MAKALAH PANCASILA PROSTITUSI DI JAKARTA
Kelompok 4: Amirotul Husna Afifah
(D1091161010) (D1091161010)
Novia Laudina
(D1091161021) (D1091161021)
Arghifa Fitri Sulistya Farhandi
(D1091171020) (D1091171020)
Trifonia Apika Ririn Putri
(D1091171032) (D1091171032)
Vicky Andika
(D1091171025) (D1091171025)
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah tentang “Prostitusi “Prostitusi Sebagai Masalah Sosial” Sosial” dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Piramitha Angelina, SH, MH. yang telah membimbing dan memberikan tugas ini. Kami sangat berharap dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat untuk memberikan edukasi agar masyarakat Indonesia terhindar dari tindak prostitusi. Juga dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran hukum terkait tindak prostitusi. Namun dalam pembuatan makalah ini tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan makalah ini nantinya.
Pontianak, 6 November 2017
Tim Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1
Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah .................................................................................... 2
1.3
Tujuan ....................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 3
2.1
Definisi dan Ruang Lingkup Prostitusi .................................................... 3
2.2
Permasalahan Prostitusi di Jakarta ........................................................... 6
2.3
Undang-Undang yang Mengatur Tentang Prostitusi di Jakarta ............... 8
2.4
Perspektif Prostitusi Ditinjau Dari Pancasila ......................................... 10
2.5
Dampak dan Solusi Prostitusi ................................................................. 11
BAB III PENUTUP ............................................................................................. 16
3.1
Kesimpulan ............................................................................................. 16
3.2
Saran ....................................................................................................... 16
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 17
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Jakarta yang merupakan kota metropolitan juga tidak terlepas dar i praktik prostitusi. Di Jakarta terdapat tempat prostitusi terselubung, yaitu terletak di Kalijodo. Secara historis, Kalijodo sudah menjadi tempat prostitusi sejak tahun 1600an. Dimana tempat tersebut merupakan persinggahan orang-orang Tionghoa untuk mencari gundik atau selir. Masyarakat Tionghoa ini melarikan diri dari Manchuria karena tempat mereka sedang terjadi perang. Para calon gundik ini didominasi oleh perempuan lokal, yang akan berusaha menarik pria etnis Tionghoa diatas perahu yang tertambat dipinggir kali. Pada masa tersebut, perempuan yang akan menjadi gundik disebut cau bau. Cau bau bermakna perempuan, dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding pelacur. Kendati demikian, di lokasi tersebut masih berlangsung aktivitas seksual dengan transaksi uang. Aktivitas utamanya adalah menghibur dan mendapat penghasilan, mirip Geisha di Jepang. Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindakpidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi danfaktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir
1
batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka berikut rumusan masalah yang dapat dihimpun untuk dicari jawabannya sebagai berikut: 1. Apa defenisi dan ruang lingkup prostitusi? 2. Bagaimana permasalahan prostitusi di Jakarta? 3. Bagaimana undang-undang mengatur tentang prostitusi di Jakarta? 4. Bagaimana perspektif prostitusi jika ditinjau dari Pancasila? 5. Bagaimana dampak dan solusi dalam pencegahan prostitusi di Jakarta? 1.3 Tujuan
Dari beberapa rumusan masalah diatas dapat ditarik beberapa tujuan, yaitu: 1. Untuk mengetahui definisi dan ruang lingkup prostitusi. 2. Untuk mengetahui adakah undang-undang yang mengatur tentang prostitusi di Jakarta. 3. Mengeidentifikasi perspektif prostitusi jika ditinjau dari Pancasila. 4. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan prostitusi dan solusi pencegahannya di Jakarta. 5. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan prostitusi di Jakarta
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Prostitusi
Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.
Perkins
dan
Bennet
dalam
Koendjoro
(2004:
30),
mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Jadi, definisi prostitusi dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Prostitusi merupakan suatu peristiwa penjualan diri dengan jalan memjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuakan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2.
Prostitusi
ialah
perbuatan
perempuan
atau
laki-laki
yang
menyerahkan badannya utnuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Dengan melihat berbagai definisi tentang prostitusi, maka ada berbagi ciri-ciri khas seorang pelacur sebagaimana yang dijelaskan oleh Kartini Kartono (2005:239) sebagai berikut: 1.
Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
2.
Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
3.
Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada 30 tahun. Yang terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-15 tahun, yang ditawarkan sebagai barang baru.
3
4.
Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk
menarik
perhatian
kaum
pria.
Mereka
itu
sangat
memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang. 5.
Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis, tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme sangat provokatif, dan biasanya dilakukan secara kasar.
6.
Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota lainnya.
7.
Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi, yang beroprasi secara amatir atau secara professional.
Dengan adanya komersialisasi dan barter seks, perdagangan atau tukarmenukar seks dengan benda bernilai, maka pelacuran merupakan profesi yang dijalani oleh beberapa rakyat Indonesia dengan berbagai alasan. Adapun yang termasuk dalam kategori prostitusi seperti yang dijelaskan oleh Kartini Kartono (1992: 209) antara lain: a. Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus
sekolah, putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik dan menyebarluaskan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual. b. Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita yang
biasa menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui penyaluran tertentu. Dari tinjauan berdasarkan kategori prostitusi diatas, maka prostitusi yang terjadi di kalangan putih abu-abu ini termasuk kategori gadis-gadis bebas. Alasan prostitusi ini termasuk prostitusi gadis-gadis bebas adalah dimana para wanita atau gadis-gadis ini masih berstatus duduk di bangku sekolah menengah atas, dimana mereka akan melakukan seks dengan para pria
4
manapun yang mereka kehendaki untuk memuaskan nafsu para lelaki hidung belang yang bisanya sudah beristri. Secara garis besar faktor faktor yang melatar belakangi terjadi pelacuran atau prostitusi di Jakarta adalah sebagai berikut: 1.
Tingginya biaya hidup sering tidak dimbangi dengan pemasukkan yang ada. Ketimpanagn inilah yang menyebabkan pemenuhan dan bukan
perkara
mudah
untuk
mendapatkan
pekerjaan
guna
mencukupi kebutuhan hidup. Akhirnya, banyak dari mereka yang putus asa dengan menjadi pekerja seks. 2.
Merosotnya norma-norma asusila dan agama pada saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikkan nilai-nilai pernikahan sejati.
3.
Maraknya terjadi pengeksploitasian pada masa sekarang terlebih lagi kaum perempuan dengan tujuan-tujuan komersil.
Sedangkan menurut Weisberg (Koentjoro, 2004: 53-55) menyatakan ada tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu: a) Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial. b) Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang. c) Motivasi
situasional,
termasuk
di
dalamnya
penyalahgunaan
kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang masuk ke dunia pelacuran dapat diabgi menjai dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya dapat berupa rendahnya standar moral dan tingginya nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan untuk faktor
5
eksternalnya adalah menjadi korban penipuan, kesulitan ekonomi dan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri ada dua jenis prostitusi yang dibagi menurut aktivitasnya, yaitu prostitusi yang tertdaftar dan tidak terdaftar. 1.
Prostitusi terdaftar Prostitusi terdaftar ialah semua pelaku prostitusinya diawasi oleh bagian Vice Control dari pihak Kepolisian yang mana dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Kesehatan. Pada umumnya praktik prostitusi ini dilakukan di satu daerah tertentu.
2. Prostitusi tidak terdaftar Prostitusi ini termasuk kedalam prostitusi gelap, karena disini banyak kelompok-kelompok yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar. Baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Prostitusi yang dilakukan biasanya tidak terorganisasi dan tidak memiliki tempat yang pasti. Ironisnya banyak korban dari prostitusi ini biasanya banyak berasal dari kalangan remaja yang mana banyak menjadi korban penipuan dan korban penculikan.
