BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Be Belakang
Kasus vaksin palsu yang akhir-akhir ini menjadi berita dan menimbulkan gejolak bermula karena adanya keluhan masyarakat yang mengaku mengaku balita mereka tetap sakit meski sudah divaksin. Hal tersebut yang menyebabkan Polisi untuk melakukan penyelidikan. Diawali dengan ditemukannya ditemukannya vaksin palsu tersebut di Apotek AM di Bekasi !awa Barat pada Kamis "# Mei $%"#. Polisi akhirnya menahan ! selaku distributor.Penyelidikan akan kasus ini berkembang hingga akhirny akhirnyaa dilakuk dilakukan an penang penangkap kapan an terhad terhadap ap para para pelaku pelaku mulai mulai dari dari distrib distributo utor r hingga kurir " Hingga Hingga akhirnya akhirnya pada Kamis tanggal tanggal "& !uli $%"# bertempat bertempat di Kompleks Kompleks Parelemen 'enayan !akarta Menteri Kesehatan mengungkap identitas "& nama rumah sakit sakit yang menggunaka menggunakan n vaksin palsu. palsu. Keempat Keempat belas nama rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu adalah (' D(. 'ander )*ikarang+ (' Bhakti Husada ),erminal *ikarang+ (' 'entral Medika )!alan ndustri Pasir ombong+ (' Puspa Husada (' Karya Medika ),ambun+ (' Kartika Husada )!alan M, Haryono 'etu Bekasi+ (' Multa/am )Bekasi+ (' Permata )Bekasi+ ('A i/ar )0illa Mutiara *ikarang+ (' Harapan Bunda )Kramat !ati !akarta ,imur+ (' 1lisab 1lisabeth eth )2arog )2arogong ong Bekasi+ Bekasi+ (' Hosana Hosana )3ippo )3ippo *ikaran *ikarang+ g+ dan (' Hosana Hosana )!alan Pramuka Bekasi+ (' 'ayang Bunda )Pondok 4ngu Bekasi+ $. Dari kejadia kejadian-k n-kejad ejadian ian diatas diatas dapat dapat diketah diketahui ui bahwa bahwa banyak banyak pihak pihak atau atau lembaga seperti Kementerian Kesehatan dan jajarannya dan Badan Pengawasan 5bat 5bat dan Makana Makanan n beserta beserta jajaran jajarannya nya hingga hingga (umah (umah 'akit 'akit sebaga sebagaii penye penyedia dia
1 www.liputan6.com/tag/vaksin-palsu,pada www.liputan6.com/tag/vaksin-palsu,pada tanggal tanggal 5 Agustus 2016 2 http://nasional.kompas.com/read/2016/0/1!/160"#!1 http://nasional.kompas.com/read/2016/0/1!/160"#!1,, pada tanggal 5 Agustus 2016
1
layanan kesehatan.(umah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang pro6esional dan bermutu. Bukan hanya pelayanannya saja akan tetapi juga dengan mutu dan keamanan obat yang disediakan di rumah sakit
2.1. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa hal yang menjadi
permasalahan dalam penulisan ini7 ". Bagaimana pelayanan imunisasi dan pengadaan vaksin di rumah sakit 2. Bagaimana ,anggung !awab Hukum (umah 'akit terhadap Peredaran 0aksin Palsu 3. Bagaimana 8ungsi Pengawasan terhadap (umah 'akit Dengan Adanya Peredaran 0aksin Palsu
2
BAB II PEMBAHASAN
1.1 Pelayanan Imunsas !an Penga!aan "aksn ! Rumah Sakt
4ntuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat diperlukan tindakn imunisasi sebagai tindakan preventi6. munisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan9meningkatkan kekebalan seseorang se:ara akti6 terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pelayanan imunisasi dapat didapatkan pada puskesmas puskesmas pembantu rumah sakit klinik bidan praktek dokter praktik posyandu di sekolah atau melalui kunjungan rumah. Menurut 4ndang-undang
2omor ;# ,ahun $%%< tentang Kesehatan
pemberian imunisasi terdapat pada Pasal ";% Pasal ";" Pasal ";$. Pasal ";% Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pasal ";" )"+ 4paya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat :erdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. )$+ 4paya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan dilahirkan setelah dilahirkan dan sampai berusia "= )delapan belas+ tahun. );+ 4paya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat )"+ dan ayat )$+ menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua keluarga masyarakat dan Pemerintah dan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Kesehatan (epublik ndonesia 2omor &$ ,ahun $%"; tentang Penyelenggaraan munisasi7 Bab 0 7 Pelaksana Pelayanan munisasi
#
Pasal $= Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan standar prosedur operasional dan standar pro6esi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal $< Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan pelaksana pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KP Pelayanan ke6armasian di (umah 'akit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan (umah 'akit yang berorientasi kepada pelayanan pasien penyediaan sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan 6armasi klinik. Apoteker
