SK/004.a.I./2006 Tentang Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama : Menetapkan Pedoman Penyus unan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum Memorandum dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Dekan ini;
Kedua : Pedoman Penyusunan Penulisan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal memorandu m dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dekan ini, berlaku bagi pelaksanaan penyusunan Penulisan Hukum untuk proposal Penulisan Hukum yang telah disetujui pada semest er Genap 2008/2009 dan seterusnya.
Ketiga : Penyusunan Penulisan Skripsi bagi mahasiswa yang proposal Skripsinya disetujui sebelum diberlakukannya SK ini, berpedoman pada aturan yang lama.
Keempat :
2
Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta Nomor : III/FH/SK/004.a.I./2006 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus) DAN TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF, dinyatakan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diberl akukannya akukannya Peraturan Dekan ini.
Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan senantiasa akan dilakukan perbaikan
Ditetapkan di Jakarta Pada 27 Februari 2008
Dr. Yanti Fristikawati, Fristikawati, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum
Tembusan : 1.
Yth. Wakil Rektor I
2.
Arsip
3
PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM (SKRIPSI, LEGAL MEMORANDUM DAN STUDI KASUS)
DAN TATACARA UJI AN KOMPREHENSIF
FAKULTAS HUKUM UNIKA ATMA JAYA JAKARTA 2008
4
BAB
I
DEFINISI DAN PENGERTIAN PENULISAN HUKUM
Pasal 1 Definisi Penulisan Hukum
Penulisan Hukum (PH) adalah mata kuliah akhir yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta yang dapat berupa Skripsi, Legal Memorandum, maupun Studi Kasus dan wajib dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif.
Pasal 2 Pengertian Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus
(1) Skripsi adalah Penulisan Hukum berupa karya tulis ilmiah yang memaparkan hasil penelitian baik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun keduanya, yang membahas atau memecahkan suatu permasalahan dalam bidang ilmu hukum, dengan menggunakan teori, norma, aturan atau kaidah hukum yang berlaku. (2) Legal Memorandum adalah Penulisan Hukum yang disusun dalam bentuk pendapat hukum (Legal Opinion), dan nasehat hukum ( Legal Advice) yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kasus atau permasalahan hukum yang secara nyata timbul di masyarakat, baik yang belum atau telah diproses di pengadilan (nasional atau internasional), namun belum mempunyai ketetapan hukum. (3) Studi Kasus adalah Penulisan Hukum berupa tanggapan atas suatu putusan pengadilan baik nasional maupun internasional yang telah atau belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Arbitrase Nasional atau Internasional, dan penetapan penghentian penyidikan perkara pidana.
BAB
II
FORMAT DAN MATERI PENULISAN HUKUM
Pasal 3 Bagian Awal dari Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus
Bagian Awal dari Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus terdiri dari : a. Halaman Sampul : (1) Dari karton (hard cover ) berwarna merah tua dengan tulisan tinta emas.
5
b. c. d. e.
f.
g.
h. i.
(2) Judul Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus ditulis dengan huruf besar font 14; tempat atau lokasi penelitian, kasus tertentu yang diteliti, ditulis dalam tanda kurung setelah penulisan judul. (3) Dibawah judul diberi kalimat, ³Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum,´ diikuti dengan Logo Atma Jaya. (4) Nama Mahasiswa, NIM, dan Program Peminatan. (5) Nama Fakultas dan Universitas. (6) Tahun pembuatan Penulisan Hukum. Halaman Judul dari kertas HVS dengan isi seperti Halaman Sampul. Halaman persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum. Halaman pengesahan Tim Penguji Penulisan Hukum. Lembar Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum atau Lembar Pernyataan Bukan Plagiat, yaitu lembar pernyataan penulis bahwa Penulisan Hukum tersebut merupakan karya asli Penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat. Apabila pernah ditulis orang lain wajib disebutkan (nama, NIM dan Universitas/Perguruan Tingginya dimana Penulisan Hukum itu diterbitkan) (Lihat contoh pada Lampiran 4 apabila asli atau Lampiran 5 apabila pernah disusun oleh orang lain ). Halaman Kata Pengantar berisi tentang maksud dan tujuan penulisan Penulisan Hukum, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi untuk Penulisan Hukum. Kata pengantar bersifat formil (menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak lebih dari 2 (dua) halaman. Halaman Abstraksi berisi uraian : nama, NIM, Judul Penulisan Hukum, Kata Kunci, Daftar Acuan, jumlah buku, ringkasan dari isi Penulisan Hukum (200 sampai dengan 250 kata), yang ditulis dalam satu halaman dengan satu spasi. Halaman Daftar Isi dimulai dari Kata Pengantar, Abstraksi, Daftar Isi, dan isi seluruh Bab. Penomoran halaman Kata Pengantar, Abstraksi, Daftar Isi, dan Daftar Tabel (apabila ada) diberi nomor dengan huruf i,ii,iii,iv dst di bagian tengah bawah (bottom center ). Halaman sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing PH dan Halaman Pengesahan Tim Penguji PH serta Lembar Pernyataan Keaslian PH sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e pasal ini, tidak diberi nomor halaman.
