DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kata Pengantar Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berkwajiban yang sama untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2011-2016 sebagai wujud penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2011-2016, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s).Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur Dinas
Kesehatan untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan yaitu “MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING”
Renstra Dinkes
Hal 1
Akhirnya semoga Rencana Strategis ini sebagai bagian dari dokumen perencanaan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah, Khususnya di Bidang Kesehatan.
Palu, 2 Pebruari 2012
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,
dr. Abdullah, DHSM., M.Kes Pembina Utama Madya NIP.19550111 198403 1 005
Ikhtisar Eksekutif
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti derajat kesehatan, status gizi masyarakat ,meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakatdan antar daerah.
Renstra Dinkes
Hal 2
Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tenagh Nomor :900/15.12 tanggal 22 tentang Penetapan Tim Penyusunan Restra Tahun 2011–2016 Bidang Kesehatan, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara internal yang dibagi dalam kelompok kerja, didiskusikan dan diseminarkan secara lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya diseminarkan lintas sektoral ,pemangku kebijakan di bidang kesehatan dan petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mendapatkan masukan-masukan guna perbaikan dan penyesuaian. Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi Misi dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2011-2016 dan Penutup. Selanjutnya Rentra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan-masukan dan perubahan Kata kunci : Pembangunan Kesehatan, Renstra, Komitmen, Evaluasi Berkala dan Perubahan.
Renstra Dinkes
Hal 3
Daftar Isi 1. KATA PENGANTAR ................................................................................................
i
2. DAFTAR ISI ..........................................................................................................
ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................
iv
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN................................................................................
1
1.1. Latar belakang...............................................................................
1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………….........
2
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………….
5
1.4. Sistematika Penyusunan ................................................................
6
GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....................................................
9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………………….
9
2.2. Sumber Daya SKPD…………………………………………………....................
11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD……………………………………………....................
14
2.4. Tantangan dan Peluan Pengembangan Pelayanan SKPD………………..
20
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI………..
25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan………………………………………………………………………………….
25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Renstra Dinkes
Hal 4
……………………………………………………………………………………..
26
3.3. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
35
…………………………………………………………… 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………………………………………………..
BAB
BAB
IV
V
36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis…………………………………………………………
35
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN ...................
38
4.1. Visi dan Misi SKPD...................................................................................
38
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD...................................
39
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ............................................................
40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
46
SASARAN DAN PENDAAN INDIKATIF ........................................................
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
46
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
46
3. Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
46
4. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
47 48
5. Program Upaya Pelayanan Kesehatan 6. Program Upaya Kesehatan Perorangan
49
7. Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan
52
8. Program Gizi Masyarakat
53
9. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
55
Renstra Dinkes
Hal 5
BAB
VI
10. Program Lingkungan Sehat
57
11. Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Tenaga Kesehatan
58
12. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
59
13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
60
14. Program Penigkatan Balai Pelatihan Kesehatan
60
15. Program Pengembangan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Dan Data Informasi
61
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....................................................................................
64
Lampiran-lampiran ....................................................................................
Renstra Dinkes
Hal 6
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Disamping itu kesehatan juga harus dipandang sebagai kegiatan investasi karena perannya dalam pembangunan manusia yang berkualitas. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut pembangunan kesehatan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai pentahapannya melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen dan informasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Kesinambungan dan keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh tersedianya pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik berupa dokumen perencanaan maupun metode dan cara penyelenggaraannya. Undang-undang nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) memberikan arah pembangunan ke depan bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya juga telah tercantum arah pembangunan kesehatan dalam 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025. Dalam Undang-undang tersebut antara lain ditetapkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta mengutamakan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-2 (2010 – 2014), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai Hal 7 Renstra Dinkes
indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam BAB II RPJMN, dalam bidang pembangunan sosial budaya dan berkehidupan beragama. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 bahwa RPJMD dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan manajerial komperhensif sekaligus sebagai perencanaan taktis strategis daerah, yang kemudian dijabarkan pada visi dan misi kepala daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan di bidang kesehatan dalam lima tahun kedepan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal, yang mempengaruhi seluruh pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan.
1.2. Landasan Hukum Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Secara spesifik landasan tersebut adalah : a. Landasan Idiil Landasan Idiil yang digunakan yaitu Pancasila b. Landasan Konstitusional Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya: 1.
Pasal 28 a; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, suatu berhak atas perlindungan dan kekerasan oleh diskriminasi.
2.
pasal 28 b ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
3.
Pasal 28 c
ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu Renstra Dinkes
Hal 8
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan ummat manusia. 4.
Pasal 28 h (1); setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehtan, ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
5.
Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sisal bagi seluruh rakyat dan meberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasiltas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
6.
Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan; (1) Semakin tinggi %tase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (2) Sekamin tinggi %tase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal; (3) Semakin tinggi %tase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar; (4) Semakin besar cakupan kunjungan neonatal pertama; (5) Semakin besar cakupan pelayanan kesehatan bayi; (6) Semakin besar cakupan pelayanan kesehatan anak balita; (7) Semakin banyak jumlah puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); (8) 8481 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin.
Landasan Operasional a.
Peraturan Per Undang-Undangan, meliputi: 1.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah
2.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
3.
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4.
Undang–Undang nomor 04 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
5.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437)
7.
Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Renstra Dinkes
Hal 9
8.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 12. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 13. Undang Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit b.
Peraturan Pemerintah, meliputi : 1.
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan tugas, susunan organisasi dan tata kerja Departemen sebagaiman telah diubah dgn Kepres no.147/1999
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Litbangkes
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan Gizi Pangan
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan SPM
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tentang Pengendalian dan Evaluasi.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembahagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kab/kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara kerjasama antar Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penyusunan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah 14. Perpres no 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
Renstra Dinkes
Hal 10
c.
Keputusan Menteri, meliputi: 1.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota
2.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor hk. 03.01/160/1/2010 tentang rencana strategis kementrian kesehatan tahun 2010 – 2014
d.
Peraturan Daerah 1.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 No. 06)
2.
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP Sulawesi Tengah 2005-2025
3.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
4.
Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2011-2016 Nomor 4 tanggal 22 November tahun 2011 5.
Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 s.d 2016
1.3. Maksud dan Tujuan Dokumen rencana strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 20112016 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dan difungsikan sebagai pedoman resmi dalam menyusun rencana kerja serta berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun. Rencana strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud : 1. Sebagai acuan resmi bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya. 2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi-misi.
Renstra Dinkes
Hal 11
1.4. Sistematika Penulisan a. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lain 1. Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah ini harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (DPJPN). Sedangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokuman perencanaan berwawasan 5 tahunan yang menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan rencana program kegiatan bidang kesehatan setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen renstra tersebut menjadi rujukan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional yaitu Millenium Development Goals (MDG’s). 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010. Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tercantum dalam BAB II RPJMN, dalam pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama. Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Kementrian telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan tahun 2010-2014. 4. Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005-2025, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005–2025 dalam tahapan ke-2 (2010–2014), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditujukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok dan antar daerah.
Renstra Dinkes
Hal 12
5. Masterplan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2008-2013 merupakan penjabaran RPJMD, dapat berupa penyusunan kebijakan dalam kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan
dari
penyelenggaraan pembangunan
dapat menjadi acuan serta pedoman bagi
pengambil kebijakan bidang kesehatan.
b. Kondisi Umum Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi di Sulawesi, letaknya diapit oleh 3 provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Letak astronomisnya pada posisi 2022’ Lintang Utara dan 3048’ Lintang Selatan, serta 119022’ dan 124022’ bujur timur. Luas wilayah Sulawesi Tengah, adalah berupa daratan seluas 68.033,00 km2. Menurut lokasi geografi dan topograpi wilayah desa di Sulawesi Tengah antara desa pesisir dan bukan pesisir berimbang, desa bukan pesisir jumlahnya mencapai 847 desa, sementara desa di wilayah pesisir yaitu sebanyak 839 desa. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah mencapai 2,480.264 jiwa pada tahun 2009 (Proyeksi Penduduk Tahun 2009, BPS) dan berdasarkan Sensus Penduduk (BPS) tahun 2010 meningkat menjadi 2,633.420 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk selama periode 2000-2010 mencapai 1,94.
Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah
penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin105,1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah adalah 69,34 pada tahun 2007 dan naik menjadi 70,70 pada tahun 2009. Persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah mencapai 22,42 % tahun 2006 dan terus menurun menjadi 18,98 % pada tahun 2009. Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Tengah pada tahun 2007 sebesar 60 per 1000 Kelahiran Hidup (SDKI 2007). Kematian neonatal memberi kontribusi terbesar pada kasus kematian bayi yaitu
sekitar 80%. Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah kematian
neonatal terbanyak pada umur 0-7 hari sebesar 344 kasus dari 488 atau sebesar (71%) dari kasus kematian yang ada. Penyebab kematian neonatal pada tahun 2009 adalah BBLR, Asfiksia dan lainlain. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 517 per 100.000 Kelahiran Hidup (SP tahun 2000) dan menempati urutan tertinggi ke 7 di Indonesia. Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, eklampsi dan infeksi. Prevalensi kurang gizi pada balita di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 27,6 % dengan rincian prevalensi gizi kurang sebesar 18,7 % dan prevalensi gizi buruk sebesar 8,9%. (Riskesdas tahun 2007). Selain masalah kesehatan masyarakat yang tersebut diatas di Sulawesi Tengah terdapat dua masalah lain yang spesifik daerah yaitu gangguan mental emosional dengan prevalensi tertinggi 16% yang menduduki urutan ke tiga teratas dari prevalensi nasional. Masalah spesifik daerah Renstra Dinkes
Hal 13
lainnya yaitu penyakit Schistosomiasis yang prevalensinya tahun 2005 0,57% sudah dibawah target < 1% namun meningkat menjadi 4,52% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan menjadi 3,6% di tahun 2009. Pada tahun 2009 pelayanan rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Tengah didukung oleh 5 unit Rumah Sakit di tingkat Provinsi dengan rincian sbb: 2 unit RSUD Tipe kelas B, 2 Unit RS milik TNI/POLRI, 1 Unit RS Jiwa dan 1 RS khusus mata sedangkan disetiap Kabupaten/Kota didukung minimal 1 RSUD dimana untuk kabupaten Morowali terdapat 2 Unit RSUD yaitu Kolonedale dan Bungku, disamping itu terdapat 4 RS Umum Swasta , 3 RB, 1 RSBA, dan 1 RSB. Sarana pelayanan dasar di Sulawesi Tengah didukung oleh 167 Unit Puskesmas atau rata-rata 100.000 penduduk dilayani oleh 6-7 Puskesmas, dimana terdapat 73 Puskesmas dengan perawatan dan diantaranya terdapat 45 Puskesmas yang telah mampu memberi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Selain itu didukung pula oleh 724 Puskesmas Pembantu.
Renstra Dinkes
Hal 14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi a.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 03 Tahun 2001 bahwa Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan dan Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya. 4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program peran serta masyarakat, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi. 5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana. 6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi, obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten / kota. 7. Pelayanan penunjang teknis administratif dalam rangka pembinaan teknis, operasional dengan kegiatan lain yang meliputi : a. Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Administrasi Kepegawaian c. Administrasi Keuangan d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan. 8. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional. Renstra Dinkes
Hal 15
Tugas dan fungsi masing masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian Tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur b.
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06); Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 sub bagian yaitu : a. Subag Perencanaan Program b. Subag Keuangan dan aset c. Subag Kepegawaian 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 Seksi Bimdal yaitu: a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus 4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan 5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 Seksi Bimdal yaitu : a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 Seksi Bimdal a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan c. Seksi Bimdal Kefarmasian 7. UPTD Balai Laboratorium a. Subag TU b. Seksi Pengendalian Mutu c. Seksi Pengujian laboratorium Renstra Dinkes
Hal 16
8. UPTD Pelatihan Kesehatan a. Subag Tata Usaha b. Seksi Tata Operasional c. Seksi Tata Program 9. UPTD Promosi Kesehatan a. Kabag TU b. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat c. Komunikasi Informasi Edukasi dan Sarana 10. UPTD Data dan Survelansce a. Kabag TU b. Seksi Data dan Informasi c. Seksi Surveilans dan Epidemiologi 11. Kelopok Fungsional 2.2.
Sumber Daya SKPD a. Susunan Kepegawaian. Sumberdaya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk UPT sebanyak 273 orang terdiri dari laki-laki 131 orang dan perempuan 142 orang. Tenaga tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng No 1 2 3
Unit/UPT
Jmlh
Jenis Kelamin
Dinkes Prov Laboratorium kes Bapelkes
212 29 32
Laki-laki 108 9 114
Jumlah
273
131
Ket
Perempuan 104 20 18 142
Tingkat pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah umumnya berasal dari latar belakang pendidikan kesehatan yaitu sekitar 69,6% hal ini telah sesuai mengingat Dinas Kesehatan merupakan instansi teknis. Jika dilihat dari tingkat pendidikan diharapkan kemampuan secara teknis dan manajerial dapat teratasi karena tenaga yang memiliki pendidikan pasca sarjana kesehatan dan non kesehatan sudah cukup besar yaitu sebanyak 34 orang (12,46%) sesuai terlihat pada tabel 2.
