REGULASI PMKP

REGULASI PENINGKATAN MUTU KESELAMATAN PASIEN

PMKP

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR:

/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DATA YANG TERINTERGRASI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa untuk pengukuran fungsi klinis dan fungsi manajemen rumahsakit memerlukan data dan informasi b bahwa pengelolaan data dan informasi yang kompleks memerlukan tehnologi sistem manajemen data yang terintergrasi dan/atau staf yang kompeten mengelola data . c bahwa sistem sistem manajemen manajemen data yang terintergrasi dilaksanakan dengan suatu kebijakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

3.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 /2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

6. Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor 011/KEP/II.0/B/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang 7. Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor 019/KEP/II.O/D/2014. tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Periode 2014-2018

MEMUTUSKAN Menetapkan Kesatu

: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DATA

YANG TERINTERGRASI DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG Kedua

: Rumah sakit mempunyai sistem manajemen data dengan tehnologi elektronik ( SISMADAK)

Ketiga

: sistem manajemen data meliputi A pengumpulan, pelaporan,analisa ,validasi serta publikasi data B data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit C data dari pelaporan insiden keselamatan D data hasil monitoring kinerja staf klinis E data hasil pengukuran budaya keselamatan

Keempat

: Integrasi seluruh data baik ditingkat rumah sakit maupun unit kerja meliputi 

pengumpulan,



pelaporan,



analisa ,



validasi serta publikasi data

Kelima

: Setiap pelaksanaan manajemen data dijabarkan dengan SPO

Keenam

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : PadaTanggal

P ALE MB AN G 15 Rajab 1439 H 2 April 2018 M

Direktur

dr Pangestu Widodo MARS NBP:0867.03.07


/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG PROGRAM PELATIHAN PMKP RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Menimbang

a bahwa untuk melaksanakan kegiatan PMKP dalam pengumpulan ,penetapan jenis data,analisa dan validasi diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan . b bahwa pelaksanaan pelatihan PMKP perlu dibuatkan program yang yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor


5


6

Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor 011/KEP/II.0/B/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

7

Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor 019/KEP/II.O/D/2014. tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Periode 2014-2018


: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG PROGRAM PELATIHAN PELATIHAN PMKP PMKP RUMAH SAKIT SAKIT

MUHAMMADIYAH PALEMBANG Kedua

: Peserta pelatihan terdiri dari pimpinan, komite medis,komite keperawatan, komite staf klinis lainnya , staf penanggungjawab data dari semua unit kerja ,dan staf disemua unit kerja termasuk termasuk staf klinis.

Ketiga

: Pelatihan staf disesuaikan dengan peran staf dalam program PMKP a Pelatihan untuk pimpinan RS, komite medis dan komite keperawatan serta komite staf klinis lainnya b Pelatihan untuk penanggungjawab data unit kerja c Pelatihan staf semua unit kerja termasuk staf klinis

Keempat

: Rumah Sakit menyediakan pelatih yang kompeten untuk pendidkan dan pelatihan yang sudah mengikuti pelatihan / workshop PMKP

Kelima

: Rumah Sakit menyediakan sertifikat pelatihan dari Direktur RSMuhammdiyah Palembang

Keenam



Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Menimbang

a bahwa untuk mengukur mutu pelyaanan perlu memilih dan menetapkan prioritas yang akan diperbaiki . b bahwa setiap tahun rumah sakit harus memilih fokus perbaikan ,proses dan hasil praktik klinis dan manajemen mengacu me ngacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan c

bahwa pemilihan dan penetapan prioritas pengukuran mutu pelayanan mempunyai kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor


5


6


7


MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Kesatu

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANGTENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN

PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN Kedua

: Kebijakan pemilihan dan penetapan prioritas pengukuran mutu pelayanan seperti terlampir dalam Peraturan Direktur

Ketiga

:

pemilihan didasrkan pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cendrung menimbulkan masalah

Keempat


P ALE MB AN G 17 rajab 1439 H 4 april 2018 M

Direktur


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR PENGUKURAN TENTANG : KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN

MUTU PELAYANAN TANGGAL


/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KRITERIA PEMILIHAN INDIKATOR MUTU UNIT Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa indikator mutu unit harus dipilih dan tanggungjawab pimpinan rumah sakit . b bahwa pimpinan unit terlibat langsung dalam pemilihan dan penetapan yang ingin diukur di unit kerja/pelayanan c bahwa indikator mutu unit kerja dan indikator mutu unit pelayanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 5


