CSR dalam Industri Pertambangan Dalam UU PT, pengaturan mengenai CSR hanya terdapat dalam 1 (satu) pasal yakni Pasal 7! Pasal 7 menegaskan perser"an yang men#alankan kegiatan usahanya di bidang dan$atau berkaitan dengan sumber daya alam %a#ib melaksanakan Tanggung &a%ab S"sial dan 'ingkungan, yang mana ke%a#iban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perser"an yang pelaksanaannya dilakukandengan memperhatikan kepatutan dan ke%a#aran! pabila ke%a#iban tersebut tidak di#alankan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku! Selan#utnya dalam pen#elasan pasal tersebut ditegaskan pula mengenai tu#uan diberlakukannya ke%a#iban CSR, *untuk tetap men+iptakan hubungan Perser"an yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, n"rma, dan budaya masyarakat!-. /etentuan Pasal 7 UU PT kemudian diatur lebih lan#ut dalam Peraturan Pemerintah 0"m"r 7 Tahun 21 tentang Tanggung &a%ab S"sial dan 'ingkungan Perser"an Terbatas (selan#utnya disebut PP CSR)! Salah satu pengaturan penting dalam PP CSR, terdapat dalam Pasal -, dimana diatur pelaksanaan tanggung #a%ab s"sial dan lingkungan dimuat dalam lap"ran tahunan Perser"an dan dipertanggung#a%abkan kepada RUPS! Pen#elasan Umum PP CSR #uga menguraikan tu#uan pemberlakuan CSR! Pengaturan tanggung #a%ab s"sial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk3 meningkatkan kesadaran Perser"an terhadap pelaksanaan tanggung #a%ab s"sial dan lingkungan di Ind"nesia4 memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung #a%ab s"sial dan lingkungan4 dan menguatkan pengaturan tanggung #a%ab s"sial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perse"an yang bersangkutan! Selan#utnya se+ara spesi5ik, pengaturan CSR di bidang industri pertambangan mineral dan batubara diatur dalam UndangUndang 0"m"r Tahun 226 tentang Pertambangan ineral dan 8arubara (UU inerba)! Dalam Pasal 129 UU inerba dinyatakan *pemegang IUP dan IUP/ %a#ib menyusun pr"gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan p r"gram tersebut dik"nsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat! /etentuan lebih lan#ut dari Pasal 129 UU inerba terdapat dalam Peraturan Pemerintah 0"! : Tahun 212 tentang Pelaksanaan /egiatan Usaha Pertambangan ineral dan 8atubara, tepatnya dalam Pasal 12-126! /ementerian ;SD meyakini kegiatan pengembangan masyarakat (C"mmunity De
Selan#utnya ayat (-) dan (7) dari pasal tersebut mengemukakan Pr"gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari al"kasi biaya pr"gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUP/ setiap tahun! l"kasi biaya pr"gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikel"la "leh pemegang IUP atau IUP/! 8erikutnya Pasal 127 PP :$212 memberikan pengaturan bah%a Pemegang IUP dan IUP/ setiap tahun %a#ib menyampaikan ren+ana dan biaya pelaksanaan pr"gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ren+ana ker#a dan anggaran biaya tahunan kepada enteri, gubernur, atau bupati$%alik"ta sesuai dengan ke%enangannya untuk mendapat persetu#uan Pembentuk undangundang dalam redaksi Pasal 129 PP :$212 me%a#ibkan, bagi setiap pemegang IUP >perasi Pr"duksi dan IUP/ >perasi Pr"duksi untuk menyampaikan lap"ran realisasi pr"gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap - (enam) bulan kepada en teri, gubernur, atau bupati$%alik"ta sesuai dengan ke%enangannya! ?al yang patut untuk di+ermati "leh pemegang IUP dan IUP/ terkait dengan adanya sanksi bagi pelanggar ke%a#iban pengembangan dan pemberdayan masyarakat, yang diatur dalam Pasal 112 PP :$212! Pasal tersebut menegaskan apabila ke%aiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilanggar maka akan diberikan sanki administrati5 berupa3 peringatan tertulis, penghentian sementara IUP >perasi pr"duksi atau IUP/ >perasi Pr"duksi mineral atau batubara4 dan atau pen+abutan IUP atau IUP/! Simpulan Industri pertambangan di Ind"nesia %a#ib melaksanakan kegiatan CSRnya dengan berpegang pada prinsip berkelan#utan! Istilah yang digunakan dalam UU inerba dengan UU PT tidaklah sama, karena dalam UU inerba digunakan istilah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan dalam UU PT istilah yang digunakan adalah Tanggung &a%ab S"sial dan 'ingkungan! enurut Pasal 112 PP :$212, apabila ke%a#iban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilanggar maka akan diberikan sanksi administrati5 berupa3 peringatan tertulis, penghentian sementara IUP >perasi pr"duksi atau IUP/ >perasi Pr"duksi mineral atau batubara4 dan atau pen+abutan IUP atau IUP/ engenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan Tanggung &a%ab S"sial dan 'ingkungan atau C"rp"rate S"+ial Resp"nsibility (*T&S'@)! T&S' tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ek"n"mi masyarakat setempat, tetapi #uga terkait ke%a#iban perusahaan dalam melestarikan lingkungan!
