KELOMPOK JABATAN JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM EKOSISTEM HUTAN PADA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN WILAYAH XVII JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
I.
Dasar Hukum Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Departemen Kehutanan Repbulik Indonesia dibentuk pada tanggal 2 Juli 2003 dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka kreditnya yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/MenhutII/2004 bahwa Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
II.
Kedudukan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.557/Menhut-II/MenhutII/2006 jo. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor : P. 24/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 46/Menhut-II/2008
bahwa Kelompok
Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dikoordinir oleh seorang Koordinator yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai. Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jabatan fungsional ini merupakan Jabatan Karir yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu jabatan profesi sehingga diwajibkan untuk secara terus – menerus (continue) mengembangkan profesinya. Usaha pengembangan profesi diri dilakukan melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan dalam
rangka
meningkatkan
profesionalime
PEH
dan
mutu
pengendalian
ekosistem hutan (Kepmenhut Nomor : 86/Menhut-II/2004). III.
Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : : 1. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil, adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan
-1-
fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang Pengendali Ekosistem Hutan. Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil terdiri dari : a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula; b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana; c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia. 2. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli, adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis si bidang Pengendali Ekosistem Hutan. Jenjang Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli terdiri dari : a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama; b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya; IV. Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Setiap Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan dan mengajukan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) serta mendapatkan pengesahan AK-nya dari yang berwenang sebagai indikator kinerja dalam pelaksanaan tugasnya. Mempedomani Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.86/Menhut-II/2004. Pengumpulan angka kredit oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan berasal dari unsur-unsur kegiatan yang rincian kegiatannya dapat dilihat dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.86/Menhut-II/2004 tersebut. Unsur Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah sebagai berikut : a. Unsur Utama 1. Pendidikan 2. Pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan 3. Pengujian hasil hutan 4. Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam 6. Pengembangan profesi b. Unsur Penunjang 1. Pengajar/pelatih di bidang Pengendali Ekosistem Hutan 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang PEH 3. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pengendali Ekosistem Hutan 4. Keanggotaan dalam TIM Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PEH 5. Perolehan gelar sarjana lainnya
-2-
6. Keanggotaan dalam organisasi profesi si bidang Pengendali Ekosistem Hutan 7. Perolehan piagam kehormatan V.
Formasi Kelompok Jabatan Fungsional PEH BPPHP Wil. XVII Jayapura Tahun 2009 Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka
kreditnya
bahwa
Jabatan
Fungsional
Pengendali
Ekosistem
Hutan
dikelompokkan kedalam kelompok: 1. Pejabat Fungsional Tingkat Terampil. 2. Pejabat Fungsional Tingkat Ahli. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura sampai dengan tahun 2009 berjumlah 16 orang Pejabat Fungsional PEH.
Berdasarkan
Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup BPPHP Wilayah XVII Jayapura diuraikan sebagai berikut 1.
Pejabat Fungsional Tingkat Terampil. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 54/KEP/M.PAN/7/2003 Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil di lingkup Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah XVII Jayapura terdiri dari : a. Pelaksana Pemula = 0 orang; b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana = 7 orang; c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan = 3 orang d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia = 0 orang. Formasi Jabatan Fungsional Tingkat Terampil berdasarkan kelompoknya diketahui jumlah nominal dan prosentase per jenjang sebagaimana di tampilkan dalam grafik dibawah ini.
PROSENTASE JABATAN FUNGSIONAL DALAM TINGKAT JABATAN TERAMPIL LINGKUP BPPHP WIL.XVII JAYAPURA S.D. TAHUN 2009
0; 0%
3; 30% Pemula
PEH Pelaksana PEH Lanjutan
7; 70%
Sumber Data : Balai 2009
-3-
2.
Progres Perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional PEH Tingkat Terampil Jenjang Pelaksana Lanjutan S.D. Bulan Juli 2009 Berdasarkan hasil evaluasi bahwa jumlah PEH Tingkat Terampilan Jenjang Pelaksana Lanjutan lingkup Balai yang berjumlah = 3 orang dengan progres pengumpulan angka kredit yang sudah dinilai oleh Tim Penilai Eselon II sampai dengan bulan Juli 2009 ditampilkan pada gambar dibawah ini.