khususnya
yang bekerja di
(umah 'akit dituntut
untuk
merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Ke6armasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. 4ntuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan se:ara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Peraturan Menteri Kesehatan (epublik ndonesia 2omor >= ,ahun $%"& tentang 'tandar Pelayanan Ke6armasian Di (umah 'akit Pasal $ Pengaturan 'tandar Pelayanan Ke6armasian di (umah 'akit bertujuan untuk 7 a. Meningkatkan mutu pelayanan ke6armasian? dan b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga ke6armasian? dan :. Melindungi pasien dan masyarakat dan penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien )patient sa6ety+ Pasal ; )"+ standar pelayanan ke6armasian di rumah sakit meliputi standar 7 a. Pengelolaan sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ? dan b. Pelayanan 6armasi klinik )$+ Pengelolaan sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagimana dimaksud pada ayat )"+ huru6 a meliputi 7 a+ pemilihan b+ peren:anaan kebutuhan?
!
:+ d+ e+ 6+ g+ h+ i+
pengadaan? penerimaan? penyimpanan? pendistribusian? pemusnahan dan penarikan ? pengendalian?dan administrasi
Penjelasan dari hal tersebut diatas adalah 7 ". pemilihan pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan tersebut berdasarkan 7 a. 6ormularium dan standar pengobatan9pedoman diagnosa dan terapi b. standar sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan :. e6ekti6itas dan keamanan d. pengobatan berbasis bukti e. mutu 6. harga g. ketersediaan 6armasi $. peren:anaan kebutuhan peren:anaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis tepat jumlah tepat waktu dan e6isien. ;. Pengadaan Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan peren:anaan
kebutuhan.
Pengadaan
yang
e6ekti6
harus
menjamin
ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan dapat dilakukan melalui 7 a. Pembelian b. Produksi sediaan 6armasi :. 'umbangan9dropping9hibah &. Penerimaan Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesi6ikasi jumlah mutu waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam
5
kontrak atau surat pesanan dengan kondisi 6isik yang diterima. 'emua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. >. Penyimpanan Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan 'ediaa 8armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan ke6armasian. Persyaratan ke6armasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan sanitasi :ahaya kelembaban ventilasi dan penggolongan jenis sediaan 8armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 'edangkan pada 4ndang-4ndang 2omor && ,ahun $%%< tentang (umah 'akit Bagian keenam Pasal "> )"+ Persyaratan ke6armasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ ayat )"+ harus menjamin ketersediaan sediaan 6armasi alat kesehatan yang bermutu dan berman6aat aman dan terjangkau. )$+ Pelayanan sediaaan 6armasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan ke6armasian );+ pengelolaan alat kesehatan sediaan 6armasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi 6armasi sistem satu pintu 'istem satu pintu adalah suatu kebijakan ke6armasian termasuk pembuatan 6ormularium pengadaan dan pendistribusian 'ediaan 8ar masi Alat Kesehatan dan Bahan Medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi 6armasi rumah sakit. Dengan demikian semua sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi 6armasi rumah sakit sehingga tidak ada pengelolaan yang dilaksanakan selain oleh instalasi 6armasi rumah sakit. 4ntuk peningkatan mutu dan keamanan rumah sakit harus menyusun kebijakan terkait manajemen obat yang e6ekti6. 'alah satu kegiatan dalam pengelolaan sediaan 6armasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai adalah pengadaan. 4ntuk memastikan sediaan 6armasi sesuai dengan mutu dan spesi6ikasi yang dipersyaratkan maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar instalasi 6armasi harus melibatkan tenaga ke6armasian. 'istem penyediaan vaksin di rumah sakit niasanya dilakukan melalui bagian pengadaan rumah sakit dan seharusnya melibatkan instalasi 6armasi rumah sakit
6
1.2 #anggung $a%a& Hukum Rumah Sakt Dalam Pere!aran "aksn Palsu