Dalam hal ini, nda tidak menyebutkan apa #enis perusahaan tersebut! >leh karena itu kami akan memaparkan mengenai T&S' dalam berbagai peraturan perundangundangan, yaitu sebagai berikut3
1! UndangUndang 0"! 2 Tahun 227 tentang Perser"an Terbatas (*UUPT@) serta Peraturan Pemerintah 0"! 7 Tahun 21 tentang Tanggung &a%ab S"sial Dan 'ingkungan Perser"an Terbatas (*PP 7$21@)
engenai T&S', diatur dalam Pasal 7 UUPT dan pen#elasannya! Pengaturan ini berlaku untuk perser"an! 8erdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perser"an (Perser"an Terbatas) adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan m"dal, didirikan berdasarkan per#an#ian, melakukan kegiatan usaha dengan m"dal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya!
enurut Pasal 1 angka : UUPT, Tanggung &a%ab S"sial dan 'ingkungan adalah k"mitmen perser"an untuk berperan serta dalam pembangunan ek"n"mi berkelan#utan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang berman5aat, baik bagi perser"an sendiri, k"munitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya!
Pasal 7 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai halhal berikut ini3 a! T&S' ini %a#ib untuk perser"an yang men#alankan kegiatan usahanya di bidang dan$atau berkaitan dengan sumber daya alam! Aang dimaksud dengan *perser"an yang men#alankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam@ adalah perser"an yang kegiatan usahanya mengel"la dan meman5aatkan sumber daya alam! Sedangkan yang dimaksud dengan *perser"an yang men#alankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam@ adalah perser"an yang tidak mengel"la dan tidak meman5aatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada 5ungsi kemampuan sumber daya alam! b! T&S' ini merupakan ke%a#iban perser"an yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai b iaya perser"an yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan ke%a#aran! +! engenai sanksi, dikatakan bah%a perser"an yang tidak melaksanakan ke%a#iban T&S' akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait!
Dalam Pasal PP 7$21, dikatakan bah%a T&S' dilaksanakan "leh Direksi berdasarkan ren+ana ker#a tahunan perser"an setelah mendapat persetu#uan De%an /"misaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS@) sesuai dengan anggaran dasar perser"an! Ren+ana ker#a tahunan perser"an tersebut memuat ren+ana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan T&S'!
Pelaksanaan T&S' tersebut dimuat dalam lap"ran tahunan perser"an dan dipertanggung#a%abk an kepada RUPS (Pasal - PP 7$21)!
!
UndangUndang 0"! B Tahun 227 tentang Penanaman "dal (*UU B$227@)
Dalam Pasal 1B huru5 b UU B$227 diatur bah%a setiap penanam m"dal %a#ib melaksanakan T&S'! Aang dimaksud dengan T&S' menurut Pen#elasan Pasal 1B huru5 b UU B$227 adalah tanggung #a%ab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman m"dal untuk tetap men+iptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, n"rma, dan budaya masyarakat setempat!
Sedangkan yang dimaksud dengan penanam m"dal adalah perse"rangan atau badan usaha yang melakukan penanaman m"dal yang dapat berupa penanam m"dal dalam negeri dan penanam m"dal asing (Pasal 1 angka UU B$227)!
Selain itu dalam Pasal 1- UU B$227 #uga diatur bah%a setiap penanam m"dal bertanggung #a%ab untuk men#aga kelestarian lingkungan hidup! Ini #uga merupakan bagian dari T&S'!
&ika penanam m"dal tidak melakukan ke%a#ibannya untuk melaksanakan T&S', maka berdasarkan Pasal : UU B$227, penanam m"dal dapat dikenai sanksi adminisitati5 berupa3 a!
peringatan tertulis4
b!
pembatasan kegiatan usaha4
+!
pembekuan kegiatan usaha dan$atau 5asilitas penanaman m"dal4 atau
d!
pen+abutan kegiatan usaha dan$atau 5asilitas penanaman m"dal!
Selain dikenai sanksi administrati5, penanam m"dal #uga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal : ayat (:) UU B$227)!
