ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 68/Pid.B/2012/PN.TGL DALAM PERKARA PIDANA PENADAHAN. (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO: 68/Pid.B/2012/PN.TGL)
PROPOSAL SKRIPSI
O!"
:
#IMY RI$%I SETYA#I &10'&0182
AKULTAS HUKUM UNI*ERSITAS PAN+ASAKTI TEGAL 2012
A. L,-, L,-, B!, B!,, ,
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini melipu meliputi ti pembang pembanguna unan n ekonomi ekonomi,, perbaik perbaikan an sistem sistem publik, publik, melaku melakukan kan usaha usaha pengemb pengembanga angan n ilmu ilmu pengeta pengetahuan huan dan teknol teknologi ogi serta serta tidak tidak kalah kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 194 194 meny menyat atak akan an bah! bah!aa "ega "egara ra Indo Indone nesi siaa berd berdas asar arka kan n atas atas huku hukum m #rechtstaat $ tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka #machtstaat #machtstaat $, $, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. %linea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 194 yang merupakan landasan konstitusional negara ini ini memu memuat at bah! bah!aa tuju tujuan an nega negara ra sala salah h satu satuny nyaa adal adalah ah men& men&ip ipta taka kan n kesejahteraan umum. 'adi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga ter&ipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masy masyar arak akat at,, yait yaitu u
hubu hubung ngan an yang yang timb timbul ul oleh oleh kepe kepent ntin inga gan n angg anggot otaa
masyarakat itu. %danya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut tersebut agar tidak terjadi terjadi keka&auan. keka&auan. Peraturan-per Peraturan-peratura aturan n hukum yang telah ada di masyarakat !ajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. (urangn (urangnya ya kesadar kesadaran an hukum hukum dalam dalam masyar masyarakat akat menyebabk menyebabkan an terjad terjadiny inyaa keti ketida dakp kper er&a &ay yaan aan
anta antarra
angg anggot otaa
masy asyarak arakat at
itu
send sendiiri
maupu aupun n
ketidakper&ay ketidakper&ayaan aan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. pemerintah. )erlebih dengan kondisi perekonomian perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan mengakibatkan
timb timbul ulny nyaa
kasu kasuss
krim krimin inal alit itas as
yang yang
terj terjad adii
dala dalam m
masy masyar arak akat at
yang yang
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. (ondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai &ont &ontoh ohny nya, a,
penj penjam ambr bret etan an,,
peno penodo dong ngan an,,
pen& pen&ur uriian, an,
per perampo ampoka kan, n,
penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, ta!uran remaja, atau lebih dikenal dengan *kejahatan *kejahatan jalanan+ jalanan+ atau street atau street crime+ crime + menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. (ejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. ah!a kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. (enaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terke&uali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan meng mengha hada dapi pi
masa masala lah h
keja kejaha hata tan n
yang ang
meng mengan an&a &am m
dan dan
meng mengga gang nggu gu
ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. al ini menunjukka menunjukkan n bah!a bah!a kejaha kejahatan tan tidak tidak hanya hanya tumbuh tumbuh subur subur dinegara dinegara miskin miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negar dinegara-negaraa yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konl konlik ik atau atau kejah kejahat atan an yang yang ada dalam dalam masy masyara araka kat. t. Salah Salah satu satu usaha usaha pen&egahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum hukum pidana dengan dengan sanksiny sanksinyaa yang yang berupa pidana. pidana.
