Rencana Strategis Transportasi Darat

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN 2005 – 2009 RENCANA STRATEGIS TRANSPORTASI DARAT

A. VISI Visi Departemen Perhubungan sampai dengan tahun 2009 adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Pelayanan perhubungan yang handal , diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (security (security ), ), selamat (safety (safety ), ), nyaman (comfortable ), ), tepat waktu ( punctuality punctuality ), ), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordabi- (affordabi- lity ) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. B. MISI Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Departemen Perhubungan dalam kerangka good governance ; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Departemen Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah: 1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan: Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V-1

Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan. 2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan ( regulatory reform ) dan penegakan hukum secara konsisten: Sesuai dengan prinsip good governance dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Departemen Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform ) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan. 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan: Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah. 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan: Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepaRencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V-2

da rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. C. TUJUAN Pembangunan Departemen Perhubungan dalam kurun waktu 2005-2009 bertujuan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan secara efektif dan efisien guna menun jang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang men jadi beban masyarakat. D. SASARAN DAN PRIORITAS 1. SASARAN Sasaran pembangunan Departemen Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasilhasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V-3

dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Departemen Perhubungan pada kurun waktu 2005-2009 adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional; b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/regulatory undang-undangan/ regulatory reform ) di bidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ; c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai; d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran umum pembangunan Transportasi Darat pada kurun waktu 2005-2009 adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal ba-gi kegiatan pemulihan ekonomi nasional; b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/regulatory undang-undangan/ regulatory reform ) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama se-cara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ; c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka-wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk mencip-takan suasana aman dan damai; d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahtera-an rakyat. Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V-4

Sasaran pembangunan masing-masing matra transportasai darat adalah sebagai berikut: a. Transportasi Darat 1). Lalu Lintas Angkutan Jalan a) Meningkatnya kondisi prasarana lalu lintas angkutan jalan terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian materi. b) Meningkatnya kelaikan sarana moda transportasi jalan; c)

Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana keselamatan LLAJ;

d) Meningkatnya keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, distribusi barang dan jasa, mendukung perwujudan sistranas dalam perwujudan tatranas, tatrawil dan tatralok, serta terciptanya pola distribusi nasional. e)

Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan, pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

2) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan a) Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi dan meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat. b) Meningkatnya kelaikan dan dan jumlah sarana ASDP. c) Meningkatnya keselamatan ASDP. a) Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antar moda di dermaga penyeberangan, serta meningkatkan pelayanan angkutan perintis. b) Meningkatnya peranserta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP. 3) Perkotaan

Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V-5

a) Meningkatnya tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan; b) Meningkatnya partisipasi dan peranserta institusi terkait dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan; c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perkotaan; d) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan; e) Meningkatnya peran serta masyarakat peningkatan tertib lalu lintas;

dalam

f) Meningkatnya tertib lalu lintas dan keselamatan angkutan perkotaan; g) Meningkatnya inovasi pengembangan dan teknologi transportasi transportasi perkotaan. 2. PRIORITAS Pembangunan transportasi darat tahun 2005-2009, dititikberat-kan kepada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan sungai, danau dengan prioritas sebagai berikut: a. Pembangunan angkutan jalan diprioritaskan pada pemulihan kondisi pelayanan armada angkutan jalan, sesuai dengan standar pelayanan minimal; b. Pembangunan taransportasi perkotaan terutama di kotakota besar dan metropolitan diprioritaskan pada pengembangan dan pemanduan jaringan pelayanan di kawasan perkotaan sesuai dengan hirarkinya, pengembangan angkutan umum massal, peningkatan kelancaran lalu lintas serta pengurangan dampak transportasi; c. Pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sungai, danau dan penyeberangan; rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan;


V-6

E. STRATEGI Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Departemen Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Darat seperti tersebut tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pemba-ngunan perhubungan, yaitu: 1.

STRATEGI PEMULIHAN DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (regulatory (regulatory reform ), ), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peranserta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (owner (owner ) menjadi regulator dan fasilitator.

2.

STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN Strategi Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara.Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut: a. Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (cost (cost recovery ), ), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang; b. Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat; c. Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmensegmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sek-


V-7

tor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah; d. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka me wujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development development ); ); e. Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (market (market failure ); ); f. Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional; g. Pembangunan Perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar. F. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan Umum Departemen Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (servicing (servicing function ) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip least cost economy terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai cost recovery , sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai cost recovery , pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan, pemerintah memberikan pelayanan transportasi melalui pelaksanaan fungsi pendorong pro- (pro- moting function ). ). 2. Pembangunan Perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah melalui penyediaan jasa perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan daerah. Disamping itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V-8

untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 3. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan. berkesinambungan. 4. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien. 5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM. 6. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek aspek pertimbangan, pertimbangan, yaitu: yaitu: a. Sisi Operator Operator selaku selaku Penyedia Penyedia Jasa: Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari setiap jenis jasa perhubungan (cost (cost of service ) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (value of service ). ). b. Sisi Masyarakat Masyarakat selaku selaku Pengguna Pengguna Jasa: Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (ability (ability to pay ) dan kemauan membayar (willingness to pay ). ). c. Sisi Pemerintah Pemerintah selaku Regulator: Pertimbangan kebijakan nasional dengan lebih menekankan kepada stabilitas nasional, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan “optimum “optimum alloca- tion resources ” dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta men jaga tingkat pelayanan (level (level of service ) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan.


V-9

F. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 1. TRANSPORTASI DARAT a. Transportasi Jalan 1) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait; 2) Meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek, yaitu pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu-lintas dan kelaikan sarana serta ijin iji n pengemudi di jalan; 3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu-lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan dengan penerapan deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek, serta kerjasama antar lembaga pemerintah pusat dan daerah; 4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis di daerah terpencil; 5) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan, melalui: Penataan sistem transportasi jalan diantaranya melakukan penyusunan RUJTJ (Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan) terdiri dari penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas, serta penataan pola distribusi nasional sesuai dengan rencana kelas jalan; Melanjutkan revisi Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan dan peraturan pelaksanaannya; Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dengan membuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; Meningkatkan peranserta investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penyelenggaraan transportasi transportasi jalan dengan dengan menciptamenciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap operator dan pengusaha di bidang LLAJ; Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V - 10

6) Meningkatkan profesionalisme SDM, meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu-lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi; 7) Prioritas meningkatkan keselamatan a) Penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan fatalitas LLAJ; b) Meningkatkan kelaikan sarana dan prasarana LLAJ; c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan melalui program sosialisasi keselamatan; d) Meningkatkan audit kinerja sarana dan prasarana; e) Meningkatkan SDM dan pengembangan teknologi. 8) Prioritas meningkatkan kualitas pelayanan a) Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif; b) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan penumpang dan barang secara terpadu; c) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan penumpang Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) terutama AKAP ekonomi. 9) Prioritas meningkatkan aksessibilitas a) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana LLAJ; b) Meningkatkan keterpaduan moda; c) Menyediakan/menyempurnakan pelayanan angkutan perintis; d) Mendukung pengembangan trasnportasi missal; e) Retrukturisasi kelembagaan kelembagaan dan peraturan di LLAJ; f) Meningkatkan dukungan angkutan lebaran dan haji. c. Transportasi Sungai, Danau Danau dan Penyeberangan 1) Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan SDP; 2) Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan memperbaiki tatanan pela yanan angkutan antar moda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus di dalam pulau (sungai dan danau) dan antar pulau dengan pelayanan sejalan dengan tatranas, tratrawil dan tatralok; 3) Pengembangan Pengembangan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura diarahkan untuk mendukung pariwisata dan angkutan lokal pada lintas penyeberangan antar provinsi antar Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V - 11

