Prosedur Pembayaran Belanja Melalui Mekanisme Ls Dan Up

PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA MELALUI MEKANISME LANGSUNG (LS) DAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Fella Halida D4 Akuntansi Khusus, STAN, Tangerang Selatan [email protected]

ABSTRAK Dalam pencairan dana Anggaran Negara dikenal dua mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS) dan melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS merupakan mekanisme penyaluran pencairan dana dari kas Negara atau rekening Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih kepada Negara, sedangkan mekanisme UP merupakan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing Satker. Mekanisme pembayaran atas beban APBN sebenarnya lebih difokuskan melalui pembayaran langsung (LS) kepada pihak ketiga, namun demikian banyak satuan kerja yang tetap menggunakan mekanisme UP untuk pembayaran kegiatan-kegiatannya. Mekanisme UP sebagai mekanisme pembayaran yang dipilih oleh satker karena alasan waktu yang mendesak ataupun alasan teknis yaitu kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Kata kunci : pembayaran langsung (LS), Uang Persediaan (UP), Anggaran

1.

PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Negara perlu melakukan belanja Negara baik belanja modal, belanja pegawai, dan lain-lain. Dalam penganggaran dikenal siklus APBN yang meliputi pertama, Perencanaan APBN yang meliputi perumusan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal; penyususnan r esource envelope; penetapan pagu indikatif; dan pelaksanaan Trilateral meeting, kemudian yang kedua Penyusunan APBN meliputi penetapan pagu sementara; penelaahan RKA-KL; penyusunan RAPBN dan RUU APBN; Nota Keuangan; dan himpunan RKA-KL, yang ketiga Pembahasan APBN yaitu pembahasan dengan komisi XI dan pembahasan dengan Badan Anggaran, ketiganya merupakan tupoksi dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kemudian yang keepat yaitu Penetapan APBN, tahap ini dilakukan oleh DJA dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) yang meliputi penetapan pagu definitif; penetapan RKA-KL; dan penyusuan Keppres Rincian APBN. Tahap kelima yaitu Pelaksanaan APBN meliputi pencairan anggaran dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, kemudian tahap keenam yaitu Pertanggungjawaban APBN meliputi penyusunan LKPP dan penyusunan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, tahap kelima dan keenam ini dilaksanakan oleh DJPBN. Dalam melakukan belanja Negara baik modal maupun pegawai nantinya perlu melibatkan pihak lain (biasanya swasta ataupun BUMN) sebagai rekanan. Untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan diperlukan mekanisme pembayaran atau pencairan anggaran, pencairan anggaran ini terjadi pada

tahap kelima yaitu Pelaksanaan APBN. Mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN yang berlaku saat ini terdapat dua mekanisme pembayaran yaitu melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS menyalurkan pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih kepada negara atas prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dari pemberi pekerjaan (Kementerian/satuan kerja (satker)). Mekanisme UP yaitu melakukan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui bendahara pengeluaran masing-masing satker. Dalam makalah ini penulis akan mengupas tentang “Prosedur Pencairan Dana APBN” yang meliputi langkah-langkah dan persyaratan teknis dalam pencairan anggaran melalui pembayaran langsung (LS) dan pembayaran Uang Persediaan (UP) dalam hal ini penulis mengambil contoh yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak.

2.

LANDASAN TEORI 2.1.

Metode Metode yang digunakan adalah pendekatan Kepustakaan. Dalam makalah ini penulis menggunakan data-data dari sumber-sumber yang berupa undang-undang dan peraturan terkait keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

2.2.

Definisi Definisi Pembayaran Langsung (LS) dan Pembayaran melalui Uang Persediaan (UP) Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.

Prosedur Pencairan Anggaran Mekanisme pembayaran LS merupakan mekanisme pembayaran yang utama di mana dalam rangka pencairan APBN, seharusnya lebih menekankan pada prinsip-prinsip pembayaran LS ketimbang menggunakan mekanisme UP, namun demikian banyak satuan kerja yang tetap menggunakan mekanisme UP untuk pembayaran kegiatan-kegiatannya. Mekanisme UP sebagai mekanisme pembayaran yang dipilih oleh satker karena alasan waktu yang mendesak ataupun alasan teknis yaitu kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Prosedur pencairan anggaran pada kantor/satuan kerja instansi pemerintah, melibatkan berbagai pihak yaitu: 1.

