Resensi Buku Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
Oleh: Karina Anindya Prameswari Sembiring Meliala 110110060400
Diajukan untuk memenuhi nilai Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
Dosen: Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG 2013
Judul
: Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
Pengarang : Huala Adolf, S.H., LL. M., Ph.D. Penerbit
: Sinar Grafika
Tebal
: 212 halaman
Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dimana dua Negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanankan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.
Selengkapnya Mahkamah ini menyatakan: “ … whether there exists an international dispute is a matter for objective determination. The mere denial of existence of a dispute does not prove its nonexistence … There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the question of the performance or nonperformance of treaty obloigations. Confronted with such a situation, the court must conclude that international dispute has arisen” Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan - perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan – perbedaan
tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu
untuk
menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan Pencarian Fakta (inquiry atau fact-finding) Mediasi
merupakan
suatu
cara
penyelesaian
sengketa
internasional melalui pihak ketiga yang dapat berupa negara, badan atau organisasi internasional, maupun individu yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dengan asumsi pihak ketiga adalah netral posisinya, upaya untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan memberikan usulan atau saran-saran. Mediator akan terus memberikan saran hingga mendapatkan solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa. ,
fungsi mediator di sini memiliki fungsi utama sebagai pencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati, dan usulan-usulan terhadap
pihak-pihak
yang
bersengketa
yang
dapat
mengakhiri
sengketanya tersebut. Prosedur dalam melaksanakan mediasi adalah sebagaimana prosedur dalam melaksanakan negosiasi, yakni para pihakpihak yang terlibat bebas untuk menentukan prosedurnya masing-masing yang disepakati bersama. Dikarenakan yang terpenting dalam mediasi adalah terciptanya kesepakatan bersama serta terciptanya usulan-usulan mediator
demi
terciptanya
penyelesaian
bagi
pihak-pihak
yang
bersengketa. Arbitrator adalah hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa, memilih mereke yang berkompeten di bidang sengketa tersebut. Memilih siapa arbitratornya adalah hak penuh dari pihak yang terlibat sengketa. Setelah arbitrator yang disepakati ditunjuk, maka arbitrator tersebut selanjutnya menetapkan terms of refernce atau aturan permainan (hukum acara) yang menjadi patokan dalam jalannya arbitrase. Terms of refernce ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan arbitrator (jurisdiksi) dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Dalam
hukum
internasional,
penyelesaian
secara
hukum
dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni:
Permanent
Court
of International
of
Justice
(PCIJ
atau
Mahkamah Permanen Internasional), International Court of Justice (ICJ atau Mahkamah Internasional), the International Tribunal for the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982), atau International Criminal Court (ICC). Mahkamah permanen internasional adalah pendahulu dari mahkamah internasional, terbentuk tahun 1922 dan bubar secara resmi tahun 1946 saat perang dunia mulai meletus sejak 1939. Dalam GATT Sepanjang Indonesia menjadi anggota GATT, selama 44 tahun lamanya, tidak ada satu kasus pun yang melibatkan Indonesia ke hadapan panel GATT. Umumnya kasus yang muncul dan melibatkan
Indonesia dengan sesama anggota GATT, dapat diselesaikan dalam tahap konsultasi. Penyelesaiannya belum ke tahapan panel. Kekuatan penegakan dan pelaksanaan putusan GATT sendiri pada prinsipnya didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, pada komitmen hukum (legal commitment) dari negara-negara anggotanya. Negaranegara
anggota
GATT dalam
menghadapi
tuntutan-tuntutan
atau
sengketa-sengketa dagang dalam GATT lebih menitikberatkan kepada rasa hormat dan kepentingannya terhadap GATT. Salah satu sengketa yang terkenal adalah gugatan negara dagang utama, Amerika Serikat (AS) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE sekarang Uni Eropa), yang mengecam keras praktek pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di tahun 1970-an dan 1980-an. Asosiasi film dan musik dari kedua negara mengecam RI karena miskinnya perlindungan hukum terhadap produk-produk HAKI kedua negara. Di tahun-tahun tersebut, RI dikenal sebagai pengekspor kaset lagu-lagu barat (AS dan MEE) bajakan. Kaset bajakan buatan RI dikenal baik dan tinggi mutunya. Kaset tersebut terjual keras dan diekspor ke Malaysia bahkan ke Timur Tengah. Atas desakan dan tekanan
Amerika Serikat dan MEE,
pemerintah mengeluarkan seperangkat UU di bidang HAKI, melakukan operasi penangkapan dan sweeping terhadap produk kaset bajakan, dll. Umumnya desakan dan tekanan ini cukup efektif. Dalam WTO Dalam kenaggotaan di WTO, ada beberapa sengketa yang melibatkan Indonesia di tahap penyelesaian panel, di samping sudah barang tentu penyelesaian melalui tahap konsultasi. Tahap konsultasi umumnya terjadi antara RI dengan negara maju, khususnya AS. a. Konsultasi Contoh terkenal terjadi pada akhir abad 20 dan memasuki abad ke 21 adalah protes AS terhadap praktek penangkapan udang oleh nelayan-nelayan RI. AS berpendapat, penangkapan udang tidak
boleh
merusak
eko-sistem
lain.
