renstra dinkes 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pemban Pembangun gunan an keseha kesehatan tan diarah diarahkan kan untuk untuk mening meningkat katkan kan kesada kesadaran ran,, kemaua kemauan, n, dan kemamp kemampuan uan hidup hidup sehat sehat bagi bagi setiap setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Penyelenggaraannya didasarkan pada perikemanusiaan, pemb pember erda daya yaan an dan dan

kema kemand ndir iria ian, n, adil adil dan dan

mera merata ta,,

deng dengan an

perhat perhatian ian khusus khusus pada pada pendud penduduk uk rentan rentan,, antar antara a lain lain ibu, ibu, bayi, bayi, anak, anak, lanjut lanjut usia (lansia), dan keluarga keluarga miskin. miskin. Pelaksanaan Pelaksanaannya nya dila dilaku kuka kan n

mela melalu luii

peni pening ngk katan atan::

1)

Upay Upaya a

kese keseha hata tan, n,

2)

Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya memper memperhat hatika ikan n

-

upaya

tersebut

diatas

dila ilakukan

dinami dinamika ka peruba perubahan han demog demograf rafi, i,

dengan

epidem epidemiol iologi ogi

penyakit, perubahan lingkungan. kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknol Teknologi ogi (IPTEK (IPTEK), ), serta serta globa globalis lisasi asi dan demokr demokrati atisas sasii dengan dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral serta penekanan pada peningkat peningkatan an perilaku perilaku dan kemandiria kemandirian n masyaraka masyarakatt melalui melalui upaya promotif dan preventif. Pemb Pemban angu guna nan n kese keseha hata tan n di Kabu Kabupa pate ten n Tana Tanah h Bumb Bumbu u mengha menghadap dapii berbag berbagai ai peruba perubahan han dan dan tantan tantangan gan,, baik baik extern external al maupun internal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pemban pembangun gunan an keseha kesehatan tan kedepa kedepan. n. Pada Pada lingku lingkunga ngan n intern internal, al, Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada Dinas Dinas Keseh Kesehata atan n untuk untuk meren merencan canaka akan n sendir sendirii pemban pembangun gunan an kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang kese keseha hata tan. n. Seme Sement ntar ara a itu itu Refo Reform rmas asii biro birokr kras asii yang yang seda sedang ng berlangsung menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 1 2015

Pada Pada ling lingku kung ngan an exte extern rnal al,, “Glo “Globa balis lisas asi” i” yang yang dita ditand ndai ai dengan dengan persa persaing ingan an bebas, bebas, perkem perkemban bangan gan teknol teknologi ogi,, kemaju kemajuan an bidang transportasi dan telekomunikasi informasi yang pesat telah mengarah kepada terbentuknya dunia tanpa batas. Disamping itu, demokratisasi, hak azasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tuntutan masyarakat yang semakin mendesak. Keikut sertaa sertaan n Indone Indonesia sia dalam dalam pelaks pelaksana anaan an komitm komitmen en Intern Internasi asiona onall seperti Millenium Development Goals (MDG’s) turut mempengaruhi pere perenc ncan anaa aan n pemb pemban angu guna nan n kese keseha hata tan n di Kabu Kabupa pate ten n Tana Tanah h Bumbu. Dalam merencanakan pembangunan kesehatan, perubahan yang terjadi direspons dengan Rencana Strategis (Renstra) Rens Renstr tra a

Dina Dinas s

Kese Keseha hata tan n

Kabu Kabupa pate ten n

Tana Tanah h

Bumb Bumbu u

merupa merupaka kan n dokume dokumen n peren perenca canaa naan n yang yang bersif bersifat at indika indikatif tif yang yang mem memuat uat

pro program gram

–

progr rogram am

pemb pemban ang gunan nan

kese esehata hatan n

di

Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan dengan mendorong peran aktif lintas sector dan masyarakat selama kurun waktu 2011 – 2015. Rens Renstr trsa sa

Dina Dinas s

Kese Keseha hata tan n

Kabu Kabupa pate ten n

tana tanah h

Bumb Bumbu u

merupa merupaka kan n penjab penjabara aran n Visi Visi dan dan Misi Misi Dinas Dinas Keseha Kesehatan tan 5 tahun tahun kedepan yang memberikan penekanan pada dukungan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi fungsi Dinas Kesehata Kesehatan n dengan dengan tetap tetap memperhati memperhatikan kan Rencana Rencana Pemban Pembangun gunan an Jangk Jangka a Meneng Menengah ah Daerah Daerah (RPJMD (RPJMD)) Kabup Kabupate aten n Tana Tanah h Bumb Bumbu u tahu tahun n 2011 2011 – 2015 2015,, Rens Renstr tra a Dina Dinas s Kese Keseha hata tan n Prov Provin insi si Kali Kalima mant ntan an Sela Selata tan n tahu tahun n 2011 2011 – 2015 2015 dan dan Rens Renstr tra a Kementeria Kementerian n Kesehata Kesehatan n Republik Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 serta MDGs Renstra Dinas Kesehatan akan menjadi dasar penyusunan Renc Rencan ana a Kerja Kerja (Ren (Renja ja)) tahu tahuna nan n Dina Dinas s Kese Keseha hata tan. n. Sela Selain in itu, itu, Rens Renstr tra a akan akan menj menjad adii sala salah h satu satu inst instru rume ment nt eval evalua uasi si untu untuk k

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 2 2015

menguk mengukur ur kinerj kinerja a Dinas Dinas Keseha Kesehatan tan dan merup merupaka akan n salah salah satu satu sumber data bagi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2.

Landasan Hukum

•

Undan Undang-u g-unda ndang ng

Nomor Nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentan tentang g Rencana Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); o

Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 25 Tahu Tahun n 2004 2004 tent tentan ang g Siste istem m Perencanaan Pembangunan Nasional;

o

Peratu Peraturan ran Presid Presiden en Nomor Nomor 5 Tahun Tahun 2010 2010 tentan tentang g Rencan Rencana a Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

o

Perda Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sususnan Organisasi dan dan Tata Tata Kerj Kerja a dina dinas s – dina dinas s dili diling ngku kung ngan an Peme Pemeri rint ntah ah Kabupaten Tanah Bumbu.

o

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

1202/Menk 1202/Menkes/SK es/SK/VIII /VIII/2003 /2003 tentang tentang indicator indicator Indonesia Indonesia Sehat Sehat 2010. o

Keputu Keputusa san n Menter Menterii Keseha Kesehatan tan RI No. HK.03. HK.03.01/ 01/160 160/I/ /I/201 2010 0 tentan tentang g Rencan Rencana a Strate Strategis gis Kement Kementeri erian an Keseha Kesehatan tan Tahun Tahun 2010 - 2014.

