PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT LAPINDO BRANTAS INC (TINJAUAN DARI ASPEK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Oleh: KELOMPOK 1 Putu Agus Nadiarta
(1406305109)
I Putu Adi Satria Wibawa
(1406305111)
Putu Ayu Titha P. P.
(1406305121)
Aurelia Gracella Purba
(1406305124)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2016/2017
1. Profil PT Lapindo Brantas, Inc PT Lapindo Brantas, Inc adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang beroperasi melalui skema Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di blok Brantas, Jawa Timur. PT Lapindo Brantas, Inc melakukan eksplorasi secara komersil di 2 wilayah kerja (WK) di darat dan 3 WK lepas pantai dan saat ini total luas WK Blok Brantas secara keseluruhan adalah 3.042km2. PT Lapindo Brantas, Inc. adalah perusahaan eksplorasi gas dan minyak yang merupakan joint venture antara PT. Energi Mega Persada Tbk. (50%), PT Medco Energi Tbk. (32%) dan Santos Australia (18%). Sementara komposisi jumlah Penyertaan Saham (Participating Interest) perusahaan terdiri dari Lapindo Brantas Inc. (Bakrie Group) sebagai operator sebesar 50%, PT Prakarsa Brantas sebesar 32% dan Minarak Labuan Co. Ltd (MLC) sebesar 18%. Dari kepemilikan sebelumnya, walaupun perizinan usaha PT Lapindo Brantas, Inc terdaftar berdasarkan hukum negara bagian Delaware di Amerika Serikat, namun saat ini 100% sahamnya dimiliki oleh pengusaha nasional. PT Energi Mega Persada, Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Lapindo Brantas, Inc adalah anak perusahaan dari Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki oleh komisaris PT Energi Mega Persada, Tbk, Rennier A.R Latief sebesar 3,11%, Julianto Benhayudi sebesar 2,18%, dan publik sebesar 31,18%. Chief Executive Officer PT Lapindo Brantas, Inc adalah Nirwan Bakrie, yang merupakan adik kandung dari Aburizal Bakrie. 2. Kasus PT Lapindo Brantas, Inc PT Lapindo Brantas, Inc sangat dikenal secara luas balik dalam maupun luar negeri semenjak peristiwa banjir lumpur panas sidoarjo, atau yang biasa dikenal dengan perisitwa “Lumpur Lapindo” yang terjadi pada 29 Mei 2006. Peristiwa Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Sumur Banjar Panji 1 (BJP-1) yang terletak di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Semburan lumpur yang berbahaya ini sampai sekarang masih berlanjut dan belum dapat di tutup, atau bahkan untuk diberhentikan. Semburan lumpur lapindo ini merupakan suatu peristiwa yang sangat memilukan dan merugikan banyak pihak. Oleh karena peristiwa ini, menyebabkan tutupnya tidak kurang dari 10 pabrik, merendam lebih dari 100 hektar lahan produktif dan pemukiman penduduk yang
pada akhirnya memaksa para penduduk setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman agar tidak terendam lumpur panas tersebut. Selain itu lumpur panas di Sidoarjo tersebut mengganggu jadwal perjalanan kereta api dan akses transportasi jalan tol Surabaya-Gempol yang harus ditutup. Semburan atas lumpur panas ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar hingga tidak dapat diperkirakan atas kerugian ekonomi dan lingkungannya. Di sisi lain, pengrajin kulit di daerah Tanggulangin terpaksa untuk gulung tikar dan mengakibatkan kerugian serta pengangguran yang meningkat. Lumpur panas yang tersembur tersebut juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker, menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal. Ringkasnya, Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Kasus ini tidak menunjukkan perbaikan kondisi, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, dan krisis sosial mulai mengemuka. 