1
A. JUDUL
:
TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
BERDASARK BERDASARKAN AN KITAB KITAB UNDANG-U UNDANG-UNDANG NDANG HUKUM PIDANA PIDANA DAN UNDANG UNDANG-U -UNDA NDANG NG NOMOR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG B. Latar Latar Be Bela laa!" a!" Ma#al Ma#ala$ a$
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibang dibanggak gakan an oleh oleh seluruh seluruh Warga arga Negara Negara Indone Indonesia sia.. Salah Salah satu simbol simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indone Indonesia sia adalah adalah Rupiah Rupiah.. Rupiah Rupiah diperg diperguna unakan kan sebaga sebagaii alat pembay pembayaran aran yang yang sah dalam dalam kegi kegiata atan n perek perekon onom omian ian nasio nasiona nall guna guna mewu mewuju judk dkan an kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang asar Negara Republik Indonesia !ahun !ahun "#$% dalam &asal '() mengamanatkan bahwa ma*am dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. &ene &eneta tapa pan n
dan dan
peng pengat atur uran an
ters terseb ebut ut
dipe diperl rluk ukan an
untu untuk k
memb member erik ikan an
pelindungan dan kepastian hukum bagi ma*am dan harga Mata Uang. )angsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan adat istiadat dan kepribadiannya yang luhur. &ada +aman dahulu, )angsa Indonesia sangat disegani oleh bangsa lain karena kepribadiannya dan kesantunannya. Seiring dengan dengan perkembangan perkembangan I&!K Ilmu &engetahuan &engetahuan dan !eknol !eknologi/ ogi/ banyak banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan
2
moral yang baik sehingga banyak orang yang meman0aatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara. Maraknya berbagai ma*am jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Salah satunya adalah kejahatan di bidang mata uang. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. alam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan politik/ untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu. 1danya uang maka perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga
mendukung ter*apainya tujuan bernegara, yaitu men*apai
masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat se*ara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi se*ara elektronik,
3
namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. !erlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal uang kertas/. i era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Melalui media massa dan tele2isi kita dapat melihat bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia khususnya mengalami peningkatan. !indak pidana yang dilakukan tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan dan pemalsuan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan uang. &eran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki
uang
sebanyak-banyaknya,
tidak
sedikit
*ara-*ara
untuk
memperoleh uang dilakukan dengan *ara melawan hukum. Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengan*am kondisi moneter dan perekonomian nasional. ari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghan*urkan keper*ayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. &engaturan an*aman terhadap tindak pidana pemalsuan uang se*ara spesi0ik diatur dalam KU3& pada pasal '$$ dan pasal '$%. &erbedaan kedua
4
pasal tersebut adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada pasal '$% mengan*am pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada pasal '$$ dijelaskan terhadap an*aman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu. &asal '$$ Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan. Selain itu, pengaturan an*aman terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang. Masalah yang dapat timbul akibat beredarnya uang palsu yakni adanya alat pembayaran tidak sah yang menyebar di masyarakat, dan selain itu juga dapat
menimbulkan
permasalahan-permasalahan
baru
di
kalangan
masyarakat seperti membelanjakan dengan mengunakan uang palsu, disebabkan karena masyarakat masih belum bisa membedakan uang asli dengan uang palsu. 6leh karena kenyataan tersebut, maka masyarakat menjadi resah. alam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan banyaknya pemalsuan uang, maka peranan kepolisian sangat penting. Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia &olri/ sebagai institusi yang diper*aya masyarakat dalam
5
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas/. 1da beberapa strategi dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang, diantaranya adalah mensosialisasikan keaslian uang rupiah kepada seluruh masyarakat, antara lain dengan slogan 7(8 ilihat, iraba, iterawang/. 1dapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan peme*ahan terhadap masalah-masalah yang telah terjadi, dengan maksud agar negara dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di wilayah hukum Kota !arakan tidak selalu dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan pemalsuan uang dan menyelamatkan negara dari an*aman kerugian perekonomian negara serta mengangkat martabat negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas sebagai bahan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul %T&!'a P&'a!a Pe(al#)a! Ua!" *er'a#ara! K&ta* U!'a!"-U!'a!" H))( P&'a!a 'a! U!'a!"-U!'a!" N+(+r 7 Ta$)! 2011 te!ta!" Mata Ua!".,
. R)()#a! Ma#ala$ )erdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di
atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut9 ". Ketentuan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang.
