RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III ANGKATAN III
Penyusunan Panduan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Kampanye Publik untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)
LEMBAR PERSETUJUAN IDE GAGASAN
Rancangan aktualisasi diajukan oleh : Nama
: Ni Putu Ratih Novyanti Dewi, S.T.
Nomor absen
: 20
Kelas
: E Batch III
Kelompok
: 1 (satu)
Judul rancangan aktualisasi
: Penyusunan Panduan Sosialisasi Pengarusutamaan
Gender (PUG) Melalui Kampanye Publik untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pelatihan dasar CPNS Golongan
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan “Rancangan Aktualisas i Nilai Nilai Dasar, Kedudukan, dan Peran PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” sebagai salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS Kementerian PUPR. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 1. Suami dan orang tua yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. 2. Dr. Taufan Madiasworo, S.T., M.T. sebagai Mentor penulis yang telah banyak membantu memberikan saran dalam Rancangan Aktualisasi ini. 3. Ir. Setia Budi, S.T., M.Si., selaku Coach yang senantiasa dengan sabar, cermat, teliti, dan sepenuh hati membimbing penulis dalam menyusun Rancangan Aktualisasi ini. 4. Widyaiswara yang telah memberikan materi selama Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. 5. Teman-teman CPNS Golongan III yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama penulis menyusun Rancangan Aktualisasi ini. Semoga Rancangan Aktualisasi ini dapat menjadi panduan dalam implementasi aktualisasi di
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN IDE GAGASAN ..........................................................................ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ivi i DAFTAR ISI...........................................................................................................................ivv BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang ............................................................................................................ 1
1.2
Tujuan Aktualisasi....................................................................................................... 1
1.3
Gambaran Umum Organisasi ...................................................................................... 2
BAB II SCANNING .................................................................................................................. 4 2.1
Environmental Scanning ............................................................................................. 4
2.2
Isu ................................................................................................................................ 4
2.3
Isu Utama .................................................................................................................... 4
2.4
Dampak Isu ................................................................................................................. 5
2.5
Gagasan Pemecahan Isu .............................................................................................. 5
BAB III PEMECAHAN MASALAH ( PPROBLEM SOLVING ) .............................................6 3.1
Kegiatan ...................................................................................................................... 6
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan kepada seluruh menteri untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Hal ini juga termuat pada goal ke-5 dari Sustainable Development Goals (SDG’s), yaitu tercapainya kesetaraan gender. Selain itu
kebijakan PUG juga dijadikan salah satu indikator pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2010 – 2014. Berdasarkan hal tersebut Kementerian PUPR sebagai kementerian yang berperan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman wajib turut serta dalam penerapan PUG. Untuk dapat menerapkan PUG dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu adanya
1.2
Tujuan Aktualisasi
Aktualisasi yang dilakukan oleh calon PNS bertujuan untuk: 1.
Mampu menunjukkan sikap perilaku bela Negara.
2.
Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
3.
1.3
Mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI.
Gambaran Umum Organisasi
Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut dengan Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PKP adalah unit kerja di bawah Kementerian PUPR. Melalui Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015, telah dibentuk Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PKP yang terdiri dari Seksi Standardisasi dan Seksi Kelembagaan. 1.3.1
Tugas Seksi di Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PKP Berikut adalah tugas Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PKP yaitu :
c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus d. fasilitasi
pembinaan
bidangmpenyelenggaraan
kelembagaan pengembangan
dan
pemberdayaan
kawasan
kawasan
masyarakat permukiman
perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus e. pembinaan sumber daya manusia di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
BAB II
SCANNING 2.1
Environmental Scanning Selama kurang lebih 2,5 bulan On Job Training (OJT) di Subdit Standardisasi dan Kelembagaan Dit. PKP penulis melihat ada beberapa hal yang menjadi permasalahajs
2.2
Isu
Dari pengamatan lingkungan diperoleh isu sebagai berikut: 1. Belum optimalnya penyelenggaraan kawasan permukiman yang responsif gender di daerah. Dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, aspek gender penting untuk diperhatikan karena merupakan amanah dari beberapa kebijakan nasional. Namun dalam pelaksanaannya aspek gender masih kurang dilibatkan dalam kegiatankegiatan perencanaan suatu program, khususnya di Pemerintah Daerah. 2. Belum adanya sistem koordinasi dalam kegiatan pendampingan penyusunan Perda bagi Pemerintah Daerah.