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Lumpur Lapindo Pada awalnya, PT Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok brantas telah menunjuk PT Medici Citra Nusa untuk melaksanakan pekerjaan pemboran eksplorasi Sumur BJP-1. PT Medici Citra Nusa sebagai kontraktor utama bertanggungjawab terhadap semua pekerjaan yang terkait dengan eksplorasi sumur seperti cementing, mudlodging, penyediaan peralatan pemboran, maupun pekerjaan terkait lainnya. Pemboran dimulai pada tanggal 8 Maret 2006 dan terus berlangsung hingga tanggal 29 Mei 2006. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 2006 muncul erupsi lumpur panas ketika pemboran Sumur BJP-1 belum selesai. Atas kemunculan erupsi lumpur panas tersebut, PT Lapindo Brantas, Inc bersembunyi dibalik gempa tektonik di Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama dimana erupsi lumpur panas tersebut menyembur keluar dari tanah. Namun atas beberapa ahli yang didatangkan dalam pemeriksaan masalah ini, mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara gempa tektonik di Yogyakarta dengan Surabaya. Setelah diselidiki, hal yang menjadi penyebab adanya semburan lumpur panas tersebut adalah PT Lapindo Brantas, Inc sebagai operator dan PT Medici Citra Nusa dianggap kurang teliti dalam melakukan pengeboran sumur dan terlalu menyepelekan baik kinerja maupun dampak yang mungkin dapat diterima atas pengeboran yang dilakukannya. Kurang teliti dan
menyepelekannya pengeboran tersebut dilihat atas ketidaksesuaian rancangan pengeboran dengan kenyataan. Awalnya rancangan pengeboran adalah sumur akan dibor dengan kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk bisa mencapai batu gamping. Lalu sumur tersebut dipasang casing yang bervariasi sesuai dengan kedalaman sebelum mencapai batu gamping. Casing merupakan suatu pipa baja yang berfungsi untuk mencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona bertekanan abnormal, zona lost dan sebagainya. Awalnya, PT Lapindo sudah memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, 20 inci pada 1195 kaki, 16 inci pada 2385 kaki dan 13-3/8 inci pada 3580 kaki. Namun setelah mengebor lebih dalam lagi, mereka tidak melanjutkan untuk memasang casing. Mereka berencana akan memasang casing lagi setelah mencapai/menyentuh titik batu gamping. Selama pengeboran tersebut, lumpur yang bertekanan tinggi sudah mulai menerobos, namun PT Lapindo masih bisa mengatasi dengan pompa lumpur dari PT Medici. Dan setelah kedalam 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Kemudian, sumur menembus satu zona bertekanan tinggi yang menyebabkan kick, yaitu masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur. ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian, tibatiba bor macet sehingga gas tidak bisa keluar dari melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping. Oleh karena itu, gas mencari celah dan keluar melalui permukaan tanah yang merekah di permukaan rawa. Pada akhirnya, bor dipotong dan operasi pengeboran dihentikan serta perangkap BOP (Blow Out Proventer) ditutup. Selanjutnya, Lapindo diduga memiliki motivasi untuk melakukan biaya penghematan karena kelalaian dalam pemasangan casing dan pengeboran vertikal. Pengeboran vertikal jauh lebih menghemat biaya, begitu juga dengan tidak dipasangnya casing. Indikasi pengiritan lain juga terlihat dengan terbatasnya persediaan lumpur sebagai pelumas dan pemberat dalam pengelolaan tekanan dasar sumur untuk menghindari loss, kick, dan blowout. Atas kasus ini, Direktur Eksplorasi Lapindo Imam Agustino dan Direktur PT Medici Citra Yeni Namawi ditetapkan menjadi tersangka karena keduanya telah lalai memasang casing sehingga terjadi underground blowout yang sulit dikendalikan.