o

Kepu Keputu tusa san n Kepa Kepala la Dina Dinas s Kese Keseha hata tan n Prov Provin insi si Kalim Kaliman anta tan n Sela Selata tan n

No.0 No.050 50/4 /424 245 5

–

Sek/ Sek/Di Dink nkes es

tent tentan ang g

Pene Peneta tapa pan n

Renc Rencan ana a Stra Strate tegi gis s Dina Dinas s Kese Keseha hata tan n Prov Provin insi si Kali Kalima mant ntan an Selatan Tahun 2011 – 2015 . o

Peratu Peraturan ran Daerah Daerah (Perda (Perda)) Kabupa Kabupaten ten Tanah Tanah Bumbu Bumbu No.... No...... .. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006 – 2025.

o

Peratu Peraturan ran Daerah Daerah (Perda (Perda)) Kabupa Kabupaten ten Tanah Tanah Bumbu Bumbu No.... No...... .. Tahun ahun

2011 011

tent tentan ang g

Renc encana ana

Pemba embang ngun una an

Jang angka


Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2011 – 2015 1.3.

Maksud dan Tujuan 1.3. 1.3.1. 1. Maks Maksud ud

Untu Untuk k

meny menyes esua uaik ikan an

berb berbag agai ai

peru peruba baha han n

dan dan

tantan tantangan gan baik baik ekster eksterna nall maupun maupun interna internall tentan tentang g bentuk bentuk dan cara penyelen penyelenggara ggaraan an pembangu pembangunan nan kesehata kesehatan n baik oleh masyarakat, dunia usaha, maupun oleh pemerintah. 1.3. 1.3.2. 2. Tuju Tujuan an

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-g berhasil-guna una dan berdaya-gu berdaya-guna na secara secara merata merata di Wilayah Wilayah Kabupaten Kabupaten Tanah Tanah Bumbu dalam dalam rangka rangka mencapai mencapai derajat derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

1.4. .4.

Siste istema mati tika kan n Penu Penuli lisa san n

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sist istematika ika Penulisa isan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.2

Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.3

Kin Kinerja erja Pel Pelayan ayana an Din Dinas as Kese esehata hatan n

2.4 2.4

Tant Tantan anga gan n dan dan Pelu Peluan ang g Peng Pengem emba bang ngan an Pela Pelaya yana nan n Dinas Kesehatan


ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

BAB III

FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.4 BAB IV

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 4.2 4.3 BAB V

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1.

Tugas

Pokok

,

Fungsi

dan Struktur

Organisasi

Dinas

Kesehatan


2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan Daerah (perda) Nomor: 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidangnya (kesehatan), 2.1.2. Fungsi

Fungsinya adalah: a). Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya. b). Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut diatas dibentuklah struktur organisasi, dimana susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari: a). Kepala Dinas b). Sekretaris Dinas, terdiri dari: (1). Sub bagian perencanaan dan keuangan (2). Sub bagian Umum dan kepegawaian (3). Sub bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan c). Bidang promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari : (1). Seksi penyuluhan Kesehatan dan Kesehatan institusi


(2). Seksi peningkatan Peran Serta Masyarakat. d). Bidang Kesehatan lingkungan, terdiri dari: (1). Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat- Tempat Umum (2). Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan. e). Bidang Pelayanan Kesehatan, Farmasi dan Makanan, Terdiri dari: (1).Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan (2). Seksi Farmasi dan Makanan. f). Bidang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari: (1). Seksi Pencegahan Penyakit (2). Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit g). Kelompok Jabatan Fungsional. h). Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : (1). Gudang Farmasi Kabupaten (2). Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.2.

Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1. Keadaan Ketenagaan


Kuantitas tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu belum memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Pada tahun 2010 dokter umum yang bertugas di Kabupaten Tanah Bumbu ada sebanyak 48 orang. 2 orang bekerja di Dinas Kesehatan; 39 orang ditempatkan pada Puskesmas; dan 7 orang bertugas di Rumah Sakit Amanah Husada. Kebutuhan terhadap dokter umum dihitung dengan menggunakan rasio setiap 30 dokter umum melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data BPS Penduduk Kabupaten Tanbah Bumbu pada tahun 2010 adalah 267,915 jiwa sehingga kebutuhan tenaga dokter umum berdasarkan rasio tersebut adalah 80 orang. Ini berarti Kabupaten Tanah Bumbu masih kekurangan tenaga dokter umum sebanyak 32 orang. Pada tahun yang sama Dokter Spesialis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 3 orang, 1 orang dokter spesialis kebidanan/kandungan, 1 orang ahli penyakit dalam dan 1 orang dokter spesialis bedah. Berdasarkan rasio kebutuhan dokter spesialis (6 orang dokter spesialis per 100.000 penduduk), maka Kabupaten Tanah Bumbu masih memerlukan 13 orang dokter spesialis dari berbagai disiplin keahlian. Jumlah bidan pada tahun 2010 adalah 134 orang. Mereka tersebar di Dinas Kesehatan sebanyak 4 orang, di Puskesmas sebanyak 125 orang dan di Rumah Sakit Amanah Husada sebanyak 5 orang. Yang berpendidikan Deploma

III

Kebidanan sebanyak 81

orang

sisanya

berpendidikan Diploma I. Menurut rasio keperluan bidan (100 per 100.000 penduduk) maka Kabupaten Tanah Bumbu


masih membutuhkan bidan sebanyak 133 orang dari total yang diperlukan sebanyak 267 bidan. Pada tahun tersebut jumlah perawat di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 228 orang yang bertugas di Dinas Kesehatan sebanyak 14 orang, di Puskesmas sebanyak 182 orang, dan di Rumah Sakit Amanah Husada sebanyak 32 orang.

