Sumber : http://lapindoproject.blogspot.com/2008/04/profil-pt-lapindo.html
Profil PT Lapindo Lapindo Lapindo Brantas Brantas Inc. Inc. adalah adalah salah salah satu satu perusa perusahaa haan n Kontrak Kont raktor tor Kon Kontra trak k Ker Kerja ja Sam Samaa (KKKS) ditunjuk ditunjuk BPMIGAS untu untuk k melak melakuka ukan n pros proses es penge pengebo bora ran n minyak dan gas bumi. Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kali Kalila la Ener Energy gy Ltd Ltd (84, (84,24 24 pers persen en)) dan dan Pan Pan Asia Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% part partic icip ipat atin ing g inte intere rest st di wila wilayah yah Blok Blok Bran Branta tas, s, Jaw Jawaa Ti Timur mur , Indonesia Indonesia.. Sela Selain in Lapi Lapind ndo, o, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi)) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham MedcoEnergi terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator. PT. PT. Energi Energi Mega Mega Persad Persadaa sebagai sebagai pemilik pemilik saham saham mayori mayoritas tas Lapind Lapindo o Brantas Brantas merupak merupakan an anak perusahaan Grup Bakrie. Bakrie. Grup Bakrie memiliki memiliki 63,53% saham, saham, sisanya sisanya dimiliki dimiliki komisaris komisaris EMP, EMP, Rennier Rennier A.R. Latief Latief,, dengan dengan 3,11%, 3,11%, Juliant Julianto o Benhayu Benhayudi di 2,18%, 2,18%, dan publik publik 31,18% 31,18% [1] [1].. Chie Chief f Executive Executive Officer Officer (CEO) Lapindo Lapindo Brantas Brantas Inc. adalah Nirwan adalah Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari dari pengus pengusaha aha dan Menter Menterii Koordi Koordinator nator Bidan Bidang g Kesej Kesejahtera ahteraan an Rakyat Republik Indone Indonesia sia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie. [sunting sunting]] Penjualan saham Pada 20 September, PT Energi Mega Persada Tbk (PT EMP) berencana menjual Lapindo Brantas Inc ke Lyte Limited, perusahaan yang berafiliasi ke Kelompok Usaha Bakrie. Akan tetapi penjualan ini tidak disetujui oleh Bapepam-LK Bapepam-LK dengan dengan alasan manajemen Energi belum bisa memberi penjelasan apa penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, PT EMP mengalihkan rencana penjualan Lapindo Brantas ke pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie sehingga tidak perlu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham karena bukan benturan kepentingan, sebagaimana yang terjadi dengan penjualan kepada Lyte.[2] Lyte. [2] Pada 14 November 2006, kepemilikan saham EMP di Lapindo akhirnya dijual kepada Freehold Group Limited, Limited, sebuah perusahaan perusahaan investasi yang berkedudukan berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya, Raya, [3] namun penjualan ini lalu dibatalkan Freehold pada 28 November 2006. [4] [sunting sunting]] Semburan lumpur di Porong Artikel utama untuk bagian ini adalah: Banjir Lumpur P an a s Sidoarjo 2006 Pada 29 Mei 2006 2006,, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 milik PT. Lapindo Brantas di desa Renokenongo Renokenongo,, kecamatan Porong Porong,, Kabupaten Sidoarjo provinsi Sidoarjo provinsi Jawa Timur , Indonesia Indonesia.. Semburan lumpur lumpur yang sampai sampai dengan dengan bulan bulan Oktober Oktober 2006 belum belum berhas berhasil il dihent dihentikan ikan telah telah menyeba menyebabkan bkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi. Banjir Lumpur panas selain menganggu jadwal perjalanan kereta api dari dan ke Suraba Surabaya, ya, juga juga menyeba menyebabkan bkan jalan tol Surabaya Surabaya--Gempol bebera beberapa pa kali kali dibuka dibuka-tu -tutup tup sehing sehingga ga menyebabkan kemacetan luar biasa di jalur dari dan menuju ke Surabaya.
Sumber ; http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc. Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi.
Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan P an Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur , Indonesia. Selain Lapindo, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator. PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18 %[1]. Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari pengusaha dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie.