Pihak ketiga selaku rekanan/penyedia barang jasa/jasa yang mengajukan tagihan kepada pemerintah;

2. 3. 4. 5.

3.2.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengajukan SPP-LS/SPP-GUP pada suatu kantor/satuan kerja; Pejabat penguji SPP/penerbit SPM yang melakukan pengujian SPP yang diajukan PPK dan menerbitkan SPM pada suatu kantor/satuan kerja; KPPN selaku kuasa BUN, menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dari kantor/satuan kerja; Pihak perbankan selaku bank operasional KPPN yang melakukan pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening yang berhak, sesuai yang tersebut dalam SP2D dari KPPN mitra kerjanya.

Mekanisme Pembayaran LS Mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu mekanisme pembayaran dari Bendahara Umum Negara (KPPN)/Negara kepada rekanan atau pihak ketiga. Mekanisme pembayaran LS tidak hanya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem kontrak saja, tetapi dapat dikembangkan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga/rekanan tanpa melalui ikatan pekerjaan dengan sistem kontrak, seperti pembayaran honor atau untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp 50 juta sesuai dengan keppres 80 tahun 2003 yang mengatur mekanisme tatacara pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap Awal Tahun:

3.2.1.

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran (di satker):  

3.2.2. 1)

Menetapkan Pejabat Perbendaharaan; Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA;



Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;



Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun;



Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D.

Langkah-langkah awal pencairan dana anggaran (di KPPN) :

KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012) 2) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan PMK-57/PMK.05/2007 yang diubah dengan PMK-05/PMK.05/2010, dengan dilampiri : a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan

b.

Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-57/PMK.05/2007 yang diubah dengan PMK-05/PMK.05/2010.

KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran III PMK57/PMK.05/2007 yang diubah dengan PMK-05/PMK.05/2010, selanjutnya satker membuka rekening pengeluaran di Bank dan melaporkan rekening pengeluaran yang telah dibuka menggunakan formulir dalam Lampiran IV PMK-57/PMK.05/2007, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening. 3)

KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana; Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010, dilampiri: 

Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D



Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.



Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6

Selanjutnya KPPN menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) (PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011) PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM, Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format , dilengkapi lampiran sebagai berikut : 

4)



Fotokopy KTP

Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM Satu lembar Meterai Rp.6.000,(PER- 19/PB/2012) Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan yaitu : 

5)

3.2.3.



Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji)



Aplikasi SPM dan PIN PPSPM



Aplikasi AFS

Langkah-langkah Prosedur Tahun Berjalan:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan garis besar dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan pencairan dana APBN ke KPPN. Dokumen yang harus dilampirkan pada SPM : SPM untuk Pembayaran langsung (LS) Belanja Pegawai : a)

Gaji induk : 

SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;



Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai (.PRB);



ADK Gaji (.GPP);



Surat Setoran Pajak (SSP);



Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);



Bila Pegawai Baru Pindahan: ADK kirim pegawai baru (.krm) Kekurangan gaji: 

b)

Apabila pegawai baru (CPNS): ADK kirim pegawai baru (.krm) setelah SK,SPMT, data keluarga direkam pada aplikasi GPP dengan lengkap dan benar.









ADK Gaji (.GPP);



Surat Setoran Pajak (SSP)

Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); c) Gaji susulan: o Gaji Susulan Pegawai Pindahan/Baru (Jika belum pernah masuk Gaji Induk): 









ADK Gaji (.GPP);






Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

ADK kirim pegawai pindahan (.krm) Gaji Susulan Pegawai Pindahan/Baru (Jika sudah masuk Gaji Induk): 

o









ADK Gaji (.GPP);




Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); Gaji bulan ke-13: 

d)









ADK Gaji (.GPP);




Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); Uang duka/wafat/tewas : 

e)



SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM mencantumkan nama almarhum dan tanggal meninggal;






ADK Gaji (.GPP);

Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); Gaji terusan: 

f)



SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM mencantumkan gaji terusan ke-berapa dan bulan gaji terusan dimaksud;






ADK Gaji (.GPP);




Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); Uang muka gaji : 

g)









ADK Gaji (.GPP);

Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); Uang lembur : 

h)





SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan bulan pelaksanaan lembur beserta nomor dan tanggal SPK Lembur; Surat Setoran Pajak (SSP)

i)

Uang makan: SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan bulan uang makan yang dimintakan;



