Belanja Daerah, Transfer dan
Pembiayaan
APBD Pendapatan Daerah
•
PAD
•
Dana Perimbangan
•
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
•
Klasifikasi belanja menurut organisasi
•
Penerimaan Pembiayaan
•
Klasifikasi belanja menurut fungsi
•
Pengeluaran Pembiayaan
•
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
•
Klasifikasi belanja menurut jenis belanja
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
●
pajak daerah
●
Dana Bagi Hasil
●
retribusi daerah
●
●
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Dana Alokasi Umum
●
Dana Alokasi Khusus
●
lain-lain PAD yang sah
Meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.
Pasal 27 PP 58 / 2005
. ORGANISASI
disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah
DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan
FUNGSI Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
a. pela pelay yanan anan umum umum b. Ke Kete tert rtib iban an & keamanan c. ekonomi d. lingkungan hidup e. perumahan dan fasilitas umum; f. kesehatan g. pariwisata & budaya h. agama i. pendidikan j. perlindungan sosial
PROGRAM &KEGIATAN
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
JENIS BELANJA a. be belan lanja ja pega pegawa wai; i; b. belanj belanja a bara barang ng & jasa c. be belan lanja ja mod modal; al; d. bunga e. su subs bsid idii f. hibah g. ba bant ntua uan n sosial sosial
urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota
h. belanj belanja a bagi bagi has hasil il & bantuan keuangan i. be bela lanj nja a tdk tdk ter terdu duga ga
Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan
FUNGSI vs URUSAN PP 21/2004 Fungsi Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan 4. Ekonomi 5. Lingkungan Hidup 6. Perumahan dan Fasilitas Umum 7. Kesehatan 8. Pariwisata dan Budaya 9. Agama 10. Pendidikan 11. Perlindungan Sosial 1. 2. 3.
PERMENDAGRI 13/2006 URUSAN 1. 2.
Urusan Wajib (25) Urusan Pilihan (8)
a. b. c. d. e. f.
pendidikan; kes keseha ehatan; tan; peke pekerj rja aan umum umum;; perum perumah ahan an raky rakyat at;; pena penata taan an ruan ruang; g; Perencanaan pembangunan; g. perhu erhubu bung nga an; h. ling lingku kung ngan an hidu hidup; p; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pembe emberrdaya dayaa an perempuan dan perlindungan anak; l. kelu kelua arga rga bere berenc nca ana da dan keluarga sejahtera; m. sosi sosial al;; n. kete ketena naga gake kerj rjaa aan; n; o. kope kopera rasi si dan dan usa usaha ha kec kecil il dan menengah; p. pena penana nama man n mo moda dal; l;
r. kepe kepem muda udaan dan dan ol olah raga; s. kesa kesatu tuan an bang bangsa sa dan dan politik dalam negeri; t. otonomi da daerah, pemerintahan umum, administrasi administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. keta ketaha hana nan n pang pangan an;; v. pemb pember erd dayaan yaan masyarakat dan desa; w. stat statis isti tik; k; x. kea kearsip rsipan an;; y. kom komuni unikas kasi da dan informatika;dan z. perp perpus usta taka kaa an.
a. pertanian; b. kehutan tanan; c. ener energi gi dan dan sumb sumber er daya mineral; d. pari pariwi wis sata; ta; e. kelautan da dan perikanan; f. perdagangan; g. indu indust stri ri;; dan dan h. ketra ketrans nsmi migr gras asia ian. n.
Struktur Belanja KEPMENDAGRI 29/2002
PERMENDAGRI 13/2006
APARATUR & PELAYANAN PUBLIK ►
Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemelihar Pemeliharaan aan
►
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu Belanja Tak Terduga
►
Belanja Operasi & Pemeliharaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemelihar Pemeliharaan aan
►
Belanja Modal Belanja Modal
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA
►
Belanja Langsung Program … Kegiatan … Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
KEPMENDAGRI 29/2002
PERMENDAGRI 13/2006
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA BELAN JA PEGAWAI PEGAWAI
BELANJA BELAN JA PEGAWAI PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BUNGA
BELANJA PERJALANAN DINAS BUNGA BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BELAN JA PEGAWAI PEGAWAI
BELANJA BANTU KEUANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA TAK TERDUGA
BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA PEMELIHARAAN *) BELANJA MODAL
KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG BELANJA BELAN JA PEGAWAI PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
BELANJA BAGI BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA
*) Jenis belanja pemeliharaan menjadi kegiatan yang didanai belanja langsung
Definisi Belanja-belanj Belanja-belanja a
Belanja Bunga, Bunga , yaitu belanja yang digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, menengah, dan jangka panjang. Belanja Subsisdi, Subsisdi, yaitu belanja yang digunakan untuk bantuan produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja Hibah, Hibah , yaitu belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannnya. Belanja Bantuan Sosial, Sosial , yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan bersifat bantuan sosial kemasyarakatan kemasyarakat an dalam bentuk uang dan/atau barang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat.