pulau seperti: Merak-Bakauheni, Jakarta-Pangkal Pinang, Semarang-Banjarmasin, Lamongan-Balikapapan, Lamongan-Makassar-Takalar dan Ketapang-Gilimanuk. Selain itu dilanjutkan dengan pengembangan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota; 4) Pengembangan ASDP di Bali dan Nusa Tenggara diarahkan untuk kegiatan transportasi lokal dan menunjang pariwisata di danau Bedugul, Batur dan Kelimutu; lintas penyeberangan antarnegara seperti Kupang-Dili, dan rencana kajian untuk Kupang-Darwin, serta lintas penyeberangan antar provinsi antar pulau menuju pulau Jawa dan pulau Sulawesi. Pengembangan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota diperlukan keterpaduan antar moda dan dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan permintaan pada jaringan transportasi jalan; 5) Pengembangan ASDP di Kalimantan diarahkan pada jaringan transportasi sungai untuk menjangkau seluruh daerah pedalaman dan terpencil yang didominasi oleh perairan yang tersebar luas; jaringan transportasi penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar pulau terutama dengan pulau Sulawesi, seperti BalikpapanMamuju, Nunukan-Manado, serta dengan pulau Jawa dan Sumatera, dan perencanaan lintas internasional Tarakan-Nunukan-Tawao; 6) Pengembangan ASDP di Sulawesi diarahkan pada jaringan transportasi penyeberangan dengan prioritas tinggi di danau Tempe, danau Towuti, dan danau Matano; serta pada lintas penyeberangan dalam provinsi dan antar provinsi; 7) Pengembangan ASDP di Maluku dan Papua diarahkan untuk meningkatkan lintas antar provinsi dan antar kepulauan dalam provinsi; 8) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP dengan mengembangkan angkutan sungai di Kalimantan, Sumatera dan Papua yang telah memiliki sungai cukup besar; mengembangkan angkutan danau untuk menunjang program wisata; meningkatkan pelayanan penyeberangan sebagai penghubung jalur jalan yang terputus di perairan, terutama pada lintasan ASDP di Sabuk Selatan (Sumatera-Jawa-Bali-NTB-NTT); (Sumatera-Jawa-Bali-NTB-NTT); 9) Mendorong peranserta pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan ASDP; mendorong penyelesaian revisi UU. No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya; melaksanakan restrukturisasi kelembagaan dalam moda ASDP, agar tercapai efiRencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V - 12

siensi, transparansi serta meningkatkan peran swasta di bidang ASDP. d. Transportasi Perkotaan 1)

Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pada pemulihan kondisi pelayanan armada bus kota, sesuai dengan standar pelayanan minimal;

2)

Pengembangan angkutan perkotaan diarahkan mela-lui pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota. Pengembangan transportasi perkotaan juga memperhatikan pejalan kaki dan orang cacat;

3)

Arah transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dan di beberapa kawasan seperti Gerbang Kertosusila, Malang Raya, Gelangban, dan Mebidang, selain angkutan jalan juga diarahkan pada penggunaan angkutan massal yang berbasis jalan rel/kereta api;

4)

Sebagai landasan pengembangan transportasi antar moda, kebijakan pengembangan angkutan kereta api pada kawasan tertentu diarahkan untuk menjalin keterhubungan pusat kota dengan outlet seperti bandar udara (Soekarno-Hatta dengan Jakarta, Medan Baru dengan Medan, Hasanuddin dengan Makassar dan Djuanda dengan Surabaya), dan pusat produksi dengan pelabuhan laut (Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Belawan).

5)

Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang padat, terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayah.

G. PROGRAM PEMBANGUNAN 1. TRANSPORTASI DARAT Program pembangunan transportasi darat tahun 2005-2009 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan kegiatan dan target fisik disampaikan pada tabel V-1, V-2 V-2 V-3 dan V-4;


V - 13

b. Program Restrukturisasi & Reformasi Kelembagaan Transportasi Darat, dengan kegiatan dan target fisik disampaikan pada tabel V-5;

TABEL V-1 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 2005-2009 KEGIATAN

REHABILITASI Jembatan Timbang Terminal PERAWATAN Retrofit Bus DAMRI Perbaikan Bus BAMRI Engine Assy DAMRI Shock Block Assy DAMRI