Pasal 4 Format Skripsi
(1) Bagian Isi dari Skripsi terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN Skripsi berisi : a. Latar Belakang Masalah. b. Perumusan Masalah berisi tentang permasalahan yang timbul dari obyek penelitian. (ditulis dengan kalimat formal atau berupa pertanyaan) c. Tujuan Penelitian menguraikan tentang apa yang hendak dicapai Penulis sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada dalam permasalahan penelitian.
6
d. Manfaat atau Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian baik bagi perkembangan ilmu hukum, maupun bagi pihak±pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. e. Metode Penelitian menjabarkan tentang : - Jenis penelitian : dapat berupa metode yuridis normatif atau yuridis sosiologis/empiris, atau kombinasi dari keduanya, metode deskriptif, komparatif. - Metode perolehan data : apakah dengan studi kepustakaan (data sekunder) atau dengan wawancara/ kuesioner/pengamatan (data primer), atau kombinasi dari keduanya. - Metode analisis data: dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. f. Sistimatika Skripsi berisi tentang penjelasan atau isi bab per bab dari keseluruhan materi Skripsi (tidak sama persis dengan daftar isi; berisi uraian tentang mengapa isi bab dipilih seperti itu). BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi : Tinjauan kepustakaan yang mencakup landasan teori, definisi dan pengertian, yang diperoleh baik dari buku, jurnal, peraturan dan publikasi ilmiah lainnya, serta pendapat para pakar. BAB III PEMBAHASAN berisi : Uraian tentang subyek dan/atau obyek penelitian, serta analisis hasil penelitian beserta dasar hukumnya. Dalam bagian ini dapat dilengkapi dengan contoh kasus. BAB IV PENUTUP berisi: Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi penyimpulan Penulis berdasarkan atau menjawab permasalahan yang diajukan dalam Skripsi. Saran berisi solusi yuridis yang diusulkan Penulis untuk menyelesaikan permasalahan Skripsi. (2) Bagian akhir dari Skripsi memuat Daftar pustaka dan Lampiran (yang relevan).
Pasal 5 Format Legal Memorandum
(1) Bagian isi Legal Memorandum terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN berisi : a. Latar Belakang Masalah yang berisi paparan secara garis besar mengenai problematik konkrit dan dasar yuridis utama yang mencerminkan dua variabel yang akan menjadi suatu permasalahan dalam hukum. b. Perumusan Masalah berisi tentang hal-hal apa yang menjadi pertanyaan hukum yang hendak dijawab dalam hukum positif. Masalah tersebut muncul dari hubungan (inter relasi) garis besar peristiwa hukum yang telah, sedang, dan akan terjadi, dengan dasar yuridis utama bidang hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum, sehingga dapat memunculkan variabel yang akan dibahas dalam ba gian pembahasan.
7
c. Tujuan Penelitian yang berisi tentang tujuan atau apa yang hendak dicapai Penulis dengan penulisan Legal Memorandum ini. d. Metode Penelitian memuat metode yang dipakai penulis, termasuk di dalamnya cara perolehan data dan analisis data. e. Sistimatika penulisan yaitu uraian tentang ringkasan, atau isi dari masingmasing bab secara singkat. BAB II PEMBAHASAN berisi : a. Penelusuran sumber-sumber hukum ( Legal audit) yaitu menelusuri peraturan perundangan yang ada yang relevan dengan pokok persoalan hukumnya, serta tinjauan teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. b. Tinjauan atau ulasan tentang fakta hukum dari permasalahan ya ng dibahas. c. Analisis Penulis baik terhadap fakta hukum dan peraturan yang ada, dan analisa terhadap kasus yang ada termasuk memberikan pendapat hukum ( Legal Opinion) atau nasehat hukum ( Legal Advice) atas permasalahan yang ada. BAB III PENUTUP berisi : Kesimpulan tentang kedudukan hukum atau status yuridis atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan dapat dilengkapi dengan saran (apabila ada). (2) Bagian akhir memuat Daftar Pustaka dan Lampiran (yang relevan).
Pasal 6 Format Studi Kasus
(1) Bagian isi Studi Kasus tediri dari : BAB I PENDAHULUAN berisi : Kasus Posisi dan Intisari Putusan yang akan dikaji, termasuk spesifikasi yang dapat memberi masukan untuk pemecahan masalah yang dapat ditemukan dalam suatu putusan pengadilan serta masalah hukum yang ditemukan (Rumusan Masalah). BAB II PEMBAHASAN berisi : a. Teori dan dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk menganalisis Kasus b. Analisis hukum terhadap putusan kasus yang telah dijelaskan dalam bab I, dimana analisis dilakukan dengan menggunakan norma atau asas hukum serta teori dan aturan yang terkait untuk mengkaji kasus tersebut. BAB III PENUTUP berisi : Kesimpulan atas permasalahan yang t elah dirumuskan sebelumnya. (2) Bagian akhir Studi Kasus terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran yang relevan.