Renstra Dinkes
Hal 17
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SD SMP SMA sederajat D1 Kesehatan D3 Kesehatan D3 Non Kesehatan S1 Kesehatan Masyarakat Dokter/Dokter Gigi S1 Non Kesehatan Masyarakat S2 Kesehatan Masyarakat S2 Non Kesehatan Masyarakat
1 7 63 14 51 11 64 13 15
0,32 2,57 23,08 5,13 18,69 4,03 23,45 4,77 5,50
27 7
9.89 2,57
Jumlah
273
100
10 11
Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata berada pada pangkat/ golongan penata yaitu sebesar 69,2% dan terendah pada golongan pembina sebesar 8.5%. Tabel 3. Jumlah Kepangkatan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng. Unit Dinkes dan UPT teknis
Kepangkatan/Golongan I & II 63
% 22.3
III 189
% 69.2
Jmh IV 23
% 8.5
273
b. Aset / Sarana Kesehatan Pada bagian ini diuraikan tentang aset atau sarana kesehatan sebagai penunjang pelayanan kesehatan diantaranya Puskesmas, Rumah sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi. 1. Puskesmas Pada periode tahun 2002 sampai 2007 jumlah Puskesmas terus meningkat dari 132 unit pada tahun 2002 menjadi 161 pada tahun 2007. Peningkatan jumlah Puskesmas diiringi peningkatan ratio puskesmas terhadap 100.000 penduduk, yaitu pada tahun 2002 sebesar 6,24 per 100.000 penduduk menjadi 6,72 per 100.000 penduduk pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 6 sampai 7 unit puskesmas. Sementara itu bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas, sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka jumlah puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2010 rata-rata 2 unit. Renstra Dinkes
Hal 18
Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas telah diupayakan dengan meningkatkan status puskesmas menjadi puskesmas perawatan terutama pada daerah-daerah kepulauan/terpencil ,jauh dari rumah sakit serta pada jalur rawan kecelakaan. Jumlah puskesmas perawatan pada tahun 2007 sebanyak 64 unit dan meningkat menjadi 73 unit pada tahun 2010 yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Untuk puskesmas keliling berupa kendaraan roda 4 maupun Puskesmas keliling perahu bermotor cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebanyak 153 unit dan meningkat menjadi 183 unit pada tahun 2007 terdiri dari puskesmas keliling roda 4 sebanyak 165 buah dan Puskesmas perahu bermotor 18 unit. Pada tahun 2010 jumlah puskesmas keliling bertambah menjadi 167 buah artinya bahwa semua puskesmas telah memiliki puskesmas keliling. Rumah Sakit Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidur serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan khusus tahun 2003 sampai tahun 2010 seperti pada tabel 4. Tabel 4. Perkembangan Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2003 – 2010 Tahun Kab/Kota 2004 3
2005 3
2006 3
2007 3
2008 3
2009 3
2010 3
Donggala
0
1
1
1
1
1
1
Parimo
1
1
1
1
1
1
1
Poso
1
1
1
1
1
1
1
Touna
1
1
1
1
1
1
1
Banggai
1
1
1
1
1
1
1
Bangkep
0
1
1
1
1
1
1
Morowali
1
1
1
2
2
2
2
Tolitoli
1
1
1
1
1
1
1
Buol
1
1
1
1
1
1
1
Jumlah
10
12
12
13
13
13
13
Palu
Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah rumah sakit umum pemerintah pada periode 2004 sampai 2010 terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebanyak 10 unit dan bertambah menjadi 13 unit pada tahun 2010 dan rumah sakit tersebut sudah tersebar di seluruh ibu kota kabuptane/kota. Untuk gambaran Renstra Dinkes
Hal 19
cakupan ketersedian tempat tidur dapat dilihat dari rasio tempat tidur rumah sakit per 100.000 penduduk. Rasio tersebut terus mengalami peningkatan yaitu pada pada tahun 2003 52,5 per 100.000 penduduk menjadi 74,96 pada tahun 2010. Melihat angka tersebut jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk terutama penduduk miskin, maka masih perlu dilakukan penambahan tempat tidur khususnya kelas III untuk pelayanan kesehatan khususnya pada penduduk miskin yang akan dirujuk ke rumah sakit. 2. Tanah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini memiliki aset tanah seluas 28.125 m2 yang tersebar di beberapa lokasi di kota Palu. Luas tanah tersebut semua telah dimanfaatkan yang di atasnya telah berdiri beberapa bangunan yaitu, perkantoran, gudang, perumahan dinas dsb. 2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD. Terselenggarannya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate melalui Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemeritah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah atau SKPD sebagai unsur penyelenggaran pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran hasil kinerja SKPD telah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah oleh inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan kinerja. Pada tahun 2008 nilai capaian kinerja sebesar 60,10% dan termasuk kategori cukup, tahun 2009 capaian kinerja meningkat menjadi 79,01% dan termasuk kategori baik. Pada tahun 2010 capaian kinerja sebesar 88,3% yang termasuk dalam kategori baik. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan telah ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci. Indikator tersebut merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah yang juga terdapat di dalam kewenangan wajib standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Hasil pencapaian indicator tersebut merupakan bentuk laporan penyelenggaran pemerintah daerah pada tahun 2010 yang hasilnya adalah sbb : A. Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Hasil pencapaian indicator tersebut pada tahun 2009 sebesar 75,33%. Pencapaian tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun 2008 yaitu 79,18%. Pada tahun 2010 pencapaian K4 sebesar 78%. Target yang harus dicapai sesuai yang tercantum dalam renstra dan SPM adalah 92%.
Renstra Dinkes
Hal 20
2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani. Hasil pencapaian komplikasi kebidanan pada tahun 2009 sebesar sebesar 8,69% dan mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2008 2,60%. Pencapaian pada tahun 2010 meningkat menjadi 40,1%. .Target yang diharapkan adalah 90%. 3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pertolongan persalinan pada tahun 2009 sebesar 73,28% dan mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2008 68,34. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 77,8%. Target yang harus dicapai sesuai renstra dan standar pelayanan minimal adalah 90%. 4. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2009 sebesar 79,58% dan mengalami penurunan dibanding pada tahun 2008 yaitu 86,03%. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 74,5%. Target yang harus dicapai sesuai renstra dan SPM adalah 90%. 5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada ahun 2009 sebesar 10,5% dan mengalami peningkatan disbanding tahun 2008 sebesar 9,97%. Pada tahun 2010 pencapain mengalami peningkatan menjadi 30,85%. Target yang diharapkan dalam SPM adalah 80%. 6. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2009 sebesar 79% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 77,79%. Pada tahun 2010 pencapaian meningkat menjadi 84,6%. Target yang diharapkan dalam SPM adalah 90%. 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan UCI pada tahun 2009 sebesar 76,6% dan mengalami penurunan dibanding pada tahun 2008 sebesar 81,79%. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 78%. Target yang diharapkan sesuai pada standar pelayanan minimal adalah 100%. 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2009 sebesar 60% dan mengalami penurunan disbanding pada tahun 2008 sebesar 88,64%. Pada tahun 2010 cakupan kunjungan anak balita sebesar 44% sedangkan target yag diharapkan pada SPM adalah 90%. 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin. Hasil cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada tahun 2009 sebesar 0,58% dan mengalami penurunan dibanding pada tahun 2008 sebesar 22,05%. Pada tahun 2010 jumlah anak balita yang menjadi sasaran program tersebut sebanyak 60.112 dan yang mendapat MP-ASI sebanyak 2136 anak (3,55%). Target yang diharapkan pada standar pelayanan minimal adalah 100%.
Renstra Dinkes
Hal 21
10. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Hasil pencapaian anak balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 35,15% dan mengalami penurunan disbanding pada tahun 2008 sebesar 81,57%. Pada tahun 2010 pencapaian meningkat menjadi 100% dan hasil tersebut telah sesuai dengan target yang diharapkan didalam standar pelayanan minimal adalah 100%. 11. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD setingkat Cakupan penjaringan siswa SD pada tahun 2009 sebesar 51,87% dan mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2008 sebesar 24,87%. Pada tahun 2010 jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan anak sekolah sebanyak 88 puskesmas 52,7%. (Target yang diharapkan di dalam standar pelayanan minimal adalah 100%. 12. Cakupan Peserta KB Aktif Hasil cakupan peserta KB aktif pada tahun 2009 sebesar 111,5% dan mengalami peningkatan dibanding pada ahun 2008 sebesar 71,07%. Pada tahun 2010 pencapaian meningkat menjadi 80,3% dan telah melampaui target yang diharapkan di dalam standar pelayanan minimal sebesar 70%. 13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acut Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun. Hasil pencapaian indicator tersebut pada tahun 2009 sebesar 1,17% dan tahun 2008 sebesar 0,01%. Pada tahun 2010 jumlah anak yang menderita sebanyak 20 orang atau sebesar 2,76%. Target yang diharapkan adalah 2%. 14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Pneumonia Balita Hasil pencapaian penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada tahun 2009 sebesar 100% dan tahun 2008 sebesar 75,3%. Pada tahun 2010 pencapaian kegiatan tersebut sebesar 100% dan telah sesuai dengan target yang diharapkan didalam standar pelayanan minimal sebesar 100%. 15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita baru TB BTA Positif Hasil pencapaian penanganan penderita pasien TB BTA positif pada tahun 2009 sebesar 29,03% dan pencapaian tersebut mengalai penurunan dibanding tahun 2008 sebesar 32,68%. Pada tahun 2010 pencapaian meningkat menjadi 45%. Target yang diharapkan didalam standar pelayanan minimal adalah 100%. 16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD yang ditangani. Hasil penemuan dan penanganan serta ditangani penderita penyakit demam berdarah dengue pada tahun 2009 sebesar 100% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 97,9%. Pada tahun 2010 prosentase DBD yang ditangani sebesar 100% dan telah sesuai target yang diharapkan pada standar pelayanan minimal 100%.
Renstra Dinkes
Hal 22
17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare Hasil pencapaian penemuan dan penanganan penderita penyakit diare pada tahun 2009 sebesar 100% dan meningkat dibanding pada tahun 2008 sebesar 80,29%. Pada tahun 2010 pencapaian sebesar 100% dan sesuai target yang diharapkan pada standar pelayanan minimal 100%. 18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Hasil pencapaian pelayanan dasar pada penduduk miskin pada tahun 2009 adalah jumlah penduduk miskin yang berkunjung pada RJTP I sebanyak 467.194 dari jumlah sasaran 711.411 (65,67%) dan mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2008 sebesar 45,46%. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin yang berkunjung ke RJTP I sebesar 73%. B. Pelayanan Kesehatan Rujukan 19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Hasil pelayanan kesehatan pasien penduduk miskin di rumah sakit pada tahun 2008 sebesar 41,91% sedangkan pada tahun 2009 jumlah pasien maskin yang rawat jalan ke rumah sakit sebanyak 31.144 kunjungan dengan rawat inap sebanyak 15.582 ( 50,03%) dari total kunjungan. Target yang diharapkan adalah 100%. 20. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota. Hasil pencapaian pelayanan gawat darurat level 1 pada tahun 2009 adalah 100% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar 31,25%. Pencapaian pada tahun 2010 sebesar 100% Target didalam SPM adalah 100%. C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 21. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Jumlah kasus KLB pada tahun 2009 sebesar 27 kasus dan semua telah dilakukan penanganan <24 jam (100%). Pada tahun 2008 jumlah kasus sebesar 65 kejadian dan yang ditangani di bawah 24 jam 65 kasus (100%). Pada atahun 2010 jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB sebanyak 118 dengan jumlah kasus 118 dan semuanya dapat ditangani. Target didalam SPM adalah semua kejadian KLB harus ditangani 100%. D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 22. Cakupan Desa Siaga Aktif Jumlah desa siaga pada tahun 2008 sebanyak 880 desa dari jumlah desa 1.123 desa (78,36%) yang termasuk desa siaga aktif sebesar 15%. Pada tahun 2009 jumlah desa siaga aktif meningkat menjadi 25,2% dari target 1601 desa. Pada tahun 2010 jumlah desa siaga aktif tetap 25,2% atau tidak mengalami perubahan dibanding pada tahun sebelumnya. Target yang diharapkan pada SPM desa siaga aktif sampai pada tahun 2015 adalah 80%.
Renstra Dinkes
Hal 23
2.3.1.
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan di Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan hal
ini ditandai dari jumlah fasilitas kesehatan dan akses yang cukup baik. Di Sulawesi Tengah terdapat 5 unit Rumah Sakit di Tingkat Provinsi dengan rincian sbb: 2 unit RSUD Tipe kelas B, 2 Unit RS milik TNI/POLRI, 1 Unit RS Jiwa dan 1 RS khusus mata sedangkan disetiap Kabupaten/Kota didukung 12 RSUD untuk kabupaten Morowali terdapat 2 Unit RSUD yaitu Kolonedale dan Bungku, disamping itu terdapat 4 RS Umum Swasta , 3 RB, 1 RSBA, dan 1 RSB. Sarana tempat tidur di RS secara keseluruhan di Sulawesi Tengah mempunyai rasio 80,91 per 10000 penduduk. Sarana pelayanan dasar di Sulawesi Tengah didukung oleh 167 Unit Puskesmas atau rata-rata 100.000 penduduk dilayani oleh 6-7 Puskesmas, dimana terdapat 73 Puskesmas dengan perawatan dan diantaranya terdapat 45 Puskesmas yang telah mampu memberi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang setara dengan 4,5 Puskesmas untuk melayani 500.000 penduduk (Standar WHO adalah 4 Puskesmas PONED untuk 500.000 penduduk) selain itu didukung pula oleh 724 Puskesmas pembantu dengan rasio 29 unit Pustu melayani 100.000 penduduk. Dilihat dari sisi akses pelayanan, Sulawesi Tengah relatif baik dan tidak jauh berbeda dibanding dengan pencapaian akses nasional, Untuk akses pelayanan kesehatan kurang dari 5 km mencapi 93,3 % (Nasional 94%). Sementara itu akses pelayanan kesehatan dengan jarak tempuh < 15 menit di Sulawesi Tengah sebanyak 69,1 % dengan akses terbanyak di Kota Palu (89,6%) dan terkecil di Kabupaten Morowali (48,5%). Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 62,47% pada tahun 2009. Begitu juga cakupan pelayanan antenatal (K1) mencapai 90,7 % sedang (K4) mencapai 75,00 % pada tahun 2007, 2.3.2.
Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/kota terhadap
sektor kesehatan
relatif menunjukkan angka peningkatan terutama dibeberapa kabupaten.
Prosentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, mencapai 55,17 %. Jaminan pelayanan kesehatan masih di dominasi oleh Jamkeskin 32,31%, Jamkesda 12,71 % Askes 8,79 % , dana sehat 0,44%, TNI/POLRI 0,36 %, Jamsostek 0,56.
Renstra Dinkes
Hal 24
Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa sebesar 69,6% masyarakat di Sulawesi Tengah membiayai sendiri untuk biaya rawat inap. Sebanyak 10,6% RT biaya rawat inapnya dibiayai Askeskin/Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan 1,5% dari Dana Sehat dari Pemda (pemerintah daerah). Kabupaten yang banyak memanfaatkan askeskin untuk rawat inap adalah kabupaten Morowali (21%), Poso (12,5%), Donggala (11,8%), Buol (13,6) dan Tojo Una-Una (18,2). Sementara kabupaten Banggai Kepulauan adalah yang paling banyak (82,8%) membayar sendiri dalam menjalani rawat inapnya. 2.3.3.
Sumber Daya Manusia Kesehatan Keberadaan Sumber Daya Manusia yang menunjang pelayanan kesehatan seperti
dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan tenaga kefarmasian di Sulawesi Tengah berdasarkan Profil Tenaga Kesehatan Sulawesi Tengah tahun 2010 menunjukkan jumlah dokter umum sebanyak 393, dokter spesialis sebanyak 88 orang, tenaga perawat 3707 orang dan tenaga bidan sebanyak 1916 orang serta tenaga kefarmasian sebanyak 420 orang 2.3.4.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Ketersediaan obat menjadi masalah secara nasional, obat esensial generik di sarana
pelayanan kesehatan baru mencapai 69,74% dari target 95%, anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik sebesar 14,47% dengan target setara dengan $ 2 US perkapita. Peresepan Obat Generik Berlogo (OGB) di Puskesmas sudah sebesar 90%, namun di RSU sebesar 66% dan di RS swasta dan apotek sebesar 49%. Pengadaan obat sering terkendala DIPA dan sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya asymmetric information dan praktek pemasaran yang kurang baik. 2.3.5.
Manajemen dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Sistem Kesehatan Daerah
(SIKDA) walaupun belum dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Untuk membangun Sistem informasi Kesehatan Daerah telah disusun masterplan SIKDA dalam rangka mendukung pengembangan SIKDA sebagai dasar bagi perencanaan tingkat daerah dan fasilitasi penyediaan data tingkat nasional.
Renstra Dinkes
Hal 25
2.3.6.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, secara kelembagaan telah
dibentuk UPTD Promosi Kesehatan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 2.4.
Tantangan dan Peluan Pengembangan Pelayanan SKPD.
Gambaran dan analisis kondisi nyata derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah dapat dilihat dari hasil cakupan indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang mengungkapkan tentang apa, bagaimana, dimana dan hendak kemana pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah dalam memasuki abad
ke 21 yang penuh tantangan dan
permasalahan kesehatan yang berat dan kompleks sehingga dituntut suatu perencanaan yang arif bijaksana dan terbuka dalam mengantar masyarakat Sulawesi Tengah mencapai status derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hasil Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Sulawesi Tengah, menunjukkan adanya keberhasilan hal tersebut ditandai dengan beberapa indikator telah mengalami perbaikan kecuali untuk angka kematian bayi justru mengalami sedikit peningkatan. Angka Kematian Ibu (AKI) secara nasional menunnjukkan angka 517 /100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000 (sensus 2000) dan mengalami penurunan menjadi 228/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) . Prevalensi gizi kurang pada balita, menurun dari 31,57.% pada tahun 2003 menjadi sebesar 27,6 % pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007). Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Tengah pada periode 1997- 2003 menurun secara bermakna dari 94,5/1000 KH pada tahun 1997 menjadi 52/1000 KH pada tahun 2002–2003 akan tetapi mengalami peningkatan menjadi 60/1000 KH tahun 2007 (SDKI tahun 2007) sementara itu pencapaian secara nasional pada tahun 2007 adalah 34 per 1000 KH, sedang sasaran secara nasional adalah 41/1000 KH pada tahun 2010. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 63,3 tahun pada tahun 2003 menjadi 66,3 tahun pada tahun 2007 (Susenas 2007) sementara itu capaian secara nasional adalah 69,09 tahun pada tahun 2007. Pencapaian indikator pembangunan kesehatan masyarakat tersebut belum seperti yang diharapkan, apalagi bila melihat target pencapaian secara nasional untuk tahun 2014-2015 mendatang, diperlukan suatu upaya strategis guna percepatan pencapaian indikator untuk Sulawesi Tengah. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan dari 6 subsistem dari sistem kesehatan nasional yaitu: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber Renstra Dinkes
Hal 26
daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5)Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis kekuatan, kelemahan, dari subsistem tersebut serta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini. a. Kekuatan Upaya Kesehatan di Sulawesi tengah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan hal ini ditandai dari jumlah fasilitas kesehatan dan akses yang cukup baik. Di Sulawesi Tengah terdapat 5 unit Rumah Sakit di tingkat Provinsi dengan rincian sbb: 2 unit RSUD Tipe kelas B, 2 Unit RS milik TNI/POLRI, 1 Unit RS Jiwa dan 1 RS khusus mata sedangkan disetiap Kabupaten/Kota didukung 12 RSUD dimana untuk kabupaten Morowali terdapat 2 Unit RSUD yaitu Kolonedale dan Bungku, disamping itu terdapat 4 RS Umum Swasta , 3 RB, 1 RSBA, dan 1 RSB. Sarana tempat tidur di RS secara keseluruhan di Sulawesi Tengah mempunyai rasio 80,91 per 10000 penduduk. Sarana pelayanan dasar di Sulawesi Tengah didukung oleh 167 Unit Puskesmas atau rata-rata 100.000 penduduk dilayani oleh 6-7 Puskesmas, dimana terdapat 73 Puskesmas dengan perawatan dan diantaranya terdapat 45 Puskesmas yang telah mampu memberi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang setara dengan 4,5 Puskesmas untuk melayani 500.000 penduduk (Standar WHO adalah 4 Puskesmas PONED untuk 500.000 penduduk) selain itu didukung pula oleh 724 Puskesmas pembantu dengan rasio 29 unit Pustu melayani 100.000 penduduk. Dilihat dari sisi akses pelayanan, Sulawesi Tengah relatif baik dan tidak jauh berbeda dibanding dengan pencapaian akses nasional, Untuk akses pelayanan kesehatan kurang dari 5 km mencapi 93,3 % (Nasional 94%). Sementara itu akses pelayanan kesehatan dengan jarak tempuh < 15 menit di Sulawesi Tengah sebanyak 69,1 % dengan akses terbanyak di Kota Palu (89,6%) dan terkecil di Kabupaten Morowali (48,5%). Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai dari 62,47% pada tahun 2009. Begitu juga cakupan pelayanan antenatal (K1) mencapai 90,7 % sedang (K4) mencapai 75,00 % pada tahun 2007, Pembiayaan Kesehatan yang bersumber dari APBD terhadap sektor kesehatan
Provinsi/Kabupaten/kota
relatif menunjukkan angka peningkatan terutama dibeberapa
kabupaten. Prosentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, mencapai 63,44 %. Jaminan pelayanan kesehatan masih di dominasi oleh Jamkeskin 35,52%, Renstra Dinkes
Hal 27
Jamkesda 16,74 % Askes 9,67 % lainnya 10 %. Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa sebesar 69,6% masyarakat di Sulawesi Tengah membiayai sendiri untuk biaya rawat inap. Sebanyak 10,6% RT biaya rawat inapnya dibiayai Askeskin/Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan 1,5% dari Dana Sehat dari Pemda (pemerintah daerah). Kabupaten yang banyak memanfaatkan askeskin untuk rawat inap adalah kabupaten Morowali (21%), Poso (12,5%), Donggala (11,8%), Buol (13,6) dan Tojo Una-Una (18,2). Sementara kabupaten Banggai Kepulauan adalah yang paling banyak (82,8%) membayar sendiri dalam menjalani rawat inapnya. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang menunjang pelayanan kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, perawat, bidan dan tenaga kefarmasian di Sulawesi Tengah berdasarkan Profil Tenaga Kesehatan Sulawesi Tengah tahun 2010 menunjukkan jumlah dokter umum sebanyak 393, dokter spesialis sebanyak 88 orang, tenaga perawat 3707 orang dan tenaga bidan sebanyak 1916 orang serta tenaga kefarmasian sebanyak 420 orang Ketersediaan obat menjadi masalah secara nasional, obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 69,74% dari target 95%, anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik sebesar 14,47% dengan target setara dengan $ 2 US perkapita. Peresepan Obat Generik Berlogo (OGB) di Puskesmas sudah sebesar 90%, namun di RSU sebesar 66% dan di RS swasta dan apotek sebesar 49%. Perhatian perlu diberikan pada ketersediaan bahan baku yang didominasi dari impor yang mencapai 85% dari kebutuhan, selain itu pengadaan obat sering terkendala DIPA dan sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya asymmetric information dan praktek pemasaran yang kurang baik, dan sekitar 30% obat resep dijual langsung oleh dokter, bidan atau perawat. Sisi kebijakan dan manajemen, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sejak beberapa tahun yang lalu telah menyusun Sistem Kesehatan Daerah walaupun belum dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Untuk membangun Sistem informasi Kesehatan Daerah juga telah disusun suatu Masterplan SIKDA dimaksudkan untuk mendukung pengembangan SIKDA sebagai dasar bagi perencanaan tingkat daerah dan mendukung penyediaan data tingkat nasional. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, secara kelembagaan telah dibentuk unit pelaksana teknis dinas Promosi Kesehatan
Renstra Dinkes
Hal 28
yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan upaya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. b. Kelemahan Pembiayaan Kesehatan yang bersumber dari APBD
Sulawesi Tengah terhadap
sektor kesehatan relatif sangat kecil dengan kisaran antara 2 persen dari total anggaran pemerintah provinsi. Jaminan Kesehatan Daerah masih belum memiliki sinergitas antar kabupaten, masing masing daerah memiliki sistem sendiri sehingga portabilitas belum terjamin. Regulasi dibidang kesehatan di tingkat daerah masih banyak yang perlu dilakukan sebagai konsekwesi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, sistem kesehatan daerah belum memiliki kekuatan hukum. Sistem informasi masih belum terintegrasi, data dan informasi untuk evidence planning tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan (Siknas) online yang berbasis fasilitas sudah terintegrasi, akan tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan jaringan. c. Peluang Kebijakan di bidang kesehatan di tingkat pusat telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (Renstra Kementerian Kesehatan) serta rencana pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam upaya pencapaian universal coverage pada 2015. d. Tantangan Berdasarkan hasil riskesdas 2007, Prevalensi perokok setiap hari penduduk umur 10 tahun keatas adalah 24,6%. Sekitar 62,3 % perokok saat ini, yang berumur 10 tahun keatas dengan rerata menghisap 1-12 batang rokok setiap hari. Sekitar 93,3 % di semua kabupaten dengan perilaku merokok di dalam rumah. Sedikit sekali (8,5%) penduduk umur 10 tahun
Renstra Dinkes
Hal 29
keatas yang mengkonsumsi cukup buah dan sayur. Sementara itu hanya satu diantara tiga penduduk umur 10 tahun keatas berperilaku cuci tangan dengan sabun benar. Rumah tangga yang memanfaatkan UKBM masih rendah dalam 3 bulan terakhir. Alasan tidak memanfaatkan UKBM lebih dari separuhnya (>59,8%) karena pelayanannya tidak lengkap dan sekitar sepertiganya karena lokasinya jauh. Menghadapi pasar global tantangan kita antara lain adalah peningkatan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan, peredaran narkotika dan zat adiktif yang semakin merasuk sampai ke pelosok. Perubahan iklim juga menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan.