PROGRES PEROLEHAN A.K JABFUNG TK. TERAMPIL JABATAN PELAKSANA LANJUTAN LINGKUP BPPHP WIL.XVII JPR S.D. JULI 2008
Saeful MS; Nilai : 128.466;Prosentase : 28%
Ade Hendra, SP; 163.025;Prosentase: 35%
Ade Hendra, SP
Maman Permana
Maman Permana ;Nilai : 173.925; Prosentase : 37%
Saeful MS
Sumber Data : Balai 2009
3.
Progres Perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional PEH Tingkat Terampil Jenjang Pelaksana S.D. Bulan Juli 2009 Berdasarkan hasil evaluasi bahwa jumlah PEH Tingkat Terampilan Jenjang Pelaksana lingkup Balai yang berjumlah = 7 orang dengan progres pengumpulan angka kredit yang sudah dinilai oleh Tim Penilai Eselon II sampai dengan bulan Juli 2009 ditampilkan pada gambar dibawah ini. PROGRES PEROLEHAN A.K JABFUNG TK. TERAMPIL JABATAN PELAKSANA LINGKUP BPPHP WIL.XVII JPR S.D. JULI 2008
58.990; 15%
0; 0%
Nilai :89.513;Prosentase : 23%
66.742; 17% 70.744; 18%
60.797; 15%
46.540; 12%
Suparman
Arif Maruapey
Jaya Ampulembang
I Made Suradnyana
I Putu E.P.Atmaja
Denny Sapulett
Imam K.Effendy
Sumber Data : Balai 2009 -4-
4.
Pejabat Fungsional Tingkat Ahli Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 54/KEP/M.PAN/7/2003 Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli lingkup Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah XVII Jayapura terdiri dari : a. Ahli Pertama = 6 orang; b. Ahli Muda
= 0 orang;
c. Ahli Madya
= 0 orang
Formasi
Jabatan
Fungsional
Tingkat
Ahli
berdasarkan
kelompoknya
diketahui jumlah nominal dan prosentase per jenjang sebagaimana di tampilkan dalam grafik dibawah ini.
PROSENTASE JABATAN FUNGSIONAL DALAM TINGKAT AHLI LINGKUP BPPHP W IL.XVII JAYAPURA S.D. TAHUN 2009
Jumlah Muda: 0 org;Prosentase : 0%
Jumlah Madya : 0;Prosenta se : 0% Pertama
Muda
Madya Jumlah Pertama: 6 org;Prosentase:10 0%
Sumber : Diolah Balai 2009
5.
Progres Perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional PEH Tingkat Ahli Jenjang Pertama S.D. Bulan Juli 2009 Hasil evaluasi bahwa jumlah PEH Ahli Pertama lingkup Balai yang berjumlah = 6 org dengan progres pengumpulan angka kredit yang sudah dinilai oleh Tim Penilai Eselon II s.d. Juli 2009 ditampilkan pada gambar dibawah ini.
PROSENTASE JABATAN FUNGSIONAL DALAM TINGKAT AHLI JENJANG PERTAMA LINGKUP BPPHP WIL.XVII JAYAPURA S.D. TAHUN 2009
Oktripan Arung Langi,S.Hut ; 0,000; 0% Gerald Tua Nadeak,S.Hut ; 200.000; 27%
Dina Lena Y. Krey,S.Hut ; 173.739; 23%
Anthon Wambrauw,S.Hut Rotax Susetyo, S.Hut; 0,000; 0%
Bernadicte Sulu Parubak, S.Hut Anthon Wambrauw,S.Hut ; 195.500; 26% Bernadicte Sulu Parubak, S.Hut; 179.484; 24%
Dina Lena Y. Krey,S.Hut Gerald Tua Nadeak,S.Hut Oktripan Arung Langi,S.Hut Rotax Susetyo, S.Hut
-5-
VI. Peran Kelompok Jabatan Fungsional PEH Peran kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka kinerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. XVII Jayapura sampai dengan tahun 2009 sangat berkorelasi positif, yaitu bahwa peran kelompok jabatan fungsional sangat mendukung proses penyelsaian setiap pekerjaan teknis Balai. Berapa persen Nilai Kontribusi terkait Tupoksi Balai akan akan dikaji lebih lanjut oleh Tim PEH. VII. Penutup Akhirnya informasi terkait Jabatan Fungsional PEH lingkup Balai ini sangat diharapkan penyempurnaan demi peningkatan kinerja Balai dimasa mendatang. (by. Kel.FungPEH ).
-6-