(ejahat (ejahatan an dapat
diartikan diartikan se&ara kriminologi kriminologiss dan yuridis. yuridis. (ejahatan (ejahatan dalam arti kriminologi kriminologiss yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. al ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. (ejahatan se&ara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bah!a kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. /asalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak
pidana terhadap harta kekayaan #tindak pidana materiil$, seperti pen&urian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak tindak pidana pidana terhada terhadap p harta harta kekayaa kekayaan n yang yang masih masih sering sering menimb menimbulka ulkan n perdebatan adalah tindak pidana penadahan barang berharga yang berasal dari d ari hasil pen&urian. )indak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 (UP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh 'aksa Penuntut Penuntut Umum dalam praktik persidangan persidangan sehari-hari sehari-hari adalah unsur culpa, culpa, yang berarti bah!a si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bah!a si penadah tahu benar hal itu #asal-usul barang$. Dalam hal ini, *maksud untuk untuk mend mendapa apatk tkan an untun untung+ g+ meru merupak pakan an unsur unsur dari dari semu semuaa penada penadahan han.. erdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penadahan dengan mengambil judul 2 %"%3ISIS PU)US%" /%(%/% %U" "52 607Pid.78187P".)3 D%3%/ P:(%:% PID%"% PID%"% P"%D% P"%D%%" %".. #S)UD; #S)UD; (%SUS (%SUS PU)US% PU)US%" " P"%DI P"%DI3%" 3%" "52 607Pid.78187P".)3$
B. R3 R34, 4, M,4, M,4,, ," "
erdas erdasark arkan an latar latar belaka belakang ng masala masalah h sebagai sebagaiman manaa telah telah diurai diuraikan kan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut 2 1. /engapa sanksi sanksi pelaku dalam putusan putusan nomor 2 607pid.78187 607pid.78187P".)3 P".)3 dalam perkara pidana penadahan lebih ringan dibandingkan dengan pasal 40(UP 8.
+. T T5, 5, P!! P!!ii-i, i,
%dapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut2 1. Untu Untuk k meng menget etah ahui ui baga bagaim iman anaa pert pertim imba bang ngan an aki akim m dala dalam m putu putusa san n akim tentang tindak pidana penadahan di (ota )egal. 8. Untuk Untuk mengetahui mengetahui aktor aktor apa saja saja yang yang menyeb menyebabka abkan n terjadi terjadinya nya tindak tindak pidana penadahan di (ota (o ta )egal. =. Untuk Untuk mengetahu mengetahuii upaya penanggul penanggulanga angan n tindak tindak pidana pidana penadah penadahan an di (ota )egal.
D. M,,, M,,,-- P!! P!!i-i i-i, ,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manaat sebagai berikut2 1.
/an /anaa aatt )eo )eori riti tiss /an /anaa aatt teor teorit itis is penel penelit itia ian n ini ini dihar diharap apkan kan mamp mampu u memba memba!a !a perkembangan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan )indak Pidana Penadahan. Dengan adanya penelitian penelitian ini, dapat menambah menambah reerensi reerensi dalam pengetahuan pengetahuan dan juga juga sebag sebagai ai ruju rujukan kan ree reere rens nsii dalam dalam penel penelit itia ian n sela selanj njut utny nyaa mengenai Sanksi )indak Pidana Penadahan.
8.
/an /anaa aatt Prak Prakti tiss Se&ara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi di bidang hukum pidana agar dapat mengambil kebijakan dalam dalam sebuah sebuah upaya upaya meme&ah meme&ahkan kan masalah masalah dalam dalam kasus kasus Penadaha Penadahan n barang hasil pen&urian, serta diharapkan dapat memberikan !a&ana baru kepada masyarakat luas tentang barang hasil pen&urian dalam hal ini mengenai Sanksi pidana dari pelaku tindak pidana penadahan.
E. T! T!, ,," ," P4 P4-, -,, , 1. P!! P!!-i -i, , Tid, Tid, Pid,, Pid,,
Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana. Pendapat Usman Simanjuntak ini &enderung menggunakan istilah *Perbuat *Perbuatan an Pidana+ Pidana+ dalam dalam mengart mengartika ikan n *Straff Straff baar Feit Feit +, +, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan phisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan phisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan phisik dapat menimbulkan beberapa beb erapa perbuatan pidana. )indak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu2 •
/enurut sistem (UP, dibedakan antara kejahatan #misdrijven #misdrijven$$ dimu dimuat at dalam dalam buku buku II dan pelan pelangga ggara ran n #overtredingen$ overtredingen$ dimuat dimuat dalam buku III.
•
/enurut /enurut &ara &ara merumu merumuska skannya nnya,, dibedak dibedakan an antara antara tindak tindak pidana pidana ormil ormil # formeel delicten$ tindak k pidan pidanaa mate materi riil il #materieel delicten$ dan tinda delicten$. delicten$.
