Resume Mengenai Rumah Susun

RESUME MATERI RUMAH SUSUN

Disusun Oleh: Nama NIM

:

Nia Novianty :

E0006184

FAKULTAS HUKUM

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009 RESUME MENGENAI RUMAH SUSUN

A. Dasar Dasar Huku Hukum m Rumah Rumah Susun Susun

Aturan dasar yang mengatur “Rumah Susun” adalah Undang-undang nomor 16

Tahun Tahun 1985 tentang tentang Rumah Susun. Susun. Selain Selain itu ada perangka perangkatt peratura peraturan n

perun perundan dang-un g-undang dangan an yang yang secara secara emplis emplisit it mengat mengatur ur mengena mengenaii rumah rumah susun susun adalah adalah Instruksi Instruksi Presiden Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Peremajaan Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah Negara, atas dasar Instruksi Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan suatu Surat Edaran No. 04/SE/M/1/1993 tanggal tanggal 7 Januar Januarii 1993 kepada para Gubern Gubernur ur Keapla Keapla Daerah Daerah Tingka Tingkatt I dan Bupati/ Walikotamadya Daerah Tingkat II untuk melaksanakan Pedoman Umum Penanganan Terpadu Perumahan dan Pemukiman Kumuh, antara lain dilakukan mela melalu luii upay upayaa pere perema maja jaan an dan dan pemba pembangu nguna nan n ruma rumah h susu susun n (rus (rusun) un) (Ima (Imam m Kuswahyono, S. H., M. Hum., 2003: 3-4). Namun Namun sebelu sebelum m berlak berlakuny unyaa UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 16 Tahun Tahun 1985 ada beber beberapa apa pengat pengatura uran n yang yang mengat mengatur ur rumah rumah susun, susun, peratu peraturan ran yang yang dimaks dimaksud ud adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri No. 14 Tahun Tahun 1975 tentang tentang Pendaft Pendaftaran aran Hak Atas Tanah Kepunyaan Kepunyaan Bersama Bersama dan Pemilikan Pemilikan Bagian-Bagian Bagian-Bagian Bangunan Bangunan yang ada di atasnya Serta Penerbitan Sertifikatnya. 2. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri No. 4 Tahun Tahun 1977 tentang tentang Penyel Penyelenggar enggaraan aan tata Usaha Pendaftaran Tanah mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-bagian Bangunan yang ada di Atasnya.







Bagian pada Bangunan Bertingkat.

B. Defi Defini nisi si Rum Rumah ah Susu Susun n

Defini Definisi si Rumah Rumah Susun Susun menuru menurutt Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 16 Tahun Tahun 1985 1985 tentang Rumah Susun yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah: “Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi terbagi dalam bagian-bagian bagian-bagian yang distrukturkan distrukturkan secara secara fungsional fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.” Sejalan dengan perubahan dan perkembangan keadaan, maka rumah susun juga mengalami perubahan pengertian seperti dalam praktik adalah: “Suatu “Suatu pemil pemilikan ikan banguna bangunan n yang yang terdir terdirii atas atas bagian-b bagian-bagi agian an yang yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang dapat digunakan dan dihuni secara terpisah serta dimiliki secara individual berikut bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanah yang merupakan tempat berdirinya bangunan (gedung) itu yang karena fungsinya digunakan bersama, dimiliki secara ber bersa sama ma-s -sam amaa oleh oleh pemil pemilik ik bagi bagian an yang yang dimi dimili liki ki seca secara ra indi indivi vidu dual al tersebut” (Imam Kuswahyono, S. H., M. Hum., 2003: 6). C. Hak Atas Atas Tanah dan Satuan Satuan Rumah Rumah Dalam Dalam Rumah Rumah Susun