Diantara

Keperawatan

mereka

sebanyak

19

yang

berpendidikan

orang,

D3

S1

Keperawatan

sebanyak 160 orang dan yang berpendidikan SPK sebanyak 14 orang. Bila perhitungan rasio keperluan perawat 117 per 100.000 penduduk maka jumlah perawat yang seharusnya direkrut

adalah

312,

dengan

demikian

masih

perlu

pengangkatan perawat sebanyak 84 orang. Apoteker yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2010 berjumlah 5 orang. 1 orang memimpin Instalasi Farmasi Kesehatan, yang bekerja di Puskesmas sebanyak 3 orang, dan RSUD Amanah Husada sebanyak 1 orang. Berdasarkan rasio Apoteker per 100.000 penduduk, maka setiap 10 Apoteker melayani 100.000 penduduk jadi masih kekurangan sebanyak 21 Apoteker. Sementara itu Asisten Apoteker yang ada baru sebanyak 19 orang (17 orang di Puskesmas dan 2 orang bekerja di RSUD Amanah Husada) Yang berpendidikan D3 sebanyak 5 orang dan 14 orang lulusan SMF. Berdasarkan rasio kebutuhan Asisten Apoteker yaitu 30 per 100.000 penduduk

maka

Kabupaten

Tanah

Bumbu

masih

memerlukan 61 Asisten Apoteker. Pada tahun yang sama jumlah Ahli sanitasi yang ada di Kabupaten ini ada sebanyak 20 orang. Persebarannya, 3 orang pada Dinas Kesehatan, yang mengabdikan diri di


Puskesmas sebanyak 16 orang di RSUD Amanah Husada sebanyak 1 orang. Diantara mereka dengan kualifikasi D3 Kesehatan Lingkungan sebanyak 8 orang dan yang berpendidikan SPPH sebanyak 12 orang. Rasio kebutuhan tenaga ini adalah 17 per 100.000 penduduk. Dengan demikian Tanah Bumbu masih kekurangan 25 Ahli Sanitasi.. Pada saat yang sama Ahli Kesehatan Masyarakat yang ada baru sebanyak 33 orang. Mereka mengabdikan diri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 6 orang, di Puskesmas sebanyak 21 orang dan di Rumah Sakit Amanah Husada sebanyak 4 orang. Berdasarkan rasio perhitungan Ahli Kesehatan Masyarakat (17 per 100.000 penduduk) maka masih dibutuhkan 12 Ahli Kesehatan Masyarakat. Ahli gizi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun yang sama sebanyak 24 orang, mereka tersebar di Dinas

Kesehatan

sebanyak 5

orang,

di

Puskesmas

sebanyak 17 orang dan di Rumah sakit sebanyak 2 orang. Jika rasio kebutuhan Ahli Gizi adalah 22 per 100.000 penduduk

maka

Kabupaten

Tanah

Bumbu

masih

kekurangan Ahli Gizi sebanyak 34 orang. Jumlah Pejabat Struktural yang ada di Dinas Kesehatan sebanyak 16 orang, terdiri dari Eselon II : 1 orang, Eselon III : 5 Orang, Eselon IV : 16 Orang (10 orang di Dinas Kesehatan dan 6 orang di Puskesmas) dengan jumlah staf yaitu 69 orang di Dinas Kesehatan. Jumlah Tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Tanah Bumbu Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Dokter Umum

: 48 Orang


Dokter gigi

: 13

Perawat

: 228 Orang

Sanitarian

: 20 Orang

Bidan

: 134 Orang

Gizi

: 24 Orang

Apoteker

: 5 Orang

Analis

: 19 Orang

SKM

: 33 Orang

Perawat gigi

: 17 Orang

Jumlah Total

Orang

: 541 Orang

2.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana kesehatan yang ada di Kabupten Tanah Bumbu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terus bertambah

dengan

adanya

pembangunan,

gedung

Puskesmas, Pustu, Puskesdes, Polindes, Rumah Dinas Dokter, dan Rumah Paramedis. Disamping itu sarana transport seperti Puskesmas Keliling dan kendaraan roda 2 dengan sumber pembiayaan APBD dan Dana Alokasi Khusus serta dana dari Decentralized Healht Services-2 (Project sebagian

Kementerian), besar

juga

keadaannya

terus

bertambah

sangat

namun

memprihatinkan.

Beberapa Puskesmas dalam kondisi rusak sedang sampai rusak berat sementara biaya pemeliharaan yang tersedia tidak mencukupi. Gedung Puskesmas Perawatan Pagatan, Satui, Simpang Empat dan Lasung memerlukan rehabilitasi sedang dan berat bahkan perlu dilakukan renovasi agar penampilan

fisiknya

menarik

bagi

para

pengunjung.


Kendaraan Roda 4 (empat) baik milik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Keliling juga sebagian sudah tidak layak digunakan karena kondisinya yang memerlukan perbaikan. SARANA DAN PRASARANA MILIK DINAS KESEHATAN No Sarana Kesehatan Jumlah Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kantor Dinas Kesehatan RSUD Amanah Husada Gudang Farmasi Puskesmas Perawatan Puskesmas non Perawatan Puskesmas Pembantu Rumah Dinas Dokter Umum Rumah Dinas Dokter Gigi Rumah Dinas Bidan Rumah Dinas Paramedis Poskesdes Poskesdes Siaga Polindes Posyandu Balita Posyandu Lansia Pusling Roda 4 Mobil dinas/operasional Kendaraan Roda 2 (dua) Pusling Perahu Bermotor

1 1 1 4 10 9 14 7 13 20 66 5 11 176 33 13 2 80 1


2.2.3. Ketersediaan Dana

Anggaran Pembangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan trend yang meningkat kemudian menurun pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi pada tahun 2011. Pada tahun 2004 Alokasi dana untuk pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan baru pada kisaran 2,4% dengan total anggaran sebesar Rp. 1.950.864.000 dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun berikutnya anggaran untuk Dinas Kesehatan meningkat menjadi Rp. 6.405.058.250.- atau 2,8% dari Total APBD II, selanjutnya pada tahun 2006 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.035.058.250.- atau 3,3% dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2007 alokasi anggaran kesehatan ini mengalami peningkatan menjadi Rp. 13.151.194.362.- atau sebesar 6,95% dari total APBD II, pada tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 17.359.785.741.- atau 2,74% dari total APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya pada tahun 2009 dana untuk Dinas

Kesehatan

masih

meningkat

menjadi

Rp.

23.291.806.650 atau 3,25% dari Total APBD Kabupaten kemudian mengalami penurunan yang dramatis pada tahun 2010 menjadi hanya Rp. 16.667.245.963.- selanjutnya pada


tahun

2011

terjadi

kenaikan

anggaran

menjadi

Rp. 24.010.591.319.-

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan


No

Indikator

1

2

1

Angka Kematian Ibu / AKI ( per 100.000 KH )

2

Angka Kematian Bayi / AKB ( PER 1.000 kh )

3

Persentase Cakupan Antenatal Care / K4

4

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

5

Angka Kesakitan Penyakit Malaria ( AMI per 1.000 pddk )

6

Angka Kesakitan Penyakit DBD ( PER 100.000 Pddk )

7

ODHA mendapat pengobatan ART

8

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

9

Persentase TPM memenuhi syarat

10

Persentase

Cakupan

TTU

yang

memenuhi Syarat Kesehatan 11

Persentase

penghuni

rumah

memenuhi syarat kesehatan 12

Persentase

pengguna

jamban

keluarga

Kondisi Riel 2010

Target ( Sesuai Issu 2015 )