2.2 Permasalahan Prostitusi di Jakarta
Fenomena prakek prosititusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dibicarakan dan diperdebatkan. mulai dari dari dahulu sampai sekarang masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Kalijodo merupakan kawasan yang dikenal sebagai tempat prostitusi. Kawasan ini berada dalam dua kota administrasi, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Didalam area ini banyak terdapat tempat-tempat karaoke yang biasa disebut kafe. Telah dilakukan beberapa kali penertiban maupun razia oleh petugas Satpol PP DKI Jakarta maupun petugas kemamanan lainnya. Wacana penutupan tempat prostitusi Kalijodo mempunyai banyak masalah. Pasalnya menutup lokalisasi Kalijodo memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena banyak tantangan yang harus dihadapi. 6
Kalijodo merupakan lokalisasi yang terbesar di Jakarta. Mendengar adanya wacana penutupan Kalijodo, "benteng" pertahanan tempat ini pun kian diperketat. Bahkan sejumlah preman profesional disiapkan untuk mempertahankan tempat mesum ini. Dalam buku berjudul “Geger Kalijodo” yang ditulis oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti, ada salah satu organisasi preman di Kalijodo yang dikenal dengan nama Anak Macan. Selain memberantas prostitusi dengan menggusur Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban menertibkan segala bentuk pelanggaran moral yang ada di Jakarta, antara lain menertibkan minuman keras, pelegalan pelacuran dan tempat hiburan lain. Penertiban dilakukan pada Jumat (9/6/2017), oleh petugas kepolisian bersama Satpol PP DKI Jakarta dan TNI melakukan operasi pekat di kolong tol dekat RPTRA Kalijodo. Dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 22.30 WIB tersebut, para petugas dibagi dalam dua tim. Satu tim menyisir kolong tol dari arah Utara di wilayah Pejagalan, satu tim lainnnya menyusuri kolong tol dari arah Barat yang memasuki kawasan Tambora. Petugas menyisir satu per satu bedeng yang berdiri di kolong tol tersebut. Sejumlah bedeng yang tertutup rapat juga dibuka paksa oleh petugas. Pintu bangunan yang terbuat dari tripleks itu kemudian dijebol. Petugas satpol PP meminta warga untuk menunjukkan identitas mereka. Tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh warga. Dari penyisiran para petugas, di kawasan itu tidak hanya tampak bedeng untuk tempat tinggal, tetapi juga sejumlah bangunan semi-permanen berukuran besar. Bangunan tersebut digunakan untuk tempat hiburan. Namun, saat operasi dilakukan, tak ditemukan pengunjung maupun pemilik kafe semi-permanen itu. Selain itu, tampak sejumlah truk dan mobil pribadi diparkir di kolong tol itu. Kapolsek Penjaringan AKBP Bismo Teguh mengatakan, dari hasil operasi itu ditemukan sejumlah botol miras, kondom, serta sejumlah barang terlarang lainnya. Sebanyak 80 bangunan semi-permanen dibangun di kolong
7
tol dekat RPTRA Kalijodo. Bangunan-bangunan tersebut berbahan dasar tripleks dengan berbagai ukuran. Bangunan yang digunakan sebagai kafe ini umumnya dicat dengan warna yang cukup cerah, baik di luar maupun di dalam bangunan. Salah satunya yakni kafe bernama "Naufal Bar dan Karoke". Kafe ini dari luar dicat berwarna hijau terang begitu juga dinding di dalam bangunannya. Bangunan tersebut juga cukup luas. Terdapat sejumlah kursi plastik yang diletakan rapi berjejer di sana. Kafe di sana juga dipasaingi lampu kelap kelip layaknya sebuah klub malam. Terdapat dua kamar tidur dengan kasur di dalamnya. Saat razia, petugas menemukan sejumlah minuman keras hingga kondom yang masih dibungkus plastik di kafe itu. Bangunan lainnya juga hampir serupa, seperti sebuah bangunan yang dicat merah. Di dalam bangunan yang dijadikan kafe ini, ada cukup banyak sofa, televisi, dan pengeras suara. Ada sekitar empat kamar tidur di dalam kafe itu. Di sekitar bangunan itu juga tampak bangunan yang masih setengah jadi. Bangunan ini terlihat masih dalam pengerjaan. Ukurannya juga terbilang luas seperti bangunan yang dijadikan kafe. Selain kafe, bangunan di bawah kolong tol juga dijadikan tempat tinggal warga. Bedeng yang didiami warga rata-rata memiliki satu kamar tidur. Rumah-rumah semi-permanen itu telah dialiri listrik. Bahkan, banyak rumah yang memiliki televisi. Bedeng itu juga dilengkapi dengan tempat tidur dan sejumlah lemari pakaian. Warga yang menempati kolong tol itu berasal dari berbagai umur. Ada anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga manula.