Untuk
itu,
untuk
penangkapan udang, perlu suatu jaring khusus yang ketika menjaring udang, ikan-ikan selain udang khususnya kura-kura, tidak ikut terjaring dan mati. Isu ini berhasil dapat diredam dan diselesaikan secara konsultasi antara tingkat pejabat tinggi kedua negara. Sengketa yang diselesaikan secara konsultasi lainnya adalah sengketa tuduhan dumping produk karung dan tas dari Indonesia oleh Komisi Eropa. Tuduhan diluncurkan pada tanggal 13 April 1995. Dari tuduhan dumping dan subsidi tersebut, Komisi Eropa mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan juga Bea Masuk Imbalan (BMI) berlaku mulai tanggal 7 Oktober 1997 melalui Council Regulation (EC) Nomor 1950/97
tanggal
6
Oktober
1997.
Ketentuan
mengenai
Perjanjian WTO (Agreement on Antidumping), pengenaan BMAD berlaku selama 5 tahun. Dengan demikian pengenaan BMAD tersebut berakhir 10 Oktober 2002. Pengenaan BMI selama 4 tahun, berakhir 10 Oktober 2001. Setelah melalui pembelaan pada masa peninjauan kembali oleh Komisi Eropa, akhirnya tuduhan subsidi dinyatakan dihentikan. Tetapi untuk tuduhan dumping tetap berlanjut dengan pengenaan BMAD terhadap beberapa produsen dan eksportir karung dan tas dari Indonesia. Menghadapi
tuduhan
dumping,
pemerintah
Indonesia
melibatkan Memperindag, Utusan RI untuk Masyarakat Eropa, asosiasi dagang, bersma perusahaan yang terkena tuduhan. Setelah perundingan alot, akhirnya Komisi Eropa menghentikan secara resmi proceeding review antidumping dalam kasus tuduhan
dumping.
Penghentian
dilakukan
setelah
pihak
European Association for Textile Polefins menarik permintaan melakukan peninjauan terhadap produk dari Indonesia. b. Panel DSB(1) RI Sebagai Penggugat
Siaran
Press
Memperindag,
sebagaimana
dikutip
Kompas,"Komisi Eropa Hentikan Tuduhan Dumping Produk Karung dan Tas dari Indonesia," 20 desember 2003. Indonesia selama WTO telah beberapa kali menjadi pihak dalam panel, baik sebagai penggugat, tergugat atau pihak ketiga. Sebagai penggugat, Indonesia, bersama-sama dengan beberapa negara anggota WTO, yakni Australia, Brazil, Canada, Chile, EU, India, Jepang, Korea Selatan, Mexico dan Thailand, menggugat AS dalam sangketa "US-Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 [Byrd Amendment]". Panel
memutuskan
bahwa
"Byrd Amendment" tidak
melanggar ketentuan WTO. Namun UU AS "The Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000" terbukti telah melanggar ketentuan WTO. Atas putusan ini AS mengajukan banding. Badan Banding (Appellate Body WTO) memberi putusan berikut: Untuk UU AS "The Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000", Banding Banding setuju dengan putusan panel. Badan Banding berpendapat UU AS tersebut merupakan suatu tindakan tertentu terhadap dumping dan subsidi. Untuk Byrd Amendment, Badan Banding tidak setuju dengan putusan panel. Badan Banding memutuskan bahwa Byrd Amendment bertentangan dengan ketentuan WTO. Badan Banding berpendapat AS telah melakukan tindakan yang tidak beritikad baik sehubungan dengan kewajibannya dalam WTO. (2) RI Sebagai Tergugat Sebagai tergugat, Indonesia muncul dalam sengketa "Mobnas" yang cukup terkenal. Indonesia dalam sengketa Mobnas ini (Indonesian
Certain
Measues
Affecting
the
Automobile
Industry) digugat tidak tanggung-tanggung oleh tiga negara industri otomotif terkemuka dunia, AS, Jepang dan Uni Eropa. Mereka
mengklaim
kebijakan
Indonesia
yang
memberi
perlakuan istimewa dan khusus kepada produsen otomotif Indonesia
bertentangan
dengan
perjanjian
WTO.
Panel
mendukung gugatan tersebut. (3) RI Sebagai Pihak Ketiga Sebagai pihak ketiga, Indonesia muncul dalam sengketa antara Uni Eropa terhadap Argentina mengenai produk alas kaki. Indonesia menggugat, Argentina yang memberi perlakuan khusus kepada negara-negara Mercosur dan tidak kepada Indonesia adalah pelanggaran terhadap perjanjian WTO. Panel setuju dengan Indonesia.
Sengketa-sengketa internasioanal dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan antar negara yg kerap timbul. Upaya-upaya penyelesaian terhadap tentu mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tak meluas & berkepanjangan yg lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia.
Untuk
menghadapi
tentu
saja
diperlukan
aturan-aturan
penyelesaian sengketa internasional yg berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian & keamanan internasional sehingga apa pun keputusan yg dicapai nanti dapat diterima secara baik oleh para pihak yg bersengketa . Buku ini menjabarkan secara komprehensif & intensif perihal penyelesaian sengketa internasional dalam 7 bab yg terdiri atas : Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai : Sengketa Internasional secara Diplomatik : Arbitrase Internasional Publik : Mahkamah Internasional; PBB & Sengketa Internasional : Penyelesaian Sengketa dalam GATT/WTO. Juga sebagai pelengkap disertakan lampiran berupa konvensi perjanjian kerjasama & deklarasi yg ada kaitan dgn penyelesaian sengketa internasional. Buku yg berkualitas ini diharapkan dapat menjadi buku pegangan wajib dalam mata kuliah hukum internasional. Hal tersebut mengingat beluam ada buku-buku yg membahas tentang hukum penyelesaian sengketa internasionl secara komprehensif & integral.
Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah literatur hukum internasional di tanah air.
