MAKALAH SIKLUS BELANJA UP, GU, TU, DAN LS PEMERINTAH DAERAH
MATA KULIAH :
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERAPAN Dosen Pengasuh : Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak., CSRS., CA
DISUSUN OLEH : SANDY MAHENDRA JAYA (NIM. 156020304111021) 156020304111021) LUSIANA (NIM. 156020304111023) 156020304111023) MAGISTER AKUNTANSI KELAS A STAR BPKP
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2016
SIKLUS BELANJA UP, GU, TU, DAN LS PEMERINTAH DAERAH
A. PENDAHULUAN
Salah satu tugas dan tanggung jawab yang utama yang diemban oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut secara jelas tertullis dalam salah satu alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, pemerintah diamanatkan untuk mengelola masyarakat, pemerintahan dan pembangunan, dengan menggunakan sumber
daya
yang
ada.
Dalam
pelaksanaan
pengelolaan
tersebut,
pemerintah
membutuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung tugas dan fungsinya serta pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah berasal dari pendapatan negara, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak atau biasa disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah dari berbagai tingkatan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola pendapatan negara. Pengelolaan pendapatan tersebut salah satunya dengan pelaksanaan belanja negara, dimana proses penatausahaan belanja maupun pertanggungawaban belanja telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja negara/daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia, belanja pemerintah mempunyai peranan yang cukup krusial sebagai stimulus pembangunan ekonomi. Untuk mendapatkan efek positif yang optimal bagi perekonomian, maka diperlukan suatu sistem perencanaan belanja pemerintah yang baik dan tepat sasaran. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman atas siklus belanja pada pemerintah daerah.
B. DASAR HUKUM
Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, antara lain : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 1
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 5. Peraturan Kepala Daerah untuk pedoman pelaksanaannya..
C. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah tersebut yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 1. Klasifikasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pemerintahan
Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dimana dalam urusan wajib mencakup : a. pendidikan, b. kesehatan, c. pekerjaan umum, d. perumahan rakyat, e. penataan ruang, f. perencanaan pembangunan, perhubungan, perhubungan, g. lingkungan hidup, h. pertanahan, i.
kependudukan dan catatan sipil,
j. pemberdayan perempuan, keluarga berencana dan sejahtera, sosial, k. ketenagakerjaan, l.
koperasi dan usaha kecil menengah,
m. penanaman modal, n. kebudayaan, pemudaan dan olah raga, o. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, p. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, dan persandian q. ketahanan pangan 2
r. pemberdayaan masyarakat dan desa, s. statistik, arsip, t.
komunikasi dan informatika, dan
u. perpustakaan Sedangkan dalam urusan pilihan mencakup : a. pertanian, b. kehutanan, c. energi dan sumberdaya mineral, d. pariwisata, e. kelautan dan perikanan, f. perdagangan, g. industri, dan h. ketransmigrasian.
2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial.
3. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
4. Klasifikasi Berdasarkan Program dan Kegiatan
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Belanja
Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : a. Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga dapat diartikan bahwa
3
belanja ini tidak terpengaruh oleh ada atau tidak adanya program dan kegiatan secara periodik. Adapun jenis belanja tidak langsung terdiri dari: 1) Belanja pegawai Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan
lainnya
yang
ditetapkan
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai. 2) Belanja bunga Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang. 3) Belanja subsidi Belanja subsidi digunakan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar supaya harga jualnya yang dihasilkan terjangkau masyarakat banyak. 4) Belanja hibah Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan. 5) Bantuan sosial Bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau
barang
kepada
masyarakat
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta
memiliki
kejelasan
peruntukan
penggunaannya
dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 4
6) Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten / kota atau pendapatan kabupaten / kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lain sesuai dengan perundang-undangan. 7) Bantuan Keuangan Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik 8) Belanja tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa, bencana alam, kegiatan sosial b. Belanja langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program dan kegiatan. Adapun jenis belanja langsung terdiri dari: 1) Belanja pegawai Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran HR atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah 2) Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja modal Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dalam bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset lainnya.
5
D. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
Untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD maka ditunjuk dan ditetapkan : 1. Bendahara Umum Daerah
Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. BUD dapat memberikan kuasa kepada pejabat untuk melaksanakan sebagaian tugas BUD yang kemudian disebut sebagai Kuasa BUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kuasa BUD tersebut mempunyai tugas :
Menyiapkan anggaran kas;
Menyiapkan SPD;
Menerbitkan SP2D;
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
Menyimpan uang daerah;
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
Melakukan penagihan piutang daerah.
2. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam penggunaan APBD mempunyai tugas : •
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
•
Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6
•
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
•
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
•
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
•
Menandatangani SPM;
•
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
•
Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggara dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPK SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK-SKPD mempunyai tugas: •
Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
•
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
•
Melakukan verifikasi SPP;
•
Menyiapkan SPM;
•
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
•
Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
•
Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
4. Bendahara Pengeluaran SKPD
Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 7
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran SKPD berwenang: a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPLS; b) Menerima dan menyimpan uang persediaan; c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD. Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang : a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS; b) Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d) Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
E. Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, dalam proses belanja dapat menggunakan uang persediaan melalui 2 (dua) cara bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran yaitu : 1.
Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar
Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang yang ada di kas tunai maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran. Berdasarkan bukti bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara melakukan pembayaran. Adapun Mekanisme tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut : 8
A. Mekanisme
pembayaran dengan menggunakan uang yang ada di
rekening bank bendahara pengeluaran
9
B.
Mekanisme pembayaran dengan menggunakan uang yang ada di Kas Tunai
10
2.
Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada PPTK
Mekanisme pembayaran dengan uang panjar dimana ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya. Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah . A.
Mekanisme Pemberian Uang Panjar
11
12
B.
Mekanisme Pertanggungjawaban Uang Panjar
13
14
F. Mekanisme Pencairan Dana melalui pengajuan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang
Adapun mekanisme dalam pencairan dana bagi suatu SKPD melalui Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini:
1. Pengajuan SPP
Setelah penetapan anggaran kas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, berdasarkan SPD bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, SPP dimaksud terdiri dari : a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
SPP Uang Persediaan (SPP- UP) adalah adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Tata cara pengajuan SPP dan pembayaran dijelaskan sebagai berikut : 1. Mengisi UP pada awal tahun
Untuk mengisi UP, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada PA melalui PPK-SKPD; 15
SPP-UP tersebut diajukan sekali dalam satu tahun;
Jumlah yang diajukan dalam SPP-UP harus dibatasi. Batas maksimal SPP-UP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Penggunaan UP •
Pada saat UP diterima ( SP2D-UP), anggaran belanja belum terbebani;
•
Anggaran belanja baru terbebani/berkurang bila UP telah digunakan dan SPJ-nya telah diterima oleh PA; Penggunaan UP bersifat fleksibel, artinya dapat digunakan untuk belanja
•
kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan dan jumlahnya tidak harus sama persis dengan yang dicantumkan dalam rincian SPP/SPM; •
Penggunaan UP (seharusnya) dibatasi dengan Peraturan Kepala Daerah;
•
UP tidak boleh digunakan untuk membayar belanja yang seharusnya dibayar secara LS. Contoh untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, membayar belanja lainnya yang jumlahnya sangat besar.
3. Pengisian kembali UP
Apabila UP sudah habis / mendekati habis, Bendahara Pengeluaran dapat mengisi UP kembali dengan mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, disertai dengan peng-SPJ-an penggunaan UP tersebut.
Pengajuan SPP-GU bisa diajukan lebih dari satu kali dalam satu bulan.
Pengajuan ganti uang persediaan (GU) adalah sebesar UP yang terpakai. Dalam pengajuan SPP-UP, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi,
yaitu : 1) Dokumen SPP-UP:
Surat Pengantar SPP-UP
Ringkasan SPP-UP
Rincian SPP-UP
2) Lampiran Dokumen SPP-UP:
Salinan SPD
Draft Surat Pernyataan yg akan ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yg diminta tidak akan digunakan untuk keperluan selain UP.
Lampiran lain yg diperlukan.
16
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-UP dapat dilihat pada bagan alir pengajuan SPP-UP pada lampiran 1.