Renstra Dinkes
Hal 30
Renstra Dinkes
Hal 31
KADINKES
SE
Kelompok Fungsional
Su
Subag Umum & Kepegawaian
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
Bidang Bina Peng SDM Keseh
Seksi Bimdal Kesehatan Dasar
Seksi Bimdal Pengendalian & Pemberantasan Penyakit
Seksi Bimdal Pendayagunaa
Seksi Kesehatan Rujukan
Seksi Bimdal Wabah & Bencana
Seksi Pendidikan &
Seski Kesehatan Khusus
Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan
Seksi Registrasi &
Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABKES UPTD BALAI PELKES UPTD BALAI SURDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO
IK SES UAI TUG AS & FUNGS I S KPD
TAR GET T AR GET R ENS TR A SKP D T AHUN KE SPM IK K ( 18 IK )
(1)
(2)
(3)
(4)
I N D I K AT OR L AI N N Y A (5)
RE ALIS AS I C AP AIAN T AHU N K
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
(6)
(7) 100% 35%
(8) 100% 40%
(9) 100% 45%
(10) 100% 100%
(11) 100% 100%
(12) 100% 100%
(13) 100% 100%
25%
30%
40%
100%
100%
100%
100%
Jamkesmas
100%
100%
Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Sekolah Dasar yang
80%
30 %
(6) 100% 30 %
20%
20%
NO
IK SES UAI TUG AS & FUNGS I S KPD
TAR GET T AR GET R ENS TR A SKP D T AHUN KE SPM IK K ( 18 IK )
I N D I K AT OR L AI N N Y A
RE ALIS AS I C AP AIAN T AHU N K
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
80%
63%
63%
67%
72%
80%
100%
100%
100%
100%
70%
62%
62%
63%
64%
70%
100%
100%
100%
100%
88%
88%
90%
93%
95%
100%
100%
100%
100%
90%
86%
86%
88%
89%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
75%
75%
77%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
85%
85%
86%
87%
90%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
80%
81%
83%
90%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat menjadi 70 % Meningkatnya persentase Posyandu Purnama dan Mandiri menjadi 40%
45%
50%
55%
60%
65%
100%
100%
100%
100%
30%
35%
40%
45%
60%
100%
100%
100%
100%
Cakupan pengunaan air bersih (Kota) Cakupan pengunaan air bersih (Desa) Cakupan keluarga jamban sehat (kota) Cakupan keluarga jamban sehat (desa) Cakupan air bersih yang memenuhi Meningkatnya persentase tempattempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 80%. Cakupan penanganan neonatal komplikasi Cakupan penjaringan siswa SD kelas I dan setingkat Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tersedianya Bufferstock MP-ASI Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Penderita Yang diobati
62%
70%
78%
86%
95%
100%
100%
100%
100%
52%
60%
63%
76%
85%
100%
100%
100%
100%
80%
82%
84%
86%
90%
100%
100%
100%
100%
67%
71%
75%
80%
85%
100%
100%
100%
100%
62%
73%
79%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
79%
82%
82%
83%
85%
100%
100%
100%
100%
80%
65%
65%
70%
75%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
92%
94%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
24 Jam
24 Jam 55%
24 Jam 60%
24 Jam 65%
24 Jam 80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
mempromosikan kesehatan Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR) Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4) Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan ( Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan bayi Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
Desa/Kelurahan mengalami KLB Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Persentase RS yang
95 %
-
50%
NO
IK SES UAI TUG AS & FUNGS I S KPD
TAR GET T AR GET R ENS TR A SKP D T AHUN KE SPM IK K ( 18 IK )
melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar Jumlah RS Daerah menjadi BLU RS Yang terakreditasi
I N D I K AT OR L AI N N Y A
2006
2007
2008
2009
2010
1 RS
2 RS
3 RS
RE ALIS AS I C AP AIAN T AHU N K
2006
2007
2008
2009
1 RS
2 RS
50%
55% 10%
60% 20%
65% 30%
70% 40%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Tercapainya Pemeriksaan Sampel
20.000 Sampel
23.00 0 Samp el 83%
25.00 0 Samp el 91%
100%
100%
100%
65%
21.00 0 Samp el 74%
100%
Persentase Desa memiliki tenaga Bidan Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
20.00 0 Samp el 65%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan Sediaan farmasi sesuai kebutuhan Pengadaan obat esensial
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%
70%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
Pengadaan Obat Generik
80%
Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya costing SPM di Kab/Kota Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota
100%
70% 85% 100%
80% 95% 100%
90% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase RS yang melaksanakan PONEK
PALU, 1 PEBRUARI 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
dr. ABDULLAH, DHSM., M.Kes PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19550111 198403 1 005
TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD (DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH)
Program
Anggaran Pd Thn Ke (Ribuan Rupiah)
Razio Antara Realisasi & Anggaran Thn Ke
Realisasi Angg. Pd Thn Ke
Rata2 Pertumbuh an
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
200 8
200 9
201 0
201 1
Ang g
Realisa si
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.756.8 19
819.983
873.013
2.092.2 31
1.745.1 20
814.976
819.983
2.284.88 6.
1.556.7 80
528.500
1.134.3 54
1.527.2 96
522.022
1.134.3 54
25.050.
150.000
95.005
74.700
25.050
148.974
94.905
74.700
371.290
950.000
880.000
1.009.0 44
371.290
919,099
876.625
1.007.8 84
2.258.36 5
5.221.0 00
2.347.8 26
4.549.3 03
2.258.3 65
5.140.3 97
2.315.8 11
4.543.1 67
& 1.500.00 0 Pemberdaya
2.500.0 00
1.485.0 00
1.491.8 82
2.227.0 88
1.483.6 21
1.491.8 82
1.000.0 00
800.000
1.136.5 00
990.644
781.101
1.132.1 87
1
1. Pelayanan Adm. 2.284.86 Perkantoran 4 2. Peningkatan Sarana
1.284.8 64
Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Obat
dan
Perbekes 5. Upaya Kesmas 6. Promkes an Kesehatan 7. Perbaikan Gizi
1.100.00 0
8. Pengemban gan
1.084.15 7
600.000
650.000
1.169.7 30
598.707
642.251
1.162.6 31
2.863.10 4
3.100.0 00
2.410.0 00
2.548.6 12
3.073.9 69
2.398.0 44
2.541.5 20
2.275.61 6
2.135.0 00
1.155.5 86
1.203.0 58
2.097.8 51
1.106.4 13
1.183.2 90
2.245.22 5
1.870.4 00
3.038.5 74
3.591.0 68
1.860.0 38
3.025.7 04
3.590.9 67
1.336.71 0
1.500.0 00
1.609.8 30
2.382.2 89
1.601.5 22
2.363.9 75
845.724
1.286.9 55
1.437.4 22
1.256.7 63
1.41772 0
417.742
1.883.0 00
1.654.6 82
1.854.8 53
1.625.2 12
=
=
2.192.0 30
3.262.7 12
2.181.7 67
3.262.7 12
=
=
1.071.7 36
1.303.9 04
1.067.0 29
1.298.4 59
Lingkungan Sehat 9. Pencegahan &
Penang
gulangan Penyakit Menular 10. Upaya Kesehatan . Peroranga n 11. Kebijakan dan Pem bangunan Kesehatan 12. Sumberda ya Kesehatan 13. UPTD Pelkes 14. UPTD Labes 15. UPTD Promkes 16. UPTD Surdatin
PALU, 1 PEBRUARI 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
dr. ABDULLAH, DHSM., M.Kes PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19550111 198403 1 005
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 . Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Hasil analisis dan kecenderungan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghasilkan berbagai permasalahan dihadapi saat ini dan dimasa periode yang akan datang yang akan mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Diantara isu isu strategis tersebut adalah : 3.1.1.
Adanya lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang masih kurang mendukung pembangunan kesehatan. Pada masa yang akan datang tuntutan akselerasi pembangunan kesehatan memerlukan perhatian dengan dukungan lingkungann yang kondusif termasuk dukungan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislative.
3.1.2.
Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum maksimal terutama pada daerah terpencil dan kepulauan serta perhatian pada masyarakat miskin dan kelompok berisiko masih perlu mendapatkan perhatian yang optimal.
3.1.3.
Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pada beberapa daerah dan institusi kesehatan termasuk rumah sakit masih kekurangan tenaga yang strategis seperti dokter spesialis, dokter, bidan dan perawat serta tenaga tehnis lainnya.
3.1.4.
Pencapaian indicator status kesehatan masyarakat yang masih di bawah rata-rata nasional dan target MDGs seperti masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian anak, masih tinggi angka status gizi buruk dan kurang serta angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti TBC, malaria, demam berdarah serta beberapa penyakit infeksi lainnya,
3.1.5.
Adanya perubahan epidemiologi dan demografi serta keadaan lingkungan fisik dan social budaya yang kurang menunjang sehingga mengakibatkan beberapa indicator derajat kesehatan yang belum optimal.
3.1.6.
Terjadinya kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular yang mempunyai kontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian.
3.1.7.
Adanya kecenderungan peningkatan prevalensi shistosomiasis di daerah Lindu dan Napu. Penyakit tersebut merupakan penyakit spesifik di Provinsi Sulawesi Tengah dan hanya ada di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih intensif.
3.1.8.
Belum semua penduduk terutama penduduk miskin dan kelompok rentan lainnya mempunyai jaminan kesehatan sehingga target pencapaian universal coverage belum dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
3.1.9.
Terbatasnya pemberdayaan masyarakat dan advokasi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
3.1.10. Sarana dan prasarana kesehatan RSU daerah pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima. 3.1.11. Keterbatasan data yang berpengaruh dalam pemetaan dan penyusunan kebijakan serta pemanfaatan data belum optimal dan surveilans yang belum terlaksana secara menyeluruh pada semua level institusi kesehatan. 3.1.12. Anggaran pembiayaan kesehatan masih terfokus pada alokasi upaya curative dan rehabilitative, perlu pemerataaan anggaran untuk upaya yang bersifat promotif dan preventif serta diperlukan peningkatan anggaran kesehatan sesuai amanat undang-undang kesehatan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pencapaian sasaran tersebut
sangat
ditentukan oleh angka pencapaian indikator usia harapan hidup yang merupakan fungsi dari sektor kesehatan. Sesuai visi dari Gubernur Sulawesi Tengah pada periode 2011-2016 yaitu menjadikan provinsi Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing pada tahun 2020. Kualitas sumberdaya yang bersaing ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui upaya penciptaan kualitas hidup manusia yang mencakup kualitas fisik, intelektual, moral, iman dan taqwa sehingga tercipta kualitas manusia secara utuh. Pada masa yang akan datang diharapkan kondisi masyarakat di daerah Sulawesi Tengah ditunjukkan dengan membaiknya berbagai sektor pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar individu antar kelompok masyarakat dan antara daerah.
Memperhatikan visi tersebut di atas sangat jelas bahwa peranan sektor kesehatan mempunyai andil yang sangat besar untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain penduduk miskin, ibu, bayi anak dan lanjut usia. Memperhatikan kondisi derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih rendah terutama angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan maka upaya yang perlu mendapat prioritas utama adalah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan . Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi sbb : 1.
Kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur khusus pada beberapa daerah tertinggal terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK) akan menjadi kendala dalam peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
2.
Terbatasnya sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan pada beberapa daerah merupakan faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3.
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khususnya pada penduduk miskin akan menjadi terkendala karena masih terbatasnya jumlah ruang perawatan kelas III di beberapa rumah sakit pemerintah.
4.
Jumah dan mutu tenaga kesehatan khususnya tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat ) yang belum merata akan memberikan dampak terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
5.
Kondisi lingkungan fisik serta perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat yang masih rendah menjadi potensi timbulnya berbagai penyakit yang selanjutnya berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian.
6.
Akibat dari alokasi pembiayaan kesehatan yang masih cenderung lebih besar kearah kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif akan mengakibatkan pengeluaran yang tidak efektif dan efisien yang berpotensi pada rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi Puskesmas dan jaringannya.
7.
Masih tingginya prosentase masyarakat yang belum terlindungi dan memiliki jaminan kesehatan mengakibatkan rendahnya akses masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan yang berakibat pada timbulnya kemiskinan.
8.
Masih tingginya jumlah penduduk miskin dibeberapa daerah sangat mempengaruhi upaya penurunan angka status gizi buruk dan kurang.
9.
Adanya desentralisasi dan otonomi daerah di kabupaten/kota menjadi faktor penghambat dan kendala dalam pemetaan masalah kesehatan karena terbatasnya data serta tidak optimalnya sistem informasi kesehatan.
Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan di daerah Provinsi Sulawesi para pelaku dibidang pembangunan kesehatan perlu memperhatikan faktor-faktor pendorong antara lain: 1.
Dalam pembangunan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian terutama terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi. Kondisi di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah institusi pendidikan kesehatan di daerah cukup mendukung dengan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang siap pakai setiap tahunnya sperti tenaga perawat, bidan, sarjana kesehatan masyarakat serta beberapa fakultas kedokteran. Diharapkan tenaga tersebut dapat direkruitmen dan dimanfaatkan sebagai tenaga kesehatan untuk mengisi kekurangan tenaga dibeberapa institusi pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas dan desa yang belum memiliki tenaga bidan.
2.
Terbitnya Undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 yang diharapkan mampu mendorong daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 10% dari alokasi anggaran daerah. Telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang bersifat wajib dilaksanakan oleh setiap daerah merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung untuk percepatan pencapaian target
pembangunan kesehatan karena SPM
merupakanbentuk implementasi dan pedoman setiap daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar serta mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan. 3.
Kebijakan pemerintah pusat yang meluncurkan program Jamkesmas serta adanya pemerintah daerah yang mengembangkan Jaimnan kesehatan daerah merupakan suatu pendorong untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
4.
Kebijkan pemerintah pusat melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) yang memberikan peluang kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter untuk melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis yang kedepannya diharapkan mampu menjawab permasalahan bagi setiap rumah sakit di daerah yang mengalami kekurangan dokter spesialis. Selain itu kebijakan pemenuhan pegawai tidak tetap (PTT) bagi tenaga dokter dan bidan
menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mengisi kekurangan dokter di
Puskesmas serta kekurangan bidan di desa.