Sumber: http://regional.kompasiana.com/2011/02/26/lapindo-brantas-inc-berancana-melakukan-pengeboranlagi/ Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. sudah di ketahui oleh pra pembaca semua adalah penyebab musibah bencana lumpur di sidoarjo yang samapi saatg ini masih belum terseleseikan. kebetulan saya dapat berita mengenai hal tersebut disini …. sebagai salah seorang putra daerah dari jawa timur saya melihat dan membaca berita tersebut secara seksama, tetapi samapi saat ini rasanaya kurang ada media yang memblowup mengenai hal tersebut. sangat susah sekali menemukan berita ini di media informasi, jangan tanya kenapa tentunya karena saya juga masih mikir apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan P an Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Selain Lapindo, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator. PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18 %. Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah Nirwan Bakrie yang merupaka n adik kandung dari pengusaha dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie.
seperti yang saya berita dalam berita terbut Warga Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, yang kampungnya bakal dijadikan lokasi baru pengeboran gas oleh LBI (Lapindo Brantas Inc) masih adem ayem. Ternyata mereka belum mengetahui rencana perluasan eksplorasi gas yang dilakukan BP Migas dan LBI. “Saya tidak tahu ada rencana itu,” kata Antok, pemuda setempat, kemarin (18/2). Kendati belum mengetahui rencana itu, dirinya sebenarnya khawatir jika ada aktivitas pengeboran. Hal itu tak lepas dari adanya semburan lumpur di dekat sumur Banjarpanji I Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Meski sudah memasuki lima tahun, sampai sekarang masih terjadi semburan lumpur disertai bau gas menyengat. “Jangan-jangan nanti malah muncul semburan seperti di Porong,” sambungnya. Di Kalidawir sejatinya sudah ada aktivitas pengolahan minyak dan gas bumi, bahkan sejak lima tahun lalu. Pengoperasiannya dilakukan BP Migas dan LBI berupa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kendati begitu, jika BP Migas dan LBI hendak menambah titik pengeboran di Kalidawir, Antok berharap minta persetujuan warga dulu. Ketua DPRD - H.M. Dawud Budi Sutrisno, SH.,M.Hum Penegasan itu juga disampaikan Bupati H. Saiful Ilah,SH.,M.Hum saat menerima lima perwakilan BP Migas dan LBI yang mengutarakan niat menambah titik pengeboran di wilayah tersebut. Ketua DPRD Sidoarjo H.M. Dawud Budi Sutrisno,SH.,M.Hum meminta agar Pemkab Sidoarjo tidak gegabah memberikan izin yang berhubungan dengan aktivitas pengeboran. Meski, penentuan titik pengeboran dan pemberian izin pengeboran menjadi kewenangan BP Migas dan pemerintah pusat. Namun hal itu tidak boleh dilakukan dengan serta merta, terlebih dampak semburan lumpur di Porong sampai saat ini masih menyisakan trauma bagi para korban. “Kita minta dampak semburan di Porong diselesaikan dulu kalau mau nambah titik pengeboran di wilayah Sidoarjo. Kalau dipaksakan nanti masyarakat bisa marah,” ujar Dawud. Secara pribadi dirinya heran atas pengajuan penambahan titik pengeboran yang kabarnya tidak hanya di Kalidawir itu, tapi juga di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong. Sebab, selama ini saat muncul persoalan pembayaran ganti rugi yang pembayarannya macet , pihak Lapindo selalu beralasan tidak punya dana.“Lha ini kok malah mengajukan tambahan pengeboran. Berarti khan punya dana?” ujarnya. Wakil Ketua Komisi B Sungkono juga meminta agar pemkab tidak gegabah memberikan izin pengeboran gas. Sebab, berkaca pada pengalaman, aktivitas pengeboran yang dilakukan LBI sejauh ini masih menimbulkan banyak masalah. “Kehadiran Lapindo lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat Sidoarjo. Kerusakan lingkungan dan sosial sangat parah, makanya pemkab jangan sembarangan memberikan izin titik pengeboran baru,” ujar Sungkono. Pihaknya justru mendesak pemkab menolak pendekatan yang dilakukan Lapindo dan BP Migas. Sungkono khawatir ada kekuatan politik yang nantinya ikut menekan bupati. Sebab, seperti diketahui, di belakang LBI juga ada kekuatan politik selain kekuatan finansial. Selain itu, kontribusi aktivitas pengeboran gas di Sidoarjo selama ini juga tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. apa ini semua mungkin sudah ada kesepaktan dengan pemerintah pusat sehingga terkait pemda tidak terlalu di petingkan dalam hal ini.