Tanah tempat bangunan rumah susun dididirikan , dalam pasal 7 UndangUndang rumah susun ditentukan sebagai berikut: “Rumah “Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah yang berstatus hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai atas tanah Negara (HP) (HP) atau atau hak hak peng pengel elol olaa aan n (HPL (HPL), ), sesu sesuai ai deng dengan an pera peratu tura ran n perundang-undangan yang berlaku”. Sebagai Sebagai ketentuan ketentuan lain yang secara secara khusus menentukan menentukan untuk melindungi melindungi







developer harus menyelesaikan status tanah dari HPL menjadi HGB, baru dapat menjual satuan rumah susun. Walaupun secara yuridis pembangunan rumah susun dapat dilakukan diatas tana tanah h hakl hakl mili milik k (HM) (HM) atau atau hak hak pakai pakai (HP) (HP) seper seperti ti ters terseb ebut ut dalam dalam Pasa Pasall 7 Undang-Undang No. 16 tahun 1985, akan tetapi menurut Sunario basuki belum ada developer yang developer yang berminat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa: “ Sampai dewasa ini tidak ada rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik maupun hak pakai karena pembangunan rumah susun ( apartem apartemen en / perkant perkantora oran) n) semata semata-ma -mata ta berdas berdasrka rkan n perti pertimba mbangan ngan ekonomi ekonomik k dan permin permintaa taan n pasar. pasar. Mengin Mengingat gat yang yang dapat dapat membel membelii satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah bersama dengan hak milik hanyalah warga Negara Indonesia saja atau badan-badan hukum terten tertentu tu yang ditunju ditunjuk k oleh oleh pemeri pemerinta ntah h ( lihat Pasal Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 38/1963). Di lain pihak, jika dibangun di atas tanah hak pakai jangka waktunya terbatas hanya sepuluh tahun dan luas tanahnya maksimal 2000 M2 (lihat Pasal 5 Permendagri No. 5 Tahun 1972) “ (sunario Basuki, 1995:15-16). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hak atas tanah yang paling sesuai untuk pembangunan pembangunan rumah susun atau gedung bertingkat bertingkat adalah HGB, baik bagi penyelenggara (developer (developer ) maupun para pembeli satun rumah susun. Hak guna bangunan dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia baik bermodal nasional, campuran maupun bermodal asing. Hak guna bangunan ini sesuai sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPA UUPA

dibe diberi rika kan n untuk untuk jang jangka ka wakt waktu u 30 tahu tahun n dan dan masi masih h dimu dimung ngki kink nkan an

diperp diperpanj anjang ang 20 tahun. tahun. Selanj Selanjutn utnya ya dapat dapat diperb diperbaha aharui rui setela setelah h jangka jangka waktu waktu perpanjanga perpanjangan n habis. Hak ini pun dapat dijadikan dijadikan jaminan (agunan) utang dengan dibe dibeba bani ni

hak hak

tang tanggu gung ngan an,,

dapa dapatt

bera berallih

kare karena na

pewa pewarrisan isan

atau ataupu pun n

dipind dipindaht ahtanga angankan nkan.. Demiki Demikian an pula pula hak ini pun termas termasuk uk golonga golongan n hak yang yang







Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun, yang mengintrodusasi lembaga baru hak kebendaan baru yakni Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Ditili Ditilik k dari dari sistem sistem pemili pemilikan kan atas atas suatu suatu gedung gedung berti bertingka ngkatt dapat dapat dibagi dibagi menjadi dua sebagai berikut: 1. Pemi Pemili lika kan n Tung Tungga gall ( single single ownership). ownership). ownership). 2. Pemi Pemili lika kan n bersa bersama ma (multi (multi ownership). Pemili Pemilikan kan tunggal tunggal

yang yang dimaks dimaksud ud dilihat dilihat dari pemili pemilikan kan tanah tanah tempat tempat