•
erdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja #doleus #doleus delicten$ delicten$ dan tindak pidana dengan tidak disengaja #culpose delicten$. delicten$.
•
erdasarkan ma&am perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana akti7positi dapat juga disebut tindak pidana komisi #delicta #delicta commissionis$ commissionis$ dan tindak pidana pasi7negati, disebut juga tindak pidana omisi #delicta #delicta omissionis$. omissionis$.
•
erd erdas asar arka kan n saat saat dan dan jang jangka ka !akt !aktu u terj terjad adin iny ya, maka maka dapa dapatt dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam !aktu lama atau berlangsung lama7berlangsung terus.
•
erdas erdasark arkan an sumber sumbernya nya,, dapat dapat dibedaka dibedakan n antara antara tindak tindak pidana pidana umum dan tindak pidana khusus.
•
dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia #yang #yang dapat dapat dilakuk dilakukan an oleh oleh siapa siapa saja$, saja$, dan tindak pidana propria pidana propria #dapat #dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki memiliki kualitas pribadi tertentu$.
•
erdasarkan erdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa # gewone gewone delicten$ delicten$ dan tindak pidana aduan #klacht #klacht delicten$. delicten$.
•
erdasarkan erdasarkan berat ringannya pidana yang dian&amkan, maka dapat dibe dibeda daka kan n ant antara ara tinda indak k pida pidana na bent bentuk uk poko pokok k #eencoudige delicten$, delicten$, tindak pidana yang diperberat # gequalificeerde gequalificeerde delicten$ delicten$ dan tindak pidana yang diperingan # gequalifeceerde gequalifeceerde delicten$ delicten$ dan tindak pidana yang diperingan # gepriviligieerde gepriviligieerde delicten$. delicten$.
•
erdas erdasark arkan an kepenti kepentingan ngan hukum hukum yang yang dilind dilindungi ungi,, maka tindak tindak pidana tidak terbatas ma&amnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nya!a dan tubuh, tubuh, terhada terhadap p harta harta benda, benda, tindak tindak pidana pidana pemals pemalsuan, uan, tindak tindak pidana
terhadap
nama
baik,
terhadap
kesusilaan
dan
lain
sebagainya. •
Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal #ekelovoudige #ekelovoudige delicten$ delicten$ dan tindak pidana berangkai # samengestelde samengestelde delicten$. delicten$. >alaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak
menjamin bah!a seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersiat demikian,
atau
seluruh pelanggaran
dalam
buku
III
mengandung mengandung siat terlarang terlarang kerana dimuatnya dimuatnya dalam undang-undang. ?ontohny ?ontohnyaa sebagai sebagaiman manaa yang yang dikemuk dikemukakan akan a@e!in a@e!inkel kel Suring Suringa, a, Pasal 409 (UP, Pasal 49 (UP atau Pasal 6 (UP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan siat ter&ela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 190, Pasal =44 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai siat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.1 Istil Istilah ah tindak tindak pidana pidana atau atau dalam dalam bahasa bahasa belanda belanda *Stra *Stratba tbaar ar
http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/
Wirjono podjodikoro, asas-asas hukum pidana di Indonesia, Bandung : PT. ERESC,1!"#, $a% &&
denga dengan n isti istila lah h *perb *perbua uata tan n jahat jahat++ atau atau *keja *kejahat hatan+ an+ #&ri #&rime me atau atau Aerbre&hen atau misdaad$ yang bisa diartikan se&ara yuridis #hukum$ atau se&ara kriminologis kriminologis=. )indak )indak pidana pidana hanya hanya menunju menunjuk k kepada kepada dilarangnya melakukan suatu perbuatan, yang kemudian apakah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak. 2.
