presentasi proyek perubahan

SEMINAR PROYEK PERUBAHAN DIKLAT PIM 4 ANGKATAN XLIV PROPINSI BANTEN

PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

1

BIOGRAFI :       

NAMA NIP Pangkat/Golongan JABATAN SKPD Status Perkawinan Pendidikan

: IR BETA IRIAWAN : 196106281994021001 : Penata Tingkat 1/III D : KASIE KESOS : KECAMATAN BALARAJA : MENIKAH : S1 Teknik Sipil


2

KELUARGA TERCINTA


3

RIWAYAT PEKERJAAN : • •

• • • • • • • • • • •

Swasta 1988 - 1990 Team Leader Perencanaan Air Bersih IKK Sumatera Selatan PT Indah Karya Tbk. 1989 Team Leader Perencanaan Air Bersih Pedesaan 60 Desa di Jawa Barat PT Indah Karya Tbk. Departemen Pekerjaan Umum 1991 - 1993 Staff Khusus Direktur Air Bersih Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 1994 - 1995 Pimpro Perencanaan dan Pelaksanaan SIM DJCK Ditjen Cipta Karya Dept Pekerjaan Umum 1996 - 1997 Pimpro Air Besih Prop. Kalimantan Tengah Dit.Jen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 1998 - 1999 Pimpro Air Bersih dan Air Limbah Prop . NTB Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum 2000 Pimpro Pembangunan Jalan Lingkungan di Kab Tangerang Bantuan OECF Ditjen Cipta Karya Dept PU 2001-2003 Pimpro Subsidi Energi Air Bersih Kab Tangerang Ditjen Cipta Karya Dep PU 2002-2003 Pimpro Perencanaan dan Pembuatan Alat Pengendali dan Pemantau Air Bawah Tanah di Kabupaten Tangerang ( APBD ) Kab Tangerang PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

4

RIWAYAT PEKERJAAN • • • • • • • • • • •

PEMERINTAH KAB TANGERANG 2000 - 2001 Kasi Perencanaan pada Dinas Perumahan Kab Tangerang 2001 Kasi Perencanaan Perumahan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2001 -2003 Kasi Air Bawah Tanah Dinas LH Tangerang 2004 Kasi Pengangkutan Kebersihan DKPP Kab Tangerang 2005 Kasubid Kerjasama Pemerintah BKPMD Kab Tangerang 2005-2006 Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang 2007 – 2008 Kasie Pemetaan Laut DPK Kab Tangerang 2008 – 2010 Kepala UPT Pasar Ikan Higienis DKP Kab Tangerang 2010 – 2013 Kepala UPT Kebersihan Wilayah III Sepatan DKPP kab Tangerang 2013 – saat ini : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Balaraja Kab Tangerang PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

5

TIM PROYEK PERUBAHAN  

   

1. MENTOR 2. Coach 3. Tim Perencanaan 4. Koordinator Pelks, 5. Staf Pelaksana 6. Staf Adm Proyek

Drs. Toni Rustoni Drs.RAHMAT SUYATNA MPd SUMARTONO SiP Msi Drs. JUNIARTO Amirudin Neni Saribanon

CAMAT BALARAJA WIDYA ISWARA Sekcam Balaraja kasi Pemerintahan Staf Kesos Staf Kesos

Stake Holder  

   

Kepala Dinas Kesehatan Kab tangerang Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Kepala Dinas sosial Kab Tangerang Kepala BKP3 M Kab Tangerang Tim Penanggulang Kemngerang iskinan Tangerang Ketua Tangerang sehat Kab Tangerang PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

6

1 1 LATAR BELAKANG PROYEK PERUBAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB.TANGERANG


7

LATAR BELAKANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG 1) Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan

kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; 2) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin; 3) Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bagi

masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif. 4) Pemahaman penanggulangan kemiskinan dalam seluruh kebijakan dan

aksi publik; 5) Mendorong terciptanya penguatan kelembagaan komunitas dan usaha

kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan; 6) Meningkatkan

kapasitas

masyarakat

miskin

untuk

peningkatan

pendapatan dan perubahan pola pikir. PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

8

RDP- JUNI 2009

Jul-14

9

REGULASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan

Pembangunan Di Daerah.  UU No.22 dan UU No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui UU No.32 dan UU No.33 tahun 2004.  UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.  UU NO. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8);

 PERDA KABUPATEN TANGERANG NO. 10 TH. 2013 TTG PERCEPATAN

PENANGULANGAN KEMISKINAN DI TANGERANG PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

10

RDP- JUNI 2009

Jul-14

11

VISI DAN MISI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG

 Visi : Menjadi pelayan masyarakat miskin Kabupaten Tangerang yang ramah, prima dan prosedural.

 Misi : Melayani warga masyarakat miskin memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.


12

TUJUAN PROGRAM Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

13


14


15

PROYEK PERUBAHAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


16

RDP- JUNI 2009

Jul-14

17

RDP- JUNI 2009

Jul-14

18

STRAGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG

Strategi 1 : Strategi Sosial.