gedung bertingkat itu berdiri, sehingga pemegang sertifikat adalah juga pemilik gedung. Sedangkan sistem pemilikan bersama ternyata terbagi menjadi dua, dengan melihat ada atau tidaknya ikatan hukum yang lebih dulu ada diantara pemilik gedung bertingkat itu: 1. Pemi Pemili lika kan n bers bersam amaa yang yang teri terika kat, t, dasa dasarr utam utamany anyaa adan adanya ya ikat ikatan an hukum lebih dulu antara pemilik. 2. Pemilikan Pemilikan bersam bersamaa yang bebas bebas yakni yakni antara antara para pemilik pemilik tidak tidak ada hubungan hukum lebih dahulu selain hak bersama menjadi pemilik untuk dipergunakan bersama. Sist Sistem em pemi pemili lika kan n bers bersam amaa yang yang beba bebass inil inilah ah yang yang dike dikena nall seba sebaga gaii Condominium (kondominium). Jadi, pada intinya adalah pengaturan pemilikan ber bersa sama ma atas atas sebi sebida dang ng tana tanah h deng dengan an bangu banguna nan n fisi fisik k di atas atasny nya, a, sehi sehing ngga ga pemecahan persoalannya mesti di kaitkan dengan hukum yang mengatur tanah. Oleh karena itu, pengaturan di atas sesuai dengan definisi yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Rumah Susun seperti telah dinyatakan di atas, atas dasar konsep konsepsi si yang terkandun terkandung g dalam dalam Pasal 1 UndangUndang-Und Undang ang Rumah Susun Susun dapat disimpulkan sebagai berikut:

itu itu







bersa bersama, ma, benda benda bersam bersamaa dan tanah tanah bersam bersamaa yang yang kesemu kesemuany anyaa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan (Imam Kuswahyono, S. H., M. Hum., 2003: 12-13). Dapat dijelaskan yang dimaksud bagian bersama, benda besma dan tanah bersama adalah 1. Bagi Bagian an Bers Bersam ama, a, adala adalah h yang yang berupa berupa ruang ruang untuk untuk umum umum,, ruang ruang tangga tangga,, lift, lift, selasa selasar, r, harus harus mempun mempunyai yai ukuran ukuran yang yang memenu memenuhi hi per persy syar arat atan an

dan dan

diat diatur ur

sert sertaa

diko dikoor ordi dina nasi sika kan n

untu untuk k

dapa dapatt

memberikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari sehari-har -harii dalam dalam hubunga hubungan n sesama sesama penghun penghuni, i, maupun maupun dengan dengan pihak-pih pihak

lain,

deng engan

memperhati atikan

keserasian,

keseimbangan, dan keterpaduan. 2. Benda Bersama, Bersama, adalah adalah harus harus mempunyai mempunyai dimensi, dimensi, lokasi, lokasi, kualitas kualitas,, kapa kapassitas itas

yang ang

diko dikoor ordi dinas nasik ikan an

mem memenuh enuhii untu untuk k

dapa dapatt

pers persy yarat aratan an memb member erik ikan an

dan dan

diat diatur ur

kemu kemuda daha han n

ser serta bagi bagi

penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam hubungan sesa sesama ma pengh penghun uni, i, maupu maupun n denga dengan n piha pihak-p k-pih ihak ak lain lain,, denga dengan n memperhatikan keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan. 3.

Tanah Bersama, adalah sebidang tanah dimana Hunian dan Non Hunian didirikan yang digunakan oleh pemilik/penghuni atas dasar hak hak

ber bersama sama secar ecaraa

tidak dak

terpi erpisa sahk hkan an (http://perhimpunan-

penghuni.com/definition.html). penghuni.com/definition.html ).