P!! P!!-i -i, , Tid Tid, , Pid,, Pid,, P!,d P!,d," ,", ,
)indak pidana penadahan telah diatur didalam ab BBB dari buku II (UP sebagai tindak pidana pemudahan. /enurut Pro. Sato&hid Sato&hid (artanegara, (artanegara, tindak pidana penadahan penadahan disebut disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.1 Demikian juga adanPembinaan ukum "asional Departemen ukum dan %/ :I di dalam ab BBBI dari usul ran&angannya mengenai uku II dari (UP yang baru ternyata telah bermaksud untuk untuk memasu memasukkan kkan tindak tindak pidana pidana penadaha penadahan n ke dalam dalam pengert pengertian ian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.4
U474 Tid, Pid,, P!,d,",
)indak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 40 angka 1 (UP terdiri atas 2 a. Unsur-unsur subjekti, yang terdiri dari dari 2 1. ;ang ia ketahui atau waarvan hij weet '
Sudar(o, $ukum pidana I, Semarang : )a*asan Sudar(o, 1!"#, $a% + P... /amin(ang, Theo /amin(ang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekaaan, Kekaaan, 0akar(a, Sinar raika, 2!, ha%. '#2 +
8. ;ang se&ara patut harus dapat ia duga atau warn warn hij hij redelijkerwijs moet vermoeden b. Unsur-unsur objekti, yang terdiri dari 2 1. Kopen 1. Kopen atau membeli 8. Buren 8. Buren atau menye!a =. Inruilen =. Inruilen atau menukar 4. In 4. In pand nemen atau menggadai . Als geschenk aannemen atau atau meneri menerima ma sebagai sebagai hadiah hadiah atau atau sebagai pemberian 6. Uit winstbej winstbejag ag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan C. erkopen atau menjual 0. erhuren atau menye!akan 9. In 9. In pand geven atau menggadaikan 1.ervoeren 1.ervoeren atau mengangkut 11. Bewaren Bewaren atau menyimpang dan 18.erbergen 18.erbergen atau menyembunyikan Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 40 angka 1 (UP tersebut dapat diketahui bah!a untuk subjekti pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur waarvan hij weet atau yang ia ketahui. (arena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 40 angka 1 (UP mempunyai dua ma&am unsur subjekti, masing-masin masing-masing g yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 40 angka 1 (UP mempunyai unsur subjekti yang pro parte dolus dan pro parte culpa, culpa, maka maka di dalam dalam sura suratt
dak!a dak!aann annya ya penunt penuntut ut umum umum dapat dapat menda mendak!a k!akan kan kedua kedua unsur unsur subjek subjekti ti tersebu tersebutt se&ara se&ara bersam bersama-s a-sama amater terhada hadap p seorang seorang terdak! terdak!aa yang didak!a telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaks dimaksud ud dalam dalam Pasal Pasal 40 angka angka 1 (UP.1C (UP.1CDis Disamp amping ing itu pula pula unsur unsur-u -uns nsur ur tinda tindak k pida pidana na yang yang diat diatur ur dalam dalam Pasa Pasall 40 angka angka 8 (UP terdiri dari 2 a. Unsur-unsur subjekti, yang terdiri dari 2 1. ;ang ia ketahui 8. ;ang se&ara patut harus dapat diduga b. Unsur-unsur objekti, terdiri dari 2 1. arangsiapa 8. /engambil keuntungan dari hasil suatu benda =. ;ang diperoleh karena kejahatan Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang dipero diperoleh leh karena karena kejahat kejahatan an itu tidak tidak perlu perlu selalu selalu diarti diartikan kan sebagai sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang dipe dipero role leh h kare karena na keja kejaha hata tan, n, yakn yaknii jika jika bend bendaa ters terseb ebut ut diju dijual al,, mela melain inkan kan jika jika benda benda yang yang diper diperol oleh eh kare karena na kejah kejahat atan an itu itu tela telah h dise!akan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, diternakkan,dan lain-lainnya.
. M!- M!-d! d! P! P!! !ii-i, i,
1. P!d! P!d!,,-, , P!3,4 P!3,4,, ,,", ",
Pende Pendekat katan an yang yang digun digunaka akan n adala adalah h pendek pendekat atan an perund perundang ang undang undangan an !statu !statute te approa approach" ch" yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti perundang undangan yang akan dibahas dalam masalah sanksi &
34$P, pasa% +"
)inda ndak
Pid Pidana ana
Pen Penadah dahan
atas
Put Putusan
Pen Pengad gadilan
nom nomor2
607Pid 607Pid.7 .7818 8187P" 7P".)3 .)3 didala didalam m (UP (UP dan menggun menggunakan akan undangundangundang nomor 4 tahun 84 tentang kekuasaan kehakiman. 2.