TARGET FISIK

SATUAN 2005

2006

2007

2008

2009

Jml

Unit Unit

5

1 5

1 9

1 8

1 8

4 36

Unit Unit Unit Unit

26 254 26 36

30 265 30 36

30 287 30 38

33 268 33 39

32 268 32 40

151 1.342 151 189

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2005

TABEL V-2 REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API 2005-2009 TARGET FISIK KEGIATAN

REHABILITASI Jembatan KA Sinyal Telekomunikasi Listrik Aliran Atas Kereta K3 Kereta KRL Kereta KD3 Kereta KRD Lokomotif Kereta

SATUAN

Buah Paket Km Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2005

2006

2007

2008

2009

Jml

4 4 3 5 10 13 14 37

12 5 205 5 20 6 11 9 34

8 8 124 3 20 6 12 9 32

8 4 86 4 20 6 12 1 27

2 3 70 4 20 6 12 0 27

34 24 485 19 80 5 34 60 33 157


TABEL V-3 REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN 2005-2009 KEGIATAN

TARGET FISIK

SATUAN 2005


2006

2007

2008

2009

Jml

V - 14

Dermaga Penyeberangan Dermaga Danau Pengerukan dan Pembersihan Alur Pelabuhan PT. ASDP

Paket Paket

15 -

11 2

1 4

4

4 3

31 13

Paket

1

-

2

2

1

6


TABEL V-4 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERKOTAAN TAHUN 2005-2009

KEGIATAN

TARGET FISIK

SATUAN 2005

2006

2007

2008

2009

Jumlah

Paket Paket

-

1 1

2 1

2 -

2 1

7 3

Unit Unit

94 -

400 300

406 300

550 300

550 100

2.000 1.000

Paket

-

1

1

1

1

4

Paket

-

2

3

2

2

9

Paket

-

1

2

3

2

8

Paket Paket

-

1 2

1 1

2 1

1 1

5 5

Paket Paket Paket Paket

5 -

2 2 10 2

1 1 10 1

1 1 10 1

1 1 10 1

5 5 45 5

Paket

-

5

4

4

5

18

PROGRAM BSTP Peningkatan/Pemb.Prasarana Angkutan Massal Peningkatan Prasarana Angkutan massal Pembangunan Prasarana Angkutan massal Pengadaan/Rehab Sarana Angkutan Massal Bus Sedang Bus Besar Subsidi Subsidi Operasi Angkutan massal Manajemen Rekayasa Lalin di Perkotaan Manajemen Rekayasa Lalin di jalan nasional perkotaan Pengadaan Perlengkapan jalan di jalan nasional perkotaan Penggurangan Dampak Transportasi Perkotaan Prototipe sarana ramah lingkungan Kawasan percontohan Kegiatan Pendukung Dukungan Angkutan Lebaran Pengembangan Data dan SIM Studi Sosialisasi/kampanye Sosialisasi/kampany e ketertiban lalulintas dan angkutan perkotaan Kota percontohan Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2005

TABEL V-5 RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2005-2009 KEGIATAN

BUMN PERKERETAAPIAN PERKERETAAPIAN Kelembagaan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi BUMN ASDP Pendukung Perencanaan Evaluasi dan Monitoring Kajian Kebijakan & Regulasi

TARGET FISIK

SATUAN 2005

2006

2007

2008

2009

Jml

Paket Paket Paket

0,183 0,019 1,833

0,192 0,148 4,083

0,200 0,203 5,491

0,208 0,285 3,422

0,216 0,344 1,172

1 1 16

Paket Paket Paket

5 3 -

5 4 4

6 4 3

6 4 1

5 4 1

27 19 9



V - 15

c. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Darat, dengan kegiatan dan target fisik disampaikan pada tabel V-6. TABEL V-6 PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN DARAT TAHUN 2005-2009 KEGIATAN

TARGET FISIK

SATUAN

SUBSIDI OPERASI Bus Perintis Kereta Api Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan REHABILITASI & PENGADAAN Rekondisi Kapal Perintis Pengadaan Kapal Perintis

