BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Belakang Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik seara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di ba!ah permukaan bumi bumi dan di ba!ah permukaan air. air. Hasil kegiatan ini antara lain, min"ak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bi#ih timah, bi#ih nikel, bi#ih bauksit, bi#ih tembaga, bi#ih emas, perak dan bi#ih mangan. $ahapan $ahapan kegiatan pertambangan meliputi% prospeksi dan penelitian umum, eksplorasi, persiapan penambangan dan pembangunan, pembangunan, eksploitasi dan pengolahan&pengilangan&pemurnian. Prospeksi merupakan langkah a!al usaha pertambangan "ang bertu#uan untuk menemukan adan"a atau terdapatn"a bahan galian "ang mempun"ai proses untuk diselidiki atau di eksplorasi lebih lan#ut. Eksplorasi merupakan kegiatan lan#utan dari prospeksi atau pen"elidikan umum "ang bertu#uan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian tersebut "ang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas 'kadar( endapan bahan galian serta karakteristik )isik endapan bahan galian dan batuan samping. *emudian persiapan penambangan, *egiatan ini meliputi pen"iapan in)rastruktur dan lahan ker#a penambangan "ang antara lain meliputi pembuatan #alan, pembabatan semak&pohon, penupasan tanah penutup, penutup, pembangunan kantor, kantor, gedung, gedung, bengkel, dll. Dan terakhir *egiatan penambangan "ang "ang dimaksud adalah kegiatan "ang ditu#ukan untuk membebaskan dan mengambil bahan galian dari dalam kulit bumi, kemudian diba!a ke permukaan untuk diman)aatkan. Penambangan bahan galian ini dibagi atas tiga bagian "aitu tambang terbuka, tambang ba!ah tanah, dan tambang ba!ah air. Dalam kegiatan usaha pertambangan pert ambangan tidak han"a bermodalkan uang ban"ak namun para pengusaha harus mampu men#alankan bisnisn"a dengan dengan etika dan moral agar hasiln"a lebih produkti) dan menekan kerugian "ang ditimbulkan. +ana#eman "ang tidak memperhatikan dan tidak tidak menerapkan nilai nilai nilai moral, han"a berorientasi pada laba 'tu#uan( #angka pendek, tidak tidak akan mampu bertahan bertahan dalam #angka pan#ang. Dengan meningkatn"a peran s!asta antara lain melalui pasar bebas, pri-atisasi dan globalisasi maka s!asta semakin luas berinteraksi dan bertangung #a!ab sosial dengan mas"arakat dan pihak lain.
1
Pada saat ban"ak perusahaan semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesen#angan soial dan kerusakan lingkungan sekitarn"a dapat ter#adi. *arena itu munul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negati-e. Ban"ak perusahaan s!asta ban"ak mengembangkan apa "ang disebut orporate /oial 0esponsibilit" '/0(. Ban"ak peneliti "ang menemukan terdapat hubungan positi) antara tanggung #a!ab sosial perusahaan atau 'orporate /oial 0esponsibilit"( dengan kiner#a keuangan, !alaupun dampakn"a dalam #angka pan#ang. Penerapan /0 tidak lagi dianggap sebagai ost melainkan in-estasi perusahaan. $anggung #a!ab sosial perusahaan menun#ukan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihakpihak lain seara lebih luas daripada han"a sekedar kepentingan perusahaan sa#a. $anggung #a!ab dari perusahan 'orporate /oial 0esponsibilit"( meru#uk pada semua hubungan "ang ter#adi antara sebuah perusahaan dengan semua stake holder, termasuk didalamn"a adalah pelanggan atau ustomers, pega!ai, komunitas, pemilik atau in-estor, pemerintah, supplier bahkan #uga ompetitor. Pengembangan programprogram sosial perusahaan dapat berupa bantuan )isik, pela"anan kesehatan, pembangunan mas"arakat ' ommunit" de-elopment(, outreah, beasis!a dan sebagain"a. +elihat betapa pentingn"a tanggung #a!ab sosial perusahaan khususn"a di bidang pertambangan di Indonesia, penulis tertarik untuk menulis makalah tentang Penggunaan Prinsip orporate /oial 0esponsibilit" '/0( pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. +engingat bah!a masih ban"ak perusahaan pertambangan "ang belum melaksanakan /0. 1. 0umusan +asalah 1. Apa pengaturan hukum mengenai tanggung #a!ab sosial perusahaan perta mbangan "ang berlaku di Indonesia 2 . Bagaimana penerapan prinsip orporate /oial 0esponsibilit" '/0( pada perusahaan pertambangan di Indonesia 2 1.3 $u#uan 1. +engetahui pengaturan hukum mengenai tanggung #a!ab sosial perusahaan pertambangan "ang berlaku di Indonesia. . +engetahui penerapan prinsip orporate /oial 0esponsibilit" '/0( pada perusahaan pertambangan di Indonesia.