5.
Perkembangan jumlah desa siaga di Provinsi SulawesiTtengah yang
menunjukkan
peningkatan secara kuantitas diharapkan mampu memudahkan bagi masyarakat
untuk
mengakses pelayanan kesehatan serta dapat mendorong percepatan pencapaian rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
ANALISIS SITUASI KESEHATAN MASYARAKAT
Gambaran dan analisis kondisi nyata derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah dapat dilihat dari
hasil cakupan indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang
mengungkapkan tentang apa, bagaimana, dimana dan hendak kemana pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah dalam memasuki abad ke 21 yang penuh tantangan dan permasalahan kesehatan yang berat dan kompleks sehingga dituntut suatu perencanaan yang arif bijaksana dan terbuka dalam mengantar
masyarakat Sulawesi Tengah mencapai status derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Hasil Evaluasi Pembangunan Kesehatan di Sulawesi Tengah,
menunjukkan adanya
keberhasilan hal tersebut ditandai dengan beberapa indikator telah mengalami perbaikan kecuali untuk angka kematian bayi justru mengalami sedikit peningkatan. Angka Kematian Ibu (AKI) secara nasional menunnjukkan angka 517 /100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000 (sensus 2000) sedang pencapaian nasional 228/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) . Prevalensi gizi kurang pada balita, menurun dari 31,57.% pada tahun 2003 menjadi sebesar 27,6 % pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007). Angka Kematian Bayi (AKB) di Sulawesi Tengah pada periode 1997- 2003 menurun secara bermakna dari 94,5/1000 KH pada tahun 1997 menjadi 52/1000 KH pada tahun 2002–2003 akan tetapi mengalami peningkatan menjadi 60/1000 KH tahun 2007 (SDKI tahun 2007) sementara itu pencapaian secara nasional pada tahun 2007 adalah 34 per 1000 KH, sedang sasaran secara nasional adalah 41/1000 KH pada tahun 2010. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 63,3 tahun pada tahun 2003 menjadi 66,3 tahun pada tahun 2007 (Susenas 2007) sementara itu capaian secara nasional adalah 69,09 tahun pada tahun 2007. Namun
pencapaian indikator pembangunan kesehatan masyarakat tersebut belum seperti yang
diharapkan, apalagi bila melihat target pencapaian secara nasional untuk tahun 2014-2015 mendatang, diperlukan suatu upaya strategis guna percepatan pencapaian indikator untuk Sulawesi Tengah. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan dari 6 subsistem dari sistem kesehatan nasional yaitu: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4)
Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5)Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat.
Dapat diuraikan suatu analisis kekuatan, kelemahan,
dari sub sistem tersebut serta bagaimana
memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dihadapi, uraiannya seagai berikut : e. Kekuatan Upaya Kesehatan di Sulawesi tengah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan hal ini ditandai : 1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit disetiap kabupaten/kota, Puskesmas disetiap kecamatan dan Poskesdes/Desa siaga di setiap desa. 2. Adanya program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda baik di Provinsi maupun di kabupaten/Kota. 3. Tersedianya tenaga kesehatan sampai ke desa-desa khususnya bidan diBidan diDesa) 4. Tersedianya Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Provinsi dan di beberapa Kabupaten/Kota. 5. Tersedianya undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang mengatur sistem kesehatan termasuk besarnya anggaran kesehatan yang harus dialokasikan oleh pemerintah propinsi dan kab/kota minimal 10%. 6. Kuantitas aparatur tenaga kesehatan yang cukup memadai. 7. Pembangunan kesehatan merupakan salah prioritas dalam tujuan Millenium Development Goals (MDGs), dari 8 tujuan MDGs 5 diataranya merupakan sektor kesehatan. f.
Kelemahan 1. Sistem informasi kesehatan yang belum mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan. 2. Kualitas dan sebaran tenaga kesehatan yang belum merata disetiap daerah. 3. Manajemen pelayanan kesehatan yang masih lemah 4. Koordinasi lintas program belum optimal seperti yang diharapkan 5. Jaminan Kesehatan Daerah masih belum memiliki sinergitas antar kabupaten, masing masing daerah memiliki sistem sendiri sehingga portabilitas belum terjamin.
6. Regulasi dibidang kesehatan di tingkat daerah masih banyak yang perlu dilakukan sebagai konsekwesi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, sistem kesehatan daerah belum memiliki kekuatan hukum. 7. Sistem informasi masih belum terintegrasi, data dan informasi untuk evidence planning tidak tersedia dan tidak tepat waktu.
g. Peluang 1. Tingkat ekonomi masyarakat yang semakin membaik 2. Tingkat pendidikan masyarakat semakin membaik yang dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman konsep sehat/sakit masyarakat 3. Meningkatnya demand masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan. 4. Adanya dukungan dan komitmen politik pemerintah daerah. 5. Adanya Kebijakan di bidang kesehatan di tingkat pusat telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis. 6. Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 7. Keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 8. Adanya kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (Renstra Kementerian Kesehatan)
h. Ancaman 1. Koordinasi lintas sector yang masih lemah 2. Adanya globalisasi yang menuntut kualitas SDM disamping persaingan dalam penyediaan tenaga dan pelayanan kesehatan. 3. Masih adanya sosial budaya/ kebiasaan yang belum mendukung terciptanya perilaku hidup sehat 4. Adanya transisi epidemiologi yang mengakibatkan multiple borden (beban yang bertubi-tubi) dalam penanggulangan masalah kesehatan. 5. Kondisi giografis yang rawan bencana. 6. Rumah tangga yang memanfaatkan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) masih rendah.
7. Peredaran narkotika dan zat adiktif yang semakin merasuk sampai ke pelosok-polosok daerah terpencil. 8.
Perubahan iklim juga menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan.
Dari
kekuatan, kelemahan peluang serta tantangan yang kita hadapi maka isu
strategis yang menjadi fokus perhatian kita adalah Tabel 3.1. Matriks SWOT VARIABEL STRATEGI
KEKUATAN ( S ) 1.
ANALISIS LINGKUNGAN
Tersedianya fasilitas pelayanan
INTERNAL
1.
Sistem informasi kesehatan yang
kesehatan seperti rumah sakit
belum mendukung perencanaan
disetiap kabupaten/kota, Puskesmas
dan evaluasi pembangunan
disetiap kecamatan dan
kesehatan.
Poskesdes/Desa siaga di setiap desa. 2.
KELEMAHAN ( W )
2.
Adanya program pembiayaan
Kualitas dan sebaran tenaga kesehatan yang belum merata
kesehatan bagi masyarakat miskin
disetiap daerah.
melalui program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda baik di
3.
yang masih lemah
Provinsi maupun di kabupaten/Kota. 3.
Tersedianya tenaga kesehatan
4.
4.
Koordinasi lintas program belum optimal seperti yang diharapkan
sampai ke desa-desa khususnya bidan diBidan diDesa)
Manajemen pelayanan kesehatan
5.
Jaminan Kesehatan Daerah masih belum memiliki sinergitas antar
Tersedianya Institusi Pendidikan
kabupaten, masing masing daerah
Tenaga Kesehatan di Provinsi dan di
memiliki sistem sendiri sehingga
beberapa Kabupaten/Kota.
portabilitas belum terjamin. 5.
Tersedianya undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang mengatur sistem kesehatan termasuk
ANALISIS
besarnya anggaran kesehatan yang
LINGKUNGAN EKSTERNAL
harus dialokasikan oleh pemerintah propinsi dan kab/kota minimal 10%.
6.
Regulasi dibidang kesehatan di tingkat daerah masih banyak yang perlu dilakukan sebagai konsekwesi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, sistem kesehatan daerah
6.
Kuantitas aparatur tenaga kesehatan
yang cukup memadai. 7.
Pembangunan kesehatan merupakan salah prioritas dalam tujuan Millenium Development Goals (MDGs), dari 8 tujuan MDGs 5 diataranya merupakan sektor kesehatan.
belum memiliki kekuatan hukum. 7.
Sistem informasi masih belum terintegrasi, data dan informasi untuk evidence planning tidak tersedia dan tidak tepat waktu.
8. Kemampuan dan skill tenaga kesehatan yang belum maksimal.
PELUANG (O )
1.
2.
Tingkat ekonomi masyarakat yang
4.
6.
Meningkatkan
Tingkat pendidikan masyarakat
evaluasi
informasi yang akurat
Memanfaatkan tenaga
dan tepat waktu
2.
memberikan dampak positif
kesehatan yang bersedia untuk
terhadap pemahaman konsep
meningatkan dan menjalin
koordinasi dengan
sehat/sakit masyarakat
kerjasama dengan sector terkait
pemerintah daerah
Meningkatnya demand masyarakat
3.
2.
Meningkatkan
Meningkatkan kualitas sarana
dalam upaya penyediaan
akan mutu pelayanan kesehatan.
dan prasarana pelayanan
dan penempatan tenaga
Adanya dukungan dan komitmen
kesehatan di sektor pelayanan
kesehatan sesuai dengan
Memanfaatkan fasilitas
kebutuhan.
4.
Adanya Kebijakan di bidang
pelayanan kesehatan yang
kesehatan di tingkat pusat telah
tersedia untuk meningkatkan
regulasi/MOU dengan
banyak disusun, baik pada tingkatan
cakupan dan akses pelayanan
pemerintah daerah
strategis, manajerial maupun teknis.
kesehatan kepada masyarakat
dalam penyelenggaraan
Adanya Undang-Undang Nomor 36
serta sebagai sarana pusat
jaminan kesehatan
Tahun 2009 tentang Kesehatan
informasi kesehatan
daerah.
5.
(revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 8.
1.
ketersdiaan data dan
yang merupakan penyesuaian
7.
Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring dan
politik pemerintah daerah. 5.
1.
semakin membaik
semakin membaik yang dapat
3.
STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)
Adanya kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (Renstra Kementerian Kesehatan
6.
Memanfaatkan institusi
3.
4.
Menyusun suatu
Mendorong tenaga
pendidikan yang ada sebagai
kesehatan untuk
mitra untuk mendidik dan
meningkatkan
mencetak tenaga kesehatan
pengetahuan dan
yang berkualitas dan siap
kemampuan melalui
didayagunakan
pelatihan dan
Memanfaatkan tujuan MDGs
pendidikan lanjutan
sebagai alat untuk menjalin kerjasama dengan lintas terkait serta untuk mendapatkan alokasi pembiayaan kesehatan yang memadai.
ANCAMAN ( T )
1. Koordinasi lintas sector yang masih lemah 2. Adanya globalisasi yang menuntut kuslitas SDM disamping persaingan dalam penyediaan tenaga dan pelayanan kesehatan. 3. Masih adanya sosial budaya/
STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T) 1. Meningkatkan promosi
4. Adanya transisi epidemiologi yang mengakibatkan multiple borden (beban yang bertubi-tubi) dalam
1. Meningkatkan kualitas
kesehatan dalam berprilaku
dan mutu sarana
hidup yang bersih dan sehat.
pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
kebiasaan yang belum mendukung terciptanya perilaku hidup sehat
STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN ( W.T )
2. Menyiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas diseluruh jenjang pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar program 4. Meningkatkan capacity
3. Membangun sistem informasi kesehatan disetiap kabupaten/kota. 4. Membangun sistem
penanggulangan masalah
building kelembagaan
perencanaan yang
kesehatan.
pembangunan dibidang
berbasis evidence based
kesehatan.
dengan prinsip
5. Kondisi giografis yang rawan bencana. 6. Rumah tangga yang memanfaatkan upaya kesehatan bersumber
5. Meningkatkan sistem surveilans di setiap wilayah
transparan dan akuntabel.
kab/kota.
masyarakat (UKBM) masih rendah. 7. Peredaran narkotika dan zat adiktif yang semakin merasuk sampai ke pelosok-polosok daerah terpencil. 8. Perubahan iklim juga menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan.
