Nama
: Mursalim Sarujin
Fakultas
: Hukum ( semester II )
N.I.M
: 3.11.1.1077
Mata kuliah : Hukum Konstitusi. Dosen
:
Resume mengenai kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi pada masa peralihan feodal monarki ke negara nasional demokrasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi pada masa peralihan, hendaknya terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan membahas tentang pengertian ciri dan bentuk dari pemerintahan feudal monarki dan perbedaannya dengan pemerintahan dalam negara yang bersistim nasional demokrasi.
Istilah konstitusi Berdasarkan pandangan beberapa sarjana, Istilah “konstitusi” setidaknya berasal dari dua bahasa yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama yaitu ; Pertama, istilah konstitusi konst itusi berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata “ cume dan stature” dimana cume merupakan sebuah preposisi yang berarti “ bersama melakukan…..” sementara statuere berasal dari kata “sta” yang membentuk kata kerja pokok “stare” yang berarti “ berdiri”. Atas dasar itu, kata “statuere” mempunyai arti “ membuat sesuatu agar berdiri / menetapkan. Dengan demikian, bentuk tunggal “constitutio” berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama bersama -sama dan bentuk jamak “constitutions” berarti segala sesuatu yang telah di tetapkan. Istilah kedua, konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu dari kata “ Constituer “ yang berarti “membentuk” yakni pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut Rukmana Amanwinata, istilah “konstitusi” dalam bahasa Indonesia Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “Constitution” (bahasa Inggris), “constitutie” (bahasa Belanda), “Constitutionel” ( bahasa Perancis ), “ Verfassung” ( bahasa Jerman), “Constitutio” ( bahasa Latin ) dan juga “Fundamental “Fundamen tal Laws” ( Amerika Serikat )…(1) )…(1) Selanjutnya beberapa ahli hukum konstitusi modern memberikan pendapat mereka tentang konstitusi yaitu;
Kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi pada masa peralihan feudal monarki ( oligarki ) ke negara nasional demokrasi yaitu ;
1. Pada masa peralihan sistim feudal monarki ke negara demokrasi nasional, konstitusi berfungsi sebagai alat pemisah antara penguasa dan rakyat yang kemudian secara berangsur-angsung mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. 2. Setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan peranannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistim monarki dan oligarki. 3. Konstitusi berperan juga sebagai alat untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai macam ideology seperti individualism, liberlisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya, dimana pada perkembangan selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi di tentukan oleh ideology negara-negara yang baru yang berkembang pada saat itu. 4. Dalam sejarah perkembangan dunia barat yang lebih awal mengenal sistim konstitusi, dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pelaksanaan pemerintahan. Namun dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu dan dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militant, konstitusi menjamin alat rakyat untuk menjamin kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita2nya dalam bentuk negara. Namun dari beberapa teori dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara nasional maupun international seperti K.C Wheare, C.F Strong, Henc Van Maarseven, Lawrence Beer, M. Rosenfeld, Sri Soemantri, E.C.S Wade, William G. Andrews, Jimly Asshidiqie, kita bisa memberikan beberapa resume tentang fungsi dan kedudukan konstitusi yaitu ; 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional ( national documents ) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru ( a birth certificate of new state ) untuk mendapatkan pengakuan regional dan international terhadap sebuah negara. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistim administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan
tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislative, eksekutif dan yudikatif. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambing persatuan yaitu menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya symbol demokrasi, persatuan, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan yang berfungsi, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara, yaitu merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan cirri-ciri equality before the law, non diskriminatif dan keadilan hukum ( legal justice ) dan keadilan moralitas ( social and moral justice ). 7. Konstitusi mengatur kekuasaan antar organ negara. 8. Konstitusi juga berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 9. Konstitusi juga berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli ( yang dalam sistim demokrasi adalah rakyat ) kepada organ negara. 10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan ( identity and characteristic of nation ). 11. Fungsi simbolik sebagai sebagai pusat upacara ( center of ceremony ).
Reference : 1. Teori dan hukum konstitusi, oleh H. Dahlan Thaib, Prof.Dr,SH,Msi, Jazim Hamidi, SH,MHum, Ni’matul Huda SH, MHum. 2. Hukum dan Teori Konstitusi, oleh Ellydar Chaidir, Dr, SH, MHum. 3. Dasar-dasar ilmu politik, oleh Mirriam Budiharjo, Prof.Dr.
