1
Politik Strategi Nasional
Nama Jurusan Semester
: Fitran Zain Nur Abduh : Akuntansi : 1 (satu)
2
HALAMAN PENGESAHAN
Makalah dengan tema Politik Strategi Nasional yang disusun oleh : Fitran Zain Nur Abduh, ini sebagai tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Lustono, S.Pd, MM selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan di STIE Tamansiswa Banjarnegara
Telah disahkan pada tanggal ............................... Oleh .
Lustono, S.Pd, MM Dosen pengampu
3
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhonya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari bapak Lustono, S.Pd, MM selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Adapun tema makalah ini adalah Politik Strategi Nasional. Dalam penyusunan makalah ini sudah barang tentu masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami, untuk itu kami senantiasa mengharap kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan makalah ini kedepannya.
Banjarnegara, 01 Februari 2013
Penyusun
4
Politik Strategi Nasional
BAB 1 PENDAHULUAN Politik dan strategi nasional diwujudkan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan
lahir
dan
batin
pada
seluruh
bangsa
Indonesia.
Pembangunan yang bersifat lahiriah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia, misalnya sandang, pangan, papan, pabrik, perkantoran, sarana dan prasarana transportasi, sedangkan yang bersifat batiniah untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan. Pembangunan juga harus dapat membentuk perekonomian yang sehat yaitu perekonomian yang mampu menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kondisi dimana kita dihadapkan pada system perdagangan yang semakin bebas dan terbuka yang memberikan tingkat persaingan ketat dan keleluasan untuk melindungi perekonomian domestic yang semakin terbatas. Pada saat yang bersamaan, kia juga dihaadapkan pada tahap awal proses desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kondisi tersebut, maka pembangunan nasional perlu ditekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, yaitu memberikan perhatian yang baik kepada para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia seperti BUMN, swasta, dan koperasi, serta sector informal. Pembangunan BUMN merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembangunan BUMN Indonesia diletakkan pada konteks pembangunan nasional Indonesia. Konsep strategis BUMN pun ditata di atas program strategis pembangunan ekonomi Pemerintah Indonesia.
Rumusan Masalah 1.2.1. Apa pengertian Politik Strategi Nasional? 1.2.2. Bagaimana menyusun Politik Strategi Nasional?
5
1.2.3. Apa saja peran strategis pemerintah Indonesia dalam strategi pembangunan? 1.2.4. Bagaimana Implementasi Politik Strategi Nasional?
Tujuan Pembahasan 1.3.1. Memahami makna Politik Strategi Nasional 1.3.2. Memenuhi tugas dari Bapak Lustono, S.Pd, MM sebagai dosen mata kuliah Kewarganegaraan.
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1.
Pengertian Politik Dan Strategi Nasional Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan
penggunaan, kata politik mempunyai arti yang
berbeda-beda. politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan : a. Negara Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. b. Kekuasaan Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
6
c. Pengambilan keputusan Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. d. Kebijakan umum Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. e. Distribusi Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2.2.
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik
dan
strategi
nasional
disusun
berdasarkan
system
kenegaraan UUD 1945 (pasal 3 sebelum amandemen), yaitu MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Implementasi politik dan strategi nasional sebagai dasar pembangunan nasional tertuang dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR. GBHN merupakan program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus- menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan mengacu pada paradigm nasional dan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, seperti mengikuti wajib belajar, membayar pajak, taat aturan dan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban.
7
Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin pada seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan yang bersifat lahiriah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia, misalnya sandang, pangan, papan, pabrik, perkantoran, sarana dan prasarana transportasi, sedangkan yang bersifat batiniah untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan. Politik dan strategi nasional diwujudkan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional. SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dibuat untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, dan antar Pusat-Daerah. Menjamin
keterkaitan
dan
konsisten
antar
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. SPPN mencakup perencanaan makro pemerintah yang disusun terpadu oleh lembaga pusat dan pemerintah daerah, dengan menghasilkan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu dokumen 20 tahunan), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu dokumen 5 tahunan) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu dokumen 1 tahunan). RPJP merupakan jabaran tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. RPJM merupakan jabaran visi, misi presiden yang disusun berdasarkan RPJP. RKP merupakan Jabaran
RPJM,
rancangan,
yang
kerangka
mencakup
ekonomi
prioritas
makro,
pembangunan,
program
kementrian,
8
kewilayahan, dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu yang dilaksanakan secara langsung
tahun
2004,
kementrian/lembaga,
yang
pemerintah
juga
adalah
daerah,
pedoman
pemerintah
bagi dalam
menyusun RKP.