3.2. Telaahan Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut :
Faktor Penghambat 1. Sarana dan prasarana kesehatan RSU Daerah pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima. 2. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal. 3. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih belum mendukung. 4. Penyebaran tenaga medis dan paramedis di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah belum merata 5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang 6. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi 7. Masih tingginya penyebaran penyakit menular seperti malaria, ispa 8. Kurangnya pengetahuan masyaraklat terkait PHBS, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah 9. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Rendah 10. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah 11. Status gizi masyarakat masih rendah 12. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas 13. Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas 14. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas 15. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal 16. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif 17. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah
Faktor Pendorong 1. Adanya dukungan dan komitmen politik Pemerintah Daerah 2. Adanya upaya kesehatan 3. Tersedianya alokasi pembiayaan kesehatan walaupun masih terbatas 4. Adanya sumberdaya manusia kesehatan, namun belum memadai 5. Adanya sedaiaan farmasi, makanan dan alat kesehatan 6. Adanya manajemen dan informasi kesehatan 7. Adanya pemberdayaan masyarakat
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan Peraturan Daerah prtovinsi Sulawesi Tengah tantang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 – 2030, yang saat ini pada tahap penyelesaian, menggambarkan bahwa Pola Ruang Sulawesi Tengah terdiri atas: a. Kawasan Lindung ; dan b. Kawasan Budi Daya Kawasan lindung meliputi, kawasan hutan lindung,kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan suaka alam dan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam geologi. Sedang Kawasan budi daya, meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata. Dalam rangka mendukung pola ruang wilayah tersebut , pada dasarnya semua aspek perencanaan strategis bidang kesehatan harus memperhitungkan pola kawasan, dengan skala prioritas dan dilakukan pentahapan pada wilayah wilayah yang terkait dengan aktivitas manusia. Kawasan lindung, antara lain merupakan kawasan yang dapat dijadikan kawasan penelitian bahan baku obat yang berasal dari tumbuh tumbuhan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah, maka pada kawasan budi daya ada beberapa hal yang penting di lihat dari aspek kesehatan yang perlu menjadi perhatian a.l; a. Kawasan hutan produksi dan kawasan pertanian, aspek kesehatan yang menjadi tantangan dimasa datang adalah pengawasan dan pengendalian penggunaan pestisida untuk pertanian. b. Kawasan perikanan di 7 wilayah kabupaten , aspek kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah, pengembangan kesehatan matra untuk nelayan. c. Kawasan peruntukan pertambangan,dan kawasan peruntukan industry , aspek kesehatan yang perlu menjadi perhatian adalah masalah pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja, serta berkembangnya penyakit menular tertentu.( a.l. HIV/AIDS) d. Kawasan peruntukan pariwisata, aspek kesehatan penting yang akan menjadi tantangan adalah masih tingginya prevalensi penyakit tertentu, a.l malaria, diwilayah tersebut serta mengendalikan penularan penyakit rabies, dan penyakit bersumber binatang lainnya. Pada kawasan pengembangan pariwisata, perlu diperhitungkan pengembangan fasilitas kesehatan yang memadai bagi wisatawan. Pola ruang wilayah , yang telah disusun oleh pemerintah provinsi, harus dibarengi dengan peningkatan PHBS dan peningkatan survieilans dan kewaspadaan dini terhadap penyakit penyakit yang berpotensi muncul sesuai dengan karakteristik kawasan peruntukan. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Memperhatikan berbagai permasalahan kesehatan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang dan sasaran jangka menengah pembangunan daearah serta merujuk pada beberapa komitmen global, maka isu pokok pembangunan kesehatan yang perlu menjadi perhatian di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
1. Peningkatan pembiayaan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat. 2. Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat target MDGs 3. Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 4. Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama didaerah terpencil, kepulauan dan perbatasan. 5. Perbedaan gender terhadap prevalensi penyakit dan akses secara fisik dan psikologis terhadap sarana pelayanan kesehatan Penjabaran dari isu-isu pembangunan kesehatan tersebut di atas adalah sbb : 1. Sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Umum daerah pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima. 2. Sumberdaya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksan aan tugas belum mencapai tingkat maksimal 3. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih belum mendukung. 4. Penyebaran tenaga medis dan paramedis di kabupaten/kota yang belum merata. 5. Angka kematian dan kesakitan akibat penyakit masih tinggi 6. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang rendah 7. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah 8. Status gizi masyarakat masih rendah 9. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas 10. Ketersdiaan obat dan pengawasan obat makanan masih terbatas 11. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masih tervatas. 12. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal 13. Manajemen pembangunan kesehatan belum efekti 14. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah.
BAB IV VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI a. Visi Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan sekaligus merupakan investasi sumberdaya manusia, serta memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembangunan kesehatan Sulawesi Tengah diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Pembangunan Kesehatan Indonesia, yaitu ”INDONESIA SEHAT”, dan Visi Kementerian Kesehatan yaitu “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”, serta bendasarkan kepada analisis perkembangan situasi dan kondisi, memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJM Nasional bidang kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta visi Gubernur Sulawesi Tengah periode 20112016 yaitu MENJADIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DIKAWASAN TIMUR INDONESIA, maka ditetapkan VISI DINAS
KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH sebagai berikut : MASYARAKAT SULAWESI TENGAH MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MENUJU PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi masyarakat Sulawesi Tengah yang sadar, mau, dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat terbebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
b. Misi Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan.
3. Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan 4. Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata Dan Bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir. 5. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Swasta.Organisasi Dalam Konteks Kemitraan, 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD a.
Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran, Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Dapat Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-Tingginya”
b. Sasaran 1.
Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 66,3 tahun pada tahun 2007 menjadi 70 tahun pada tahun 2016
2.
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016
3.
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 250 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016
4.
Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 27,6 % pada tahun 2007 menjadi ≤ 15 % pada tahun 2016 (Konfersi Riskesdas 2010)
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD a. Strategi Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: 1.
Sosialisasi dan Advocacy Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat. Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian perilaku dan lingkungan sehat.
2.
Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat diatasi apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch). Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya. Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama
antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk kepentingan kesehatan.
3.
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif. Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan). Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi. Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
dan mengurangi angka kesakitan sebagai
penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan.
4.
Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun
sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta. Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk
menjamin tercapainya Jaminan
Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage.
5.
Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
kesehatan yang kompeten dan
terdistribusi secara adil dan merata. Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta Pemenuhan dan pemanfaatan
(3)
tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan
kompetensi
6.
Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat,
alat kesehatan serta
sarana kesehatan lainnya Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan
pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusian. Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy).
7.
Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan dengan memutus rantai penularan
pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat. Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah.
8.
Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi, sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan dengan pengelolaan data. Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan, untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan termasuk
bebeberapa peraturan atau
regulasi.
Upauya tersebut akan diarhkan pada
penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.
b. Kebijakan SKPD Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 lebih diarahkan
pada upaya
promotif dan preventif serta upaya
untuk menjamin akses
(ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin,
masyarakat di daerah
tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1) regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar wilayah
Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pencapaian target MDG’s yang meliputi : a.
Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014.
b.
Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),
pengembangan
Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusu Dini (IMD). c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas :
(1) PMT pemulihan
diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre) d.
Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat. Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan
masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. e.
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan pendistribusiannya.
f.
Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan. Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program & lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2011 S.D 2016 Memperhatikan gambaran pelayanan SKPD dan Isu-isu stategi berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi dan sasaran strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2011 s.d 2016 maka program-program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 16. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Tujuan Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur dilingkungan Dinas Kesehatan 2. Sasaran Program Tersedianya laporan yang akuntabilitas 3. Indikator a.
Tercapainya laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 90 %
b.
Menurunnya persentase temuan oleh auditor
c.
Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja dilingkungan Dinas kesehatan Provinsi sebesar 100 %
4. Kegiatan Pokok a.
Pembinaan dan Pengawasan aparatur.
b.
Pendidikan dan pelatihan aparatur.
18. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN 1. Tujuan : Berkembangnya
kebijakan
dan
manajemen
kesehatan
guna
mendukung
lancarnya
penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan. 2. Sasaran Program Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan. 3. Indikator a. Tersedianya kebijakan strategis pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota b. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran di provinsi dan kabupaten/kota c. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota
d. Terlaksananya costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota e. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan kesehatan Daerah ≥ 10% di provinsi dan kabupaten/kota. f.
Tersedianya data kepegawaian berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) di provinsi dan kabupaten/kota.
g. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Keuangan (LAK) di provinsi dan kabupaten/kota h. Terselesaikannya tindak lanjut hasil audit keuangan. i.
Tersedianya
peraturan perundang-undangan yang mendukung manajemen dibidang
kesehatan. j.
Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan
k. Terlaksananya Pelatihan perencanaan dan penganggaran l.
Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)
m. Tersedianya sarana penunjang perencanaan dan penganggaran. 4. Kegiatan Pokok a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Kesehatan. b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program d. Pengembangan dan Pembinaan SPM Bidang Kesehatan e. Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian f.
Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan LAK
g. Penyusunan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan. h. Penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan
4.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Tujuan Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan 2. Sasaran Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Indikator a.
Tersedianya Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
b.
Terbinanya program distribusi obat publik, perbekalan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
c.
Terbinanya pelayanan kefarmasian
d.
Terbinanya penggunaan obat rasional
e.
Terlaksananya pembinaan, pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan
4. Kegiatan Pokok a.
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan kesehatan
b.
Peningkatan Distribusi Perbekalan kesehatan dan PKRT
c.
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
d.
Peningkatan penggunaan obat rasional
e.
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan
5.
PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 1. Tujuan a.
Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf.
b.
Meningkatnya jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
khususnya masyarakat miskin, rentan dan resiko tinggi di puskesmas dan jaringannya 2. Sasaran Program a.
Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga.
b.
Meningkatnya dan menguatnya manajemen Puskesmas dan jaringannya
c.
Meningkatnya mutu dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan indra (mata & telinga), kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan gigi & mulut, kesehatan haji dan kesehatan lanjut usia.
3. Indikator 1) Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu sejumlah 18 Puskesmas 2) Perpanjangan Sertifikat Puskesmas ISO setahun 2 kali sebanyak 18 Puskesmas 3) Terlaksananya review dan evaluasi puskesmas sejumlah 11 puskesmas 4) Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 179 puskesmas 5) Puskesmas yang berfungsi baik sebesar 100 % 4. Kegiatan Pokok 1) Pertemuan/pelatihan pengembangan system manajemen mutu di puskesmas
2) Pelatihan kegawat daruratan untuk tenaga kesehatan di puskesmas perawatan 3) Pelatihan tenaga perawat dan bidan di puskesmas pelayanan obstetric neonatal emergency dasar (PONED) 4) Pengembangan kesehatan terpadu dan tim mobile DTPK di kabupaten/kota 5) Pengadaan peralatan medis/non medis untuk puskesmas 6) Pengembangan perkesmas dan kebidanan di puskesmas
6. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1. Tujuan Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima 2011 2. Sasaran Program Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga. 3. Indikator a. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS tipe B 5 RS b. persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual 100 % c. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU100 % d. Persentase RS yang melaksanakan PONEK 100 % e. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS 100 % f.
Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI ) 100%
g. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar 100% h. Prosentase RS yang terakreditasi 100% i.
Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 %
j.
RS yang Memiliki BDRS 6 Rumah Sakit
4. Kegiatan Pokok 1) Pengembangan Sistim Rujukan Kesehatan 2) Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit 3) Pengembangan PPK – BLU RSUD 4) Pengembangan Manajemen PONEK – PONED 5) Pengembangan Manajemen mutu RSUD 6) Pemantapan Inisiasi Menyusui Dini ( IMD ) di RS
7) Pemantapan Penerapan Strategy DOT’s di RS 8) Fasilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM di RS 9). Rujukan dokter ahli ke rumah sakit kabupaten/kota 10).Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum daerah
Kegiatan-Kegiatan Pendukung a. Upaya Kesehatan Khusus 1) Kabupaten/kota yang menjalankan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TP-
KJM) sejumlah 11 kab/Kota 2) Kabupaten/Kota yang melaksanakan program kesehatan kerja difasilitas kesehatan (Puskesmas, RS, laboratorium dan instalasi farmasi) sebesar 55 % 3)
Kabupaten/Kota yang minimal mempunyai 4 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja sebesar 50 %
4) Angka kematian jamaah haji sejumlah < 2 /1.000 calon jemaah haji 5) Kabupaten/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar sebesar 100 % 6) Kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan indera sebesar 100 % 7) Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi sebesar 100 % 8) Kabupaten/kota minimal memiliki 2 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga sejumlah 5 Puskesmas 9) Kabupaten/kota minimal memiliki 2 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan perkotaan sebesar 5 Puskesmas 10) Kabupaten/kota minimal memiliki 2 puskesmas yang menyelenggarakan yankes tradisional sejumlah 5 Puskesmas 11) Persentase kab/ kota dengan fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS, Laboratorium, Instalasi farmasi) 12) Cakupan kunjungan usia lanjut sebesar 80 % 13) Puskesmas santun usia lanjut sebesar 55 %
b. Kegiatan Kesehatan Khusus 1)
Kesehatan Jiwa a)
Pelatihan program kesehatan jiwa
b)
Pelacakan kasus gangguan kesehatan jiwa
2)
3)
4)
c) Meningkatkan pencapaian puskesmas yang melayani kesehatan jiwa dan Napza Kesehatan Kerja a)
Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja
b)
Revitalisasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
c)
Jumlah perusahaan yang telah menerapkan pelayanan kesehatan kerja
Kesehatan Haji a)
Pelatihan kesehatan haji dan penjamah makanan
b)
Pengawasan pelayanan kesehatan haji diasrama haji
c)
Pemeriksaan sampel air di asrama haji
d)
Pemeriksaan food security diasrama haji
e)
Pemeriksaan surveilans
f)
Pemeriksaan rectal swab diasrama haji
g)
Pengamanan kesehatan haji diembarkasi/ debarkasi balikpapan
Kesehatan Indera a)
5)
Pelatihan kesehatan indera
Kesehatan Gigi dan Mulut a)
Peningkatan jumlah tenaga perawat gigi di puskesmas
b)
Jumlah murid yang decay (D), Missing (M), Filling (F), Treatment (T) dari sekolah yang dibina
c) 6)
Prevalensi DMF-T difasilitas pelayanan dasar
Kesehatan Olahraga a)
Pertemuan/advokasi/workshop pengembangan program kesehatan olahraga
7). Kesehatan Perkotaan a).
Pengembangan kesehatan perkotaan
b).
Sosialisasi dan advokasi pengembangan kesehatan perkotaan tingkat kabupaten
8). Kesehatan Tradisional a).
Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal
9). Kesehatan Usia Lanjut a)
Advokasi dan sosialisasi program kesehatan usia lanjut
b)
Deteksi dini dan pemeliharaan kesehatan usia lanjut
c)
Konseling bagi usia lanjut di pelayanan kesehatan
d)
Melakukan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usia lanjut
7.