D. Problematika Problematika Hukum Penghuni Penghuni Rumah Rumah Susun

Salah satu problematika hukum yang muncul dalam penghunian rumah susun









telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Menurut Undang-Undang ini dikenal adanya suatu prinsip bahwa: satus subjek (seseorang (seseorang atau badan hukum) mempengaruh mempengaruhii status status hak atas tanah yang dimilikinya. Inilah yang secara luas dikenal dengan prinsip/asas nasionalitas. Penjabaran dari prinsip nasionalitas dapat dilihat di dalam pasal 9 Ayat (1) Unda Undangng-Un Undan dang g Poko Pokok k agra agrari rian an yang yang meny menyat ataka akan: n: “Hany “Hanyaa warg wargaa Negar Negaraa Indones Indonesia ia saja saja yang yang dapat dapat mempuny mempunyai ai hubunga hubungan n yang yang sepenu sepenuhny hnyaa dengan dengan bumi ,air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2”. Namun pada saat ini ada peraturan yang jelasyang menetapkan apa yang dimaks dimaksud ud dengan dengan berked berkeduduk udukan an di Indones Indonesia ia dan apa yang yang menjad menjadii syarat syarat-syartnya. Kalau menurut Undng-Undang No. 3 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 1967 ditegas ditegaskan kan bahwa: bahwa: Pendudu Penduduk k Negara Negara Indones Indonesia ia ialah ialah tiap-t tiap-tiap iap orang yang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun tahun bert bertur urut ut-t -tur urut ut.. Seda Sedangk ngkan an menu menuru rutt Undan Undangg-Un Undan dang g Daru Darura ratt No. No. 9/DRT/1955 tentang kependudukan orang asing menetapkan bahwa orang asing yang yang menj menjadi adi pend pendudu uduk k Negar Negaraa Indo Indone nesi sia, a, jikal jikalau au dan dan sela selama ma mene meneta tap p di Indonesia. Disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebut tentunya berlaku pula syarat-syar syarat-syarat at kemigrasia kemigrasian n yang tercantum dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 9







Dala Dalam m kait kaitan anya ya denga dengan n pemb pemban angun gunan an ruma rumah h susu susun/ n/ko kondo ndomi mini nium um di Indonesia, menurut Arie Sukanti Hutagalung permasalahan yang timbul adalah: 1. Orang Orang yang merupaka merupakan n konsum konsumen en aparteme apartemen/k n/kondo ondomin minium ium yang terbatas di Indonesia. 2. Orang Orang asing asing hanya dapat dapat memiliki memiliki hak terten tertentu tu menurut menurut pertura perturan n perundang-undangan yang berlaku yakni hak pakai. 3. Adan Adanya ya keseg kesegan anan an peng pengem emba bang ng (developer ) untuk untuk mengaj mengajuka ukan n per permo moho hona nan n hak hak paka pakaii di atas atas tana tanah h temp tempat at kond kondom omin iniu ium m dibangun yang disebabkan: a. Hak pakai pakai dalam dalam praktikn praktiknya ya hanya hanya diberika diberikan n selama selama sepuluh sepuluh tahun. b. Hak pakai pakai sampai sampai saat saat ini belum dapat dijadi dijadikan kan jaminan jaminan utang utang dengan hipotik. Seba Sebaga gaii akib akibat at dari dari perma permasa sala laha han n di atas atas,, maka maka “bebe “bebera rapa pa kala kalang ngan an memberikan penilaian bahwa undang-undang Pokok Agraria hendaknya diubah oleh oleh karena karena kurang kurang dapat dapat menamp menampung ung perkem perkemban bangan gan khusus khususnya nya di bidang bidang bisnis/perdagangan” (Maria SW. Sumadjono, 1994:2-4). Sebenarnya, Sebenarnya, apabila ditelaah secara mendalam, maka Undang-Undang Undang-Undang No. 5 tahun 1960 masih cukup kondusif untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dengan memperhatikan asas-asas/prinsip-prinsi asas-asas/prinsip-prinsipnya. pnya.