6


7



:

Kesatu

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG KRITERIA PEMILIHAN INDIKATOR MUTU UNIT

Kedua

: Memilih indikator yang terkait dengan prioritas unit

Ketiga

: Dalam memilih indikator mut, kepala unit kerja dan unit pelayanan agar memperhatikan : a. prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis di rumah sakit indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu di prioritas pengukuran mutu rumah sakit ,sumber data pasti dari unit dan menjadi indikator mutu unit b fokus mengukur hal hal yang ingin diperbaiki c melakukan koordinasi dengan komite medis, bila evaluasi penerapan panduan praktek klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu

Keempat Kelima

: Membuat profil setiap indikaor mutu : Menggunakan Form pengumpulan data / sensus harian dan pelaporan data oleh Penanggungjawab data unit kerja/pelayanan

Keenam

: Melakukan supervisi terhadap progres pengumpulan data dan tindak lanjutnya dengan menggunakan form ceklist

Ketujuh


P ALE MB AN G 18 Rajab 1439 H 5 April 2018M

Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN EVALUASI PANDUAN PRAKTEK KLINIS , ALUR KLINS ( Clinical Pathway) DAN PROTOKOL di PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN KLINIS Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a

bahwa ketua kelompok medis memilih dan menetapkan 5 ( lima )

panduan praktek klinis ,alur klinis ( CP) dengan protokol klinis untuk pengukuran mutu prioritas rumah sakit. b

bahwa prioritas pengukuran mutu pelyanan p elyanan klinis yang akan dievaluasi diperlukan standarisasi proses asuhan klinis pada prioritas pengukuran mutu dirumah sakit.

. c bahwa panduan standar isasi proses asuhan asuhan klinik di monitoring dan di evaluasi oleh Komite Medis dengan kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran

7


8



: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN EVALUASI PANDUAN PRAKTEK KLINIS ,

ALUR KLINS (Clinical Pathway) DAN PROTOKOL di PRIORITAS PENGUKURANMUTU PELAYANAN KLINIS Kedua

: Kebijakan evaluasi terhadap PPK dan CP serta protokol klinis seperti yang terlampir dalam Peraturan Direktur

Ketiga

: Hasil capaian Kepatuhan DPJP terhadap penerapan PPK dan CP

Keempat

: Hasil audit klinis dan audit medis

Kelima

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PadaTanggal


Direktur


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR TENTANG : KEBIJAKAN EVALUASI PANDUAN PRAKTEK KLINIS , ALUR KLINS

(Clinical Pathway) DAN PROTOKOL di PRIORITAS PENGUKURANMUTU PELAYANAN KLINIS TANGGAL

KEBIJAKAN EVALUASI

PANDUAN PRAKTEK KLINIS CLINICAL PATHWAY DAN PROTOKOL KLINIS DI PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN KLINIS

1) Evaluasi dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis 2) Evaluasi indikator area klinis , indikator area man ajemen dan indikator sasaran keselamatan pasien sebagai indikator audit medis dan atau audit klinis. 3) Evaluasi dengan Memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis /CP di area yang akan diperbaiki di rumah sakit 4) Evaluasi penerapan PPK – CP CP dipilih oeleh masing masing kelompok staf medis adalah di unit unit pelayanan dimana DPJP memberikan asuhan



Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA TERMASUK KEAMANAN ,KERAHASIAAN DATA INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA BRENCHMARK DATA Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa dalam semua kasus keamanan dan kerahasiaan data internal dan eksternal perlu dijaga b bahwa pelaksanaan manajemen data yang aman dan rahasia perlu kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



Kedua

: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANGTENTANG MANAJEMEN DATA TERMASUK

KEAMANAN ,KERAHASIAAN DATA INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA BRENCHMARK DATA : Dilakukan rapat koordinasi Komite PMKP dengan unit pelayanan dalam hal pengumpulan data serta pelaporan

Ketiga

Data dan informasi meliputi indikator area klinis, manajemen, sasaran keselamatan pasien insiden keselamatan pasien dan tingkat kepatuhan DPJP terhadap PPK.