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN 1. Tujuan Umum Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efisien dan efektif bagi seluruh peserta Jamskesmas/Jamkesda. 2. Tujuan Khusus : a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 3. Sasaran Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa 4. Indikator a.
Persentase penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan sebesar 100%
b.
Persentase kabupaten/kota yang memiliki data DHA sebesar 100%
c.
Persentase Rumah Sakit yang melayanai pasien miskin peserta Jamkesmas, Jamkesda sebesar 100%.
5. Kegiatan Pokok a.
Peningkatan Pembinaan pembiayaan kesehatan
b.
Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan
c.
Peningkatan Dukungan Manajemen dalam menunjang program Jamkesda dan Jamkesmas
Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan 1. Tujuan: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Sasaran Program Terpenuhinya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman. 3. Indikator a.
Puskesmas dan Jaringannya yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang memenuhi standar sebesar 100 %
b.
Rumah sakit yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang memenuhi standar sebesar 100 %
c.
Puskesmas yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 100 %
d.
Rumah Sakit yang melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan sebesar 100 %
e.
Kabupaten/Kota yang memiliki Tim Mobile Pemeliharaan Alat Kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan sebesar 100 %
4. Kegiatan Pokok a.
Pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan.
b.
Peningkatan koordinasi dengan pengelola program dalam proses pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.
c.
Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan
d.
Pendidikan dan pelatihan
8. PROGRAM GIZI MASYARAKAT (PENINGKATAN KESEHATAN IBU & ANAK) 1. Tujuan Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah 2. Sasaran Program b.
Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.
c.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak
d.
Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
3. Indikator a.
b.
Program Gizi Masyarakat 1)
Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 %
2)
Balita ditimbamg berat badannya sebesar 80 %
3)
Bayi usia 0 – 6 bulan mendapat ekslusif sebesar 70 %
4)
Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebesar 90 %
5)
Balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A sebesar 90 %
6)
Ibu hamil mendapat 90 tablet FE sebesar 90 %
7)
Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans 95 %
8)
Tersedianya Bufferstock MP-ASI sebesar 100 %
Program Kesehatan Anak 1)
Cakupan Kunjungan Neonetal (KN1) sebesar 90 %
2)
Cakupan kunjungan Neonatal lengkap sebesar 88 %
3)
Cakupan pelayanan kesehatan bayi sebesar 90 %
4)
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85 %
5)
Cakupan penanganan neonatal komplikasi sebesar 80 %
6)
Cakupan penjaringan siswa SD kelas 1 dan setingkat sebesar 95 %
7) Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan Peningkatan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 8) Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA) sejumlah 11 Kabupaten/Kota c.
Program Kesehatan Ibu 1)
Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 90 %
2)
Persentase ibu hamil mendapat Ante Natal Care (ANC) K1 sebesar 99 %
3)
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) K4 95 %
4)
Ibu bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan difasilitas kesehatan sebesar 60 %
5)
Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan sebesar 90 %
6) Ibu hamil bersalin dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK) sebesar 75 % 7)
Pasangan usia subur yang menjadi KB aktif (CPR) sebesar 65 %
8) Puskesmas rawat inap mampu Peningkatan Kesehatan Reproduksi essensial (PKRE) terpadu sebesar 70 % 9) Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar sebesar 100% 4. Kegiatan Pokok a.
Program Gizi 1)
Peningkatan kegiatan Surveilans Gizi
2)
Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi
3)
Penanggulangan Kekurangan Vitamin A
4)
Penanggulangan Masalah GAKI
5)
Penanggulangan dan pencegahan Gizi Kurang dan Gizi Buruk
6)
Penanggulangan dan pencegahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik
7)
Penanggulangan dan pencegahan Anemia Gizi Besi
b. Program Kesehatan Anak 1) Peningkatan manajemen bayi berat lahir rendah (BBLR) 2)
Peningkatan manajemen asfiksia
3) Peningkatan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 4)
Peningkatan upaya kesehatan sekolah (UKS)
5)
Peningkatan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
6)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
c. Program Kesehatan Ibu 1) Peningkatan manajemen PWS-KIA dan KB 2) Kemitraan bidan dengan dukun bayi 3) Penulusuran kematian ibu 4) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Essensial (PKRE) 5) Peningkatan KB pasca salin 6) Peningkatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
9.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1. Tujuan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 2. Sasaran a.
Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
b.
Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya.
3. Indikator a.
Pengendalian Penyakit 1)
Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa sebesar 100%.
2)
Prevalensi rate penderita shistomiasis sebesar < 1%
3)
Angka penemuan kasus malaria menjadi < 1 / 1000 penduduk.
4)
Presentase penderita malaria yang mendapat pengobatan sebesar 100%.
5)
Persentase kasus filariasis yang ditangani sebesar 100%
6)
Persentase kasus penderita rabies yang ditangani sebesar 100%
7)
Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART sebesar 100%
8)
Persentase angka kasus baru TB Paru BTA positif > 70%
9)
Persentase kasus pneumonia yang ditangani tatalaksana standar sebesar 100%
10)
Persentase kasus balita dengan diare yang ditangani sebesar 100%
11)
Persentase penderita frambusia yang ditangani sebesar 100%.
12)
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pengendalian FR PTM sebesar 10%.
b.
Penanggulangan Wabah dan Bencana 1)
Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam sebesar 100 %
2)
Persentase angka kesakitan penyakit berpotensi KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi < 5 %
3)
Persentase angka kecatatan akibat penyelam < 1 %
4)
Persentase pos pelayanan kesehatan dalam situasi khusus sebesar 100 %
4. Kegiatan Pokok a.
b.
Pengendalian Penyakit 1)
Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
2)
Peningkatan Imunisasi
3)
Penemuan dan tatalaksana penderita
4)
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
5)
Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit
6)
Pengendalian penyakit bersumber binatang
7)
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
8)
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Penanggulangan Wabah dan Bencana 1)
2)
3)
4)
Kesehatan dalam bencana a)
Kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana
b)
Peningkatan SDM Manajemen Bencana dan Sistim Informasi Komunikasi
c)
Geomedik Mapping Bencana
d)
Rakon dan Monev
e)
Kesiapan/pemeliharaan logistic
Kesehatan Transmigrasi a)
Penguatan jejaring kesehatan transmigrasi
b)
Penguatan Kader Kesehatan Transmigrasi
c)
Pengamatan dan Pengawasan Kesehatan Transmigrasi
Kesehatan Penyelam dan Hiperbarik a)
Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada daerah pesisir
b)
Peningkatan SDM para penyelam
Kesehatan Dalam Situasi Khusus Penguatan pelayanan kesehatan
10. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 1. Tujuan Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia dan biologi, di udara, air dan tanah. 2. Sasaran Meningkatnya kualitas
air minum dan sanitasi dengan pengendalian
resiko pencemaran
lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat penelolaan Pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 3. Indikator a.
Persentase Penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas sebesar 75 %
b.
Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat sebesar 95 %
c.
Persentase penduduk Stop Buang Air Besar sebesar 75 %
d.
Jumlah desa yg melaksanakan STBM sebesar 500 desa
e.
Persentase fasilitasi STBM sebesar 90 %
f.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban sehat sebesar 80 %
g.
Perentase cakupan TTU sehat sebesar 90 %
h.
Persentase cakupan rumah sehat sebesar 90 %
i.
Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Sehat
j.
Persentase cakupan daerah potensial yg melaksanakan strategi adapatasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim sebesar 85 %
k.
Persentase sarana RS mengelola limbah sebesar 75 %
l.
Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling sebesar 90 %
m. Persentase Dokumen Amdal/UKL-UPL yg memenuhi syarat Kesmas sebesar 90 % n.
Persentase Kab/Kota/kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat sebesar 85 %
o.
Persentase cakupan rumah sehat sebesar 90 %
p.
Persentase cakupan TPM sehat sebesar 85 %
4. Kegiatan Pokok a.
pengawasan kualitas sarana air minum/bersih dan penyediaan sanitasi dasar
b.
Pengawasan Kualitas Lingkungan
c.
Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
d.
Pengembangan wilayah sehat
11. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
TENAGA
KESEHATAN 1. Tujuan Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 2. Sasaran Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan. 3. Indikator a.
Setiap Rumah Sakit kabupaten/kota minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang sebanyak 80 orang
b.
Setiap Desa telah memiliki tenaga Bidan sebesar 100 %
c.
Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis sebanyak 80 orang
d.
Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas) sebesar 100 %
e.
Setiap Rumah Sakit dan PMI telah memiliki tenaga transfusi darah sebesar 100 %
f.
Setiap RS telah memiliki tenaga tehnik elektromedik dan rekam medik sebesar 100 %
g.
Tenaga Kesehatan telah terintegrasi sebesar 100 %
h.
Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah diakreditasi pelatihan sebesar 100 %
i.
Tersusunnya profil tenaga kesehatan di Provinsi dan kabupaten/kota
4. Kegiatan Pokok a.
Pendidikan dan Pelatihan 1). Untuk pengembangan tenaga kesehatan dilakukan kegiatan Pendidikan Formal (D1, D3, D4, S1,S2, Widyaiswara, dokter /dokter gigi spesialis), dan Pendidikan Nonformal (Pelatihan-pelatihan teknis manajemen dan fungsional). 2).
Koordinasi dengan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu lulusan.
b.
Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 1)
Penyusunan profil tenaga kesehatan sebagai
bahan perencanaan kebutuhan untuk
tenaga kesehatan. 2)
Penempatan Tenaga Dokter PTT dan Bidan PTT serta Tenaga khusus DTPK
3)
Penempatan tenaga kesehatan strategis lainnya.
4)
Pemindahan tenaga tertentu antara kabupaten kota
c.
Registrasi dan Akreditasi 1)
Melakukan uji kompetensi tenaga kesehatan.
2)
Melakukan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan.
3)
Melakukan akreditasi pelatihan.
4)
Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan.
12. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Tujuan Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) serta berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 2. Sasaran : Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat. 3. Indikator . a.
Terwujudnya Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebesar 80 %
b.
terwujudnya Desa Siaga Aktif sebesar 50 %
c.
Meningkatnya Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan sebesar 45 %
d.
dikembangkannya kebijakan tehnis promosi Kesehatan yg terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sebesar 7 buah
e.
meningkatnya Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan sebesar 11 Kabupaten/Kota
f.
Meningkatnya Posyandu Purnama & Mandiri
( Posyandu Aktif ) sebesar 100 %
4. Kegiatan Pokok a.
Pengembangan metode dan teknologi promosi Kesehatan.
b.
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat
c.
Pengembangan Kemitraan dengan berbagai Sektor formal dan non formal
d.
Pengembangan Kebijakan Berwawasan Kesehatan
e.
Pengengembangan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
f.
Upaya Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
g.
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Promosi Kesehatan
h.
Meningkatnya kinerja promosi kesehatan dalam pencapaian PHBS di 5 tatanan (Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat-tempat Umum, Institusi Kesehatan dan Tempat Kerja)
i.
Pengembangan model promosi kesehatan
13. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN 1. Tujuan Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi
dan
efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang 2. Sasaran a.
Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan
b.
Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
3. Indikator a.
Tercapainya pemeriksaan sampel sebesar 27.000
b.
Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeriksaan spesimen sebesar 4 triwulan
c.
Terlaksananya kegiatan pemantapan mutu sebesar 2 siklus
d.
Meningkatnya rujukan teknis laboratorium puskesmas dan rumah sakit sebanyak 11 kabupaten/Kota
e.
Jumlah SDM laboratorium kesehatan yang ditingkatkan sebanyak 2 orang
f.
Tercapainya pengawasan mutu sejumlah 2 kabupaten/Kota
4. Kegiatan Pokok a.
Pelayanan kesehatan di bidang laboratorium
b. Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium yang bermutu c.
Pelaksanaan pembinaan laboratorium kesehatan
14. PROGRAM PENIGKATAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1. Tujuan
2. Sasaran
3. Indikator Tercapainya mutu SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi 4. Kegiatan Pokok
15. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI 1. Tujuan Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan tepat. 2. Sasaran Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB. Ruang lingkup surveilans meliputi :
a.
Surveilans epidemiologi penyakit menular
b.
Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular
c.
Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku
d.
Surveilans epidemiologi masalah kesehatan
e.
Surveilans epidemiologi kesehatan matra
3. Indikator a.
Tersusunnya peraturan penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
b.
Provinsi dan kabupaten/kota memiliki profil surveilans setiap tahun sebesar 100 %
c.
Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 anak < 15 tahun sebesar ≥ 2.
d.
Adanya Ketepatan laporan SKD-KLB.
e.
Adanya Penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 jam pada Desa/Kelurahan yang mengalami KLB . sebesar 100 %.
4. Kegiatan Pokok a.
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b.
Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi
c.
Pengembangan sistem surveilans epidemiologi kesehatan
d.
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Penyakit
e.
Penyelidikan epidemiologi kasus dan verifikasi rumor
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 1. Tujuan Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat. 2. Sasaran Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. 3. Indikator a.
Ketersediaan Master Plan SIKDA sejumlah 11 Kabupaten/Kota
b.
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai Profil Kesehatan sebesar 100 %
c.
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai Bank Data sejumlah 11
d.
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi sebesar 6 Sub Sistem
e.
Kabupaten/Kota dengan data terpilah sebesar 100 %
4. Kegiatan Pokok a.
Pengembangan master plan SIKDA
b.
Pengembangan Bank Data.
c.
Penyusunan profil
d.