BAB II $IN4AUAN PU/$A*A .1 Prinsip orporate /oial 0esponsibilit" '/0( 2
Pengertian orporate /oial 0esponsibilit" '/0( atau tanggung #a!ab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan "ang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung #a!ab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. +enurut *otler dan Nan" '556( mengemukakan bah!a orporate /oial 0esponsibilit" '/0( dide)inisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kese#ahteraan komunitas melalui praktik bisnis "ang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber da"a perusahaan. /edangkan menurut 7orld Business ounil )or /ustainable De-elopment mengemukakan bah!a orporate /oial 0esponsibilit" '/0( merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sera"a meningkatkan kualitas kehidupan kar"a!an dan keluargan"a, serta komunitas lokal dan mas"arakat luas pada umumn"a. +unuln"a konsep /0 didorong oleh ter#adin"a keenderungan pada mas"arakat industri, "akni % a. Dehumanisasi industri. E)isiensi dan mekanisasi "ang semakin menguat di dunia industri telah meniptakan persoalanpersoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi mas"arakat di sekitar perusahaan. 8merger mania9 dan perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan ker#a dan pengangguran, ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan "ang hebat. b. E:ualisasi hakhak publik. +as"arakat kini semakin sadar akan hakn"a untuk meminta pertanggung #a!aban perusahaan atas berbagai masalah sosial "ang sering kali ditimbulkan oleh beroperasin"a perusahaan. *esadaran ini semakin menuntut akuntabilitas 'aountabilit"( perusahaan bukan sa#a dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitann"a dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial "ang ditimbulkan. . A:uariumisasi dunia industri. Dunia ker#a kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan "ang han"a memburu aspek ekonomi dan enderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan 3
)ilantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam ban"ak kasus, mas"arakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup. d. ;eminisasi dunia ker#a. /emakin ban"akn"a !anita "ang beker#a, semakin menuntut pen"esuaian perusahaan, bukan sa#a terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian uti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan ker#a, melainkan pula terhadap timbuln"a bia"abia"a sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan rema#a akibat berkurang atau hilangn"a kehadiran ibu ibu di rumah dan tentun"a di lingkungan mas"arakat. Pela"anan sosial seperti pera!atan anak 'hild are(, pendirian )asilitas pendidikan dan kesehatan bagi anakanak atau pusat pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi rema#a bisa merupakan sebuah 8kompensasi9 sosial terhadap isu ini. Pengaturan tanggung #a!ab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk% 1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung #a!ab sosial dan lingkungan di Indonesia< . memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam mas"arakat mengenai tanggung #a!ab sosial dan lingkungan< dan 3. menguatkan pengaturan tanggung #a!ab sosial dan lingkungan "ang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoan "ang bersangkutan. . Perusahaan Pertambangan Bukan sa#a perusahaan pertambangan skala besar "ang berlomba mengeruk keka"aan alam melalui akti-itas pertambangan, perusahaan keil serta indi-idu pun ikut berebut mengambil untung dari usaha tersebut. Usaha pertambangan memang memiliki peranan "ang sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional serta dapat memberikan kontribusi "ang signi)ikan kepada mas"arakat, tetapi tidak dipungkiri bah!a usaha pertambangan #uga berpotensi men"ebabkan gangguan lingkungan dan hutan. /uatu perusahaan "ang akan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan harus mengantongi terlebih dahulu surat i=in usaha pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 '>( UU No. ? $ahun 55@ tentang Pertambangan +ineral dan Batubara, I=in Usaha Pertambangan 'IUP( adalah i=in "ang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. +erupakan ke!enangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan 4
mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal Peraturan Pemerintah No. 3 $ahun 515 tentang Pelaksanaan *egiatan Usaha Pertambangan +ineral dan Batubara 'PP 3&515C( mengatur bah!a IUP diberikan oleh +enteri, gubernur, atau Bupati&7alikota sesuai dengan ke!enangann"a. IUP diberikan kepada% 'i(
Badan usaha, "ang dapat berupa badan usaha s!asta, Badan Usaha +ilik Negara, atau
Badan Usaha +ilik Daerah< 'ii( *operasi< dan 'iii( Perseorangan, "ang dapat berupa orang perseorangan "ang merupakan !arga Negara Indonesia, perusahaan )irma, atau perusahaan komanditer. /etiap perusahaan memiliki tanggung #a!ab slosial terhadap kar"a!an, pemegang saham dan #uga lingkungan, tidak terkeuali pada perusahaan tambang. $elah terdapat peraturan "ang mengatur tanggung #a!ab sosial pada perusahaan tambang, "aitu UU No. ? $ahun 55@ tentang +inerba. Pada pasal @6 undangudnang ini seara tegas din"atakan bah!a pemegang IUP dan IUP* berke!a#iban untuk melaksanakan pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat setempat. Berbagai ontoh pelaksanaan tanggung #a!ab sosial pada perusahaan tambang antara lain meliputi pembangunan )asilitas pendidikan, pembangunan in)rastruktur, dan pelestarian lingkungan di daerah sekitar tambang.
BAB III PE+BAHA/AN 3.1 Dasar Hukum Prinsip orporate /oial 0esponsibilit" '/0( pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. Dalam UU P$, pengaturan mengenai /0 han"a terdapat dalam 1 ' satu( pasal "akni Pasal >?. Pasal >? menegaskan perseroan "ang men#alankan kegiatan usahan"a di bidang 5
dan&atau berkaitan dengan sumber da"a alam !a#ib melaksanakan $anggung 4a!ab /osial dan Lingkungan, "ang mana ke!a#iban ters ebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai bia"a perseroan "ang pelaksanaann"a dilakukandengan memperhatikan kepatutan dan ke!a#aran. Apabila ke!a#iban tersebut tidak di#alankan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan "ang berlaku. /elan#utn"a dalam pen#elasan pasal tersebut ditegaskan pula mengenai tu#uan diberlakukann"a ke!a#iban /0, untuk tetap meniptakan hubungan Perseroan "ang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan buda"a mas"arakat Dalam pasal 1 angka UU no.? tahun 55@ tentang Pertambangan +ineral dan Batubara pasal disebutkan Pemberda"aan mas"arakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan mas"arakat, baik seara indi-idual maupun kolekti), agar men#adi lebih baik tingkat kehidupann"a. Dari pasal tersebut sudah #elas bah!a keberadaan perusahaan pertambangan "ang melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memperhatikan mas"arakat "ang berdomisili di sekitar area pertambangan. /elan#utn"a ke!a#iban tentang tanggung #a!ab sosial, khususn"a subsektor pertambangan umum telah di#elaskan dalam UU no.? tahun 55@ tentang Pertambangan +ineral dan Batubara pasal 15 dan 15@ "ang me!a#ibkan pemegang IUP dan IUP* untuk men"usun program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat. Pembahasan detail dan teknis dari pelaksanaan omde- termaktub pada PP No.3&515 tentang Pelaksanaan *egiatan Usaha Pertambangan +ineral dan Batubara pasal 15 s.d 15@. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 3 $ahun 515 tentang Pelaksanaan *egiatan Usaha Pertambangan +ineral dan Batubara 'PP 3&515( menegaskan Pemegang IUP dan IUP* !a#ib men"usun program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat di sekitar 7IUP dan 7IUP*. Program tersebut harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah pro-insi, pemerintah kabupaten&kota, dan mas"arakat setempat. +as"arakat setempat dalam hal ini dapat menga#ukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat kepada bupati&!alikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUP*. Pengembangan dan pemberda"aan diprioritaskan untuk mas"arakat di sekitar 7IUP dan 7IUP* "ang terkena dampak langsung akibat akti)itas pertambangan. Prioritas mas"arakat tersebut merupakan mas"arakat "ang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi !ila"ah keamatan&kabupaten. /elan#utn"a a"at '( dan '>( dari pasal tersebut mengemukakan Program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat dibia"ai dari alokasi bia"a program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat pada anggaran dan bia"a 6
pemegang IUP atau IUP* setiap tahun. Alokasi bia"a program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat dikelola oleh pemegang IUP atau IUP*. Berikutn"a Pasal 15> PP 3&515 memberikan pengaturan bah!a Pemegang IUP dan IUP* setiap tahun !a#ib men"ampaikan renana dan bia"a pelaksanaan program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat sebagai bagian dari renana ker#a dan anggaran bia"a tahunan kepada +enteri, gubernur, atau bupati&!alikota sesuai dengan ke!enangann"a untuk mendapat persetu#uan. Pembentuk undangundang dalam redaksi Pasa l 15 PP 3&515 me!a#ibkan, bagi setiap pemegang IUP perasi Produksi dan IUP* perasi Produksi untuk men"ampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat setiap 'enam( bulan kepada +enteri, gubernur, atau bupati&!alikota sesuai dengan ke!enangann"a. Hal "ang patut untuk diermati oleh pemegang IUP dan IUP* terkait dengan adan"a sanksi bagi pelanggar ke!a#iban pengembangan dan pemberda"an mas"arakat, "ang diatur dalam Pasal 115 PP 3&515. Pasal tersebut menegaskan apabila ke!aiban pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat dilanggar maka akan diberikan sanki administrati) berupa% peringatan tertulis, penghentian sementara IUP perasi produksi atau IUP* perasi Produksi mineral atau batubara< dan atau penabutan IUP atau IUP*. *ementerian E/D+ me"akini kegiatan pengembangan mas"arakat 'Community Development ( merupakan bagian "ang tidak terpisahkan dari upa"a pengembangan sektor E/D+. Program ini tidak han"a penting bagi pemilik perusahaan tetapi #uga bagi mas"arakat sekitar dalam rangka meniptakan kondisi "ang kondusi) bagi kegiatan perusahaan #uga bagi pemberda"aan mas"arakat "ang ada disekitar tambang. Pelaksanaan omde- "ang dilakukan oleh perusahaan perlu mendapat pembinaan dan penga!asan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga tepat pada sasaran, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan PP No.66&515 tentang Pembinaan dan Penga!asan Pen"elenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan +ineral dan Batubara. Pada pasal Pasal 13 a"at , Pasal 1 huru) kFm, Pasal 31 dan 3 UU No.66&515 men#elaskan tentang penga!asan dan pembinaan pengembangan dan pemberda"aan mas"arakat setempat.
3. Penerapan Prinsip orporate /oial 0esponsibilit" '/0( pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. Dalam realisasi pembia"aan untuk dana omde-, perusahaan pertambangan telah memberikan kontribusi "ang telah positi), terlihat dalam lima tahun terakhir realisasi 7