8
Pasal 7 Materi Skripsi
(1) Materi Skripsi pada dasarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. (2) Bagian awal Skripsi merujuk pada Pa sal 3 Pedoman ini. (3) Bagian isi Skripsi merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Pedoman ini. (4) Bagian akhir Skripsi merujuk pada Pasa l 4 ayat (2) Pedoman ini. (5) Jumlah halaman Skripsi minimal 60 (enam puluh) halaman dan maksimal 100 (seratus) halaman.
Pasal 8 Materi Legal Memorandum
(1) Materi Legal Memorandum pada dasarnya terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. (2) Bagian awal Legal Memorandum merujuk pada Pasal 3 P edoman ini. (3) Bagian isi Legal Memorandum merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Pedoman ini. (4) Bagian akhir Legal Memorandum merujuk pada Pasal 5 a yat (2) Pedoman ini. (5) Jumlah halaman Legal Memorandum minimal 40 (empat puluh) dan maksimal 60 (enam puluh) halaman.
Pasal 9 Materi Studi Kasus
(1) Materi Studi Kasus pada dasarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. (2) Bagian awal Studi Kasus merujuk pada Pasal 3 Pedoman ini. (3) Bagian isi Studi Kasus merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Pedoman ini. (4) Bagian akhir Studi Kasus merujuk pada Pasa l 6 ayat (2) Pedoman ini. (5) Jumlah halaman minimal 40 (empat puluh) dan maksimal 60 (enam puluh) halaman.
BAB
III
TEKNIK PENULISAN
Pasal 10 Tehnik Penulisan Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus
(1) Skripsi, Legal Memorandum atau Studi Kasus ditulis di atas kertas ukuran A4, HVS 80 gram, dengan lebar margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm dan margin kanan 3 cm.
9
(2) Ditulis menggunakan huruf jenis T imes New Roman dengan ukuran huruf font 12 (dua belas), dan diketik dengan 2 spasi ( double). (3) Penulisan alinea baru: kata paling awal ditulis masuk ke dalam sebanyak 7 ketukan atau dimulai pada 1,2 cm (1 Tab) dari tepi kiri, dengan 2 spasi. (4) Penomoran halaman menggunakan angka Arab (1,2,3, dst) ditulis di bagian kanan atas. (5) Penulisan Bab ditulis dengan huruf besar ukuran 14 ( bold ) didahului angka Romawi. Setiap bab diberi judul sesuai dengan permasalahan/uraian yang akan dibahas dan ditulis dengan ukuran huruf 14 ( bold ). (6) Penulisan Sub Bab diberi penomoran dengan menggunakan huruf besar diikuti tanda titik ditulis dengan huruf ukuran 12 ( bold ), diikuti dengan judul sub babsub-sub bab berturut-turut diberikan penomoran dengan A, 1., a., 1), a), (1), (a). (7) Kutipan yang panjangnya tiga baris atau lebih diketik berspasi satu dengan mengosongkan tujuh ketukan dari garis margin (tepi) sebelah kiri. (8) Kutipan yang panjangnya kurang dari tiga baris dimasukkan ke dalam teks dan diketik sebagai teks biasa, tetapi harus diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat kutipan. (9) Teks atau istilah bukan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.
BAB
IV
PENGAJUAN PROPOSAL PENULISAN HUKUM
Pasal 11
(1)
Proposal Penulisan Hukum diajukan oleh mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum apabila telah mengumpulkan 120 SKS dan telah mengambil mata kuliah Metode Penelitian Hukum. (2) Proposal Penulisan Hukum wajib memuat hal-hal sebagai berikut : a. Judul. b. Latar Belakang Masalah/Pemilihan Kasus. c. Permasalahan/Perumusan Masalah. d. Tujuan dan Kegunaan P enulisan Hukum. e. Daftar Pustaka (minimal 5).
Pasal 12
(1)
Proposal Penulisan Hukum (dengan dilampiri rekap nilai terakhir) wajib dimintakan tanda persetujuan Dosen PA untuk memastikan sudah memenuhi persyaratan pengambilan Penulisan Hukum (SKS yang telah diperoleh minimal 120 SKS dan telah mengambil mata kuliah Metode Penelitian Hukum) serta kesesuaian pemi natan dengan topik/judul Penulisan Hukum, paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkuliahan awa l semester berlangsung.
10
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Proposal Penulisan Hukum yang diserahkan melampaui batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) Pedoman ini, dinyatakan tidak diterima. Proposal Penulisan Hukum tersebut dapat diajukan pada Semester berikutnya (mahasiswa wajib membatalkan mata kuliah Penulisan Hukum pada masa Batal Tambah). Proposal Penulisan Hukum yang telah mendapat persetujuan Dosen PA sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Pedoman ini, disampaikan kepada Kabag Peminatan untuk dilakukan penelusuran guna mendapatkan persetujuan topik/judul Penulisan Hukum dan rekomendasi nama Dosen Pembimbing. Proposal Penulisan Hukum yang telah disetujui Kabag Peminatan diajukan kepada Fakultas (c.q. Pembantu Dekan I/ Bidang Akademik) melalui Sekretariat Fakultas Hukum. Wakil Dekan I/ Bidang Akademik dengan memperhatikan : a. Persetujuan dari Penasihat Akademik (PA) b. Rekomendasi nama Dosen Pembimbing dari Kabag Peminatan; mengeluarkan surat penunjukan Dosen P embimbing Penulisan Hukum. Dengan membawa surat penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5), mahasiswa memulai konsultasi /bimbingan dengan dosen yang dimaksud.