2.3 Undang-Undang yang Mengatur Tentang Prostitusi di Jakarta
Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa layanan seks dan penyedia tempat (mucikari) berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo, Pasal 506 KUH. Menurut Pasal 296: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana
8
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Memang dalam ketentuan hukum pidana (KUHP), para pengguna jasa jeks dan Pekerja Seks tidak bisa dijerat hukum pidana. Namun yang perlu dicermati adanya aturan hukum yang diskriminatif di dalam peraturan lain, yang memuat sanksi untuk pengguna pekerja seks. Contoh Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Pasal 42 ayat (2) tentang Ketertiban Umum. Menurut Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007: “Setiap orang dilarang: a. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; b. Menjadi penjaja seks komersial; c. Memakai jasa penjaja seks komersial”. Orang yang melanggar ketentuan Perda DKI ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30 juta, sesuai Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007. Namun, apabila kegiatan layanan jasa seks tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan Pekerja Seks, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang atau human trafficking, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
9
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, berdasar Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007. Dan sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi orang atau human trafficking ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Disamping itu, apabila yang dieksploitasi adalah anak-anak di bawah umur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (3) jo. Pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Jika pelaku tindak pidana tersebut dilakukan sesama anak usia dibawah umur yang lain, misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa.
2.4 Perspektif Prostitusi Ditinjau Dari Pancasila
Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, kasus prostitusi merupakan penyimpangan dari sila ke-1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Tindakan prostitusi sudah jelas menyimpang dari sila pertama karena melanggar normanorma yang diajarkan dalam ajaran agama. Selain itu prostitusi juga
10
menyimpang dari sila kedua karena prostitusi adalah suatu tindakan yang tidak berperkemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 28 I Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pancasila itu bersifat Normatis atau ukuran bagi masyarakat Indonesia. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai pancasila sudah terangkum di dalam pembukaan UUD 1945. seperti pada pokok pikiran alenia 4 pembukaan U UD 1945 yaitu Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan dasar moral negara dan merupakan penjabaran dari sila pertama pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia diberlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradap terhadapnya. Sila ini menjamin diakui dan diperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban azasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan keparcayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 2.5 Dampak dan Solusi Prostitusi
Dampak seks bebas terhadap kesehatan fisik dan psikologis remaja. Pengetahuan remaja mengenai dampak seks bebas masih sangat rendah. Yang
11
paling menonjol dari kegiatan seks bebas ini adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak negatifnya adalah bahwa banyak pandangan yang tidak menyenangkan dari masyarakat luar. Dari segi kesehatan dampak buruknya adalah dapat terjadi penyebaran bahkan penularan
penyakit kelamin, seperti gonorrhea, syphilis dan HIV/AIDS.
Setiap tahun ada sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia dimana 20 persennya dilakukan remaja. Lebih dari 200 wanita mati setiap hari disebabkan komplikasi pengguguran (aborsi) bayi secara tidak aman. Meskipun tindakan aborsi dilakukan oleh tenaga ahlipun masih menyisakan dampak yang membahayakan terhadap keselamatan jiwa ibu. Apalagi jika dilakukan oleh tenaga tidak profesional. Secara fisik tindakan aborsi ini memberikan dampak jangka pendek secara langsung berupa perdarahan, infeksi pasca aborsi, sepsis sampai kematian. Dampak jangka panjang berupa mengganggu kesuburan sampai terjadinya infertilitas. Secara psikologis seks pra nikah memberikan dampak hilangnya harga diri, perasaan dihantui dosa. Dan untuk segi keamanannya keberadaan wilayah tersebut sangat rentan terjadi kriminalitas. Adapun dampak yang disebabkan oleh adanya prostitusi diberbagai aspek, yaitu: 1. Aspek fisik, antara lain: a) Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. b) Merusak kehidupan keluarga. c) Berhubungan dengan kriminalitas dan narkoba. d) Merusak norma-norma asusila, agama, hukum dan moral. 2. Aspek psikologis, antara lain: a) Adanya perasaan minder. b) Merasa hina karena harga dirinya rendah. c) Sering mengalami stres dan adanya perasaan cemas yang berlebihan. d) Adanya ketergantungan terhadap sesuatu. 3. Secara
sosiologis
prostitusi
merupakan
perbuatan
amoral
yang
bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat.