2.3.
Pembangunan Nasional Sebagai satu bangsa dan negara besar dengan pemilikan sumber daya
alam
yang
melimpah,
kita
sudah
sepakat
bahwa
pembangunan nasional harus mampu memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan harus dapat mewujudkan perekonomian yang terus mengalami pertumbuhan yang tercermin pada
peningkatan
kesejahteraan
seluruh
masyarakat.
Perekonomian yang berjalan tanpa pertumbuhan, atau dengan pertumbuhan tetapi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, dapat mengakibatkan memburuknya kesejahteraan masyarakat, yang kemudian dapat memicu terjadinya kekacauan sosial. (Kwik Kian Gie, www.bappenas.go.id, Majalah Perencanaan, Edisi 34 tahun 2003). Amanat konstitusi secara politis makin dipertegas dalam GBHN 1999-2004 yang mengamanatkan arah pembangunan ekonomi nasional sebagai berikut: 1. Mengembangkan sesuai
dengan
perekonomian kemajuan
yang
teknologi
berorientasi
global
denganmembangun
keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif
9
sebagai negara maritime dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan disetiap daerah (terutama pertanian dalam kompetensi). 2. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluasluasnya. 3. Mengembangkan system ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya local. 4. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutamausaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local. 5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. 6. Mempercepat
pembangunan
pedesaan
dalam
rangka
pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui
penyediaan
prasarana,
pembangunan
agribisnis,
industry kecil dan kerajinan masyarakat.
2.4.
Program
Strategis Pemerintah Indonesia
dalam Strategi
Pembangunan BUMN Program strategis Pemerintah Indonesia dipaparkan sebagai berikut: a. Di bidang pertanian -
Peningkatan produksi beras dua juta ton,
-
Revitalisasi sawit, karet, cokelat dan jagung.
b. Di bidang pertahanan
10
Peningkatan industry strategi nasional di bidang pertahanan. c. Di bidang energy dan sumber daya mineral -
Peningkatan produksi migas 30% dalam 3 tahun,
-
Pembangunan PLTU 10.000 MW,
-
Pengurangan subsidi BBM dengan teknologi dan investasi.
d. Di bidang industry -
Peningkatan kinerja industry dalam negeri,
-
Pembangunan
industry
listrik
skala
menengah
2.000MW/tahun. e. Di bidang tenaga kerja dan transmigarasi Penataan masalah perburuhan yang kondusif melalui system asuransi. f.
Di bidang pekerjaan umum -
Penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Jawa,
-
Pembangunan jalan-jalan di luar jawa,
-
Pembangunan prasarana pengairan skala menengah.
g. Di bidang perhubungan Penyelesaian pembangunan bandara, pelabuhan dan jaringan kereta api yang vital. h. Di bidang kelautan dan perikanan Peningkatan produksi perikanan sebesar 20%. i.
Di bidang perumahan rakyat Pembangunan rumah susun 1.000 unit tower dalam 5 tahun.
j.
Di bidang perdagangan Peningkatan ekspor 20% per tahun.
k. Di bidang kebudayaan dan pariwisata Peningkatan wisatawan mancanegara menjadi 7 juta per tahun. l.
Di bidang penertiban aparatur negara Peningkatan peringkat Indonesia dalam “Doing Bussiness” dari 135 menjadi 75 tahun 2007.
m. Di bidang BUMN -
Peningkatan kinerja BUMN 20% dari tahun 2006,
-
Divestasi BUMN kecil dan tidak strategis.
11
BAB 3 PENUTUP
3.1. KESIMPULAN Dalam rangka merancang pembangunan yang terpadu, perlu dipertautkan antara sector tradisonal dan modern, di mana masingmasing
perlu
pengembangan
berjalan salah
seiring satu
(coupling).
sector
tidak
Dengan boleh
demikian,
serta
merta
menyingkirkan sector yang lain. Konsep pembangunan ekonomi perlu bertumpu pada dua pendekatan, yaitu pendekatan “menangmenang” (atau “win-win” sebagai lawan dari “zero sum game”), dan pendekatan pembangunan ekonomi bervisi membangun “Indonesia Incorporated”.