3

4

210

118/100.000 KH

8,0

24/1.000 KH

80,15

95 Persen

72,86

90 Persen

7,84

5 per 1.000

38

2 orang

100

100 persen

41,50

80 persen

69,12

75 persen

65,76

85 persen

67,81

75 persen

73,3

80 persen

13

Persentase pengguna air bersih

51,6

67 persen

14

Persentase RT yang ber PHBS

21

80 Persen

15

Persentase poskesdes / desa siaga

55

80 Persen

16

Persentase

100

100 persen

pddk

miskin

menjadi

peserta jaminan kesehatan 17

18

Rasio dokter dengan 100.000 pddk

15 orang

Rasio bidan dengan 100.000 pddk

176 orang

30/100.000 Pddk 100/100.000 Pddk

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 201119 Rasio perawat dengan 100.000 pddk 117/100.00 Page 15 2015 228 orang

Pddk

20

T

dia a ob t es

ial – ge

ik

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung memberi peluang

kepada

Dinas

Kesehatan

untuk

meningkatkan

professionalisme dan kapasitas Sumber Daya Aparaturnya baik didalam pemberian pelayanan administrasi kesehatan maupun dalam pemberian pelayanan teknis kesehatan. Gonjang ganjing pentas politik saat ini merupakan suatu tantangan tersendiri yang perlu disikapi agar aparatur tidak terseret ke politik praktis dengan cara tetap memegang teguh dan meningkatkan professionalisme sebagaimana yang selalu diikrarkan setiap hari senin pada apel gabungan di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu. Banyaknya sorotan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang didengar setiap hari melalui media Televisi dan dibaca melalui surat kabar dan majalah merupakan sebuah tantangan yang harus di jawab dengan pelaksanaan “Good Governance”. Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus bertdasarkan peraturan, transparan dan akuntabel Transisi Epidemiologi yang sementara

terjadi yang

ditandai dengan munculnya berbagai penyakit degenerative akan memperngaruhi peningkatan biaya kesehatan karena terjadinya “double burden”. Kedepan ini merupakan suatu tantangan dalam merencanakan kegiatan pembangunan kesehatan agar lebih effisien dan effective. Perkembangan bidang Telekomunikasi Informasi yang sangat pesat memberi tantangan sekaligus peluang kepada Dinas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 16 2015

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerapkan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) yang belum terlaksana. SIK adalah program yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan secara nasional untuk dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota dengan maksud memudahkan pertukaran data lewat internet online secara real time. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah dengan sistim “managed

care”

memberi

peluang

terjadinya

peningkatan

jangkauan pelayanan karena masyarakat tidak lagi terbebani dengan masalah dana, semua pembiayan pelayanan kesehatan telah dijamin, disamping itu kualitas pelayanan juga akan meningkat sebab “health provider” wajib membuat standard pelayanan kesehatan (kendali mutu), efisiensi pembiayaan juga akan terwujud karena dengan kendali biaya Jamkesda hanya akan membayar

sesuai

dengan

standard

yang

ditentukan

dan

tercapainya efektifitas pelayanan kesehatan karena adanya kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu memberi peluang terlaksananya program standarisasi pelayanan kesehatan dan peluang peningkatan sistim rujukan berjenjang. Komitmen Bupati yang tinggi untuk pemberian pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat miskin/kurang mampu membuka peluang yang besar bagi terwujudnya “Universal Coverage”, Adanya alokasi dana sebesar 10 M pada tahun Anggaran 2011 untuk Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk tidak mampu yang salah satu kegiatannya adalah program Caesar gratis memberi peluang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah

Bumbu

kedepan

untuk

mengembangkan

program jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi semua penduduk Kabupaten Tanah bumbu (Universal Coverage).


Adanya dukungan Bupati untuk memberikan beasiswa bagi warga desa terpencil yang berminat menjadi bidan desa memberi peluang yang besar dalam mengatasi kekurangan bidan.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran belum effisien. Untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan memerlukan waktu yang relatif lama kadang - kadang melampaui batas “deadline” yang diberikan atasan. Ini membuktikan rendahnya kemampuan manajemen dari sebagian besar pejabat structural. Belum ada pejabat structural yang pernah memperoleh pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus dalam bidang perencanaan. Disamping itu pembuatan laporan keuangan sering mengharuskan kerja lembur

sampai

malam

hari

karena

factor

kurangnya

pengetahuan dan ketrampilan bendahara dalam membuat laporan yang benar. Selain itu kesadaran terhadap pentingnya penyimpanan arsip belum dihayati penuh, akibatnya sistim filing dan pengarsipan tidak optimal sehingga data – data tidak tersimpan dengan baik. Laporan tahunan dan pembuatan profil sangat menyita waktu karena sulitnya memperoleh data. 2. Gedung perkantoran yang ditempati saat ini belum memadai. Gedung yang ada ditempati bersama Dinas Pertanian dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 18 2015

Peternakan, sehingga terasa sempit untuk jumlah tenaga sebanyak 85 orang. Kantor belum memiliki aliran listrik dari PLN sebagai alternative digunakan sebuah genset yang kadang – kadang rusak yang berakibat terhentinya sebagian tugas – tugas penting dan pada gilirannya mengganggu pekerjaan karena belum adanya cadangan genset. Selain itu Kantor Dinas Kesehatan belum memiliki aliran air bersih PDAM sehingga untuk kebutuhan air dilakukan pembelian air dari mobil tanki. Gedung kantor juga belum memiliki Aula yang representative untuk

pertemuan

dengan

seluruh

pegawai

akibatnya

bimbingan/arahan dari atasan tidak berjalan optimal 3. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang. Sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah computer untuk memudahkan pekerjaan

mereka.

Setiap pejabat

structural

seharusnya

memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan presentasi/expose ketika mereka diminta untuk menjadi

narasumber/pembicara

pada

waktu

melakukan

bimbingan teknis dan pelatihan bagi Puskesmas. 4. Sistim informasi

kesehatan berbasis Informasi Teknologi

(internet online) dari seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan belum berjalan karena tidak adanya alokasi dana yang memadai 5. Belum tersosialisasinya dengan baik Program Pelayanan Jamkesda/Operasi Caesar sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelayanan Jamkesda hal ini dipengaruhi oleh factor tidak tersedianya dana sosialisasi. Disamping itu alokasi dana untuk promosi kesehatan sangat terbatas untuk pembuatan media informasi. 6. Masih ada Polindes/poskesdes yang belum berfungsi secara optimal karena factor masih kurangnya tenaga bidan .


7. Kualitas

Pelayanan Kesehatan

masih rendah.