6
'. Sanksi &idana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang. D. T))a! 'a! Ke")!aa! Pe!el&t&a! 1dapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal
sebagai berikut 9 ". !ujuan &enelitian a. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap
tindak
pidana
pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang. b. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang. '. Kegunaan &enelitian a. ari segi teoritis - apat memberikan in0ormasi, baik kepada kalangan akademis maupun untuk kalangan masyarakat terutama masyarakat di wilayah hukum Kota !arakan tentang pentingnya mengetahui halhal apa yang harus dilakukan apabila menerima uang yang
-
diragukan keasliannya. apat memberikan in0ormasi
kepada
kita
semua,
bahwa
pemalsuan terhadap mata uang rupiah merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan
negara dan
mengan*am
stabilitas
perekonomian negara yang harus ditindak dengan tegas oleh para penegak hukum. b. ari segi praktis - Untuk dapat berperan dalam membantu para penegak hukum melakukan pemberantasan kejahatan pemalsuan mata uang rupiah,
7
agar masyarakat termasuk masyarakat di Kota !arakan menjadi lebih sadar untuk melaporkan apabila terjadi kejahatan pemalsuan
-
uang kertas rupiah. 1gar pihak kepolisian dan )ank Indonesia semakin meningkatkan kerjasamanya dalam rangka mengupayakan penegakan hukum terhadap
-
kejahatan
pemalsuan
uang
kertas
rupiah
serta
pengedarannya. 1gar para penegak hukum menjalankan 0ungsinya dengan semaksimal mungkin terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah.
E. Met+'e Pe!el&t&a! ". !ipe &enelitian !ipe penelitian ini adalah penelitian hukum normati0 yuridis normati0/,
yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. alam kaitannya dengan penelitian normati0 di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu 9 - &endekatan perundang-undangan statute approach/ adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan &enegakan 3ukum &idana terhadap Kejahatan
-
&emalsuan Uang Kertas Rupiah dan &engedarannya di Kota !arakan. &endekatan Konsep (conceptual approach) &endekatan konsep conceptual approach/ digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya.
engan
didapatkan
konsep
yang
jelas
maka
diharapkan penormaan dalam aturan hukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu. '. Sumber ata
8
a. )ahan 3ukum &rimer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan !indak &idana &emalsuan Uang yaitu 9 - Undang-Undang asar Negara Republik Indonesia !ahun "#$%. - Kitab Undang-Undang 3ukum &idana KU3&/. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : !ahun "#:" tentang
-
Kitab Undang-Undang 3ukum 1*ara &idana KU31&/. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ( !ahun '55$ !entang &erubahan 1tas Undang-Undang Republik Indonesia
-
Nomor '( !ahun "### !entang )ank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 !ahun '5"" !entang
-
Mata Uang. &eraturan )ank Indonesia Nomor 9 ;<"$<&)I<'55$ !entang &engeluaran,
&engedaran,
&en*abutan
dan
&enarikan
serta
&emusnahan Uang Rupiah. b. )ahan 3ukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari 9 ". )uku-buku teks literatur/ '. =urnal 3ukum *. )ahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus )esar )ahasa Indonesia K))I/, dan lain-lain. (. !eknik &engumpulan )ahan 3ukum )ahan hukum ini pertama-tama diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dibahas dan pengumpulan bahan dari berbagai media yang membahas dan mengulas mengenai permasalahan ini.
9
$. 1nalisis )ahan 3ukum 1nalisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dilaksanakan se*ara deskripti0 kualitati0 yaitu menerangkan dengan memusatkan pada masalah tentang tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang. /. S&#te(at&a Pe!)l&#a! alam rangka memberikan gambaran mengenai pokok-pokok dalam karya
ilmiah ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut 9 )1) I
9 &N13U>U1N, merupakan bab awal dalam penulisan ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika
)1) II
penulisan. 9 !IN=1U1N &US!1K1, dalam bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu menguraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai pemalsuan, tinjauan umum mengenai uang, tinjauan umum mengenai Kitab Undang-Undang 3ukum &idana, tinjauan umum mengenai Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang.
)1) III
9 &M)131S1N, dalam bab ini membahas tentang ketentuan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang
10
Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Kitab Undang-Undang 3ukum &idana dan Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang. )1) I?