Definisi Belanja-bela Belanja-belanja nja
Belanja Bantuan Keuangan, Keuangan, yaitu belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampua kemampuan n keuangan. Belanja Tidak terduga terduga,, yaitu belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
TRANSFER
Merupakan pengeluaran uang yang timbul sebagai konsekuensi berlakunya otonomi daerah. Transfer
Transfer Pemerintah Provinsi a. Bagi Bagi h has asilil paja pajak k ke kab/ kab/ko kota ta b. Bagi Bagi hasi hasill retr retribu ibusi si ke kab/kota c. Bagi Bagi ha hasi sill pen penda dapa pata tan n lainnya ke kab/kota
Transfer Pemerintah Kab/Kota a. Bagi Bagi ha hasi sill paj pajak ak ke de desa sa b. Bagi Bagi h has asilil retr retribu ibusi si ke ke de desa sa c. Bagi Bagi ha hasi sill pend pendap apat atan an lainnya ke desa
Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.
Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD
Potongan PFK
Dr. Dr. Kas di Kas Daerah
Cr. Cr.
xxx
Utang Utan g PFK
xxx
Penyetoran PFK
Dr. Dr. Utang Utan g PFK
Cr. Cr.
Kas di Kas Daerah
xxx xxx
Pada periode yang sama dengan terjadinya belanja
Dr. Dr. Kas di Kas Daerah
Cr. Cr.
xxx
Belanja......... Belanja.........
Xxx
Belanja tahun lalu
Dr. Dr. Kas di Kas Daerah
Cr. Cr.
xxx
Pendapatan endapa tan Lain-lain
xxx
Akuntansi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah •
•
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun maupun tahun-tahunanggaran tahun-tahunanggaran berikutnya. Sedangkan Sedangkan tujuan dari transaksi transaksi ini adalah untukmenutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto.
PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan a. SiLP SiLPA A ta tahu hun n an angg ggar aran an sebelumnya b. pen penca cair iran an dan dana a cadan cadangan gan c. hasil hasil pen penju juala alan n keka kekaya yaan an daerah yang dipisahkan d. pe pene neri rima maan an pin pinja jama man n e. pe pene neri rima maan an kemb kembal alii pemberian pinjaman
selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
.
Pengeluaran Pembiayaan a. pemb pemben entu tuka kan n da dana na cadangan b. peny penyer erta taan an mo moda dall pemerintah daerah c. pe pemb mbay ayar aran an p pok okok ok uta utang ng d. pe pemb mber eria ian n pin pinja jama man n
pembiayaan neto
harus dapat menutup defisit anggaran
Pasal 28 PP 58 / 2005
Dokumen Sumber
Dokumen Sumber
Akuntansi Penerimaan Penerimaan Pembiayaan
Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
Jurnal Penerimaan Pembiayaan Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis. Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan dua jurnal, di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca (jurnal korolari).
Pencairan Dana Cadangan
Dr Cr. Cr.
Kas di Kas Daerah Penerimaan Peneri maan PembiayaanPembi ayaanPencairan Dana Cadangan
Dr. Ekuitas Dana CadanganDiinvestasikan dalam Dana Cadangan Cr.
xxx
Dana Cadangan
Xxx Xxx
Xxx
Penerimaan pinjaman jangka panjang
Dr Cr. Cr.
Kas di Kas Daerah
xxx
Penerimaan Peneri maan PembiayaanPembi ayaanPinjaman Luar Negeri
Xxx
Dr. Dana yang harus tersedia Xxx untuk utang jangka panjang Cr.
Utang Jangka Panjang
Xxx
Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Negara yang dipisahkan
Dr Cr. Cr.
Kas di Kas Daerah Penerimaan Peneri maan PembiayaanPembi ayaanHasil Penjualan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Dr. Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Cr.
xxx
Penyertaan Modal Pemerintah
Xxx
Xxx
Xxx