Tabel 1 Penilai Isu No 1
2
3
ISU U S G Total Belum optimalnya penyelenggaraan kawasan 5 5 4 14 permukiman yang responsif gender di daerah Belum adanya sistem koordinasi dalam kegiatan pendampingan penyusunan Perda bagi Pemerintah 3 5 4 12 Daerah Belum adanya pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan 4 5 4 13 workshop tahunan Dari penilaian isu yang telah dilakukan diperoleh nilai yang paling tinggi yakni
isu mengenai belum optimalnya penyelenggaraan kawasan permukiman yang responsif gender di daerah. Oleh karena itu, isu tersebut menjadi isu utama dan akan dijadikan sebagai dasar kegiatan aktualisasi.
2.4
Dampak Isu
Infrastruktur yang responsif gender ini dapat diwujudkan dengan koordinasi antar sektor pemerintahan yang mencerminkan penerapan Whole of Government . Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dit. PKP, bertugas untuk mengkoordinasikan segala
BAB III PEMECAHAN MASALAH ( PPROBLEM SOLVING) 3.1
Kegiatan 1.
Mengumpulkan referensi tentang PUG
Referensi terkait pengarusutamaan gender (PUG) perlu dikumpulkan dahulu agar muatan PUG yang akan dimasukkan ke materi sosialisasi menjadi te pat guna. 2.
Mengumpulkan NSPK terkait penyelenggaraan kawasan permukiman
Materi sosialisasi yang akan disusunjuga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perlu mengumpulkan macam-macam NSPK terkait. 3.
Menyusun rincian teknis kegiatan kampanye publik
Metode kampanye publik yang akan digunakan dipilih terlebih dahulu kemudian dibuatkan rincian teknis kegiatan untuk mendukung pelaksanaannya. 4.
Mengumpulkan data peserta kampanye publik
Peserta kampanye publik nantinya disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Dalam hal ini targetnya adalah Pemerintah Daerah sehingga diperlukan data-data yang akan diperlukan terutama dalam penyebaran undangan.
1) Menentukan metode kampanye publik 2) Menentukan lokasi 3) Membuat jadwal 4) Menentukan narasumber 5) Menentukan penataan ruangan 6) Menentukan instrumen yang diperlukan 4. Untuk melakukan kegiatan mengumpulkan data peserta kampanye publik diperlukan tahapan sebagai berikut: 1) Mendata seluruh Pemerintah Daerah bidang PKP di Provinsi dan Kab/Kota 2) Memeriksa penerapan PUG di daerah 3) Menyiapkan gambaran best practices 5. Untuk melakukan kegiatan menyusun panduan sosialisasi diperlukan tahapan sebagai berikut: 1) Membuat outline panduan 2) Menyusun draft panduan 3) Melakukan konsultasi dengan pimpinan
BAB IV ANALISIS
4.1
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1.
Mengumpulkan referensi tentang PUG. Komitmen mutu:
referensi yang diacu memiliki kualitas yang baik Akuntabilitas:
sumber dari referensi harus dapat dipertanggungjawabkan 2.
Mengumpulkan NSPK terkait penyelenggaraan kawasan permukiman. Komitmen mutu:
Mengumpulkan NSPK yang berlaku dan berkaitan dengan substansi Etika publik:
berkomunikasi dengan pimpinan dengan sopan dan bahasa yang baik 3.
Menyusun rincian teknis kegiatan kampanye publik. Akuntabiilitas:
sosialisasi menjadi kesempatan untuk berkumpul dan menyamakan persepsi sehingga terjalin rasa persatuan dan kesatuan Etika publik:
berkomunikasi dengan peserta sosialisasi dengan sopan dan bahasa yang baik Akuntablitas:
menyiapkan instrument-instrumen seperti daftar hadir, notulensi dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Pelayanan publik:
memberi pelayanan yang pada peserta sosialisasi 6.