4. Analisis Kasus PT Lapindo Brantas, Inc Dari uraian kasus diatas diketahui bahwa kelalaian yang dilakukan PT Lapindo Brantas merupakan penyebab utama meluapnya lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurt kami PT Lapindo Brantas telah gagal dalam menjalankan tanggungjawab sosial perusaaan, dimana PT Lapindo Brantas telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian hingga menyebabkan terjadinya bencana besar yang mengakibatkan kerusakan parah pada lingkungan sosial. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT Lapindo Brantas antara lain: Pelanggaran Tata Kelola Perusahaan Berdasakan KNKG. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG, PT Lapindo Brantas, Inc melanggar asasasas Good Corporate Governance sebagai berikut: 1. Transparansi PT Lapindo Brantas, Inc dinilai tidak menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan juga tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal penting dalam kasus ini yaitu tidak melanjutkan pemasangan casing saat melakukan pengeboran. 2. Akuntabilitas Dalam hal ini, PT Lapindo Brantas, Inc tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dan jelas tidak memperdulikan kepentingan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Dikarenakan tidak adanya akuntabilitas, maka tidak tercipta kinerja yang berkesinambungan. 3. Responsibilitas PT Lapindo Brantas, Inc tidak mematuhi peraturan perundangundangan dan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan karena tidak berpegang dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundangundangan. Selain itu, perusahaan juga tidak menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik. 4. Independensi PT Lapindo Brantas, Inc tidak dikelola secara independen, terpengaruh atas suatu kepentingan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dimana dapat
terlihat adanya kinerja buruk dari perusahaan yang merugikan para pemegang saham. Pelanggaran UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam hal ini, PT Lapindo Brantas, Inc melanggar pasal-pasal sebagai berikut: 1. Pasal 74 Dalam pasal ini, diatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT Lapindo Brantas, Inc melanggar pasal ini dikarenakan tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik sehingga harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Pasal 92 Berdasarkan pasal ini, seharusnya PT Lapindo Brantas, Inc menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Direksi PT Lapindo Brantas, Inc juga seharusnya menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan tidak menyimpang dari aturan demi kepentingan pribadi maupun pihak lainnya. 3. Pasal 97 Atas kelalaiannya, Direksi PT Lapindo Brantas, Inc melanggar pasal 97. Direksi dianggap tidak
bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan, tidak
dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, Direksi PT Lapindo Brantas, Inc diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan dikarenakan kelalaiannya dalam mengerjakan tugas. 4. Pasal 108 Komisaris PT Lapindo Brantas, Inc dinilai kurang melakukan pengawasan dan kebijakan pengurusannya kepada direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi sehingga kasus ini terjadi.
Pelanggaran Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi PT Lapindo Brantas, Inc tidak memiliki tujuan yang sesuai dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migasnya, dimana tidak dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Selain itu,
PT Lapindo Brantas, Inc tidak menjamin adanya efisiensi dan efektivitas tersedianya Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negerti karena banyak gas bumi yang seharusnya dapat diolah menjadi terbuang atas terjadinya peristiwa lumpur lapindo tersebut. Selanjutnya, PT Lapindo Brantas, Inc juga tidak dapat menjaga kelestarian lingungan hidup dengan perusakan lingkungan yang sangat besar. PT Lapindo Brantas, Inc tidak menjamin standar dan mutunya yang berlaku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menerapkan kaidah keteknikan yang baik, dimana ia tidak memasang casing, melakukan pengeboran secara vertikal padahal sudah ada peringatan, dan tidak memiliki lumpur berat yang cukup untuk mengatasi masalah apabila terjadi blowout. Kemudian, PT Lapindo Brantas, Inc juga tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup karena tidak adanya upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup hingga saat ini, dan tidak adanya transparansi dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, PT Lapindo Brantas, Inc juga tidak bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
Pelanggaran Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, PT Lapindo Brantas, Inc melanggar pasal-pasal sebagai berikut: 1. Pasal 47 PT Lapindo Brantas, Inc tidak melakukan analisis risiko lingkungan hidup yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko atas adanya risiko ledakan lumpur panas yang terjadi dalam pengeboran tersebut. 2. Pasal 53 Dalam pelanggaran pasal ini, PT Lapindo Brantas, Inc tidak melakukan penanggulangan hingga saat ini atas peristiwa lumpur lapindo tersebut. 3. Pasal 54 Belum adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup seperti pemberhentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas hingga saat ini. 4. Pasal 68 PT Lapindo Brantas, Inc melanggar pasal ini atas tidak menjaga keberlangsungan fungsi hidup.