Keempat Kelima Keenam

: Penyampaian data keluar RS yaitu 12 indikator mutu KeMenkes : Melakukan Brenchmark data , termasuk 12 indikator mutu KeMenKes. : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di : P A L E M B A N G PadaTanggal 23 Rajab 1439 H 10 April 2018 M Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DATA Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa data dan informasi diperlukan dalam asuhan pasien dan manajemen rumah sakit lebih baik . b bahwa dalam program PMKP, pengumpulan data merupakan bagian penting dari penilaian kinerja untuk mendukung asuhan pasien dan manajemen rumah sakit yang lebih baik c bahwa untuk pelaksanaan sistem manajemen data perlu suatu kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



:

Kesatu

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG SISTEM MANAJEMEN DATA

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

Kelima Keenam

: : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : PadaTanggal

P ALE MB AN G 1439 H M

Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN ANALISA DATA Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa untuk mencapai kesimpulan dan membuat keputusan, data harus digabungkan, dianalisa dan diubah menjadi informasi yang berguna . b bahwa karena analisa data dapat mendukung asuhan asuhan pasien dan manajemen rumah sakit maka perlu kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



:

Kesatu

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN ANALISA DATA

Kedua

:

Melakukan análisis data dengan penggunaan statistik

Ketiga

:

Analisis yang harus dilakukan yaitu: a. membandingkan data di rumahsakit dari waktu ke waktu data ( analisis trend ) misalanya dari bulan kebulan dari tahun ketahun b membandingkan dengan rumah sakit lain yang sejenis seperti melalui data base eksternal baik nasional maupun internasional c membandingkan dengan standar standar, seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar standar yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan d membandingkan dengan pratik2 yang diinginkan sebagai best practice, atau practice guidelines ( panduan praktik klinis )

: Keempat

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : P A L E M B A N G PadaTanggal 22 Rajab 1439 H 10 April 2018 M Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN VALIDASI DATA Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa proses validasi dilakukan untuk menetukan data yang dikumpulkan sudah sesuai, benar dan bermanfaat . b bahwa rumah rumah sakit melakukan validasi menjadi langkah penetapan proritas penilaian, c bahwa keabsahan dan keterpecayaan pengukuran dari validasi data ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor


5


6


7



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN VALIDASI DATA

Kedua

:Data yang harus divalidasi seperti yang terlampir dalam Peraturan Direktur

Ketiga

:

Proses validasi data seperti yang tercakup dalam Peraturan Direktur ini

Keempat

:

Publikasi data dari proses validasi di website atau media lainnya diatur dalam menjaga kerahasiaan pasien dan keakurtan data jelas definisinya serta ada tindakan koreksi ,

Kelima

: Validasi data pada indikator area klinik yang baru,atau mengalami perubahan dan data yang akan dipublikasikan

Keenam



Direktur


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR TENTANG : KEBIJAKAN VALIDASI DATA TANGGAL

KEBIJAKAN VALIDASI DATA I Data yang harus divalidasi yaitu      

merupakan pengukuran area klinik baru bila ada perubahan system pencatatan pasien dari manual ke elektronik bila data dipublikasikan ke masyarakat melalui website atau media lain bila ada perbahan pengukuran bila ada perubahan data pengukuran tanpa diketahui sebabn ya bila ada panduan praktek klinik baru diberlakukan,ada metodologi pengobatan baru

II Proses validasi sebagai berikut: 



 

mengumpulkan ulang data oleh orang kedua yang tidak terlibat dalam proses pengumpulan data menggunakan sampel tercatat,kasus dan data lainnya yang sahih secara statistic sample 100% hanya dibutuhkan jika jumlah pencatatan ,kasus atau data sangat kecil jumlahnya membandingkan data aslidengan data yang dikumpulkan ulang menghitung keakuratan dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah data elemen dikalikan dengan 100. Tingkat akurasi 90% adalah patokan baik Ditetapkan di : PadaTanggal

P ALEMBA NG 22 Rajab 1439 H 10 April 2018 M

Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa b ahwa insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, . b bahwa pelaporan insiden menjadi awal proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali c bahwa sistem sistem pelaporan pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal dalam kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



: KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kedua

: Insiden Keselamatan Pasien meliputi kejadian tidak diharapkan,kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, kejadian potencial cedera,dan kejadian sentinel.