K,, K,,-! !i4 i4-i -i P!! P!!i i-i -i, ,
Ilmu Ilmu hukum hukum memili memiliki ki karekt karekteri eristi stik k sebagai sebagai ilmu ilmu yang yang bersi bersiat at deskri deskripti pti
preskr preskript ipti. i. Deskripti Deskripti karena karena menggam menggambar barkan kan enome enomena na
penegakan ukum Pidana di Indonesia khususnya mengenai masalah tindak pidana penadahan. penadahan. ersiat ersiat preskriti preskriti karena penelitian penelitian hukum pidana ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi konsep baru yaitu untuk mengetahui berbagaia aktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan.
.
S39! S 39! d, d, #!i4 #!i4 B,", B,", P!! P!!ii-i, i,
ahan ahan Peneli Penelitia tian n yang dibutu dibutuhkan hkan dalam dalam peneli penelitia tian n ini adalah adalah bahan hukum yang bersiat hukum dan non hukum. ahan penelitian yang bersiat bersiat hukum adalah bahan hukum yang terdiri terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sekund er. a.
aha ahan n uku ukum m Prim Primer er meru merupa paka kan n baha bahan n huku hukum m yang ang bers bersi iat at autoritati artinya mempunyai otoritas, dalam hal ini bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 1$ Peraturan Peraturan Perundan Perundang-undang g-undangan an 2 a$ (UP (UPid idan anaa b$ Undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang kekuasaan kehakiman
b.
ahan ukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi 2 1$ uku-buk uku-buku u teks menge mengenai nai hukum hukum pidana pidana 8$ 'urnal 'urnal-ju -jurna rnall hukum hukum pidana pidana
=$ Internet Internet mengenai tindak tindak pidana pidana penadahan
.
P! P!3 3; ;, , B,", B,", P!! P!!i i-i -i, ,
Pengump Pengumpula ulan n bahan bahan penelit penelitian ian dilakuk dilakukan an melalui melalui studi studi pustak pustakaa yait yaitu u denga dengan n &ara &ara memb memba&a a&a pera peratu tura ran n perund perundan angg-und undang angan an yait yaitu u (UPidana,
buku
literature
serta
putusan
pengadilan
nomor2 nomor2607P 607Pid. id.78 78187 187P".) P".)3 3 dengan dengan permas permasala alahan han )indak )indak Pidan Pidan Penadahan Penadahan yang akan dibahas dan tinjauan pustaka untuk men&ari bahan hukum sekunder.
&.
A,i4 A,i4i4 i4 B,", B,",7B, 7B,", ", P!! P!!i-i i-i, ,
%nalis %nalisii yang yang dilakuk dilakukan an adalah adalah analis analisis is hukum. hukum. %nalisi %nalisiss bahan bahan hukum dilakukan dengan &ara dedukti yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan permasalahan yang bersiat bersiat umum yaitu sanksi pidana bagi pelaku tindak
pidana
penad nadahan han
atas
putu utusan
607Pid.78187P".)3.
G. R!<,, =,- P!!i-i,
Peren&anaan Penelitian
8 hari
Pengumpulan ahan Penelitian
= hari
Pengolahan ahan Penelitian
= hari
Penulisan asil Penelitian
8 hari E 1 hari
peng engadil dilan
nomo omor
2
D,-, P4-,,
Pd5di Pd5di >> =i5. =i5. 1'86. Asas-Asas Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia> Indonesia > B,d : PT. ERES+O
P.A. P.A.. . L,3i L,3i-, ,> > T" T"! ! L,3i L,3i-, ,> > Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan> Kekayaan > #,,-,> Si, G,i,> 200'> ",. 62
Sd,-. 1'86. Hukum 1'86. Hukum Pidana Pidana I, 4!3,, : Y,?,4, Sd,-.
#URNAL / ARTIKEL / INTERNET
http#$$hukum%kompasiana%com$&'(($('$()$pengertian*tindak*pidana$
DOKUMEN
Undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang kekuasaan kehakiman
(UPidana
Putusan Pengadilan nomor 2 607Pid.78187P".)3