Diagnosa

penyakit belum didukung oleh pemeriksaan penunjang karena belum semua Puskesmas memiliki sarana laboratorium yang memadai. Puskesmas belum membuat Standard Pelayanan Medis, Standard Formularium obat dan Standard Operation Procedures. Belum adanya Puskesmas yang memiliki setifikat ISO. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memperhatikan visi Kabupaten Tanah bumbu

yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “ Terwujudnya Tanah Bumbu menjadi pusat pelabuhan, perdagangan dan kota wisata terbesar di pulau Kalimantan berdasarkan ekonomi kerakyatan menuju Tanah bumbu maju, unggul, mandiri, sejahtera, aman, religious, berahlak mulia dan berintelektual tinggi”. dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang tercantum pada poin ke lima yaitu “ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau” maka untuk medukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut Dinas kesehatan menyusun Visinya yaitu “Masyarakat Tanah Bumbu yang sehat, merata dan berkeadilan” Untuk mewujudkan visi tersebut mempunyai

Dinas kesehatan

17 (tujuh belas) kewenangan wajib yang harus di

lakukan yaitu : 1.

Program Pelayanan administrasi kesehatan.

2.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


7.

Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit tidak Menular

8.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

dan

Jaringannya 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 16. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan 17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3.3.

Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi/Kabupaten

Faktor penghambat : -

Pembiayaan

-

Ketersediaan tenaga dan pendistribusiannya

-

Penyediaan sarana dan prasarana.

-

Ketersediaan obat dan perbekalan

belum memadai target

setara dengan 2 $ US -

Penyediaan alat kesehatan

Faktor pendorong : - Adanya otonomi daerah -

Komitmen kepala Dinas Kesehatan beserta staf cukup tinggi

-

Komitmen

Pemerintah

daerah

terhadap

Pembangunan

Kesehatan cukup tinggi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 21 2015

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis 3.4.1.

Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Sebelum diluncurkannya program sectio caesar gratis dan pelayanan berobat gratis secara penuh khususnya bagi penduduk miskin dan kurang mampu di Kabupaten Tanah Bumbu akses terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk kasus – kasus yang memerlukan tindakan operatif masih belum mencapai angka 100%. Namun pada tahun 2011 setelah dialokasikannya dana sebesar

10 Milyar melalui

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi pasien kurang mampu yang didalamnya terdapat kegiatan operasi sectio caesar dan pelayanan tindakan operasi kebidanan /kandungan gratis maka 100% penduduk miskin dan masyarakat yang tidak mampu telah mendapat Jaminan pelayanan kesehatan Cuma – Cuma dari pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dengan persyaratan administrasi yang sederhana, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini adalah produk unggulan Dinas Kesehatan yang sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan kedepan program ini menjadi “sustainaible” sehingga memudahkan terwujudnya jaminan kesehatan yang bersifat menyeluruh (Universal Coverage)

karena

menunjang program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan dana yang bersumber dari APBN dan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Jamkesprov) yang sumber dananya dari APBD I Memang jumlah tenaga strategis seperti dokter dan bidan belum memenuhi rasio keperluan tenaga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 22 2015

seperti yang disebutkan pada point 2.2.1 Bab.II, namun hal

itu

diatasi

dengan

semakin

membaiknya

infrastruktur jalan pedesaan kekota yang memberikan kontribusi kepada akses pelayanan kesehatan karena memudahkan transportasi ke sarana kesehatan yang terdekat. Kelemahan yang ada dan sangat dirasakan dalam

pelaksanaan

disosialisasikannya

Program secara

ini

adalah

menyeluruh

belum kepada

masyarakat karena tidak dianggarkannya didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2011 hal ini menunjukkan sehingga

adanya

perlu

kelemahan

direspons

perencanaan

dengan

pemberian

pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Diharapkan dalam APBD Perubahan hal ini bisa teratasi. Kendala lain adalah biaya non kesehatan yang kadang – kadang di tuntut oleh masyarakat kepada Pengelola Jamkesda. Pendamping keluarga kesulitan dana untuk biaya makan dijalan dan selama mendampingi keluarganya berobat

dan

transport lokal

ketika

mendampingi

keluarganya bahkan biaya sehari – hari bagi keluarga yang ditinggalkan mereka masih kesulitan. 2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu memperlihatkan gambaran yang sangat menggembirakan terlihat dari capaian kinerja pada semester pertama tahun 2011 yaitu sebesar 57,30% sedang target untuk tahun 2015 adalah 95%. Disamping itu pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan

professional

juga

cukup


menggembirakan karena telah mencapai target 47,70% pada semester yang sama dari target 90% pada tahun 2015. 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Ketersediaan

jenis

obat

esensial

generic

disarana pelayanan kesehatan pada saat ini telah mencapai 95% dari target 100%. Namun ketersediaan volume jenis obat essensial generic masih pada kisaran 43%. Hal ini disebabkan karena Anggaran Obat dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu untuk Pelayanan Kesehatan Dasar baru mencapai Rp.7.853.- perkapita pada tahun 2011, dengan target berdasarkan rujukan dari WHO setara dengan US $ 2.- perkapita atau Rp.18.000.-/kapita pada tahun 2015. Karena belum terpenuhinya obat perkapita, maka

distribusi

obat

ke

Puskesmas

belum

menggembirakan sehingga masyarakat perlu secara mandiri bagi yang mampu untuk membeli sendiri obatnya, berdasarkan hal ini maka Dinas Kesehatan perlu melakukan pengawasan obat pada Apotek dan Toko Obat untuk melindungi konsumen dan menjamin adanya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. Pengadaan Obat Generic, Obat Essensial dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, Obat Program dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai secara bertahap akan ditingkatkan sampai mencapai target Rp.18.000.- per kapita. 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Saat ini Jumlah Puskesmas Perawatan ada sebanyak 4 buah yaitu Puskesmas Pagatan, Lasung, Puskesmas

Satui

dan

Simpang

Empat.