anggaran program omde- perusahaan pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar G 1>&tahun. Dari dana tersebut "ang telah dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan untuk omde-, ada ? sasaran pokok program omde-. Pertama, Ekonomi. Prioritas sektor ekonomi ditun#ukkan untuk peningkatan ekonomi mikro melalui usaha mandiri 'home industr"( dan peningkatan belan#a lokal. /ektor ekonomi penting dan sangat dasar untuk menapai tu#uan bersama di dalam satu kerangka pembangunan berkelan#utan. *edua, Pendidikan. Prioritas "ang diberikan di sektor pendidikan ialah peningkatan kualitas sumber da"a manusia, melalui bantuanbantuan sarana pendidikan dan pemberian beasis!a bagi mas"arakat "ang kurang mampu. *etiga, In)rastruktur. /ektor ini dimasukkan dalam sasaran pokok program karena salah satu kesuksesan peningkatan ekonomi adalah ketersediaan in)rastruktur "ang ada. Hal konkrit "ang dilakukan adalah pembangunan )asilitas umum&sosial "ang bisa dirasakan langsung oleh mas"arakat. *eempat, *esehatan. Program "ang diberikan, antara lain pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi !arga "ang tidak mampu serta perbaikan sarana kesehatan "ang sudah ada. *ita "akin bah!a realisasi omde- dapat men#alankan peran dengan baik dalam rangka meniptakan aspek kemandirian bagi mas"arakat bukan ketergantungan sehingga tu#uan dan itaita konsep pembangunan berkelan#utan benarbenar dapat terapai dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian Indonesia seara keseluruhan dan daerah khususn"a. /elain itu #uga, dengan adan"a kemandirian ekonomi dan mas"arakat baik ditingkat nasional maupun lokal , !alaupun tambang telah ditutup namun ekonomi tetap ber#alan. *etua Umum Indonesia +ining Assoiation 'I+A(, +artiono Hardianto, menilai ban"ak korporasi tambang belum memahami pentingn"a program tanggung #a!ab sosial perusahaan terhadap mas"arakat atau lingkungan sekitar 'corporate social responsibility&/0(. Padahal selama ini bisnis pertambangan selalu dianggap perusak lingkungan. /ebagian dari kami masih menganggap /0 sebagai beban, padahal ini adalah kebutuhan perusahaan, kata +artiono dalam pembukaan I+A /0 EJpo 51 di 4akarta on-ention enter, *amis, 1 4uli 51. leh sebab itu dia mengingatkan pentingn"a asosiasi men#alin ker#a sama dengan pemerintah untuk men"adarkan perusahaan tambang soal betapa pentingn"a tanggung #a!ab sosial itu. +enurut dia, belum ada kesadaran soal tanggung #a!ab sosial karena kurangn"a #umlah tenaga ker#a "ang khusus menangani hal tersebut. $erus terang, belum pun"a tenaga ukup untuk menanganin"a, u#arn"a. /elain itu, program /0 #uga belum 8
populer di kalangan perusahaan pertambangan karena baru diperkenalkan 15 tahun lalu. Baru pada 515 dilunurkan I/ 555. +artiono menuturkan anggota I+A ada ? perusahaan dan > perusahaan eksplorasi. $api perusahaan tambang "ang berpartisipasi dalam /0 EJpo ini baru 13. $ugas berat untuk men"adarkan bah!a perusahaan tambang tidak seperti itra selama ini, kata dia. Direktur 4enderal +ineral dan Batu bara *ementerian Energi dan /umber Da"a +ineral, $hamrin /ihite, mengatakan sektor energi dan sumber da"a mineral berkontribusi ukup signi)ikan dalam penerimaan negara. /ektor ini men"umbang hampir 35 persen, di antaran"a dari min"ak, gas, mineral, dan batu bara. Namun peran /0 dalam sektor ini berbeda dengan sektor lain, seperti telekomunikasi atau perbankan. $idak ban"ak orang tahu bah!a ta mbang selalu ada di remote area bukan tengah kota, katan"a. *arena itu /0 sektor energi dan mineral ini lebih diperuntukkan pengembangan !ila"ah sekitar. Dia menilai perusahaan harus bisa meminimalkan dampak negati) "ang ditimbulkan dari usahan"a. /0 bisa dilakukan dengan kegiatan lingkungan, seperti memperbaiki kualitas air tanah dan kegiatan sosial lainn"a. /elama ini ada tiga ikon negati) "ang melekat pada perusahaan tambang. Perusak lingkungan, senang tumpang tindih i=in, dan tidak begitu diterima mas"arakat, u#ar $hamrin. $erdapat perusahaan "ang #uga melaksanakan /0 dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan, /ebagai ontoh, P$ Ne!mont Nusa $enggara sebagai salah satu perusahaan