Peningkatan kapasitas Petugas pengelola data.
Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan 1. Tujuan Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan berdasarkan hasilhasil riset/penelitian 2. Sasaran Terlaksananya
pembinaan
dan
pelaksanaan
riset/penelitian
kesehatan
serta
kajian
pengembangan kesehatan, publikasi dan transformasi hasil-hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan provinsi dibidang kesehatan. 3. Indikator 1. Terbentuknya jejaring kemitraan penelitian sebesar 3 dokumen 2. Jumlah riset operasional/penelitian bidang kesehatan yang dilaksanakan sebesar 2 penelitian 3. Jumlah kegiatan kajian bidang kesehatan yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan 4. Persentase publikasi & transformasi hasil-hasil penelitian sebesar 100 % 4. Kegiatan Pokok 1. Pengembangan & Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan 2. Pembentukan & Pembinaan Jejaring Kemitraan Penelitian
3. Kajian & Analisis Hasil-Hasil Riset/Penelitian Kesehatan 4. Publikasi & Transformasi Hasil-Hasil Penelitian.
PROYEKSI KAPASITAS RIIL PEMBIAYAAN RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2011-2016
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan Tahun 2011
3
5
1.11.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi
1.11.01.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi
1.11.01.03
Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Provinsi
1.11.01.17
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
1.11.01.18
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Tahun 2012
6
Tahun 2013 6
225.700.000
800.000.000
954.440.325
331.500.000
1.200.000.000
1.380.000.000
75.000.000,00
250.000.000,00
350.000.000,00
Kab/Kota
1.206.307.000,00
1.315.000.000,00
1.446.500.000,00
Kab/Kota
868.725.000,00
868.725.000,00
955.597.500,00
Kab/Kota
407.964.750,00
800.000.000,00
936.000.000,00
732.214.000,00
1.085.000.000,00
1.323.700.000,00
Gender Dalam Pembangunan 1.11.01.19
Kualitas Hidup dan Kualitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan
1.11.01.20
Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Anak
Kab/Kota
Tah
1.11.01.21
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Kab/Kota
695.727.250,00
1.088.052.927,00
1.327.424.570,94
Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 1.11.01.22
Program Pengembangan Data dan Kebijakan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Kab/Kota
300.000.000,00
1.150.000.000,00
1.265.000.000,00
1.11.01.23
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Kab/Kota
1.042.182.000,00
1.250.000.000,00
1.375.000.000,00
1.11.01.24
Program Peningkatan Penanggulangan PMS, HIV/AIDS bagi perempuan
Kab/Kota
333.580.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
6.218.900.000
10.306.777.927
11.913.662.396
BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari pencapaian indicator usia harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian anak serta status gizi masyarakat. Kondisi di Provinsi Sulawesi Tengah indikator tersebut terus menunjukkan perkembangan yang membaik. Untuk mewujudkan capaian tersebut maka perlu penajaman tujuan dan sasaran sesuai yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 dimana tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan suatu kondisi yang mendorong masyarakat menyadari, mau dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan baik yang disebabkan oleh penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Pada periode 2011-2016 rencana strategis pembangunan kesehatan akan difokuskan melalui upaya peningkatan pencapaian indicator indeks pembangunan kesehatan masyarakat termasuk didalamnya indicator MDGs dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (Tabel 6.1) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program
Indikator
Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2011
Tahun 0 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Target
3
4
5
6
7
8
9
-
Tingkat layanan administrasi yang tepatadministrasi yang tepat waktu %
55%
60%
65%
70%
80%
85%
75%
-
Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah % Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD (%)
35%
40%
50%
60%
70%
80%
70%
25%
35%
50%
60%
70%
75%
77%
-
Disiplin Aparatur
-
Tingkat disiplin Aparatur yang menggunakan pakaian dinas
60%
-
70%
-
-
-
Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
Ketersediaan obat dan vaksin & perbekalan kesehatan
85%
85%
90%
90%
100%
100%
70%
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase tingkat kecukupan obat, Vaksin dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya Kesehatan Anak
70%
70%
75%
75%
100%
100%
100%
-
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)
86%
88%
89%
90%
90%
90%
90%
-
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap
82%
84%
86%
88%
88%
88%
88%
2
3
4
5
6
7
8
9
-
1
-
Cakupan Kesehatan Bayi
85%
86%
87%
90%
90%
90%
90%
-
Cakupan pelayanan Kesehatan Anak Balita
80%
81%
83%
85%
85%
85%
85%
-
Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi
65%
70%
75%
80%
80%
80%
80%
-
Cakupan penjaringan siswa SD
90%
92%
94%
95%
95%
95%
95%
-
Kab Kota yang memiliki minimal 4 Pusk. Mampu melaksanakan PKPR Kab/Kota yang memiliki 2 Pusk Yang mampu melaksanakan KTA(Puskesmas) Ibu Bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
60%
70%
80%
90%
90%
90%
90%
4
8
16
22
22
22
22
77%
77%
80%
85%
87%
89%
89%
-
ibu hamil mendapat ANC (K1)
96%
97%
98%
99%
99%
100%
100%
-
Ibu hamil yang mendapat pelayanan entenatal (K4)
88%
90%
93%
95%
95%
96%
96%
-
Ibu bersalin ditolong oleh nakes difasilitas kesehatan
52%
55%
57%
60%
60%
60%
60%
-
Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan
86%
88%
89%
90%
90%
90%
90%
-
Ibu bersalin yang mendapatkan penanganan komplikasi Kebidanan (cakupan PK) Pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif(CPR)
63%
67%
72%
75%
75%
75%
75%
62%
63%
64%
65%
65%
65%
65%
-
Pusk. Rawat inap mampu PKRE terpadu
60%
62%
65%
70%
70%
70%
70%
-
Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Pusk. PONED yang melaksanakan sistem Manajemen Mutu(Puskesmas)
6
9
12
15
18
20
20
-
Jumlah Kab / Kota yang memiliki RS tipe B
1
2
3
4
5
5
5
-
RS yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual
70%
75%
80%
90%
100%
100%
100%
-
RS yang dengan pengelolaan keuangan BLU
35%
40%
50%
60%
100%
100%
100%
-
RS yang melaksanakan Ponek
80%
85%
85%
95%
100%
100%
100%
-
RS yang memiliki BDRS (Rumah Sakit)
6 RS
6 RS
6 RS
6 RS
6 RS
6 RS
6 RS
-
RS yang Terakredirasi
70%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
-
RS Kab/Kota yang memiliki SPM RS (%)
20%
40%
60%
75%
100%
100%
100%
-
RS yang Menerapkan MPKP (%)
20%
205%
85%
90%
100%
100%
100%
-
RS yang siap melaksanakan pencegahan & pengendalian penyakit infeksi (PPI) (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
Upaya Kesehatan Perorangan
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
-
RS yang melaksanakan pelayanan darurat (%)
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
-
RS melayani pasien masyarakat Miskin peserta jamkesmas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Balita Ditimbang berat badannya
65%
70%
75%
80%
80%
80%
80%
-
Bayi Usia 0-6 Bulan ditimbang berat badannya
50%
60%
65%
70%
70%
70%
70%
-
RT yang mengkonsumsi garam beryodium
77%
80%
85%
90%
90%
90%
90%
-
Balilta 6-59 Bulan mendapat Vitaman A
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
-
Ibu Hamil mendapat 90 Tablet FE
75%
78%
81%
85%
85%
85%
85%
-
Kab/Kota melaksanakan Survelens
70%
80%
90%
95%
95%
95%
95%
-
Tersedianya Baferstok MP-ASI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Prevelensi rate penderita Shistomiasis
4%
3%
2%
1%
<1
<1
<1
-
Angka Penemuan kasus malaria
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
-
% angka kasus baru TB Paru BTA Posistif
40%
45%
50%
60%
70%
80%
90%
-
% Penderita ODHA yang mendapatkan ART
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
% Penangganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
% angka kesakita penyakit KLB (Malaria, Diare) di lokasi transmigrasi)
<25
<20
<15
<10
<5
<5
<5
-
Cakupan akses air minum dan sanitasi dasar
62.5%
63%
63.5%
67%
75%
75%
75%
-
Cakupan air minum yang berkualitas Cakupan keluarga dengan jamban sehat
90%
92%
93%
94%
95%
95%
95%
64%
67%
69%
72%
75%
75%
75%
Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan rumah sehat
60%
65%
70%
75%
85%
85%
85%
75%
79%
82%
85%
90%
90%
90%
Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan RS yang memenuhi syarat kesling
79%
80%
82%
85%
90%
90%
90%
25%
50%
62.5%
75%
85%
85%
85%
Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota sehat Masyarakat stop BABs
18%
36%
55%
75%
85%
85%
85%
64%
67%
69%
72%
80%
80%
80%
-
Rumah Sakit Kabupaten minimal memiliki 4 dokter
4 RS
5 RS
6 RS
7 RS
8 RS
8 RS
8 RS
-
Setiap Rumah Sakit Kab/Kota Minimal Memiliki 4 dr Spesialis
2 RS
2 RS
3 RS
3 RS
4 RS
5 RS
5 RS
1 Perbaikan Gizi Masyarakat
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pengembangan Lingkungan Sehat
-
Sumberdaya Kesehatan
Dasar dan 4 dr. Spesialis Penunjang -
Desa Mimilki Tenaga Bidan
65%
70%
75%
80%
85%
100%
100%
2
1 -
Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan
4
5
6
7
8
9
3 RS
4 RS
5 RS
6 RS
7 RS
7 RS
27 Pusk
54 Pusk
81 Pusk
108 Pusk
135 Pusk
136 Pusk
136 Pusk
UTD/UTD-RS yang memiliki transfursi darah
4 UTD
4 UTD
5 UTD
6 UTD
7 UTD
7 UTD
4 UTD
-
RS telah memiliki tenaga teknik Elektromedik dan rekam medik
10 RS
10 RS
11 RS
12 RS
13 RS
13 RS
13 RS
-
Tenaga kesehatan tertentu telah teregrasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Tersedianya costing Standar pelayanan minimal di Kab/Kota
11 Kab
11 Kab
11 Kab
11 Kab
11 Kab
11 Kab
11 Kab
-
Tersedianya LAKIP Dinkes (Dokumen)
1 Lap.
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
1 Lap
-
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan penggaran
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
5 Dok
-
Tersedianya data Kepegawaian Berdasarkan SIMKA
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
-
Terciptanya Sistem Pengelolaan/ Penatausahaan Keuangan yang transparan Tertatanya administrasi pengeloaan asset yang didukung dengan data yang valid/akurat Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah
85%
90%
90%
90z5
100%
100%
100%
70%
80%
80%
90%
100%
100%
100%
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS Desa Siaga Aktif
55%
60%
65%
70%
80%
80%
80%
30%
35%
40%
45%
50%
85%
85%
-
Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
20%
25%
30%
40%
45%
45%
45%
-
Kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kab/kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan Kesehatan Posyandu Purnama dan Mandiri
2
3
4
5
7
7
7
2
4
6
8
11
11
11
30%
35%
40%
45%
50%
50%
50%
20.000
21.000
23.000
25.000
27.000
30.000
30.000
-
-
UPT LEBKES Upaya Laboratorium Kesehatan
3 3 RS
-
-
UPTD PROMKES Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
RS yang memiliki D4 mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis Pusk. Memeliki tenaga minimal sesuai dengan standar
-
Tercapaianya pemeriksaan sampel (Sampel)
-
Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi (Orang)
120 Orang
3.000
3.200
3.400
3.450
3.500
3.500
-
Tersusunnya Pergub penyeleng garaan Sistem Survelens Epidemiologi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota Ketersediaan profil Provinsi dan Kab/Kota (Dokumen)
1
-
-
-
-
-
-
12
12
12
12
12
12
12
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
3
4
5
5
5
5
5
3
4
5
6
7
8
9
UPTD BAPELKES Peningkatan Upaya Balai Pelatihan Kesehatan UPT SUDARTIN Pengembangan Survailans epidemiologi & SIK
-
1
-
AFP rate < 15 Tahun
-
Jumlah sitem survelens epidemiologi terlaksana 2
Updating, Data Analisis dan Penyebarluasan Informasi
-
Ketersediaan Masterplan SIKDA (Dokumen)
2
4
6
8
11
11
11
-
Provinsi memiliki profil kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Mempunyai Bank Data
4 website
4 website
9 website
11 website
11 website
11 website
11 website
-
Sistem Informasi Terintegrasi
2
4
6
6
6
6
6
-
Data Terpilah
20%
40%
60%
80%
100%
100%
100%
-
Laporan Mingguan (SKPD KLB Pusk. RS)
35%
40%
45%
50%
55%
55%
55%
-
Buletin survelns epidemiologi yang terbit setiap bulan
1
1
1
1
1
1
1
-
Penerbitan Buletin SKD
24
48
52
52
52
52
52
-
Desa / Kel mengalami KLB dilakukan penyelidikian Epidemiologi < 24 Jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
AB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Periode 2011-2016) dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Renstra ini berisi isu strategis, tantangan, visi, misi ,arah pembangunan dan program-program yang selanjutnya perlu dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kinerja
tahunan Dinas Kesehatan. Semoga upaya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2016 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Proovinsi ini juga akan dievaluasi pada pertengahan (2013) dan akhir periode 5 tahun (2016) sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 2011-2016 melibatkan stakeholder terkait baik pusat dan daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Tentunya Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2011-2016 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dan jajarannya baik di Provinsi maupun pada Kabupaten/Kota, serta masyarakat.