Membuat laporan akhir aktualisasi Komitmen mutu: Menyusun laporan yang berkualitas dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Akuntablitas:
penilaian pre test dan post test sebagai indikator pemahaman peserta sosialisasi
4.2
Kontribusi Terhadap Visi, Misi, Organisasi
BAB V PENUTUP
Setelah melaksanakan OJT selama kurang lebih 2,5 bulan di Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Di. Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, maka ditemukan permasalahan yang kemudian diangkat menjadi isu dalam suatu rancangan aktualisasi. Dari isu ini akan dicarikan solusi penanganannya yang kemudian dibuatkan rencana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam rancangan aktualisasi ini (habituasi) akan dilakukan selama 23 hari nantinya saat sudah kembali ke tempat OJT. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu unit kerja terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
LAMPIRAN
Kertas Kerja Rancangan Aktualisasi Unit kerja
: Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Ditjen Cipta Karya
Identifikasi isu
:
1. Belum optimalnya penyelenggaraan kawasan permukiman yang responsif gender di daerah 2. Belum adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) aspek permukiman yang mengatur tentang PUG 3. Belum adanya pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan workshop tahunan
Isu yang diangkat
: Belum optimalnya penyelenggaraan kawasan permukiman yang responsif gender di daerah
Gagasan pemecahan isu
: Mengadakan kegiatan sosialisasi tentang PUG di lingkungan Direktorat PKP
No
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output /Hasil
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
1
2
3
4
5
6
7
1
Mengumpulkan referensi tentang PUG
2
Mengumpulkan NSPK 1. Melakukan konsultasi dengan terkait pimpinan penyelenggaraan 2. Mengumpulkan NSPK kawasan permukiman
1. Melakukan tinjauan literatur . Melakukan pencarian online
Referensi terkait PUG
1. Akuntabilitas 2. Komitmen mutu
NSPK tentang penyelenggaraan permukiman
1. Komitmen mutu 2. Etika publik
Profesional 1. Mewujudkan permukiman yang layak huni dengan infrastruktur yang responsif gender.
Profesional
11
3
4
5
Menyusun rincian teknis kegiatan kampanye publik
Mengumpulkan data peserta kampanye publik
Menyusun panduan sosialisasi
1. . 3. . 5. 6.
1. 2. 3.
1. 2. 3. 4.
6
Menentukan metode kampanye publik Menentukan lokasi Membuat jadwal Menentukan narasumber Menentukan penataan ruangan Menentukan instrumen yang diperlukan
Rincian teknis kegiatan kampanye publik
1. Data jumlah dan nama Mendata seluruh Pemerintah Daerah instansi bidang PKP di Provinsi dan Kab/Kota 2. Data kondisiMemeriksa penerapan PUG di daerah kondisi khusus Menyiapkan gambaran best practices di daerah 3. Data best practices Membuat outline panduan Menyusun draft panduan Panduan Melakukan konsultasi dengan sosialisasi pimpinan Melakukan perbaikan draft panduan
1. Menyusun laporan akhir aktualisasi Membuat laporan akhir 2. Berkonsultasi dengan pimpinan aktualisasi 3. Melakukan perbaikan-perbaikan
Laporan akhir aktualisasi
1. Akuntabilitas 2. Komitmen mutu 3. Etika publik
1. Akuntabilitas 2. Komitmen mutu 3. Whole of Government 4. Pelayanan publik 1. Nasionalisme 2. Etika publik 3. Akuntablitas 4. Pelayanan publik 1. Komitmen mutu 2. Akuntablitas
2. Meningkatkan penyelenggaraan kawasan permukiman layak huni, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan 3. Menyediakan inftrastruktur permukiman agar dapat dimanfaatkan oleh semua aspek masyarakat
1. Profesional 2. Melayani
1. Profesional 2. Melayani
1. Integritas 2. Profesional 3. Tanggung 4. Mewujudkan SDM jawab yang profesional 4. Melayani terutama dalam hal infrastruktur yang 1. Profesional 2. Tanggung responsif gender jawab
12
Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi
13