tambang asing memiliki kepedulian "ang besar terhadap kese#ahteraan rak"at di sekitarn"a, kelestarian lingkungan, serta keselamatan ker#a para kar"a!an. *epedulian P$ Ne!mont Nusa $enggara terhadap hal itu terenana dengan baik melalui -isi *orporasi $ambang Ne!mont 'N+(. Perusahaan ini berupa"a men#adi perusahaan tambang "ang paling dihargai dan dihormati melalui penapaian kiner#a terbaik dalam industri tambang dengan sangat men#aga kekeselamatan ker#a, pengelolaan lingkungan dan tanggung #a!ab sosial. P$ Ne!mont Nusantara $enggara berke"akinan bah!a melaksanakan tanggung #a!ab sosial merupakan hal penting dalam bisnis pertambangan karena bagaimana pun kegiatan pertambangan berada di lingkungan daerah "ang dihuni ban"ak orang. 4ika kepedulian sosial perusahaan tidak ditingkatkan, akan melahirkan anaman tersendiri terhadap keberlangsungan kegiatan pertambangan. Dalam upa"a menapai -isi perusahaan "ang memiliki tingkat kepedulian sosial "ang tinggi, P$ Ne!mont Nusa $enggara mengupa"akan lahir"a kepemimpinan dan penerapan siste m mana#emen )ormal 9
handal, "ang mendukung pengambilan keputusan seara e)ekti), mengelola risiko perusahaan dan mendorong peningkatan "ang berkelan#utan bukan han"a bagi perusahaan tetapi #uga bagi kese#ahteraan rak"at di sekitarn"a. Hal itu bisa dilihat dari #umlah kar"a!an P$ Ne!mont Nusa $enggara. /aat ini P$ Ne!mont Nusa $enggara memiliki seban"ak ?,311 kar"a!an, 3,5 persen adalah kar"a!an lokal dari se#umlah *eamantan di /umba!a dan , persen dari Nusa $enggara Barat. /edangkan, 3, persen kar"a!an berasal dari pulau 4a!a, Irian dan daerah lain, sisan"a 1,1 persen adalah tenaga asing '4urnas, 1&1&513(. Berarti dari #umlah kar"a!an seban"ak ?,311 han"a ada sekitar 5 sampai >5 orang peker#a asing, selebihn"a !arga negara Indonesia sendiri "ang ma"oritas dari mereka adalah !arga Nusa $enggara. /elain upa"a memberikan peluang ker#a kepada !arga di sekitar area pertambangan, P$ Ne!mont Nusa $enggara #uga memberikan beasis!a kepada anak anak di sekitarn"a untuk meningkatkan pendidikan mereka. Dengan demikian, sangat #elas #ika P$ Ne!mont Nusa $enggara sebenarn"a sangat bertanggung #a!ab terhadap kese#ahteraan mas"arakat di sekitar area pertambangan. Dari segi keselamatan ker#a para kar"a!an, P$ Ne!mont Nusa $enggara berke"akinan bah!a mana#emen kesehatan dan keselamatan ker#a merupakan bagian "ang tak terpisahkan dari suatu perusahaan "ang e)isien dan sukses. P$ Ne!mont Nusa $enggara selalu memegang teguh komitmen untuk mematuhi, bahkan melebihi ketentuan keselamatan ker#a "ang berlaku di Indonesia dan standar H/A/ 1551. /ehingga Batu Hi#au teratat sebagai salah satu tambang besar dengan kiner#a keselamatan terbaik di Indonesia dan dunia. *omitmen besar "ang ditun#ukan P$ Ne!mont Nusa $enggara pada kesehatan dan keselamatn ker#a menandai betapa kesungguhan perusahaan ini sangat besar bagi keberlangungan hidup kar"a!an, seara khusus !arga di sekitar area pertambangan. Begitupun dengan upa"a P$ Ne!mont Nusa $enggara dalam men#aga kelestarian lingkungan hidup. P$ Ne!mont Nusa $enggara menerapkan /istem +ana#emen Lingkungan '/+L( I/ 1?551 sebagai salah satu kebi#akan perusahaan dalam men#aga kelestarian lingkungan. Bentuk kegiatann"a beruapa pengelolaan hidrokarbon, pengelolaan bahan kimia, pengelolaan tailing, pengelolaan batuan sisa, pengelolaan limbah, pengelolaan air, pengelolaan kualitas udara, serta renana penutupan dan reklamasi tambang. /ehingga setiap akti-itas pertambangan tidak mengganggu terhadap kelestarian lingkungan di sekitarn"a. P$ Ne!mont Nusa $enggara telah melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan "ang sesuai dengan keadaan di lokasi 10
tambang, untuk meminimalkan risiko atau baha"a "ang berpotensi merusak lingkungan akibat operasi tambang.