Pasal 13
(1)
Proposal Penulisan Hukum yang telah ditentukan Dosen Pembimbingnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) Pedoman ini, harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk paling lambat 3 minggu sejak ditandatanganinya surat penunjukan Dosen P embimbing Penulisan Hukum. (2) Mahasiswa yang berkonsultasi/bimbingan melampaui batas waktu sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (1) dapat untuk ditolak oleh Dosen yang telah ditunjuk. (3) Apabila Dosen keberatan untuk membimbing mahasiswa (bukan dikarenakan alasan Pasal 13 ayat (2) Pedoman ini), maka Dosen yang bersangkutan wajib menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis kepada Wakil Dekan I tembusan Kabag Peminatan dengan mencantumkan atau menguraikan alasan tentang keberatannya, paling lambat 1 (satu) minggu sejak mahasiswa yang bersangkutan berkonsultasi untuk pertama kali. Penyampaian keberatan melebihi batas waktu ini, dosen yang bersangkutan dianggap bersedia membimbing.
BAB
V
PROSEDUR BIMBINGAN/KONSULTASI PENULISAN HUKUM Pasal 14
Berdasarkan pertimbangan dari Wakil Dekan I dan Kabag. Peminatan, Penulisan Hukum dapat dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen yang bertindak sebagai
11
Pembimbing Utama dan Asisten Pembimbing. Apabila telah ditunjuk Pembimbing Utama dan Asisten Pembimbing Penulisan Hukum, mahasiswa wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pembimbing Utama, selanjutnya berdasarkan petunjuk/arahan Pembimbing Utama yang bersangkutan berkonsultasi dengan Pembimbing Asisten.
Pasal 15
(1)
(2)
Apabila terjadi perubahan judul Penulisan Hukum, perubahan wajib disampaikan kepada Wakil Dekan I tembusan Kepala Bagian Peminatan paling lambat 7 hari sejak a danya perubahan judul. Apabila terjadi perubahan topik Penulisan Hukum, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum. Dan mendapat persetujuan dari Wakil Dekan I/Kabag Peminatan.
Pasal 16
Proses konsultasi/bimbingan Penulisan Hukum wajib dicatat pada Daftar Hadir Konsultasi Bimbingan Penulisan Hukum (kartu hijau) yang harus dimintakan tanda tangan/paraf Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
Pasal 17
(1) (2) (3)
(4)
Proses konsultasi/bimbingan Penulisan Hukum minimal dilakukan dalam 8 (delapan) kali pertemuan. Proses konsultasi/bimbingan Penulisan Hukum hanya dapat diselesaikan paling cepat dalam satu semester, dan paling la ma dua semester berjalan. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum wajib melaporkan mahasiswa yang telah melampaui jangka waktu 2 (dua) semester kepada Kepala Bagian Peminatan untuk menentukan status Penulisan Hukum mahasiswa yang bersangkutan. Kepala Bagian Peminatan berdasarkan laporan dari Dosen Pembimbing Penulisan Hukum wajib memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas untuk menentukan apakah tetap dapat melanjutkan penulisan hukumnya atau harus kembali mengumpulkan proposal.
Pasal 18
Penulisan Hukum dinyatakan layak untuk diuji apabila telah selesai disusun dengan mengikuti seluruh ketentuan penyusunan Penulisan Hukum yang berlaku dan mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
12
BAB
VI
TEKNIK PENULISAN SUMBER KUTIPAN
Pasal 19
Sumber kutipan dalam Penulisan Hukum hanya diperbolehkan menggunakan bentuk catatan kaki ( footnote).