:! UndangUndang 0"! : Tahun 226 tentang Perlindungan Dan Pengel"laan 'ingkungan ?idup (*UU :$226@)
8erdasarkan Pasal -9 UU :$226, setiap "rang yang melakukan usaha dan$atau kegiatan berke%a#iban3 a! memberikan in5"rmasi yang terkait dengan perlindungan dan pengel"laan lingkungan hidup se+ara benar, akurat, terbuka, dan tepat %aktu4 b!
men#aga keberlan#utan 5ungsi lingkungan hidup4 dan
+! menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan$atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup!
! Peraturan enteri 0egara 8adan Usaha ilik 0egara 0"! P;R2B$8U$227 Tahun 227 Tentang Pr"gram /emitraan 8adan Usaha ilik 0egara Dengan Usaha /e+il Dan Pr"gram 8ina 'ingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan enteri 8adan Usaha ilik 0egara 0"! P;R29$8U$21: Tahun 21: Tentang Perubahan /eempat tas Peraturan enteri 0egara 8adan Usaha ilik 0egara 0"! P;R2B$8U$227 Tentang Pr"gram /emitraan 8adan Usaha ilik 0egara Dengan Usaha /e+il Dan Pr"gram 8ina 'ingkungan (*Permen 8U0 B$227@)
Dalam peraturan ini diatur mengenai ke%a#iban Perusahaan Perser"an (*Perser"@), Perusahaan Umum (*Perum@), dan Perusahaan Perser"an Terbuka (*Perser" Terbuka@)!
8erdasarkan Pasal Permen 8U0 B$227, Perser" dan Perum %a#ib melaksanakan Pr"gram /emitraan 8U0 dengan Usaha /e+il dan Pr"gram 8ina 'ingkungan! Sedangkan Perser" Terbuka dapat melaksanakan Pr"gram /emitraan 8U0 dengan Usaha /e+il dan Pr"gram 8ina 'ingkungan dengan berped"man pada Permen 8U0 B$227 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS!
Pr"gram /emitraan 8U0 dengan Usaha /e+il adalah pr"gram untuk meningkatkan kemampuan usaha ke+il agar men#adi tangguh dan mandiri melalui peman5aatan dana 8U0 (Pasal 1 angka Permen 8U0 B$227)! Sedangkan Pr"gram 8ina 'ingkungan adalah pr"gram pemberdayaan k"ndisi s"sial masyarakat "leh 8U0 melalui peman5aatan dana 8U0 (Pasal 1 angka 7 Permen 8U0 B$227)!
B!
UndangUndang 0"! Tahun 221 Tentang inyak Dan as 8umi (*UU $221@)
/egiatan usaha hulu yang dilaksanakan "leh 8adan Usaha atau 8entuk Usaha Tetap berdasarkan /"ntrak /er#a Sama dengan 8adan Pelaksana %a#ib memuat ketentuanketentuan p"k"k yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan #aminan hakhak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (:) huru5 p UU $221)!
Selain itu dalam Pasal 2 ayat (B) UU $221 #uga dikatakan bah%a 8adan Usaha atau 8entuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha inyak dan as 8umi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung #a%ab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat!
elihat pada ketentuanketentuan di atas, dapat dilihat bah%a memang ada peraturanperaturan yang me%a#ibkan perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar!
Demikian #a%aban dari kami, sem"ga berman5aat!
Dasar ?ukum3 1!
UndangUndang 0"! Tahun 221 Tentang inyak Dan as 8umi4
!
UndangUndang 0"! B Tahun 227 tentang Penanaman "dal4
:!
UndangUndang 0"! 2 Tahun 227 tentang Perser"an Terbatas4
!
UndangUndang 0"! : Tahun 226 tentang Perlindungan Dan Pengel"laan 'ingkungan ?idup4
B! Peraturan Pemerintah 0"! 7 Tahun 21 tentang Tanggung &a%ab S"sial Dan 'ingkungan Perser"an Terbatas4 -! Peraturan enteri 0egara 8adan Usaha ilik 0egara0"! P;R2B$8U$227 Tahun 227Tentang Pr"gram /emitraan 8adan Usaha ilik 0egara Dengan Usaha /e+il Dan Pr"gram 8ina 'ingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan enteri 8adan Usaha ilik 0egara 0"! P;R29$8U$21: Tahun 21: Tentang Perubahan /eempat tas Peraturan enteri 0egara 8adan Usaha ilik 0egara 0"! P;R2B$8U$227 Tentang Pr"gram /emitraan 8adan Usaha ilik 0egara Dengan Usaha /e+il Dan Pr"gram 8ina 'ingkungan