Surat Setoran Pajak (SSP) Honorarium tetap (Honor 51)/Vakasi/tunjangan profesi/tunjangan tambahan penghasilan non sertifikasi/uang kehormatan, dsb: 

j)

SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan bulan uang makan yang dimintakan;






Ketentuan lain-lain : Pengangkatan dalam jabatan tidak boleh berlaku surut (terutama dalam jabatan pertama) Untuk pejabat struktural, bulan pertama tugas belajar tunjangan jabatan hilang Tanggal pertama SK pengangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi tanggal TMT SK Anak dinyatakan dewasa umur 21 tahun apabila tidak kuliah, dan 25 tahun apabila sekolah dengan ketentuan harus melampirkan Surat Keterangan Masih Kuliah setiap tahun. Bila anak telah menyelesaikan sekolah/telah bekerja maka segera diubah statusnya dari daftar tanggungan gaji menjadi tidak dapat walaupun tanpa ijazah. Hal ini untuk menghindari kelebihan tunjangan anak beserta berasnya. Anggota keluarga yang sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan keluarga agar segera dihapus dari aplikasi GPP. SPM untuk Pembayaran langsung (LS) non-belanja pegawai dilampiri dengan: 1. Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Untuk Belanja Modal/Barang secara kontraktual ke rekening pihak ketiga, ADK kontrak terlebih dahulu disampaikan ke KPPN paling lambat 5(lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani 3. Untuk Jenis SPM-PNBP, SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai dengan SE yang masih berlaku.    





k)

3.3.

Mekanisme Pencairan Dana Anggaran dengan UP Uang persediaan merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Terminologi uang persediaan tersebut telah melewati beberapa kali perubahan nama dan besaran jumlah. Sejak diperkenalkan pertama kali dengan nama Uang Untuk DiPertanggungjawabkan (UUDP), kemudian mengalami perubahan menjadi Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada tahun 1990, dan terakhir pada tahun 2005 menjadi Uang Persediaan (UP) yang dikenal sekarang ini. Uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran merupakan uang muka kerja dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN yang belum membebani anggaran (Tr ansito) yang harus dipertanggungjawabkan. Saat ini, UP diberikan kepada bendahara pengeluaran oleh BUN/Kuasa BUN untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari (kelompok akun 52 dan 58), yaitu untuk pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja: 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811 dan biaya administrasi kegiatan pada kelompok belanja modal (kelompok akun 53) yaitu kelompok akun 5311, 5321, 5331, 5341, dan 5361 yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-11/PB/2011 sebagai Perubahan atas PER-66/PB/2005 khususnya pasal 7 yang mengatur pembayaran dengan mekanisme UP, UP dapat diberikan setinggitingginya : 1) 2)

3) 4)

1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,- ; 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.100.000.000,- untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,- sampai dengan Rp. 2.400.000.000,1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.200.000.000,- untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,- ; 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.500.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000 (Enam miliar rupiah).

Sedangkan pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan/pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp 10 juta kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. UP yang dikelola bendahara pengeluaran dilakukan pengisian kembali oleh BUN/Kuasa BUN apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima dan diajukan pertanggungjawabannya oleh satker kepada Kuasa BUN dengan SPM GU. Dalam hal satker membutuhkan pendanaan melebihi sisa dana UP yang dikelola, satker dapat mengajukan permintaan Tambahan UP kepada BUN/Kuasa BUN. Diatur pula persetujuan pemberian TUP oleh Kepala KPPN sampai dengan Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan. Sedangkan permintaan TUP di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Tambahan UP digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan,. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara, harus di setor ke Rekening Kas Negara. Pengecualian terhadap hal tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan berwenang memberikan dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan. Permohonan dispensasi perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban TUP tersebut diajukan PA/KPA dengan disertai alas an yang jelas. Dalam prosedurnya pengajuan SPM pembayaran UP, harus dilampiri dengan : 

Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS sesuai Lampiran VII PMK.190/PMK.05/2012.

Sedangkan untuk pengajuan SPM Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP), dilampiri : 





Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk;. Surat Dispensasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk TUP di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Surat Pernyataan dari KPA ata u pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa: a. Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak diterbitkan SP2D, b. Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetor ke Kas Negara,

c.

Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

Untuk pengajuan SPM GUP (Penggantian Uang Per sediaan) lampirannya :   

3.4.