Pasal 20 Catatan Kaki ( Footnote) `
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6) (7)
(8) (9) (10)
Kutipan yang langsung diambil dari sumber pustaka harus sesuai dengan aslinya, baik mengenai susunan kata, maupun mengenai tanda baca. Diktat dan modul kuliah dapat digunakan sebagai sumber kutipan dalam Penulisan Hukum Dalam catatan kaki ( footnote) harus dicantumkan nama lengkap pengarang, judul buku, nomor jilid, tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun penerbitan serta halaman (disingkat Hlm) yang dikutip. Judul buku harus diberi garis bawah atau huruf tebal ( bold ). Apabila nama pengarang/penulis lebih dari dua maka yang dicantumkan hanya nama pengarang yang disebut pertama, dibelakang nama tersebut ditambah dengan kata et.al. Nama pengarang ditulis sesuai nama aslinya, baik untuk nama orang Indonesia maupun orang asing tanpa mencantumkan gelar. Penulisan catatan kaki ( footnote) yang bersumber dari kepustakaan bukan dalam bentuk buku, misalnya bunga rampai, jurnal, internet, makalah dan lain-lain. F ootnote harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan kutipannya, ditulis pada bagian bawah halaman teks dimulai pada jarak 7 ketukan dari garis margin sebelah kiri dan selanjutnya dimulai dari garis margin kiri. Jarak footnote dengan kalimat teks terakhir sejauh dua kali jarak spasi tik (= 4 spasi) dengan disela garis pemisah sepanja ng 5 cm dimulai pada tepi margin pada tengahtengah antara teks dan footnote-nya dengan ditulis menggunakan satu spasi dengan font 10. Penomoran catatan kaki ( footnote) harus berurut dari Bab I sampai Bab terakhir. Penulisan catatan kaki ( footnote) yang bersumber dari kepustakaan yang telah dikutip sebelumnya, dapat menggunakan I bid, Loc. cit, atau Op. cit. Catatan kaki ( footnote) tidak harus berupa sumber kutipan, tetapi dapat juga berupa penjelasan lebih lanjut dari masalah yang ditulis pada halaman tempat catatan kaki berada.
13
Pasal 21 Daftar Pustaka
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
Penulisan Daftar Pustaka dibagi dalam beberapa kelompok menurut jenisnya, yaitu yang meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, dan lain-lain . Daftar Pustaka terdiri dari referensi yang dipakai dalam catatan kaki ( footnote) maupun bahan bacaan lain yang dibaca oleh penulis berkaitan dengan penulisan hukumnya. Daftar Pustaka minimum terdiri dari 10 buku dan/atau 5 referensi lainnya. Daftar Pustaka berisi sumber-sumber yang dipergunakan di dalam penyusunan Penulisan Hukum. Daftar Pustaka disusun menurut urutan abjad nama pengarang tanpa didahului oleh nomor urut. Penulisan nama Pengarang dalam Daftar Pustaka diatur sebagai berikut : a. Penulisan nama Indonesia dan nama asing didahului dengan nama keluarga atau nama belakang. b. Apabila pengarang terdiri dari dua nama asing, kedua nama asing tersebut harus ditulis seperti ketentuan Pasal 21 ayat (6) butir a. c. Apabila pengarang lebih dari dua, maka nama pengarang ditulis satu saja sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (6) butir a diikuti kata et.al. Cara menuliskan judul buku, tahun penerbitan, tempat penerbitan dan lain-lain yang relevan, dapat dilihat dala m contoh Lampiran.
BAB
VII
TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF
Pasal 22 Pengertian Ujian Komprehensif
(1)
Ujian Komprehensif adalah ujian akhir yang bersifat menyeluruh yang harus ditempuh oleh mahasiswa dihadapan Tim Penguji guna mencapai gelar Sarjana Hukum. (2) Materi ujian komprehensif meliputi materi Penulisan Hukum dan/atau materi perkuliahan lain di Fakultas Hukum yang berkaitan dengan topik Penulisan Hukum. (3) Pelaksanaan Ujian Komprehensif berlangsung minimal 40 menit dan paling lama 60 menit untuk setiap peserta ujian.
14
Pasal 23 Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
(1)
(2)
(4) (5)
Mahasiswa pada saat mendaftar Ujian Komprehensif harus sudah memenuhi persyaratan akademik sbb : a. Jumlah SKS yang telah diperoleh minimal 140 SKS. b. Tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai D dan/atau E. c. Apabila mengikuti Ujian Ulangan Khusus, nilai ujian minimal C. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif wajib mendaftarkan diri pada Sekretariat Fakultas Hukum dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Masa Pendaftaran dan waktu ujian komprehensif akan ditentukan oleh Pimpinan Fakultas Hukum. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendaftar ujian komprehensif adalah sebagai berikut : a. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya pada semester tersebut. b. Menyerahkan salinan ijazah SMU/sederajat yang telah dilegalisir. c. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. d. Mengisi formulir untuk permohonan ijazah dan telah ditandatangani oleh Dosen PA. e. Menyerahkan draft Penulisan Hukum yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing Penulisan Hukum sebanyak 4 (empat) eksemplar. f. Menyerahkan Daftar Hadir Konsultasi Bimbingan Penulisan Hukum (kartu hijau) yang telah diisi secara lengkap. g. Melunasi seluruh kewajiban keuangan/administrasi dengan menyerahkan Bukti Setor Mahasiswa (BSM).
Pasal 24 Tugas dan Wewenang Sekretaris Panitia Penyelenggara Ujian Komprehensif (P2UK)
(1)
(2) (3)
Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Ujian Komprehensif, Dekan Fakultas Hukum membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Komprehensif (P2UK) dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum. P2UK tersebut terdiri dari Dekan Fakultas Hukum sebagai Ketua, dua orang dosen sebagai Sekretaris dan dibantu tenaga administrasi. Tugas Sekretaris P2UK meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Bersama Kabag Peminatan menyusun draft jadwal Ujian Komprehensif dan draft komposisi penguji berdasarkan data nama peserta Ujian (dari petugas pendaftaran ujian komprehensif), untuk dimintakan persetujuan Dekan. b. Penyusunan komposisi penguji mempertimbangkan kesesuaian antara peminatan mahasiswa dan topik penulisan hukum dengan latar belakang kekhususan/ keilmuan penguji.