Yang


melaksanakan

Pelayanan

Obstetric

Emergency Dasar (PONED)

Neonatal

baru 3 buah

yaitu

Puskesmas Pagatan, Satui dan Simpang Empat Target untuk tahun 2015 adalah 4 buah atau sebesar 75% dari target 70% pada tahun 2015. Untuk mencapai angka 100% pada tahun depan perlu dilakukan pelatihan teknis untuk dokter umum tentang PONED sedangkan untuk tenaga bidan yang telah dilatih sudah tersedia di Puskesmas Lasung. Jumlah Poskesdes dengan tenaga Bidan baru mencapai 82 desa dari total 135 desa. Poskesdes yang aktif

mendukung

pelaksanaan

Desa Siaga

baru

mencapai 55 buah atau 67% dari total Poskesdes yang ada. Kedepan masih perlu mengisi kekosongan desa dengan bidan sebanyak 53 orang. Bila dilihat rasio kebutuhan bidan dibanding jumlah penduduk maka Kabupaten Tanah Bumbu masih memerlukan bidan sebanyak 84 orang sementara bila melihat kebutuhan riel berdasarkan konsep wilayah hanya 53 orang. Posyandu Mandiri yang ada pada tahun 2010 baru mencapai 8 buah atau 4,5 % dari 176 Posyandu yang ada tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga upaya peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu Mandiri perlu lebih digiatkan. Peningkatan Posyandu menjadi mandiri tidak lepas dari adanya ketersediaan dana dan tenaga bidan. Pada tahun

2011

Penyediaan

Biaya

operasional

dan

pemeliharaan untuk kegiatan posyandu, lokakarya mini dan

cakupan

immunisasi

di

Puskesmas

masih

dirasakan belum mencukupi. 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


Saat ini belum ada tenaga yang pernah dilatih khususnya untuk

Perencanaan sehingga dirasakan

hubungan antar sekuen perencanaan belum berjalan optimal sehingga terjadi pemborosan waktu ketika dilakukan proses penyusunan perencanaan seperti pada saat pembuatan RKA. 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Pada Tahun 2009 ditemukan Gizi Buruk sebanyak 8 orang dan Tahun 2010 Gizi Buruk Masih ditemukan sebanyak 7 orang sedang Gizi Kurang sebesar 11,6%. Pada Umumnya Gizi buruk dan Gizi Kurang ditemukan pada keluarga Miskin dan Kurang Mampu. Pemberian Vit A pada tahun 2010 sebesar 70% masih belum mencapai target sebesar 80% pada anak balita usia 6 – 59 bulan. Pemberian Fe tablet besi kepada ibu hamil juga masih rendah sebesar 65% dari target 80%. Keadaan Gizi pada ibu hamil masih perlu terus ditingkatkan karena masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 87 bayi tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu. Kedepan

perbaikan

gizi

perlu

difocuskan

pada

kelompok sasaran ibu hamil dan anak usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang akan datang (Bank Dunia, 2006) Cakupan penanganan masalah gizi masyarakat terutama pada kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu dan pada kasus – kasus gizi buruk telah ditangani semuanya (8 kasus) atau 100%. 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dikalangan masyarakat. Tahun ini telah terjadi


wabah diare di wilayah kerja Puskesmas Satui akibat mengkomsumsi air

yang tidak

memenuhi syarat

kesehatan. Perilaku merokok yang semakin meburuk dengan makin mudanya usia awal merokok. Semakin menurunnya pemberian ASI eksklusif yang disebabkan oleh pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan.

Masih

rendahnya

akses

masyarakat

terhadap informasi kesehatan baik melalui, brosur, leaflet, banner, baliho dan media informasi lainnya.

8. Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kabupaten

Tanah

Bumbu

adalah

daerah

endemis untuk penyakit yang bersumber binatang (Nyamuk) antara lain, malaria, DBD, dan Filariasis sehingga diperlukan kegiatan Penyemprotan Sarang Nyamuk. Angka Kesakitan malaria untuk setiap 1000 penduduk cukup tinggi yaitu 8 orang sedang target untuk 2015 adalah 5 per 1000 penduduk. Angka Kesakitan demam berdarah adalah 38 orang tahun 2010 target 2015 adalah 2 orang. Saat ini tercatat sebanyak 58 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Bumbu. Prevalensi ini merupakan angka yang tertinggi untuk Provinsi Kalimantan Selatan. 100% dari mereka telah diobati dengan ART dari target 100% tahun 2015. 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu menempati gedung yang masih digabung dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sehingga terkesan ruangannya sempit dan tidak adanya ruang


rapat/aula

yang

memadai

disamping

itu

Dinas

Kesehatan belum memiliki listrik sehingga fasilitas kantor yang memerlukan arus listrik seperti Computer, Printer dan Faximile sangat tergantung pada Genset. Kendaraan Dinas Roda 4 sebagian besar sudah rusak berat sedang biaya pemeliharaan tidak mencukupi. Tiga buah mobil Puskesmas Keliling sudah tidak layak pakai, sementara 2 buah lainnya sering mengalami kerusakan yang menghambat tugas – tugas pelayanan. Saat ini masih ada dua Puskesmas yang belum memiliki mobil puskesmas keliling (Puskesmas Teluk Kepayang dan Puskesmas

Pulau Tanjung ).

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Sebagian besar

gedung Puskesmas

dan

Jaringannya dalam keadaan rusak sedang sampai berat yang memerlukan perbaikan. 3 buah Puskesmas yang memerlukan rehabilitasi sedang masing – masing Puskesmas Perawatan Satui, Puskesmas Sebamban II dan Puskesmas perawatan

Simpang Empat. 2

Puskesmas lainnya memerlukan rehabilitasi berat masing – masing Puskesmas Sebamban I dan Puskesmas Batulicin I, dan 3 Puskesmas lainnya perlu direnovasi

yaitu Puskesmas Batulicin, Puskesmas

Perawatan Lasung dan Puskesmas Perawatan Pagatan Mobil Puskesmas Keliling sebagian dalam keadaan rusak. 4 buah sudah perlu diremajakan, 2 buah rusak berat memerlukan perbaikan berat, 2 buah lainnya memerlukan perbaikan sedang. Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas juga belum memadai. 10 buah Puskesmas belum memiliki sarana laboratorium yang lengkap. 4 buah Puskesmas


Perawatan belum memiliki EKG, Alat kesehatan untuk perawatan dan alat kesehatan Gawat Darurat. 11. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita masih jauh dari yang diharapkan hanya sebesar 27,63% dari target 78% pada tahun 2010. Target tahun 2015 adalah 85%. Hal ini disebabkan karena anggaran kesehatan

untuk

menangani

kegiatan

Pelayanan

Kesehatan Anak Balita belum teralokasi dengan memadai. 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Di kabupaten ini masih sering terjadi wabah diare akibat meminum air yang tidak memenuhi syarat – syarat kesehatan. Pada tahun 2010 persentase keluarga yang menggunakan air bersih baru mencapai 51,06% dari target 62% pada tahun yang sama. Sedang Target Nasional adalah sebesar 67%. Masih

banyaknya

rumah

tangga

yang

memelihara unggas atau ternak dalam lingkungan rumah yang tidak terpisah menyebabkan mudahnya timbul penyakit karena lingkungan rumah yang tidak sehat. Banyak penyakit menular yang timbul akibat factor lingkungan yang tidak sehat, seperti Demam Berdarah, Malaria, Infeksi Saluran Pernafasan dan Filariasis. 13. Program Pengawasan Kesehatan Makanan Masih ditemukan adanya makanan yang dijual terutama makanan jajanan yang mengandung Zat Pewarna dan Bahan Pengawet yang membahayakan kesehatan. Banyaknya usaha industri rumah tangga yang bergerak dibidang makanan pangan yang belum mempunyai Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan. Hal


ini memerlukan adanya peningkatan pengawasan dari Dinas kesehatan. 14. Program Pelayanan Kesehatan Lansia. Salah kementerian

satu

focus

adalah

program

penanganan

kesehatan lanjut

usia.