Memperbaiki

Program

Perlindungan

Strategi 2 : STRATEGI UTAMA : “STRATEGI

PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK DASAR”

Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin. Strategi 3 : Strategi Pembangunan Inklusif.(* Strategi 4 : Strategi Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Percepatan

Strategi 5 : Strategi Reorientasi Kebijakan. (* yaitu pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok eksklusif tertentu saja. PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

19

KEBIJAKAN KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG

Kebijakan Integrasi Perencanaan

Kebijakan Penganggaran /Pro Poor Budgeting

Kebijakan Penguatan Kelembagaan UPTPK

Kebijakan Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar


20

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG

• Bantuan Sosial Berbasis Individu, Rumah Tangga Atau Keluarga CLUSTER 1

(Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, PKH, BKSM, Multi Grade Teaching, Dsb)

CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

• Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Blockgrant, PNPM, Rehab RTLH, Posdaya)

• Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (KUR, Dana Bergulir, One Village One Product, Dsb)

• Program Pro-rakyat Lainnya Untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan (Rusunawa, One Day Service, Akte Kelahiran Gratis, Dsb) PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

21

SISTEMATIKA Perkembangan Masalah Sosial di Indonesia Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan Pembedayaan Fakir Miskin Evaluasi dan Perubahan Paradigma Kebijakan Sosial 5. Pembuatan website penanggulangan kemiskinan 6. Updating data base by name by addres 1. 2. 3. 4.


22

Kelompok masalah sosial

(1) Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh. (2) Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar. (3) Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis. (4) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar. (5) Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencarpencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil. (6) Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya. (7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Penanganan ketelantaran; 3. Penanganan kecacatan; 4. Penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 5. Penanganan keterasingan/keterp encilan; 6. Penanganan korban bencana alam dan sosial; 7. Penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif; 8. Pengembangan kesejahteraan sosial PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

23

MENUJU PENTARGETANYANG EFEKTIF MENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya

BLT

Jamkesmas Raskin PKH Program Lain

I N P U T

Rumah Tangga Sasaran

Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS

PROSES Proses Pendataan Proses Pendataan PENDATAAN 2011 2011

(Dilakukan 3 tahun sekali terakhir 2008, berikutnya 2011)

Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran proses pendataan

T A R G E T

Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi penerima semua program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial

TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

24

Angka Kemiskinan Kab Tangerang

Angka Tahun 2008, ….Juta (…%)

Tahun 2012, ….Juta (…%)

Tahun 2018, ….Juta (…%)

RDP- JUNI 2009

Jul-14

25


26

KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN • Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang. • Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. • Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.

• Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. • Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. • Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. • Hanya hanya membeli 1 stel pakaian setahun. • Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. • Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik. • Sumber penghasilan kepala rumah tangga: Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.

• Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. • Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-. • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. • Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-. PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

27

KRITERIA UMUM RTSM • Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat

sederhana, • Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, • Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga, • Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP. PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

28

Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang: – Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan

–

– – – –

kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester, Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m2/orang), Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN

29

DANA PENGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BERSUMBER PADA :  Anggaran dari pusat /APBN  Anggaran dari APBD Propinsi  Anggaran APBD Kabupaten  Bantuan dari pihak ketiga /CSR (Company Social

Responsibility)


30

MEMBANGUN SISTEM INFORMASI MANAGEMENT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

WEB SITE UPT PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG

BERISI

BASIS DATA KEMISKINAN

FILM TENTANG PELAYANAN

INFORMASI TTG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM


31

RDP- JUNI 2009

Jul-14

32

32

RDP- JUNI 2009

Jul-14

33

33

RDP- JUNI 2009

Jul-14

34

34

RDP- JUNI 2009

Jul-14

35

35

LAN

RDP- JUNI 2009

PIM 4 ANGKKATAN XLIV Jul-14 BANTEN

36

36

RDP- JUNI 2009

Jul-14

37


38

PENTAHAPAN/MILESTONE  PENJELASAN TENTANG PROYEK PERUBAHAN KEPADA MENTOR

DAN MEMINTA PERSETUJUAN 1MINGGU  PENJELASAN TENTANG PROYEK PENANGULANGAN KEMISKINAN KEPADA WAKIL BUPATI, KEPALA BAPEDA KEPALA SKPD KESEHATAN, SOSIAL DAN BKP3M SELAMA 2 MINGGU  PEMBANGUNAN SITUS UPTPK PENANGGULANGAN KEMISKINAN SAMPE TUNTAS SELAMA 3 MINGGU  SOSIALISASI WEBSITE UPTPK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEPADA STEAKHOLDER SELAMA 2 MINNGU


39

PIM 4 ANGKKATAN XLIV BANTEN RDP- JUNI 2009 Jul-14

40

Pemberantasan Kemiskinan Kewajiban Kita Semua RDP- JUNI 2009

PIM 4 ANGKKATAN XLIV Jul-14 BANTEN

41

41

42

presentasi proyek perubahan

Recommend Documents