15
c.
d.
e.
f. g. h. i. j.
k. l. m.
Menghubungi dan memastikan kesanggupan para calon penguji berdasarkan Jadwal Ujian dan Komposisi penguji yang telah disetujui Dekan. Mengumumkan jadwal ujian komprehensif dan komposisi dosen penguji yang telah disetujui Dekan kepada mahasiswa peserta ujian komprehensif selambat-lambatnya satu minggu sebelum yang bersangkutan mengikuti ujian komprehensif atau selambat-lambatnya dalam waktu lain yang ditentukan kemudian. Menyampaikan jadwal ujian dan dokumen/bundel Penulisan Hukum yang akan diuji kepada penguji Ujian Komprehensif selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Ujian berlangsung, atau jika dalam keadaan mendesak akan ditentukan kemudian dengan menyesuaikan situasi dan kodisi. Menyiapkan ruangan dan segala keperluan untuk pelaksanaan ujian komprehensif. Menyiapkan lembar pengisian nilai dan lembar perbaikan (revisi) Penulisan Hukum bagi penguji Ujian Komprehensif. Memanggil para peserta ujian komprehensif untuk memasuki ruang ujian. Merekap/menghitung nilai hasil Ujian Komprehensif dan menyampaikan kepada para Penguji untuk ditandatangani dan diumumkan. Memberikan salinan lembar perbaikan (revisi) dari para penguji Ujian Komprehensif kepada para perserta Ujian Komprehensif setelah ujian selesai dan ditutup oleh Ketua Penguji ujian komprehensif. Menyiapkan rekap nilai mahasiwa perserta ujian komprehensif yang dinyatakan ³lulus´ dan menyelenggarakan acara Judicium Sarjana. Menyusun Laporan Kelulusan kepada Dekan Fakultas Hukum dan ntuk diteruskan kepada Pembantu Rektor I. Menyimpan, dan mengelola arsip hasil ujian komprehensif.
Pasal 25 Tim Penguji
(1)
(2) (3) (4)
(5)
Sekretaris P2UK mengusulkan kepada Dekan, Tim Penguji yang terdiri dari Pembimbing Penulisan Hukum mahasiswa yang bersangkutan dan dua orang penguji lainnya. Satu dari tiga penguji ujian komprehensif tersebut bertindak sebagai ketua Tim Penguji Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Deka n Fakultas Hukum. Tim Penguji ujian komprehensif terdiri dari 3 (tiga) penguji yang meliputi : a. Ketua Tim Penguji b. Penguji I c. Penguji II (Pembimbing Penulisan Hukum). Ketua Tim Penguji memiliki kewenangan sebagai berikut : a. Membuka dan menutup Ujian Komprehensif yang dihadiri oleh seluruh peserta Ujian Komprehensif. b. Mengatur waktu pelaksanaan ujian, waktu istirahat, urutan penguji, dan urutan mahasiswa yang akan diuji.
16
(6)
c. Meminta Sekretaris P2UK untuk memanggil para mahasiswa perserta ujian komprehansif memasuki ruang ujian. d. Membagi keseimbangan waktu yang digunakan oleh masing-masing Penguji. e. Menyampaikan nilai hasil ujian komprehensif dihadapan seluruh peserta ujian dengan membacakan nilai angka. f. Mengingatkan perserta ujian dan pengunjung untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan Ujian Komprehensif. Penguji yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian, harus memberitahukan kepada Sekretaris P2UK selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum ujian berlangsung.
Pasal 26 Hasil Penilaian Ujian Komprehensif
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nilai ujian komprehensif adalah nilai rata-rata dari nilai mutu Penulisan Hukum dan nilai mutu ujian (nilai di depan sidang) Toleransi perbedaan penilaian antara masing-masing anggota tim penguji, maksimum adalah 20 (dua puluh) Apabila perbedaan penilaian tersebut lebih dari 20, maka tim penguji yang bersangkutan diharapkan mendiskusikan kembali untuk mencari kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, masalah tersebut akan diputuskan oleh Dekan Fakultas Hukum. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kompehensif apabila berhasil mencapai nilai minimum 55 (lima puluh lima). Apabila hasil penilaian Ujian Komprehensif dinyatakan tidak lulus oleh Tim Penguji, mahasiswa dapat mengikuti Ujian Komprehensif pada periode berikutnya.