Pelaksanaan Program ini pada Dinas Kesehatan kabupaten

Tanah

Bumbu

belum optimal karena

minimnya dana untuk kegiatan ini.

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Program ini belum terlaksana sampai saat ini. 3.4.2.

Sasaran

Jangka

Menengah

Renstra

Kementerian/Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010 – 2014. Yaitu : a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi manyarakat dengan : 1.

Meningkatnya umur harapan hidup dari 70.7 tahun menjadi 72 tahun;

2.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup;

3.

Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup

4.

Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 100 kelahiran hidup;

5.

Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36.8 persen menjadi kurang dari 32 persen;

6.

Persentasi ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90%;


7.

Persentasi Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%;

8.

Persentasi RS Kab/kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%;

9.

Cakupan

kunjungan

neonatal

lengkap

(KN

lengkap) sebesar 90%; b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan: 1.

Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk;

2.

Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;

3.

Terkendalinya

prevalensi

HIV pada populasi

dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; 4.

Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%;

5.

Persentasi desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%;

6.

Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.

c. Meningkatnya

penyediaan

anggaran

public untuk

kesehatan dalam rangka mengurangi risisko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh, terutama penduduk miskin. d. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%. e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal,terpencil,perbatasan dan kepulauan (DTPK). f.

Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.

g. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).


Sasaran

jangka

mengacu

pada

menengah sasaran

Renstra

jangka

SKPD

Provinsi

menengah

Renstra

Kementerian dengan lebih menfocuskan pada 2 hal utama yaitu: 1. Peningkatan

Index

Pembangunan

Manusia

yang

menekankan pencapaian target Umur harapan Hidup menjadi 72 tahun pada tahun 2015. Penurunan Angka Kematian

Ibu

dan

Angka

kematian

Bayi

serta

peningkatan Status Gizi Masyarakat. 2. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi prioritas untuk meningkatkan akses pemanfaan sarana kesehatan dan menunjang sistim

rujukan

pasien,

disamping

itu

menopang

standarisasi pelayanan kesehatan karena adanya kendali biaya dan kendali mutu.

Karena masih

terbatasnya dana dibanding jumlah penduduk yang harus dilayani diseluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka pelaksanaannya dengan sistim sharing pembiayaan antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Selatan

dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan proporsi 60% dijamin oleh Pemerintah Provinsi dan 40% dijamin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu kepada sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Kesehatan dan mengacu pada focus Sasaran Jangka Menegah Renstra Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi manyarakat dengan :


1.

Meningkatnya Umur Harapan Hidup dari 64 tahun pada tahun 2010 menjadi 72 tahun pada tahun 2015;

2.


3.

Mempertahankan angka kematian bayi dari 8 per 1000 KH pada tahun 2010 dan dibawah 24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015

4.

Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 100 kelahiran hidup;

5.

Persentasi ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih dari 72,86% menjadi sebesar 90% pada tahun 2015.

6.

Persentasi Puskesmas rawat inap yang mampu PONED dari 75% menjadi sebesar 100% pada tahun 2015

7.

Cakupan

kunjungan

neonatal

lengkap

(KN

lengkap) sebesar 90%; b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan: 1.


2.

Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;

3.

Terkendalinya

prevalensi

HIV pada populasi

dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; 4.


5.

Persentasi desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%;

6.

Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 pencuduk.


c. Meningkatnya

penyediaan

anggaran

public untuk

kesehatan dalam rangka mengurangi risisko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh, terutama penduduk miskin. d. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%. e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal,terpencil,perbatasan dan kepulauan (DTPK). f.

Melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.

g. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3.4.3.

Penentuan Issue – Issue Stratregis

1.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesehatan

2.

Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.

Upaya Kesehatan Masyarakat

4.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Perbaikan Gizi Masyarakat

6.

Pengembangan Lingkungan Sehat

7.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

8.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


16. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan 17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan VISI “MASYARAKAT TANAH BUMBU YANG SEHAT, MERATA DAN BERKEADILAN”.

MISI

Untuk mencapai masyarakat sehat yang Merata dan Berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta pengutamaan pada upaya promotif – preventif;

3.

Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan;

4.

Meningkatkan

pengembangan

dan

pemberdayaan

SDM

kesehatan yang merata dan bermutu; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 35 2015

5.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan 4.2.1.

Tujuan

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna

dan

berdaya-guna

secara

merata

di

Wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 4.2.2.

Sasaran Strategis

Kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2011-2015) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran Strategies ini juga selaras dengan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan serta Visi dan Misi Kementerian Kesehatan terutama dalam pencapaian MDG’s pada tahun 2015. Titik berat pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah

Bumbu

5

tahun

kedepan

dilakukan

melalui

pendekatan promotif dan preventif, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan

air

bersih,

pengurangan

wilayah

kumuh

sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup menjadi 72,7 pada tahun

2015, dan

pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015.

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2011-2015, yaitu: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2011Page 36 2015

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat,

dengan : a.

Meningkatnya umur harapan hidup dari 64 tahun menjadi 72 tahun;

b.


c.

Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 22 per 1.000 kelahiran hidup;

d.

Menurunnya angka kematian neonatal dari 8 menjadi 5 per 1.000 kelahiran hidup;

e.

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90%;

f.

Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%;

g.

Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 80%.

2. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular,

dengan: a.


b.

Menurunnya kasus malaria ( Annual Paracite Index API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;

c.

Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%;

d.


e.

Persentase Desa yang mencapai UCI dari 90% menjadi 95%;

f.

Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 31 per 100.000 penduduk.

4.3. Strategi dan Kebijakan


4.3.1.

Strategi 1.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan

masyarakat

madani

dalam

pembangunan

kesehatan.