Kuitansi/tanda bukti pembayaran; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

Prosedur Penerbitan SP2D Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket penerimaan SPM pada KPPN. SPM ini nantinya akan diuji terlebih dahulu oleh KPPN baik secara substansial maupun formal, jika SPM disetujui maka akan diterbitkan SP2D. Pengujian SPM oleh KPPN mencakup: 1.

Pengujian substansif dilakukan untuk: a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM terebut; c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan; d. Menguji SPTB dari kepala kantor/satker; e. Menguji faktur pajak serta SSP-nya. 2. Pengujian formal dilakukan untuk: a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM dengan specimen; b. Memeriksa cara pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; c. Tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis SPM SPM UP SPM GUP SPM TUP SPM LS SPM Belanja Pegawai Induk

Batas waktu penyelesaian Maks 1 jam* Maks 1 jam* Maks 1 jam* Maks 1 jam* Maks 5 hari kerja sebelum pembayaran 6. SPM Belanja Pegawai Non Gaji 5 hari kerja Induk *Terhitung sejak SPM diterima KPPN dengan benar dan lengkap

awal

bulan

Apabila memenuhi syarat akan diterbitkan SP2D namun apabila tidak memenuhi syarat maka akan ditolak dengan surat yang ditandatangani oleh Kepala KPPN. Setelah diterbitkan SP2D langkah berikutnya adalah dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas Negara ke rekening yang berhak/pihak rekanan untuk pembayaran melalui mekanisme LS, sedangkan untuk pembayaran melalui mekanisme UP pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran baru kemudian mekanisme pencairan dari rekening Kas Umum Negara sampai ke rekening Bendahara sama dengan prosedur LS.

4.

SIMPULAN DAN SARAN 4.1.

Simpulan Prosedur pembayaran secara langsung di mulai dari adanya tagihan kepada pemerintah, penyusunan SPP, Pengujian SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D dan terakhir dengan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening kas Negara ke rekening yang berhak. Sedangkan mekanisme UP pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sedangkan mekanisme pencairan dari rekening Kas Umum Negara sampai ke rekening Bendahara sama dengan prosedur LS, dimulai dengan penyusunan SPP, pengujian SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D dan terakhir dengan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Pengeluaran.

4.2.

Saran 1.

Bendahara pengeluaran lebih senang melakukan pembayaran melalui mekanisme UP dengan berbagai alasan tertentu, dibandingkan melalui mekanisme pembayaran LS. Padahal prinsip pembayaran utama adalah, seyogyanya mekanisme pembayaran dalam rangka APBN menggunakan mekanisme pembayaran LS, oleh karena itu kebiasaan bendahara pengeluaran menggunakan mekanisme pembayaran UP dalam melakukan pembayaran pengeluaran APBN dapat dikurangi dengan memberikan kemudahan persyaratan pembayaran dan pencairan dana melalui mekanisme LS. 2. Dalam prakteknya masih terdapat satker yang mengajukan dispensasi penggunaan UP untuk melakukan pembayaran melebihi nilai Rp 10 juta, kondisi tersebut dapat meningkatkan idle cash money pada bendahara pengeluaran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip manajemen kas, dan memperpanjang rantai proses pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan karena harus melalui bendahara pengeluaran terlebih dahulu, mengajukan dispensasi TUP, sehingga memerlukan waktu yang cukup relatif lama. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan penataan kembali mengenai mekanisme pembayaran UP dan LS dalam rangka pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

5.

DAFTAR REFERENSI [1] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara [2]

Undang-Uandang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

[3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, http://www.wikiapbn.com/artikel/Peraturan_Menteri_Keuangan_Nomor_57/PMK.05/2007 [4] MT Hadisaputra, Siklus APBN, http://mengelolaperbendaharaan.blogspot.com/2011/12/siklusapbn.html [5]

EYP, Mekanisme UP Dalam Rangka Percepatan Penyerapan APBN, http://www.kppn-

jktsatu.web.id/?pilih=lihat&id=77

[6] Abu Samman Lubis, Prosedur Pencairan Anggaran Belanja Negara, http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php?option=com_content&task=view&id=47 [7]http://www.kppnbengkulu.net/?pilih=hal&id=16 [8]http://www.kanwildjpbnbanten.net/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Arepo&cati d=50%3Akeuangan&Itemid=65&showall=1

Prosedur Pembayaran Belanja Melalui Mekanisme Ls Dan Up

Recommend Documents