Dokumen Rencana Strategis

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ini adalah dokumen kerja Dinas/SKPD untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD ini adalah: 1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD 2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD 3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus

pada

pemecahan

masalah-masalah

mendasar

yang

dihadapi

Kota

Pangkalpinang khususnya di bidang pendidikan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan

bidang

pendidikan

Kota

Pangkalpinang

untuk

lima

tahun

mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Walikota-Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2008- 2013. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut. Untuk mencapai misi dituangkan dalam tujuan, sasaran yang ditempuh melalui berbagai strategi antara lain peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan kompetensi pengelola dan tenaga kependidikan, penyediaan dana, sarana dan prasarana yang memadai berazaskan efektif dan efisien, pemberdayaan stekholder, peningakatan pemahaman, penguasaan dan pelaksanaan kurikulum, meningkatkan peran dan fungsi system informasi manajemen, mengedepankan kualitas pelayanan prima yang keseluruhannya dirangkum dalam kebijakan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 2008 - 2013

1

Implementasi tujuan dan sasaran misi diwujudkan dalam program-program antara lain : •

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

•

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

•

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

•

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

•

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

•

Program Pendidikan Anak Usia Dini

•

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

•

Program Pendidikan Menengah

•

Program Pendidikan Non Formal

•

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

•

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.2 Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud :

a. Menyediakan

dokumen

rencana

teknis

Dinas D inas

Pendidikan Pe ndidikan

Kota

Pangkalpinang dalam menyusun Renja SKPD sebagai bahan masukan penyusunan

RKPD,

KUA,

PPAS,

menggunakan

pendekatan

kinerja

diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; b. Sebagai alat bantu memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang atas pelaksanan program secara terukur.

1.2.2. Tujuan :

a. Menjamin

konsistensi

rencana

teknis

Dinas

Pendidikan

Kota

Pangkalpinang dengan arahan strategis visi dan misi Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kota Pangkalpinang;


2

b. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja berorientasi pada pelayanan umum yang terukur;

c. Memudahkan

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

kinerja

yang

terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang maupun untuk bahan masukan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

1.3 Landasan Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang No.17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


3

7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8. Peraturan

Pemerintah Pemer intah

Pemerintahan

Antara

No.

38

Tahun

Pemerintah,

2007

tentang tent ang

Pemerintahan

Pembagian

Daerah

Urusan

Provinsi,

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2008 – 2013.


4

Pelaksanaan

UU

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

diselenggarakan

berdasarkan

atas

Asas

Umum

Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. d. Mengoptimalkan Mengoptim alkan partisipasi masyarakat. e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguhsungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Landasan hukum yang diberikan adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya dan terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.


5

Aspek-aspek pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan dan kerjasama antar daerah. Landasan hukum lainnya adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra menjabarkan

merupakan potret

dokumen

permasalahan

perencanaan pembangunan

taktis-strategis untuk

yang

memecahkan

permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Penjelasan ini berdasarkan PP No. 108 Tahun 2000.

Status Hukum Renstra sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 pasal 26. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Renstra memiliki sejumlah indikator sebagai berikut : 1. Analisis tentang situasi, yang meliputi antara lain analisis potensi konflik horisontal, gangguan kamtibmas serta dinamika dan friksi sosial politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

2. DRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik sektor-sektor ekonomi primer yang membutuhkan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhannya maupun sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang menumbuhkan intervensi kebijakan berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang memihak pada masyarakat kurang mampu.

3. Indeks Regional, seperti misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat

pengangguran,

angka

kemiskinan,

angka

putus

sekolah,

gejala

kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang.

4. Kebijakan daerah jangka menengah, sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD.


6

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas.

1.4 Kedudukan Renstra Dinas Din as Pendidikan Kota Pangkalpinang dalam Perencanaan Daerah

Dokumen

Renstra

SKPD

bersifat

partisipatif

yang

penyusunannya

melibatkan stakeholders. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen

pemerintah

daerah

terhadap

kesepakatan

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah.

Partisipasi

stakeholders

dalam

penyusunan

dokumen

Renstra

SKPD

dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termaktub di dalam Renstra lima tahunan.


7

HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PLATFORM WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA

RPJMD

RENSTRA SKPD

Indikasi Pagu

1 Tahun

RKPD

RENJA-SKPD

Pagu indikatif

1 Tahun

APBD

RKA SKPD

5 Tahun

KEPUTUSAN WALIKOTA RINCIAN APBD

Indikasi Pagu

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun

2000,

dengan

memperhatikan

indikator

evaluasi

kinerja

yang

disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


8

LAKIP merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP. Dalam

mendukung

usaha

ini,

indikator

perlu

disepakati

bersama

antara

pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Walikota di akhir masa jabatannya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan strategik yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Renstrada adalah sebagai berikut : 1. Proaktif, bukan reaktif

Dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara proaktif dan bukan reaktif. 2. Berorientasi output, bukan input

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka perencanaan strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 3. Visioner

Perencanaan strategik yang dibuat harus berorientasi pada masa depan, sehingga

memungkinkan

organisasi

untuk

memberikan

komitmen

pada

aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. 4. Adaptif dan akomodatif

Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

ALUR MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA PENYUSUNAN RENSTRA 2008 2008 - 2013

Analisis SWOT

VISI

Tujuan &

MISI

sasaran

Kebijakan & Strategi

Program & Kegiatan 5 tahun

Data Sekunder


9

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra SKPD tahun 2008 – 2013 Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ini disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan tujuan 1.3. Landasan Penyusunan 1.4. Kedudukan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Dalam Perencanan Daerah 1.5. Sistematika Penulisan. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Daerah 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang saat ini 2.3. Analisis Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 2.4. Analisis Lingkungan Strategis 2.5. Isu dan Permasalahan Strategis BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 3.2. Misi Dinas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 3.3. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Strategi 4.2. Kebijakan BAB V PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN IND IKATIF

5.1. Program, Kegiatan Kegiatan dan Pendanaan Pendanaan Indikatif Indikatif 5.2. Program, Kegiatan dan Target Target Indikatif BAB VI. PENUTUP .

6.1. Kaidah Pelaksanaan 6.2. Program dan Kegiatan Transisi


10

Dokumen Rencana Strategis

Recommend Documents