12
4. Dari aspek pendidikan prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Yaitu suatu kondisi penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi yang semakin gencar dan tidak terkontrol serta akibat masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 5. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. 6. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Maksud dari pemerasan adalah karena cara mereka merekrutnya dengan cara seperti penculikkan dan penipuan. 7. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. 8. Dari aspek kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. 9. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan. Secara garis besar, solusi dalam mengatasi masalah pelacuran dapat dibagi ke dalam tiga tahap yakni secara preventif, represif, dan rehabilitatif. Diperlukan sudut pandang secara sosiologis maupun yuridis dalam mengkaji dan menentukan tahap manakah yang digunakan dalam memecahkan masalah pelacuran. Setiap tahapan baik itu preventif, represif, maupun rehabilitative tentu dapat ditinjau secara sosilogis dan yuridis, maupun hanya sosiologis atau yuridis saja. Tahap pertama dalam mengatasi pelacuran adalah tahap preventif yakni tahap pencegahan sebelum terjadinya pelacuran dan umumnya tahap ini dapat ditinjau secara sosiologis. Pencegahan ditujukan kepada masyarakat yang tinggal baik di dalam maupun di sekitar daerah dimana masalah pelacuran tersebut terjadi, terlebih lagi kepada generasi muda yang rawan menjadi korban maupun pelaku dari tindakan asusilatersebut. Upay apreventif yang dilakukan berupa penekanan pada kegiatan-kegiatan penanaman keyakinan berke-Tuhanan yang MahaEsa, pengamalan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, penanaman rasa kemanusiaan yang adil dan beradap
13
serta pengamalannya, dan pelaksanaan pendidikan budi pekerti atau etika sosial. Pelacuran merupakan tindakan yang mengesampingkan martabat manusia demi keuntungan pribadi. Terakhir, penanaman nilai budi pekerti dan etika diperlukan untuk menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya eksistensi dari nilai-nilai kesusilaan. Masalah pelacuran merupakan akibat sekaligus penyebab demoralisasi kesusilaan itu sendiri semakin luas, sehingga untuk mencegah terjadinya sekaligus meluasnya demoralisasi kesusilaan, penanaman nilai-nilai kesusilaan dibutuhkan. Tahap kedua, yakni tahap represif, merupakan serangkaian tindakan yang diambil ketika suatu masalah telah terjadi dan bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut agar dampak yang dihasilkan tidak membawa kerugian (baik besar atau kecil) bagi masyarkat, termasuk masalah pelacuran ini. Dalam mengkaji penindakan masalah pelacuran, kita perlu melihat terlebih
dahulu
peraturan
hukum
yang
mengatur
tindak
pelacuran
sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menyatakan tindak pidana kesusilaan sebagai kejahatan dan diatur dalam pasal 281-303. Bila diperhatikan pasal demi pasal dari KUHP, tidak ada satu pun yang mengatur secara khusus mengenai wanita pelacur. Ketiadaan aturan mengenai PSK (terutama PSK wanita)
terkadang
menyulitkan aparatur penegak hokum sehingga penafsiran dan penggunaan aturan daerah menjadi diperlukan. Tak hanya PSK saja yang ketentuannya tidak diatur secara khusus di dalam KUHP, tetapi juga tamu atau pelanggan sehingga dalam penindakannya pun juga sama seperti menindak PSK. Kesulitan tidak hanya soal diatur atau tidaknya suatu masalah, tetapi kesulitan dalam mengenakan hukum pada pelaku prostitusi juga dikarenakan prostitusi dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang laten sifatnya, bukannya dipandang sebagai suatu kejahatan (pengecualian untuk mucikari dan tindakan eksploitasi manusia) Tahap ketiga rehabilitatif, Adanya kesulitan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pelacuran (terutama pengenaan hukuman yang kurang adil) dan adanya pelimpahan kewenagan bagi pemerintah daerah dalam
14