(umah sakit dalam kedudukannya sebagai subyek hukum ) sebagai provider pelayanan kesehatan+ mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan medik dan penunjang medik tidak terbatas pada aspek kurati6 dan rehabilitati6 saja tetapi juga aspek preventi6 dan promoti6.; 'e:ara eksplisit tanggung jawab hukum rumah sakit dirumuskan dalam 4ndang-4ndang 2omor && ,ahun $%%< tentang rumah sakit bahwa (umah 'akit bertanggung jawab se:ara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. (umusan tanggung jawab hukum dalam undang-undang ini hanya dari segi perdata. 'ebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum rumah sakit adalah penerapan hukum perdata hukum Pidana dan Hukum Administrasi 2egara.& Hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dengan pasien dalam perspekti6 hukum perdata merupakan hubungan kontrakstual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Masalah keperdataan yang umum terjadi adalah perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Bentuk wanprestasi adalah salah atau keliru dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan. Pasien yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Berdasar ketentuan Pasal ";#@ Kitab 4ndang-4ndang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian
# $ndang %ah&ati 'ustina, (engenal )ukum *umah +akit, eni (edia, 2012, hlm 6 ! id.hlm "6
kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut 'edangkan pada Pasal >= ayat )"+ 4ndang-4ndang 2omor ;# ,ahun $%%< tentang Kesehatan bahwa 'etiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang
tenaga
kesehatan
dan9atau
penyelenggara
kesehatan
yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. 'ebagaimana diketahui prinsip dalam pertanggungjawaban hukum perdata adalah bahwa barang siapa menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat dari perbuatannya maka diwajibkan padanya untuk mengganti kerugian. Pada kasus vaksin palsu ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter perawat atau pegawainya sudah :ukup menjadi dasar membebankan rumah sakit untuk bertanggung jawab membayar kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat perbuatan para pelaku. 'eseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana paling tidak harus ada tiga unsur yakni 7 pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis? kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum? dan ketiga perbuatan tersebut ada unsur kesalahan )dolus+. Adapun unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan dan dapat berupa kelalaian ):ulpa negligen:e+. Cang dimaksud dengan kesengajaan adalah si6atnya sengaja dan melanggar undang-undang tindakan yang dilakukan se:ara sadar tujuan dan tindakannya terarah. 'edangkan kelalaian si6atnya adalah tidak sengaja lalai tidak ada moti6 ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. 4nsur-unsur kesalahan )kelalaian+ sebagai tolok ukur di dalam hukum pidana yaitu 7 bertentangan dengan hukum? akibatnya dapat dibayangkan? akibatnya dapat dihindarkan? perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.> ,ertangkapnya tenaga medis disalah satu rumah sakit yang diduga mempunyai andil dalam peredaran vaksin palsu dan oknum tenaga paramedis yang disinyalir sebagai penyedia botol vaksin dapat dilihat dari hukum pidana
5 .uwandi,3okter dan *umah +akit,4 niversitas ndonesia, 11hlm.20
"
karena perbuatan tersebut sengaja dilakukan. Dan kepada oknum tersebut dapat dikenakan sanksi. Menurut 'udarto bahwa dalam perkembangan hukum pidana terdapat kesengajaan )Dolus+ dan kealpaan )*ulva+. 'engaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. 5rang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. # Disamping sikap batin berupa kesengajaan adapula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa sembrono teledor berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.Dalam buku K4HP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Delik-delik tersebut dimuat dalam 7@ Pasal ;><7 karena kealpaannya menyebabkan matinya orang Pasal ;#%
7 Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dsb
Perkataan :ulpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan Berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit maka untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh rumah sakit pertama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan pro6esional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan pengertian ini maka pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dibebankan
kepada
tenaga
kesehatan
yang
melakukan
kesalahan
saat
melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit. ,indak pidana pelayanan kesehatan berbeda dengan tindak pidana biasa tindak pidana dalam ruang lingkup pelayanan rumah sakit karena 6okus pada tindak pidana pelayanan kesehatan adalah pada sebuah sebab atau :ausa dari tindak tersebut. Dalam tindak pidana pelayanan kesehatan disebut dengan :riminal malpra:ti:e untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan pro6esional. ,anggung jawab (umah 'akit 6 7ikmah *osida, Asas-asas )ukum 8idana, 8ustaka (agister,+emarang, 2011,hlm ! id,hlm 5
dalam lingkup hukum pidana diantaranya adalah jika tenaga kesehatan yang menjadi pelaksana tugas pelayanan di (umah 'akit melakukan kesalahan pro6esional. 'yarat syarat penjatuhan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana adalah 7 ". Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di (umah 'akit yakni tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pro6esionalnya di rumah sakit yang bersangkutan $. Kesalahan dalam pelayanan kesehatan pada umumnya terjadinya karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.Bentuknya berupa melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan ;. Perbuatan yang dilakukan bersi6at melawan hukum. Bisa terhadap hukum 6ormil maupun materiil &. Pelaku mampu bertanggung jawab yakni sehat jiwa atau akalnya >. ,idak ada alasan yang menghapus pidana 'etiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melanggar 'tandar pelayanan (umah 'akit termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dan memiliki konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana = 'elain regulasi yang sudah penulis jelaskan sebelumnya baik itu berupa undang-undang peraturan menteri kesehatan ataupun peraturan pemerintah di dalam 4ndang-4ndang 2omor ;# tahun $%%< 7 Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan 'ediaan 8armasi dan Alat Kesehatan Pasal <= ayat )&+ yang berbunyi 7 Pemerintah berkewajiban membina mengatur mengendalikan dan mengawasi pengadaan penyimpanan promosi dan pengedaran . Masyarakat merasa dirugikan dengan kejadian vaksin palsu ini. 'elain biaya vaksin yang mahal juga e6ek samping yang dilhawatirkan akan timbul oleh karena botol vaksin yang digunakan adalah botol vaksin bekas.Cang perlu dipertanyakan
" $ndang %ah&ati 'ustina, (engenal )ukum *umah +akit, eni (edia, 2011,9andung, hlm "-0
10
darimana oknum perawat mendapatkan botol bekas vaksin dan bagaimana rumah sakit tempatnya bekerja dalam mengolah limbah medisnya. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan menteri Kesehatan 2omor &$ ,ahun $%"; tentang Penyelenggaraan munisasi Bagian Keenam7 Pengelolaan 3imbah Pasal $> )"+ Puskesmas atau (umah 'akit yang menyelenggarakan imunisasi wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah imunisasi )$+ Dalam hal imunisasi wajib dilaksanakan di luar Puskesmas atau diluar rumah sakit pelaksana pelayanan imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan limbah ke dalam sa6ety boE untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas setempat Dalam 44 2omor ;# ,ahun $%%< hal yang mengatur mengenai ketentuan pidana terdapat pada Pasal "<# Pasal "<@ Pasal "<= dan Pasal $%". Pasal "<# 'etiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 6armasi dan9atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan9atau persyaratan keamanan khasiat atau keman6aatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal <= ayat )$+ dan ayat );+ dipidana dengan pidana penjara paling lama "% )sepuluh+ tahun dan denda paling banyak (p".%%%.%%%.%%%%% )satu miliar rupiah+. Pasal "<@ 'etiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 6armasi dan9atau alat kesehatan yang tidak memiliki i/in edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal "%# ayat )"+ dipidana dengan pidana penjara paling lama "> )lima belas+ tahun dan denda paling banyak (p".>%%.%%%.%%%%% )satu miliar lima ratus juta rupiah+. Pasal "<= 'etiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik ke6armasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal "%= dipidana dengan pidana denda paling banyak (p"%%.%%%.%%%%% )seratus juta rupiah+. (umah sakit merupakan korporasi yang dapat dikenakan tindak pidana seperti yang dinyatakan dalam Pasal $%". Pasal $%" )"+ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal "<% ayat )"+ Pasal "<" Pasal "<$ Pasal "<# Pasal "<@ Pasal "<= Pasal "<< dan Pasal $%% dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan ; )tiga+ kali dari pidana denda sebagaimana
11
dimaksud dalam Pasal "<% ayat )"+ Pasal "<" Pasal "<$ Pasal "<# Pasal "<@ Pasal "<= Pasal "<< dan Pasal $%%. )$+ 'elain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat )"+ korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa7 a. pen:abutan i/in usaha? dan9atau b. pen:abutan status badan hukum.