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. GU diajukan sebesar uang persediaan yang telah digunakan pada kurun waktu tertentu, untuk membiayai satu atau lebih kegiatan di SKPD dan didukung oleh SPJ atas penggunaan uang persediaan yang diajukan penggantiannya disertai bukti-bukti yang sah dan lengkap.SPP GU dapat diajukan ketika UP telah terpakai pada tingkat penggunaan minimal yang telah ditentukan pada peraturan kepala daerah. Misalnya, bila UP telah terpakai minimal 75%. Contoh : Suatu SKPD mendapatkan alokasi UP pada tanggal 4 Januari sebesar Rp 10.000.000. Pada tanggal 20 Januari UP tersebut telah terpakai sebesar Rp 9.750.000, maka SPPGU yang diajukan adalah sebesar Rp 9.750.000 untuk mengembalikan saldo UP ke jumlah semula. Dalam pengajuan SPP-GU, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu : 1) Dokumen SPP-GU:
Surat Pengantar SPP-GU
Ringkasan SPP-GU
Rincian Penggunaan UP/GU yang lalu
2) Lampiran Dokumen SPP-GU:
Bukti Transaksi yang Sah dan Lengkap
Salinan SPD
Draft Surat Pernyataan yg akan ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yg diminta tidak akan digunakan untuk keperluan selain GU.
Lampiran lain yg diperlukan.
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-GU dapat dilihat pada bagan alir pengajuan SPP-UP pada lampiran 2.
17
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. TU dipertanggungjawabkan sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban UP/GU dan bila kegiatan telah dilaksanakan dan masih ada sisa uang, maka harus disetorkan kembali. Tata cara pengajuan SPP dan pembayaran dijelaskan sebagai berikut : 1) Apabila UP dianggap tidak cukup untuk membayar belanja-belanja dalam suatu bulan,
makaBendaharaPengeluaran
dapat
mengajukan
dana
TU
dengan
mengajukan SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 2) Penggunaan dana TU pada dasarnya sama dengan penggunan UP yaitu tidak dipergunakan untuk belanja yang seharusnya dibayar dengan LS. 3) Peng-SPJ-an dana TU dilakukan dalam 1 bulan setelah dana TU (SP2D TU) diterima, kecuali:
Bila digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan (SPJ-nya setelah kegiatan selesai).
Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA. Pengajuan dana TU harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu,
Contoh : Sebuah SKPD mempunyai alokasi UP Rp 10.000.000,-. Pada periode tersebut direncanakan adanya kegiatan swakelola senilai Rp 74.000.000,- (di luar belanja yang harus dibayarkan secara LS) yang jika dibayarkan dari UP diperkirakan tidak akan
cukup.
Dengan
tersendiri.Jumlah
dana
demikian, yang
atas
kegiatan
dimintakan
tersebut
dalam
diajukan
SPP-TU
ini
SPP-TU harus
dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali. Dalam pengajuan SPP-TU, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu : 1) Dokumen SPP-TU:
Surat Pengantar SPP-TU
Ringkasan SPP-TU
Rincian Rencana Penggunaan TU
2) Lampiran Dokumen SPP-TU:
18
Salinan SPD
Draft Surat Pernyataan yang akan ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yg diminta tidak akan digunakan untuk keperluan selain TU
Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
Lampiran lain yg diperlukan.
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-TU dapat dilihat pada bagan alir pengajuan SPP-UP pada lampiran 3.
d. SPP Langsung (SPP-LS)
SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Dalam pengajuan SPP-LS khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu : 1) Dokumen SPP-LS:
Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
2) Lampiran Dokumen SPP-LS Gaji & Tunjangan:
Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji
SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan
Daftar keluarga (KP4)/surat nikah/akte kelahiran
Surat pindah/Surat kematian
SSP PPh Pasal 21
Dokumen lain yang diperlukan.
Sedangkan untuk pengajuan SPP-LS khusus untuk pengadaan barang dan jasa, beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu : 1) Dokumen SPP-LS:
Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS 19
Rincian SPP-LS
2) Lampiran Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa:
Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Terkait
SSP disertai Faktur Pajak (PPN dn PPh)
Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima
Kwitansi Bermeterai/Nota/Faktur
Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan
Berita Acara Pemeriksaan
Photo/Buku/Dokumentasi Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan
Dokumen lain yang diperlukan.
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-LS baik SPP-LS Gaji & Tunjangan dan SPP-LS pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada bagan alir pengajuan SPPLS serta Bagan Alur pengajuan SPP-LS Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan pada lampiran 4 sampai 6.
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, yang terdiri dari : a. SPM - Uang Persediaan (SPM-UP), adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. b. SPM - Ganti Uang (SPM-GU), adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. c. SPM - Tambahan Uang (SPM-TU), adalah dokumen yang diterbitkanoleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah bataspagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. d. SPM - Langsung (SPM-LS), adalahdokumen yang diterbitkan oleh pengguna 20
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. Penerbitan SPM paling lama 2 (Dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP, penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP, SPM yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD, Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Untuk pencairan dana, BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, sedangkan untuk dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran
Surat pernyataan pertanggungjawabanbendahara pengeluaran periode sebelumnya.
Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
Bukti atas penyetoran PPN/PPh
Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggungjawab pengga anggaran/kuasa pengguna anggaran, yang terdiri atas :
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persaratan yang ditetapkan.
3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Dalam hal dokumen SPM
dinyatakan lengkap dan tidak melampaui pagu anggaran, kuasa BUD
menerbitkan SP2D. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran
tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD
21
menolak menerbitkan SP2D. SP2D diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPM dan jika SPM ditolak, SPM dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPM tersebut diterima.Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. Untuk lebih memahami proses penerbitan SP2D dapat dilihat pada bagan alir penerbitan SP2D pada lampiran 7 sampai dengan 10.
4. Pembukuan
Bendahara pengeluaran membukukan penerimaan (termasuk penerimaan SP2D) dan pengeluaran kas (termasuk pembayaran LS) yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan lengkap. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.
Buku Kas Umum (BKU)
2.
Buku Pembantu BKU yang terdiri dari : a) Buku Buku Pembantu Kas Tunai b) Buku Pembantu Simpanan/Bank c) Buku Pembantu Pajak d) Buku Pembantu Panjar e) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja Adapun dokumen yang menjadi dasar pembukuan, adalah :
1.
SP2D
2.
Bukti transaksi yang sah
3.
Dokumen-dokumen pendukung lainnya
G. PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: 1. Pertanggungjawaban penggunaan UP
Pertanggungjawaban disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada saat laporan pengajuan GU. Prosedur pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut :
Mengumpulkan Bukti-bukti yang sah belanja UP
Bukti-bukti yang sah Belanja UP
Menyusun
LPJ-UP
LPJ- UP
22
2. Pertanggungjawaban penggunaan TU
Pertanggungjawaban disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada saat laporan penggunaan TU.Prosedur pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut :
Bukti-bukti yang sah Belanja TU
Menyusun
Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan oleh PA
Draft LPJ -TU
LPJ- TU
STS (Apabila ada kelebihan TU) SPJ-TU
3. Pertanggungjawaban administratif
Pertanggungjawaban
Pengguna
Dana
Bendahara
mempertanggungjawabkan penggunaan uang
secara
administrarif
wajib
persediaan/ganti uang persediaan
/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup: a. buku kas umum b. ringkasan pengeluaran per rincian proyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek . c. bukti atas penyetoran PPN/PPh d. register pentutupan kas Bila
laporan
anggaran/kuasa
pertanggunganjawaban pengguna
anggaran
bendahara menerbitkan
sudah surat
sesuai, pengesahan
pengguna laporan
pertanggungjawaban. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Adapun prosedur pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
23
Laporan Penutupan Kas
Menyusun SPJ Administratif
Draft SPJ Administratif
Buku dan BP-nya SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan oleh PA
SPJ Administratif
4. Pertanggungjawaban fungsional.
Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional menggunakan format SPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif, dimana SPJ dilampiri dengan BKU dan Laporan Penutupan Kas. Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Adapun prosedur pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut : Laporan Penutupan Kas
Menyusun SPJ Fungsional
SPJ Fungsional
Proses verifikasi, evaluasi dan analisa oleh BUD
BKU dan BP-nya SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban untuk : 24
a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan. b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek . c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran. d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. Proses pertanggungjawaban Bendahara secara keseluruhan dapat dilihat pada bagan alir pembuatan SPJ yang terdapat pada lampiran 11.
25
Lampiran 1 Bagan Alir Pengajuan SPP-UP
26
Lampiran 2 Bagan Alir Pengajuan SPP-GU
27
Lampiran 3 Bagan Alir Pengajuan SPP-TU
28
Lampiran 4 Bagan Alir Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
29
Lampiran 5 Bagan Alir Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
30
Lampiran 6 Bagan Alur pengajuan SPP-LS Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan
31
Lampiran 7 Bagan Alir penerbitan SP2D – LS Gaji dan Tunjangan
32
Lampiran 8 Bagan Alir penerbitan SP2D – LS Gaji dan Tunjangan
33
Lampiran 9 Bagan Alir Penerbitan SP2D LS – Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan
34
Lampiran 10
Bagan Alir Pembelanjaan Dana Bunga, Subsidi, Hibah dan Pembiayaan
35