Pasal 27 Revisi Penulisan Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
Setelah ujian komprehensif selesai dan ditutup oleh Ketua Tim Penguji, para peserta ujian komprehensif akan mendapatkan salinan lembar perbaikan (revisi) penulisan hukum yang telah diisi oleh para penguji (apabila penguji memberikan saran perbaikan). Para peserta ujian yang telah lulus Ujian Komprehensif wajib melakukan perbaikan (revisi) Penulisan Hukum dengan berkonsultasi kepada Pembimbing Penulisan Hukum dan Dosen Penguji yang memberikan saran atau revisi. Jangka waktu perbaikan (revisi) paling lama adalah 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus Ujian Komprehensif, atau dalam keadaan mendesak akan ditentukan kemudian sesuai situasi dan kondisi. Perbaikan (revisi) Penulisan Hukum harus dimintakan persetujuan/tanda tangan kepada Tim Penguji (didahului berkonsultasi dengan Dosen Penguji selanjutnya baru berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum) dengan membawa salinan lembar perbaikan.
17
(5)
(6)
Penulisan Hukum yang telah selesai direvisi dan telah mendapat tanda persetujuan/tanda tangan Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing, dijilid dengan hard cover warna merah tua dan diserahkan kepada Sekretariat Fakultas Hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar beserta disket/CD-nya untuk mendapatkan pengesahan Dekan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Pedoman ini, diberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan ujian komprehensif dan yang bersangkutan wajib mengulang ujian komprehensif pada periode berikutnya.
Pasal 28 Judicium Sarjana
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Fakultas menyelenggarakan Judicium Sarjana setelah berakhirnya seluruh rangkaian penyelenggaraan Ujian Komprehensif pada semester berjalan. Judicium Sarjana hanya dapat diikuti oleh para lulusan yang telah menyelesaikan perbaikan (revisi) Penulisan Hukum dan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dala m Pasal 27 ayat (5) Pedoman ini. Judicium Sarjana WAJIB diikuti oleh para lulusan sebagaimana ditentukan pada Pasal 28 ayat (2) Pedoman ini. Sebelum dilakukan Judicium Sarjana oleh Dekan Fakultas Hukum, para lulusan wajib mengikuti kegiatan pembekalan yang merupaka n kegiatan kokurikuler. Judicium Sarjana dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum dan terhadap para lulusan diberikan Surat Keterangan Lulus Sementara sebagai pengganti sementara waktu Ijazah Sarjana yang akan diberikan oleh Universitas.
18
LAMPIRAN PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM
19
Lampiran 1 Contoh Halaman Sampul dan Halaman Judul Penulisan Hukum
(««.JUDUL PENULISAN HUKUM««)
SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS* (*pilih salah satu ) Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Logo Atma Jaya
Disusun oleh : Nama Mahasiswa :««««««««««. NIM :««««««««««. Program Peminatan : ««««««««««
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA 2008
20
Lampiran 2 Contoh Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum
Persetujuan Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus* (* pilih salah satu) (««JUDUL PENULISAN HUKUM««.)
Diajukan oleh : Nama Mahasiswa NIM Program Peminatan
:«««««««««« : «««««««««« : ««««««««««
Telah disetujui Dosen Pembimbing di Jakarta «.(tanggal, bulan dan tahun)
................................ (nama Dosen ditulis lengkap tanpa didahului sebutan Bapak/Ibu)
21
Lampiran 3 Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji Penulisan Hukum
Pengesahan Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus* (* pilih salah satu)
Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (pilih salah satu) ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya pada «(tanggal, bulan dan tahun) dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji Ketua
«««««««««. (nama Dosen ditulis lengkap tanpa didahului sebutan Bapak/Ibu)
Penguji I
Penguji II
«««««««««.. ««««««««« (nama Dosen ditulis lengkap tanpa didahului sebutan Bapak/Ibu)
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya
«««««««««««.. (nama Dekan ditulis lengkap tanpa didahului sebutan Bapak/Ibu)
22
Lampiran 4 Contoh Lembar Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS* (*pilih salah satu )
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama :«««««««««««««««««««««««..
NIM
:
«««««««««««««««««««««««.. menyatakan bahwa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (*pilih salah satu) ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari
hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya,
topik/judul dari
Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (*pilih salah satu) ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (*pilih salah satu) ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, ««(tanggal, bulan, tahun) Yang Menyatakan Tanda tangan di atas Materai (nama lengkap Mahasiswa)
23
Lampiran 5 Contoh Lembar Pernyataan Bukan Plagiat Penulisan Hukum
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS* (*pilih salah satu )
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ««««««««««««««««««««««. NIM : ««««««««««««««««««««««. menyatakan bahwa sepengetahuan saya, SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS (*pilih salah satu) dengan judul««««««««««««««««pernah diteliti/disusun dalam bentuk Penulisan Hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu : 1. ««««««««««««. 2.«««««««««««« 3««««««««««««.. Apabila Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (*pilih salah satu) ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dar i hasil penelitian tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Jakarta,«..(tanggal, bulan, tahun) Yang Menyatakan Tanda tangan di atas Materai (nama terang)
24
Lampiran 6 Contoh Format Abstraksi
ABSTRAKSI (A)
(nama dan NIM)
(B)
(Judul Penulisan Hukum)
(C)
(Kata Kunci)*
(D)
Daftar Acuan(Literatur) : ( diisi dengan jumlah buku/referensi dan tahun terbit buku/referensi dari yang paling lama sampai dengan yang paling baru)
(E)
Ringkasan Penulisan Hukum (disusun dalam 200-250 kata) (Spasi 1) memuat : -
(F)
Permasalahan penelitian Pembahasan masalah Kesimpulan secara umum
Tahun penyusunan Penulisan Hukum
Catatan : * Kata Kunci : merupakan inti dari Penulisan Hukum yang diungkapkan dengan maksimum 3 kata (sinkron dengan judul dan permasalahan). Lampiran 7
25
Contoh Cara Penulisan Catatan kaki ( f ootnote)
Mengutip sesuai dengan aslinya Buku
:
2
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, hlm 5. 3
Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Implikasinya Secara Regional, Jakarta: Sinar Harapan, 1992, hlm 35.