Meskipun penyebab semburan lumpur masih belum dapat diidentifikasi pada saat itu, Lapindo Brantas melalui kerjasama dengan pemerintah terus menyediakan bantuan keuangan darurat dan layanan bagi para korban, dan di saat yang sama juga menggerakkan tenaga kerja dan para ahli guna mencari solusi bagi bencana yang kian meluas. Saat itu, Lapindo Brantas mengambil alih tanggung jawab untuk hal-hal berikut: -
Isu-isu sosial di dalam wilayah yang terkena dampak bencana
-
Pembelian tanah dan bangunan dari masyarakat yang terkena dampak bencana
-
Penyediaan bantuan dana bagi petani yang lahannya terkena lumpur panas
-
Pendanaan bagi petani yang sawahnya digunakan untuk menampung lumpur panas
-
Pendanaan bagi pekerja yang diberhentikan oleh pabrik yang terkena dampak bencana
-
Pendanaan bagi usaha kecil
-
Bantuan relokasi bagi pabrik-pabrik agar dapat melanjutkan kegiatan mereka
-
Pendanaan bagi rumah-rumah yang terkena dampak bencana
-
Penyediaan sarana dan prasarana umum di tempat penampungan
-
Layanan dan fasilitas kesehatan bagi penduduk yang direlokasi
-
Pembayaran asuransi jiwa dan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana
-
Pengawasan gas berbahaya (H2S dan hidrokarbon)
-
Penyediaan bantuan keamanan bagi para pekerja yang membangun barikade dan operasional sumur relief. Demi tidak terjadinya kasus serupa, maka perlu untuk mempraktikan tata kelola
perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu cara untuk memacu kinerja finansial dan operasional pada perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pada investor dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan dapat tumbuh menguntungkan dalam jangka panjang dan dapat memenangkan persaingan global.
KESIMPULAN
Kasus pada Lumpur Lapindo Brantas sangatlah merugikan berbagai pihak karena menanggung kerugian yang sangat besar, dampak sosial dan ekonomi yang ikut ditanggung oleh masyarakat setempat, kerugian negara, serta ekosistem lingkungan yang memiliki kerusakan yang sangat hebat. Sampai saat ini, permasalahan di Sidoarjo atas lumpur panas ini belum menemukan titik temu. PT Lapindo Brantas, Inc telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan negara Indonesia seperti UU No.40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demi tidak terjadinya kasus serupa, maka perlu untuk mempraktikan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu cara untuk memacu kinerja finansial dan operasional pada perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pada investor dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan dapat tumbuh menguntungkan dalam jangka panjang dan dapat memenangkan persaingan global.
DAFTAR REFERENSI
Akbar, Ali Azhar. 2007. Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo : Dari Aktor Hingga Strategi Kotor. Yogyakarta: Percetakan Galangpress. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta : Author. Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Jakarta : Author. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Author. Brantas, Inc, PT Lapindo. 2014. “Profil PT Lapindo Brantas, Inc”. http://lapindo-brantas.co.id/id/about/profile/ (diakses pada 23 April 2017). Brantas, Inc, PT Lapindo. 2014. “Laporan Dampak Sosial Gunung Berapi Lumpur Lapindo”. http://lapindo-brantas.co.id/Lapindo-LUSI-Report-2014.pdf. (Diakses pada tanggal 23 April 2014) Pertiwi, Kharisma Dharma. 2013. “Penyebab dan Dampak Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo Jawa Timur”. http://catatanrisma.blogspot.com/2013/09/penyebab-dandampak-lumpurlapindo-di_5903.html (Diakses pada tanggal 24 April 2017). Wibisono, Yusuf. 2006. “Tragedi Lumpur Lapindo”. https://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/ (Diakses pada tanggal 23 April 2017) Wibiakso, Sunu Dipta. 2013. “Pertanggungjawaban Pidana PT Lapindo Brantas Tindak Pidana Lingkungan”. https://www.academia.edu/3626552/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDA
Dalam
NA_PT_LAPINDO_BRANTAS_MUKLISIN_ (diakses pada 24 April 2017) Wikipedia. 2015. “Lapindo Brantas, Inc”. https://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc. (Diakses pada tanggal 24 April 2017)