Pasl 42 Undabg-undang Pokok Agraria, Arie Sukanti Hutagalung melihat ada tiga solusi dalam praktiknya. Tiga pemecahan sementara dalam praktik itu mencakup sebagai berikut: 1. Sewa ewa meny menyew ewaa jangk angkaa panj panjan ang g (long long term term

lease lease)) yang akan

dipraktikka dipraktikkan n oleh beberapa pemilik pemilik apartemen apartemen dan pada dasarnya konsep ini juga tidak mengalihkan kepemilikannya. 2. Sewa Sewa menyewa menyewa dengan dengan kemungk kemungkina inan n konversi konversi menjad menjadii jual beli beli (Convertible lease). lease). 3. Konse nsep Nominee/Trustee yang yang mekani mekanisme smenya nya diatur diatur pemil pemilik ik satuan rumah susun ( yang tanahnya bukan hak pakai) tetap warga Nega Negara ra

Indo Indone nesi sia/ a/ba bada dan n

hukum hukum

Indon Indones esia ia

yang yang

mener menerim imaa

peminjaman uang dari pihak warga Negara asing untuk/sebagai biaya membeli apartemen. Sebagai jaminan atas utang itu, maka pihak warga Negara Indonesia akan menjaminkan apartemen untuk kepen kepenti ting ngan an piha pihak k asin asing g (Ari (Ariee Sukan Sukanti ti Huta Hutaga galu lung ng). ). (Ima (Imam m Kuswahyono, S. H., M. Hum., 2003: 92-96).

E. Himpuna Himpunan n Pengel Pengelola ola Ruma Rumah h Susun Susun

Menur Menurut ut penda pendapa patt Tond Tondy y O. Lubi Lubis, s, dite ditegas gaskan kan bahwa bahwa bada badan n penge pengelo lola la merupa merupakan kan badan badan yang yang dibent dibentk k oleh oleh perhim perhimpuna punan n penghuni penghuni yang yang biasan biasanya ya







merupa merupakan kan badan badan hukum hukum profes profesioa ioan. n. Di antara antara dua piliha pilihan n ini mempuny mempunyai ai implikasi yang berlainan satu dengan yang lainnya. Apabil Apabilaa badan badan pengel pengelola ola dibent dibentuk uk oleh oleh perhim perhimpun punan an penghuni penghuni (residents association) association) yang penting diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Unit organis organisasi, asi, artin artinya ya badan badan pengelola pengelola yang yang dibentuk dibentuk merupak merupakan an unit organisasi dari badan pengelola. 2. Pers Person onal al,, arti artiny nyaa orang orang-o -ora rang ng yang yang dise disera rahi hi tuga tugass mena menang ngani ani bada badan n peng pengel elol olaa ini ini dikh dikhus usus uskan kan untuk untuk itu. itu. Disa Disamp mpin ing g itu, itu, hendaknya dipilih orang-orang yang kapabel atau mampu memikul tugasnya dengan baik. 3. Pera Perala lata tan, n, arti artiny nyaa orga organi nisa sasi si bada badan n peng pengel elol olaa ini ini memi memili liki ki peralatan yang layak yang mendukung pelaksanaan semua tugastugas tugas pengel pengelola olaan an banguna bangunan n rumah rumah susun. susun. Contoh Contoh:: perala peralatan tan kantor, alat-alat kebersihan dan sebagianya. Sedang Sedangkan kan badan badan pengel pengelola ola banguna bangunan n rumah rumah susun susun yang yang ditunj ditunjuk uk oleh oleh perhimpunan penghuni yang penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Badan Badan pengel pengelol olaa ini ini haru haruss berb berben entu tuk k badan badan hukum hukum atau atau rechts persoon yang melaksanaka melaksanakan n tugas berdasarkan berdasarkan suatu perjanjian perjanjian formal, dengan perhimpunan penghuni. 2. Badan Badan pengel pengelol olaa yang yang ditu ditunj njuk uk oleh oleh perh perhim impun punan an peng penghun hunii ini ini