2005

2006

2007

2008

2009

Jml

Paket Paket Paket

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

5 4 5

Unit Unit

1 6

13

23

13

10

1 65


d. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Transportasi Darat, dengan kegiatan dan target fisik disampaikan pada tabel V-7, V-8, V-9 dan V-10. TABEL V-7 PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ANGKUTAN JALAN TAHUN 2005-2009 KEGIATAN

TARGET FISIK

SATUAN 2005


2006

2007

2008

2009

V - 16

Jml

ASPEK KESELAMATAN Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Rambu Lalu-Lintas RPPJ arka Jalan Pagar Pengaman Jalan Delineator Paku Marka Jembatan Timbang Lampu Penerangan Jalan Terminal Perbaikan Daerah Rawan Kecelakaan Driving Simulator Jembatan Timbang Percontoan Ops Jembatan Timbang Percontohan Prototipe Sarana ramah Lingkungan SARANA TRANSPORTASI JALAN Bus Sedang AKAP Bus Besar AKAP Pembangunan Stasiun BBG Mobil Barang untuk DAMRI Armada Taxi Mobil Beban Alat Kalibrasi Gas Analyzer KEGIATAN PENDUKUNG Studi/DED/DRK dan Terminal Dukungan Angkutan Lebaran Dukungan Penelitian Kecelakaan Dukungan Penertiban Muatan Lebih Sosialisasi Ketertiban Lalu-Lintas

Unit Unit Buah Buah Meter Meter Buah Buah Buah Buah Unit Paket Unit Paket Paket Paket

2 2000 50 408000 18096 40 3 4 3 1 -

8 1 26811 150 1615250 87664 22433 16419 2 100 3 8 3 4 6 2

8 1 32173 100 1938300 98797 25120 14303 2 100 3 8 4 3

9 1 38608 150 2037960 138956 31852 18563 2 100 3 8 5 2

9 1 46329 100 2580734 180747 29543 16276 2 100 3 8 5 2

36 4 145.921 550 8.580.244 524.260 108.948 65.561 8 440 15 36 17 7 7 9

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

10 -

125 500

125 500

125 350

125 350

5 1716 84084 1

5 1801 92558 6 -

5 1892 101886 8 -

5 1986 112154 10 -

5 2085 123458 10 -

510 1.700 1 25 9.480 514.139 34 1

Paket Paket Paket Paket Paket

9 -

15 1 1 2 2

20 1 1 2 1

15 1 1 2 1

20 1 1 2 1

79 4 4 8 5

Sumber: Sumber: Ditjen Ditjen Perh Perhubungan bungan Darat, Darat, 2005 2005

TABEL V-8 PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API TAHUN 2005-2009 KEGIATAN

SATUAN

TARGET FISIK 2005

2006

2007

2008

2009

Jml

PRASARANA KERETA API Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan Pengadaan Rel Pengadaan Plat Sambung Pengadaan Wessel Pengadaan Tanah Sistem Angkutan Massal Jakarta 14,3 km Bontang-Balikpapan-Tenggarong 259 km Pembangunan Jembatan Baru Bangunan Operasional Pintu Perlintasan

Km Km Ton Unit Unit Paket Paket Paket Buah Paket Lokasi

142,2 140,1 21 7 0,215 0,2 1 3 3

296,8 73,3 6059 110 24 4 0,215 0,2 18 9 26

280,8 76,7 54430 1000 200 4 0,189 0,2 18 6 23

208,3 193,6 2 0,189 0,2 10 3 23

218,8 162,6 2 0,189 0,2 10 2 20

1.147 646 60.489 1.110 245 19 1 1 57 23 95

SARANA KERETA API K3 KRL KRD/KD3 KRDE Kereta Gerbong Lokomotif Sarana KA Kaltim

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket

10 16 51 76 13 -

20 5 5 16 70 76 13 -

20 5 5 16 64 76 15 -

20 5 24 54 82 7 0,4

20 24 57 47 4 0,6

90 10 15 96 296 357 52 1

KEGIATAN PENDUKUNG STD Pengembangan Data dan SIM Administrasi

Paket Paket Paket

27 7 0,2

22 8 0,2

20 8 0,2

20 10 0,2

20 10 0,2

109 43 1

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2005 Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V - 17