9 &NU!U&, merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
G. T&!a)a! P)#taa ". !injauan Umum Mengenai !indak &idana
Kitab Undang-Undang 3ukum &idana KU3&/ tidak dijelaskan apa pengertian tindak pidana itu. 6leh karenanya, pengertian tindak pidana akan kita dapatkan dari para pakar ilmu hukum pidana. )erikut merupakan beberapa pendapat tentang tindak pidana yang diberikan oleh para pakar 9 ". Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang dian*am dengan pidana, yang bersi0at melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. '. 3.) ?os, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dian*am pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan an*aman pidana. (. ?an 3amel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersi0at melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. $. Moeljatno, perbuatan pidana tindak pidana/ adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan disertai an*aman
11
sanksi/ yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. %. Wirjono &rodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. ;. 1ndi 3am+ah, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dian*am dengan hukuman berdasarkan ketentuan di dalam KU3& dan ketentuan Undang-Undang lainnya. " )erdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis oleh para pakar tidak ada kesatuan pendapat di antara pakar hukum dalam memberikan de0inisi tentang tindak pidana. &emberian de0inisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua '/ pandangan
antara
pengertian
perbuatan
pidana
dengan
pertanggungjawaban pidana. 2. &andangan<1liran ualistis, yaitu pandangan
1 !ri 1ndrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, )agian 3ukum
&idana Unila, >ampung , '55#, hlm. $# 2 Ibid, hlm. 4"
12
&erbedaan pandangan dalam menentukan de0inisi tindak pidana diatas membawa konsekuensi dalam perumusan de0inisi tindak pidana. 1liran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat 9 7Keseluruhan syarat adanya pidana itu semuanya merupakan si0at dari perbuatan8. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana para pakar hukum yang menganut aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana mana yang merupakan unsure perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, seorang penganut 1liran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut 9( ". &erbuatan manusia positi0 atau negati0@ berbuat atau tidak berbuat/@ '. ian*am dengan pidana@ (. Melawan hukum@ $. ilakukan dengan kesalahan@ %. 6rang yang mampu bertanggungjawab. Menurut 1liran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut 1liran ualistis belum tentu, karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku
3 Sudarto, Hukum Pidana I , Aayasan Sudarto, Semarang, "##5, hlm. $"
13
unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, seorang penganut 1liran ualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana
yang
memenuhi
dipertanggungjawabkan
unsur-unsur
dalam
hukum
di
atas/
pidana.
harus
dapat
=adi
unsur
pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya
5 Ibid,
hlm. $$
14
perekonomian
indi2idu
maupun
negara.
!ujuan
serta
maksud
dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Namun dalam perkembangannya mengingat arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. alam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah kejahatan berat. &emalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus )esar )ahasa Indonesia artinya adalah tiruan. ; &emalsuan berasal dari )ahasa )elanda yaitu Veralsing atau !edrog yang artinya proses, *ara atau pebuatan memalsu.4 Sedangkan mata uang adalah alat tukar standart pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang di*etak dengan bentuk dan gambar tertentu/. : Menurut ai )a*tiar, uang palsu adalah semua benda hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau sema*am uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas keper*ayaan terhadap uang sebagai alat
6 Kamus )esar )ahasa Indonesia, edisi ke-(, )alai &ustaka, =akarta, '55", hlm. :"4
7 Kamus 3ukum, &ramadya &uspa, Semarang ,"##4, hlm. ;":
8 Kamus )esar )ahasa Indonesia, 6p. Bit., hlm. "'('
15
pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, keper*ayaan terhadap uang harus dijamin. (. !injauan Umum Mengenai Kitab Undang-Undang 3ukum &idana KU3& merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang 3ukum &idana, yang nama aslinya adalah "etboek an #tra$recht oor %ederlandsch Indie ("#%I). KU3& dibentuk sebagai suatu aturan yang digunakan oleh Negara untuk menyelenggarakan ketertiban umum. KU3& berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun "#"% dalam bentuk kodi0ikasi/ melalui #taatsblad "#"% No. 4('. KU3& ini mulai berlaku sejak " =anuari "#": ketika Indonesia masih dalam penjajahan )elanda. Setelah Indonesia merdeka, KU3& dinyatakan berlaku melalui Undang-Undang Nomor " !ahun "#$; sudah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia/. Kemudian KU3& dinyatakan berlaku umum uni0ikasi hukum pidana/ melalui UndangUndang Nomor " !ahun "#%: '# September "#%:/. Kodi0ikasi KU3& adalah selaras dengan W?S negeri )elanda. W?S bersumber dari Bode &enal &eran*is, dan Bode &enal &eran*is bersumber dari 3ukum Romawi. =adi, sumber KU3& sebenarnya dari 3ukum Romawi. # Sistematika KU3& terdiri atas tiga buku, yaitu 9 )uku I9
Mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri atas # )ab, tiap )ab terdiri atas berbagai pasal yang jumlahnya "5( pasal &asal "-"5(/.