BAB III PENU$UP 3.1 *esimpulan Pengaturan mengenai /0 han"a terdapat dalam 1 'satu( pasal "akni Pasal >? UndangUndang no ?5 tahun 55> tentang Perseroan $erbatas, karena bentuk perusahaan pertambangan salah satun"a berbentuk P$ sehingga peraturan tersebut #uga berlaku bagi perusahaan "ang melakukan kegiatan di bidang pertambangan. Namun lebih khusus 11
diatur lagi dalam UndangUndang no ? tahun 55@ tentang Pertambangan +ineral dan Batubara dalam pasal 15 dan 15@. Dalam Peraturan pelaksanan"a "akni Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 515 tentang Pelaksanaan *egiatan Usaha Pertambangan +ineral dan Batubara diatur #uga dalam pasal 15 sampai pasal 15@ dalam bab KII mengenai Pengembangan dan Pemberda"aan +as"arakat di sekitar 7IUP dan 7IUP*. Penerapan prinsip /0 dalam perusahaan pertambangan di indonesia masih belum semuan"a terlaksana dengan benar. $idak sedikit perusahaan "ang belum melaksanakan /0 dalam kegiatan usahan"a padahal melaksanakan tanggung #a!ab sosial merupakan hal penting dalam bisnis pertambangan karena bagaimana pun kegiatan pertambangan berada di lingkungan daerah "ang dihuni ban"ak orang. 4ika kepedulian sosial perusahaan tidak ditingkatkan, akan melahirkan anaman tersendiri terhadap keberlangsungan kegiatan pertambangan.
3. /aran Pertambangan "ang bertanggung #a!ab dapat mengatasi kekha!atiran mas"arakat tentang pen"alahgunaan sumber da"a "ang dapat mendanai kegiatan melanggar hukum, terutama ketika beroperasi di !ila"ah "ang terkena dampak kon)lik bersen#ata, seperti perang sipil atau kegiatan milisi. /ehingga diperlukan adan"a kesadaran terhadap perusahaanperusahaan per tamb an ga n "a ng be lum me laks an ak an pr ins ip / 0 dal am keg iata n usahan"a karena perusahaan "ang bertanggung #a!ab harus berhatihati dalam meranang dan mengikuti kebi#akan dalam melestarikan keanekaragaman ha"ati dan kualitas sumber da"a alam "ang lain seperti air di lingkungan sekitar pertambangan. $idak dipungkiri peran pemerintah sebagai pihak "ang memiliki ke!enangan untuk memberikan i=in usaha pertambangan agar lebih ermat dan melakukan peng!asan seara intensi) terhadap kegiatan usaha per tamb an ga n "a ng tela h me nda pa t i=in us aha . Per ba ik an reg ul asi hu ku m "ang sedapat mungkin lebih mementingkan kepentingan dan kese#ahteraan rak"at #uga penting guna pembangunan nasional ke arah "ang lebih baik.
12
DA;$A0 PU/$A*A
1. UndangUndang Nomor ?5 $ahun 55> tentang Perseroan $erbatas . UndangUndang Nomor ? $ahun 55@ tentang Pertambangan +ineral dan Batubara 3. Peraturan Pemerintah No. 3 $ahun 515 tentang Pelaksanaan *egiatan Usaha Pertambangan +ineral dan Batubara 13
?. Peraturan Pemerintah Nomor ?> $ahun 51 tentang $anggung 4a!ab /osial dan Lingkungan Perseroan $erbatas 6. Akses https%&&bisnis.tempo.o&read&ne!s&51&5>&1&5@5?16?&korporasitambang taksadartanggung#a!absosial pada tanggal 1 +ei 51 . Akses http%&&learnmine.blogspot.o.id&51?&15&tanggung#a!abindustri pe rtamb ang an. html pada tanggal 1 +ei 51 >. /alim H/, 556, HUKUM PERTAMBANGAN D ND!NE"A# 4akarta % P$. 0a#a ra)indo Persada.
14