TABEL V-9 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP TAHUN 2005-2009 KEGIATAN

TARGET FISIK

SATUAN

PRASARANA ASDP Dermaga Penyeberangan Dermaga Sungai Dermaga Danau Pemecah Gelombang Fasilitas Dermaga di Merak-Bakauheni Pembuatan Dermaga LDF di Jakarta Pembuatan Dermaga LDF di S urabaya FASILITAS KESELAMATAN Rambu Sungai dan Danau Rambu Suar SARANA ASDP Kapal Ro-Ro 1000-2000 GT di Ketapang Kapal Ro-Ro 1000-2000 GT di Semarang Kapal Ro-Ro 3000-5000 GT di Merak Kapal Ro-Ro 1000-2000 GT di Kayangan Kapal LDF > 5000 GT di Surabaya Kapal LDF > 5000 GT di Jakarta Kapal LDF 1000-2000 GT di Sibolga Kapal LDF 1000-2000 GT di Bajoe Kapal LDF 3000-5000 GT di Bakauheni KEGIATAN PENDUKUNG Pengembangan Data dan SIM Pengembangan SDM dan Teknologi

2005

2006

2007

2008

2009

Jml

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

40 9 15 1 -

59 11 2 11 1

67 10 4 1 1

56 9 4 -

60 9 3 -

282 48 13 31 1 1 2

Buah Buah

246 5

1000 10

1000 10

1000 10

1000 -

4.246 35

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1 1 -

1 -

1 1 -

1 1 1 -

1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1

Paket Paket

-

5 4

5 2

5 12

5 12

20 40


TABEL V-10 PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN TAHUN 2005-2009

KEGIATAN

TARGET FISIK

SATUAN

ASPEK KESELAMATAN Traffic Light Manajemen Rekayasa Lalu-lintas Perlengkapan Jalan Perkotaan Kawasan Percontohan SARANA TRANSPORTASI JALAN Bus Sedang Transportasi Perkotaan Bus Besar Transportasi Perkotaan Bus Besar Untuk DAMRI Pengembangan Data dan SIM Kota Percontohan

2005

2006

2007

2008

2009

Jml

Unit Paket Paket Paket

2 2 -

62 6 1 1

74 10 2 2

89 10 2 3

107 10 2 2

334 38 7 8

Unit Unit Unit Paket Paket

4 22 -

400 300 26 2 5

406 300 38 1 4

550 300 40 1 4

550 100 44 1 5

2.000 1.000 180 5 18


e. Program Rekonstruksi Rekonstruksi Perhubungan Perhubungan Darat di Daerah Bencana, dengan kegiatan dan target fisik disampaikan pada tabel V-11.

TABEL V-11 REKONSTRUKSI TRANSPORTASI DARAT DI DAERAH BENCANA Rencana Strategis Departemen Perhubungan Tahun 2000-2005

V - 18

TAHUN 2005-2009 KEGIATAN

Terminal Terpadu Banda Aceh Pengadaan Bus Kota Rambu, Marka,Traffic Light Pelabuhan Fenyeberangan - Ulee Lheue - Meulaboh - Lamteng-P.Nasi - Malahayati - Gunung Sitoli Kapal Ferry 500 GRT

TARGET FISIK

SATUAN 2005

2006

2007

2008

2009

Jml

Paket Unit Paket

0,062 -

0,500 45 4,70

0,438 30 3,51

3,42

3,37

1 75 1

Paket Paket Paket Paket Paket Unit

0,013 0,025 0,375 0,167 -

0,411 0,300 0,625 0,500 1 0,889

0,329 0,375 0,333 1,556

0,247 0,300 0,555

-

1 1 1 1 1 3



V - 19

Rencana Strategis Transportasi Darat

Recommend Documents