mengurus pelacuran (pelacuran dipandang sebagai masalah daerah), maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi pelacuran berupa razia terhadap pelacur-pelacur; tindakan pengawasan, pengaturan, dan pencegahan penyakit; dan kebijakan lokalisasi. Ketiga tindakan tersebut saling terikat satu sama lain. Lokalisasi dimaksudkan untuk menempatkan para PSK beserta mucikari di satu lokasi atau wilayah yang sama, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengawasi kegiatan prostitusi. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya infeksi atau penularan penyakit kelamin baik di dalam maupun di luar lokalisasi. Pengawasan juga bergunadalam proses rehabilitasi para pelaku tindakan pelacuran agar mereka tergerak untuk tidak berbuat cabul serta dapat kembali ke masyarakat. Razia yang dilakukan pemerintah selain bertujuan untuk memberantas PSK liar di luar lokalisasi juga bertujua nuntuk mencegah penyebaran penyakit kelamin dan demoralisasi di masyarkat. Dalam mengatasi pandangan para pelaku prostitusi terhadap lokalisasi beserta kebijakan pemerintah lain yang mengiringinya, maka dibutuhkanlah tindakan
rehabilitatif
yang
dapat
didefinisikan
sebagai
tindakan
mengembalikan keadaan dan kedudukan orang yang terlibat dalam pelacuran sebagai individu yang baik dan berpribadi, mengembalikan mereka kepada situasi dimana mereka dapat berfikirsehat, bermental kuat, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta mengembalikan daya fungsi mereka baik sebagai anggota keluarga maupun warga masyarkat. Umumnya, rehabilitasi dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai dalam masyarakat; peningkatan kesadaran mental, sikap, dan tingkah laku; pemberian keterampilan yang berdaya-guna ekonomis, penyaluran untuk dikembalikan ke masyarkat baik itu dengan cara mencari pekerjaan atau melalui perkawinan; pengawasan setelah mereka disalurkan ke dalam masyarkat sertaevaluasi atas hasil rehabilitasi tersebut.
15
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Penyebab utama tindakan prostitusi adalah desakan kebutuhan ekonomi. Tingginya
biaya
hidup
sering
tidak
diimbangi
dengan
pemasukan.
Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan bukanlah perkara mudah untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan te rsebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan menjual diri. Prostitusi menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap para pelaku meliputi gangguan fisik maupun psikologis. Pelacuran dapat dihapus apabila ada kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait yaitu pelaku pelacuran, pemerintah, dan masyarakat umum. Anggota masyarakat harus mau untuk menerima eks-PSK dan sebaliknya PSK-pun harus mau meninggalkan pekerjaan kotornya tersebut dan mau untuk diberdayakan sehingga dapat bekerja secara layak.
3.2 Saran
Adapun saran dari makalah ini adalah bila pemerintah tidak mampu sepenuhnya menghapuskan kegiatan pelacuran, ada beberapa saran yang dapat
dilakukan
untuk
mengurangi
kegiatan
pelacuran
dan
usaha
menyehatkan kembali moral bangsa terutama generasi muda yang produktif, saran tersebut antara lain penyempurnaan perundang-undangan mengenai pelacuran, perlindungan kaum wanita tunasusila, memberikan penyuluhan seks secara benar, penyediaan lapangan kerja, penyitaan sarana – sarana berbau porno, mengadakan kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi pada pelacur.
Dan
diatas
semua
saran
mensejahterakan kehidupan rakyat.
16
tersebut,yang
terpenting
adalah
DAFTAR PUSTAKA
Jaluli. (2015). Motivasi dan Dampak Psikologis Pekerja Seks Komersial. Thesis (Skripsi) . Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Prostitusi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van strafrecht voor Indonesië). Maryana, N. (2016, Maret 11). Solusi Masalah Prostitusi. Dipetik November 3, 2017, dari voa-islam.com: http://www.voa-islam.com/read/citizens jurnalism/2016/03/11/42789/solusi-masalah-prostitusi/ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tribunnews.com. (2017, Juni 11). Praktik Prostitusi Marak di Kalijodo, Ini Buktinya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
17