Dalam hal tersbut diatas Polisi melakukan penyidikan mendalam karena bukan hanya saja pada oknum tetapi juga kepada korporasi yaitu rumah sakit orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan keputusan dan kebijakan rumah sakit harus dimintai keterangan dalam penyidikan ,erkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan pro6esional maka untuk memastikan apakah oknum tersebut benar-benar bersalah seperti yang disebutkan dalam "=& K4HAP bahwa pidana baru dapat dihukum9dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yaitu7 keterangan sanksi keterangan ahli surat petunjuk dan keterangan tersangka<. Dalam 4ndang-4ndang 2omor ;# ,ahun $%%< tentang Kesehatan hal yang mengatur mengenai penyidikan terdapat pada Pasal "=< )"+ 'elain penyidik polisi negara (epublik ndonesia kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 4ndang-4ndang 2omor = ,ahun "<=" tentang Hukum A:ara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. )$+ Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat )"+ berwenang7 a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan? b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan? bidang :. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan? d. melakukan pemeriksaan atas surat dan9atau dokumen lain tentang tindak pidana di kesehatan? e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan? (oh )atta, )ukum esehatan dan +engketa (edik, iert& 'og&akarta, 201#, hlm 1
12
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan? g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat :ukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. );+ Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat )$+ dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan 4ndang-4ndang Hukum A:ara Pidana Dalam hukum administrati6 hubungan hukum antara Pemerintah selaku subyek hukum pemegang kekuasaan dengan (umah 'akit subyek hukum yang menjalankan perintah dari pemerintah maksudnya bahwa (umah 'akit dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatur dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah. ,anggung jawab (umah 'akit dalam lingkup hukum administrasi dapat dinilai dari persyaratan pendirian sampai dengan kegiatan penyelenggaraannya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila (umah 'akit melanggar ketentuan yang diatur dalam 4ndang-4ndang Kesehatan dapat dijatuhi sanksi administrati6 mulai dari peringatan tertulis sampai pada pen:abutan ijin.
1.3 'ungs Penga%asan terha!a( Rumah Sakt Dengan A!anya Pere!aran "aksn Palsu
'etelah terjadi kasus peredaran vaksin palsu di beberapa sarana kesehatan dimana salah satunya adalah (umah 'akit semua pihak terrkait seperti Kementerian Kesehatan beserta jajarannya BP5M beserta jajarannya dan Badan Pengawas (umah 'akit sontak bergerak. Kementerian Kesehatan menidaklanjuti kasus ini dengan salah satu langkahnya adalah melakukan imunisasi ulang dan melalui Dinas Kesehatan Provinsi seerta Kabupaten9Kota bersama Balai Besar Pengawasan 5bat dan Makanan melakukan sidak ke sejumlah (umah 'akit di daerah kewenangannya Penjelasan tentang pembinaan dan pengawasan terdapat di dalam 4ndang4ndang 2omor && ,ahun $%%< tentang (umah 'akit Pasal >& Pasal >> Pasal ># dan Pasal >@. Khusus untuk Badan Pengawas (umah 'akit diatur dalam Pasal >@ sampai dengan Pasal #"
1#
BAB III )ESIMPULAN
".".
Kesimpulan Dari penjelasan-penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa peredaran
vaksin palsu seharusnya tidak terjadi di rumah sakit. Karena dari regulasi yang ada sudah jelas bagaiman rumah sakit menyediakan sediaan 6armasi termasuk vaksin alat kesehatan dan habis pakai melalui mekanisme yang sudah diatur dengan tujuan menjamin mutu dan keamanan obat. Pelayanan munisasi dapat dilakukan di puskesmas puskesmas pembantu rumah sakit klinik bidan praktek dokter praktik posyandu di sekolah atau melalui kunjungan rumah.sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (epublik ndonesia 2omor &$ ,ahun $%"; tentang Penyelenggaraan munisasi. (umah 'akit dalam pengadaan obatnya termasuk vaksin harus mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan 2omor >= ,ahun $%"& tentang 'tandar Pelayanan Ke6armasian di (umah 'akit. Dimana penyediaan obat harus aman dan bermutu. 'istem pengadaannya melibatkan nstalasi 6armasi (umah 'akit serta serta pembeliannya melalui distributor resmi ,anggung !awab (umah 'akit dalam peredaran vaksin palsu dapat ditinjau dari aspek hukum perdata hukum pidana dan hukum Administrati6 . Dengan 'anksi mulai dari pen:abutan i/in praktek denda uang sampai dengan hukuman pidana sesuai dengan 44 2omor ;# tahun $%%< tentang kesehatan Pasal "<# Pasal "<@ Pasal "<= dan Pasal $%" serta K4HP pasal ;>< dan Pasal ;#%. 8ungsi Pembinaan dan pengawasan dengan adanya peredaran vaksin palsu harus lebih ditingkatkan dengan salah satunya menghidupkan Badan Pengawas
1!
(umah 'akit yang kewenangan dan tugasnya diatur dalam 4ndang-4ndang 2omor ;# ,ahun $%%< ,entang Kesehatan dalam Pasal >@ sampai dengan Pasal #".
15