Ketiga

: Laporan insiden keselamatan pasien paling lambat 2x24 jam

Keempat

: Lakukan integrasi antara analisa data laporan insiden dengan PMKP dan perbaikannya

Kelima

: Laporan dan tindak lanjutinsiden keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada representatif pemilik rumah sakit

Keenam

Laporan kejadian sentinel kepada representatif pemilik paling lambat 2x24 jam

Ketujuh

Laporan kejadian sentinel kepada KARS paling lambat 2x24 jam

Kedelapan

Laporan insiden keselamatan pasien khususnya sentinel kepa Komite Nasional Keselamatan Pasien paling lambat 2x24 jam

Kesembilan

Semua kejadian yang sesuai dengan definisi harus dilakukan Analisa Akar Masalah /RCA .analisa dan rencana tindakan selesai dalam waktu 45 hari setelah kejadian

Kesepuluh



Direktur



/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN JENIS KEJADIAN SENTINEL DALAM SISTEM PE LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa Kejadian Sentinel perlu dilaporkan dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal . b bahwa jenis Kejadian Sentinel yang yang dilaporkan perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANGTENTANG JENIS KEJADIAN SENTINEL DALAM SISTEM

PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL Kedua

: Jenis Kejadian Sentinel dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal seperti yang terlampir dalam Peraturan Direktur ini.:

Ketiga



Direktur


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR TENTANG ; Jenis Kejadian Sentinel dalam system pelaporan keselamatan pasien internal dan eksternal Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang TANGGAL

11


/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN JENIS KEJADIAN TIDAK TIDAK DIHARAPKAN DALAM SISTEM PELAPORAN INSIDEN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL


a bahwa b ahwa Kejadian Tidak Diharapkan / KTD perlu dilaporkan dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal . b bahwa jenis Kejadian Tidak Diharapkan yang yang dilaporkan perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG JENIS KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN DALAM SISTEM PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kedua

: Jenis KTD dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal seperti yang terlampir dalam Peraturan Direktur ini.:

Ketiga



Direktur


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR TENTANG ; Jenis KTD dalam system pelaporan keselamatan pasien internal dan eksternal Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang TANGGAL

12


/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG KEBIJAKAN DEFINISI DAN JENIS KNC DAN KTC DALAM SISTEM PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL


a bahwa insiden KNC dan KTC perlu dilaporkan dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal . b bahwa definisi dan jenis KNC dan KTC perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6


7



: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANGTENTANG DEFINISI DAN JENIS KNC DAN KTC DALAM

SISTEM PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL Kedua

: Definisi dan jenis KNC dan KTC dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal terlampir dalam surat Peraturan Peraturan Direktur ini

Ketiga

: Definisi dan jenis KNC dan KTC dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien eksternal terlampir dalam Surat Peraturan Direktur ini

Keempat


P ALE MBA NG 1439 H M

Direktur dr Pangestu Widodo MARS NBP:0867.03.07

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR TENTANG ; Definisi dan jenis KNC dan KTC dalam system pelaporan keselamatan pasien internal dan eksternal Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang TANGGAL


/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG PANDUAN BUDAYA KESELAMATAN RUMAH SAKIT Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa perlu diterapkan budaya keselamatan rumah sakit . b bahwa ada panduan untuk pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan rumah sakit c bahwa untuk melaksanakan point a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor


Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 /201 7 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

6


7



:

Kesatu

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG PANDUAN BUDAYA KESELAMATAN RUMAH SAKIT

Kedua

: Panduan Budaya Keselamatan Rumah Sakit seperti yang terlampir dalam Peraturan Direktur

Ketiga Keempat

:

.Panduan ini berlaku selama tiga (3) tahun dan kemudian akan direvis : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : PadaTanggal


Direktur


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RS MUHAMMADIYAH PALEMBANG NOMOR TENTANG PANDUAN BUDAYA KESELAMATAN RUMAH SAKIT TANGGAL


/PER / RSMP /

/ IV / 2018

TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN MANAJEMEN RESIKO Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Menimbang

a bahwa resiko yang timbul di rumah sakit bisa memberi cedera terhadap keselamatan pasien dan staf . b bahwa untuk mengurangi ata u mengatasi cedera perlu dibuat panduan manajemen resiko c bahwa panduan manajemen risiko risiko perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RS Muhammadiyah Palembang

Mengingat

:

1.


2


3


4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor



6

Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor 011/KEP/II.0/B/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Palemban

7



: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN MANAJEMEN

RESIKO

Kedua

: Panduan Manajemen Risiko berlaku selama 3 tahun dan selanjutnya akan dilakukan revisi.:

Ketiga

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Direktur


PANDUAN MANAJEMEN RESIKO

PROGRAM PENGAWASAN PENGAWASAN MANAJEMEN RESIKO

REGULASI PMKP

Recommend Documents