9 http9<
'5"$, pukul "(."% WI!1/
16
)uku II
9 Mengatur tentang Kejahatan, terdiri dari atas (" )ab dan (:% pasal &asal "5$-$::/.
)uku III 9 Mengatur tentang &elanggaran, terdiri atas "5 )ab yang memuat :" pasal &asal $:#-%;#/. $. !injauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang Undang-Undang Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang yaitu suatu peraturan yang se*ara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi i/ pengaturan mengenai Rupiah se*ara 0isik, yakni mengenai ma*am dan harga, *iri, desain, serta bahan baku Rupiah@ ii/ pengaturan mengenai &engelolaan Rupiah sejak &eren*anaan, &en*etakan, &engeluaran, &engedaran, &en*abutan dan &enarikan, serta &emusnahan Rupiah@ iii/ pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah &alsu@ serta i2/ pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah."5
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 !ahun '5"" tentang Mata Uang,
>embaran Negara Republik Indonesia !ahun '5"" Nomor ;$, !ambahan >embaran Negara Republik Indonesia Nomor %''( Selanjutnya disingkat UU Mata Uang/
17
DA/TAR BAAAN
A. Datar B)) 1minah, &urnal Ilmiah 'indak Pidana Pemalsuan ang berdasarkan itab
ndang-ndang Hukum Pidana dan ndang-ndang %omor * 'ahun 2+,, tentang ata ang , Cakultas 3ukum Uni2ersitas Mataram, '5"( 1ndrisman, !ri, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia )agian 3ukum &idana Unila, >ampung , '55#, hlm. $# B.S.!. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan 'ata Hukum Indonesia , )alai &ustaka, =akarta, "#:; 3am+ah, 1ndi, Hukum Acara Pidana Indonesia /disi edua, Sinar Dra0ika, =akarta, '5"5
18
Kamus )esar )ahasa Indonesia, edisi ke-(, )alai &ustaka, =akarta, '55", hlm. :"4 Kamus 3ukum, &ramadya &uspa, Semarang ,"##4, hlm. ;": Mar+uki, &eter Mahmud, Penelitian Hukum /disi 0eisi, Ken*ana, =akarta, '55% &.1.C. >amintang dan !heo >amintang, Delik-Delik husus e1ahatan e1ahatan terhadap Harta ekayaan, Sinar Dra0ika, =akarta, '55# Raharjo, Satjipto, Hukum dan asyarakat etakan 'erakhir , 1ngkasa, )andung, "#:5 Sudarto, Hukum Pidana I Aayasan Sudarto, Semarang, "##5, hlm. $"
B. Perat)ra! Per)!'a!"-)!'a!"a! Undang-Undang asar Negara Republik Indonesia !ahun "#$%. Kitab Undang-Undang 3ukum &idana KU3&/. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : !ahun "#:" tentang Kitab
Undang-Undang 3ukum 1*ara &idana, >embaran Negara Republik Indonesia !ahun "#:" Nomor 4;, !ambahan >embaran Negara Republik Indonesia Nomor ('%:. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ( !ahun '55$ !entang &erubahan 1tas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor '( !ahun "### !entang )ank Indonesia, >embaran Negara Republik Indonesia !ahun '55$ Nomor 4, !ambahan >embaran Negara Republik Indonesia Nomor $(%4.
19
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 !ahun '5"" !entang Mata Uang, >embaran Negara Republik Indonesia !ahun '5"" Nomor ;$, !ambahan >embaran Negara Republik Indonesia Nomor %''(. &eraturan )ank Indonesia Nomor 9 ;<"$<&)I<'55$ !entang &engeluaran, &engedaran, &en*abutan dan &enarikan serta &emusnahan Uang Rupiah. . e*#&te http9<
esember '5"$, pukul "(."% WI!1/