dan
6
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2003, pg 147. Mengutip dengan merangkum atau meringkas 7
Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1984, hlm 12-14 Jurnal : 4
Ridwan Khairandy, ³Perlindungan Hukum Merk Terkenal di Indonesia´¶ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 12, Vol 6, 1999, hlm 69. 5
Asmin Fransiska, ³Peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Upaya Penyelesaian HAM Masa Lalu´, Gloria Juris, Vol 5, No 2 Mei-Agustus, 2005, hlm 109 Website, Online 10
Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders¶ Constitution http://presspubs.uchicago.edu/founders/(accessed June 27,2006). 11
Bambang Purnomo, Rumitnya Masalah Pemberantasan Korupsi di Indonesia, www.detik.com/info, (ditelusuri 5 Maret 2007). Penggunaan Ibid, Op.cit dan Loc.cit 8
Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1984, hlm 12-14 Bila mengutip sama dengan footnote di atasnya digunakan ibid. Bila halamannya berbeda digunakan 9
Ibid, hlm 9
11
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung : Alumni, 2002, hlm 5.
26
12
Daniel Murdiyarso, Konservasi Perubahan Iklim, Jakarta: Kompas, 2003,
hlm 132. Bila ingin mengutip Mochtar K. kembali dengan halaman berbeda, maka digunakan op.cit, karena sudah diselingi footnote lainnya (Daniel Murdiyarso) 13
Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hlm 16
Bila akan mengutip lagi, tetapi halamannya sama digunakan loc.cit. 14
Daniel Murdiyarso, loc.cit.
27
Lampiran 8 Contoh Penulisan Daftar Pustaka
Daftar Pustaka dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu buku, perundang-undangan, kamus, majalah atau sumber lainnya :
BUKU
:
Apeldoorn L.J., van, Pengantar Ilmu Hukum , (Inleiding tot de studie van het Nederlandse Rec ht), Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Harris, Phil, An Introduction to Law, Butterworths, London, 1997.
Atau dengan cara judul buku dituliskan dengan menggunakan huruf tebal (bold), tanpa garis bawah.
Apeldoorn L.J., van, Pengantar Ilmu Hukum , (Inleiding tot de studie van het Nederlandse Rec ht), Pradnya Para mita, Jakarta, 1996. Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Harris, Phil, An Introduction to Law , Butterworths, London, 1997.
ARTIKEL : Artikel dalam Jurnal :
Hung, Katherine V., : ³There¶s No Place Like Home´ Determining Habitual Residence: Feder v. Evans Feder, ³Georgia Journal of International and Comparative Law,´ Vol. 26 26, No. 2: 486-504. Wibowo, Antonius P.S.,: ³Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa,´ Jurnal Hukum Gloria Juris ´, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Vol. 4. No. 3: 241-253.
28
atau ditulis dengan cara :
Hung, Katherine V., : ³There¶s No Place Like Home´ Determining Habitual Residence: Feder v. Evans Feder, ³Georgia Journal of International and Comparative Law,´ Vol. 26 26, No. 2: 486-504. Wibowo, Antonius P.S.,: ³Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa,´ Jurnal Hukum Gloria Juris ´, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Vol. 4. No. 3: 241-253.
Artikel dalam majalah atau surat kabar :
Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum oleh Polri, Kompas, 12 Juli 2005, Jumat, hlm. 4. (pendapat atau opini dari penulis) Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK Masih Jalan Ditempat, Kompas, 9 Juli 2004, Senin, hlm 1. (berita majalah atau surat kabar) atau ditulis dengan cara : Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum oleh Polri , Kompas, 12 Juli 2005, Jumat, hlm. 4. (pendapat atau opini dari penulis) Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK Masih Jalan Ditempat , Kompas, 9 Juli 2004, Senin, hlm 1. (berita majalah atau surat kabar)
INTERNET :
Paul G. Chiligris, ³Child Custody,´ www.chiligris.com/family custody.htm, 30 Maret 2003. ³Constitution for the Kingdom of Netherlands (Konstitusi Kerajaan Belanda), (Adopted on : 17 Februari 1983) (ICL Document Status : 1989), http://www.Oefre.unebe.ch/law/icl/nl 100000.html, 20 April 2003.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : (Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan)
Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4)
29
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 TLN Nomor 3886. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN Nomor 3, TLN Nomor 4235. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), Nomor 3 Tahun 1981. Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction (Konvensi Den Haag 1980).
30