Mendorong kelompok,

kerjasama serta

antar

antar

masyarakat,

lembaga

dalam

antar rangka

pembangunan berwawasan kesehatan; memantapkan peran masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau

penyelenggara

kesehatan;

dan

pelaku

meningkatkan

bersumberdaya

masyarakat

pembangunan

upaya

kesehatan

menerapkan

promosi

kesehatan yang efektif; dan memobilisasi sector lain untuk sektor kesehatan. Fokus :

a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. b. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui advokasi, kemitraaan dan peningkatan

sumber

daya

pengembangan sarana dan

pendukung

untuk

prasarana

dalam

mendukung Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). c. Meningkatkan

kemandirian

masyarakat

dalam

system peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan

akibat

bencana,

serta

terjadinya

wabah/KLB. d. Meningkatkan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama pada pemberian ASI eksklusif dan sanitasi.


e. Meningkatkan

keterpaduan

pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating. f.

Meningkatkan kerjasama lintas bidang dan lintas program,

terutama

Perdagangan,

dengan

Dinas

perindustrian,

Pertanian, transportasi,

pendidikan, agama, kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, ekonomi, dan budaya. 2.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta pada upaya promotif – preventif.

Pemenuhan

pelayanan

kesehatan

dasar

kuratif

termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan di desa Terpencil dan Sangat Terpencil agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar kecamatan;

mengutamakan

upaya

promotif

dan

preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental, sosial) dan mengurangi angka kesakitan;

meningkatkan

penguasaan

dan

pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang

kesehatan

melalui

kajian,

penelitian,

pengembangan, dan penerapan; menyediakan biaya operasional

untuk

Puskesmas

sehingga

mampu

melaksanakan pelayanan preventif dan promotif di Puskesmas,

menuju

inovasi

upaya

pelayanan

kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan


yang berdayaguna dan berhasil guna serta berstandar Nasional. Fokus:

a.

Meningkatkan kesehatan

kualitas

rujukan

fasilitas

yang

pelayanan

memenuhi

standar

bertaraf nasional. b.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan

anak

di

bawah

lima

tahun

dengan

memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara

efektif

sehingga

penurunan

tingkat

kematian bayi dan balita dapat lebih cepat tercapai. c.

Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC.

d.

Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada seperti Puskesmas dan posyandu.

e.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran

yang

sesuai

menjaga

kepentingan

dengan dan

etika

dan

perlindungan

masyarakat awam dari malpraktek dokter yang tidak bertanggung jawab. f.

Tersedianya Biaya Operasional Kesehatan untuk percepatan sehingga mempercepat pencapaian MDGs.

g.

Meningkatkan kesehatan

pelayanan

kerja,

matra

kesehatan dan

haji,

pengobatan

tradisional alternatif.


h.

Meningkatkan

kesiapan

untuk

evakuasi,

perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam. i.

Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based.

j.

Peningkatan dan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui Revitalisasi Puskesmas,

Revitalisasi

Posyandu,

Dokter

Keluarga, dan lain-lain. k.

Meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan

mutu

rehabilitasi pasca

pelayanan bencana

dan

kesehatan, peningkatan

pelayanan kesehatan di Desa Terpencil. l.

Meningkatkan sarana pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain melengkapi puskesmas dengan fasilitas laboratorium.

m.

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

yang

dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana

sesuai

dengan

proporsi

dan

kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna. n.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan. o.

Meningkatkan

utilisasi

fasilitas

kesehatan,

termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.


p.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penduduk di daerah rawan bencana.

3.

Meningkatkan

pembiayaan

pembangunan

kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan.

Peningkatan pembiayaan kesehatan disamping untuk biaya operasional puskesmas dan biaya pembangunan kesehatan

lainnya

mendukung

juga

penerapan

lebih

difocuskan

untuk

jaminan

kesehatan

sosial

menuju universal coverage; menyusun perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data, sinkronisasi

kebijakan

menghimpun

dan

sumber-sumber

alokasi

anggaran;

dana

baik

dari

pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran masyarakat,

termasuk

swasta

untuk

menjamin

tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjalankan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya program-program unggulan. Fokus:

a.

Menyempurnakan

dan

memantapkan

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah baik

dari

segi

kualitas

pelayanan,

akses

pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi

yang

transparan

dan

bersih.

Meningkatkan cakupan melalui Jamkesda yang diperluas

secara

bertahap

untuk

seluruh

masyarakat Tanah Bumbu b.

Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna.


4.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, mengedepankan

upaya

pengembangan

dan

pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan Sistem mutu (upaya,

pengawasan,

audit),

Standarisasi,

dan

sertifikasi; serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang diiringi dengan upaya mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan. Fokus:

a.

Kesejahteraan dan insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil belum memadai. Insentif yang ada akan disempurnakan dan pengembangan karir bagi tenaga kesehatan perlu ditingkatkan sehingga penyebaran tenaga kesehatan dapat merata.

b.

Penguatan peraturan perundangan (Perda dan Perbup maupun Keputusan Bupati) dalam aspek standarisasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM kesehatan, serta penerapannya dalam praktek kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.

c.

Peningkatan kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi.


d.

Meningkatkan

perencanaan,

pendayagunaan

pengadaan,

serta

pembinaan

dan dan

pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

5.

Meningkatkan

ketersediaan,

pemerataan,

dan

keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin

keamanan/khasiat,

kemanfaatan,

dan

mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

Menjamin

ketersediaan,

pemerataan

dan

keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta pemberian dukungan untuk pengembangan obat traditional yang teruju secara ilmiah;

penggunaan

obat

yang

rasional

dengan

pelayanan kefarmasian yang bermutu; utamanya pada Obat Esensial Generik; meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

makanan

khasiat/kemanfaatan

untuk dan

menjamin mutu

keamanan,

dalam

rangka

perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Fokus:

a.

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik.

b.

Meningkatkan penggunaan obat rasional.

c.

Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar.

d.

Meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.


e.

Meningkatkan

pelayanan

kefarmasian

yang

bermutu. f.

Penyusunan standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan dan peningkatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

6.

Meningkatkan

manajemen

kesehatan

yang

akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna

untuk

memantapkan

kesehatan

yang

bertanggungjawab.

Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan dan pembiayaan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat

dan

mutakhir;

penerapan

kebijakan

pembangunan kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat; mengurangi disparitas status kesehatan antar kecamatan; melaksanakan good governance termasuk

akuntabilitas

pembangunan

dan

mengedepankan tata kelola yang efektif dan efisien. Fokus:

a.

Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak.

b.

Meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam manajemen kesehatan yang modern dan terjamin. c.

Meningkatkan mendukung

produk

hukum

penyelenggaraan

yang

akan

pelaksanaan

pelayanan kesehatan.


d.

Mengembangkan standar prosedur operasional yang

mendukung

Pelayananan

implementasi

Kesehatan

dan

Administrasi Standarisasi

Pelayanan kesehatan e.

Melaksanakan Sistim Informasi Kesehatan yang berbasis Informasi Teknologi (internet online)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


renstra dinkes 2011-2015

Recommend Documents