2. Mengawa Mengawasi si keterti ketertiban ban dan keamanan keamanan penghuni penghuni serta serta penggunaa penggunaan n bangun bangunan an bersam bersama, a, benda benda bersam bersamaa dan tanah tanah bersam bersamaa sesuai sesuai dengan peruntukannya. 3. Secara Secara berkala berkala memberi memberikan kan laporan laporan kepada kepada perhim perhimpunan punan penghuni penghuni disertai permasalahan dan usulan pemecahannya. Adapun yang menjadi hak dari badan pengelola rumah susun adalah sebagai berikut: 1. Meneri Menerima ma pembay pembayara aran n iuran iuran pengelol pengelolaan aan atau atau service charge dari masing-masing penghuni rumah susun. 2. Mene Meneri rima ma pemb pembay ayar aran an lump lumpsu sum m dari dari peng penghu huni ni ruma rumah h susu susun n (Imam Kuswahyono, S. H., M. Hum., 2003: 87-89). Mengena Mengenaii perhim perhimpuna punan n penghun penghunii rumah rumah susun, susun, Perhim Perhimpuna punan n Penghu Penghuni ni Rumah Susun (PPRS) adalah suatu Organisasi berstatus Badan Hukum, yang susunan organisasi, hak dan kewajiban diatur dalam AD/ART dan dijamin oleh Undang-undang. (Pasal 19 ayat 2 UU No.16 Thn 1985). Perhimpunan penghuni rumah susun sebagai badan hukum dapat mewakili para penghuni atau pemilik satuan

rusun

baik

di

dalam

maupun

di

luar

pengadilan

dan memiliki memiliki kewenangan kewenangan dalam dalam mewujudkan mewujudkan ketertiban ketertiban dan ketentraman ketentraman di lingkungan rusun. Pengurus PPRS keanggotaannya dipilih berdasarkan asas kekeluargaan oleh









2. Mengaj Mengajuka ukan n usul dan dan pendapat pendapat dala dalam m Rapat Rapat Umum. Umum. 3. Memanfaatkan

dan

menggunakan

satuan

Rusun

sesuai

peruntukannya. 4. Mendapa Mendapatka tkan n perlind perlindunga ungan n sesuai sesuai AD/ART AD/ART.. Sedang Sedangkan kan kewaji kewajiban ban dari dari anggot anggotaa perhim perhimpun punan an penghuni penghuni rumah rumah susun susun adalah: 1. Mematuhi

dan

mela elaksanakan AD/ART,

Tata

Tert ertib

yang

diputu diputuska skan n dalam dalam Rapat Rapat Umum/R Umum/Rapat apat Umum Umum Luar Luar Biasa Biasa atau atau yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus. 2. Mematu Mematuhi hi segala segala peraturan peraturan yang berlak berlaku u yang dikeluar dikeluarkan kan oleh Pemerintah Provinsi dan pemkot/pemkab. 3. Membayar Membayar kewajib kewajiban an keuangan keuangan yg dipungu dipungutt oleh oleh Penguru Pengurus. s. 4. Meme Memellihar hara,

menj enjaga, aga,

menga engattur, ur,

mem memper perbaik baikii

rusu rusun n

dan dan

lingkungannya atas Bagian bersama, Benda bersama dan Tanah







dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 4. Menyelenggar Menyelenggarakan akan tugas-tugas tugas-tugas administr administratif atif penghunian. penghunian. 5. Menu Menunj njuk uk atau atau memb memben entu tuk k dan dan meng mengaw awas asii Bada Badan n Peng Pengel elol olaa dalam pengelolaan rumah susun dan lingkungannya. 6. Menyel Menyeleng enggar garakan akan pembukuan pembukuan dan admini administr strasi asi keuangan keuangan secara secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni. 7.

Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yg telah ditetapkan

dalam

AD

dan

ART

(http://perhimpunan-

penghuni.com/definition.html). penghuni.com/definition.html ). DAFTAR PUSTAKA

Imam Kuswhyono,S.H.,M.Hum. 2004. Hukum 2004. Hukum Runah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman. Pemahaman. Malang: Bayumedia Publishing.

Resume Mengenai Rumah Susun

Recommend Documents