BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, mi num, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik terte ntu dan sebagainya. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan pengetahuan,
perasaan
dan
sikap
warga
negara
terhadap
negaranya,
pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain. Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
1
Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Fungsi sistem politik ini mempengaruhi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik, kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan. Fungsi dimaksud meliputi tiga macam yaitu sosialisai politik, rekrutmen r ekrutmen politik, dan komunikasi politik. Namun yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah masalah sosialisasi politik dan komunikasi politik saja. B. Rumusan Masalah
a. Pengertian sosialisasi politik b. Bentuk dan metode sosialisasi politik c. Perkembangan sosialisasi politik d. Pengertian komunikasi politik dan unsur-unsurnya
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Sosialisasi Politik 1. Pengertian
Sosialisasi politik berasal dari dua kata yaitu sosialisasi dan politik, sosialisasi berarti pemasyarakatan dan politik berarti urusan negara. Jadi secara etimologis sosialisasi politik adalah pemasyarakatan urusan negara. Urusan negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan yang dingin dicapai dalam melakukan sosialisasi politik adalah untuk menumbuhkembangkan menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, judicial tertentu. Obyek sasaran dari sosialisasi politik adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif). yudikatif). Lembaga yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini adalah banyak menggunakan lembaga masyarakat yang sejak awal merupakan lembaga yang menjadi tempat beintraksinya masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan pembinaan dan pengembangan nilai, norma, pengetahuan, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat luas. Lembaga ini adalah meliputi antara lain; Lembaga Keluarga, sekolah, Gereja, Institusi pemerintah atau swasta, media komunikasi dan institusi lainnya. 1 Pertama, pelaksana sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan
sikap dan orientasi politik para anggota
masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. 1 1
A, Rahman, HI. Sistem Politik Indonesia. Indonesia . 2007. Graha Ilmu: Yogyakarta.
3
Proses ini berlangsung seumur hidup dan diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari. Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi reaksinya terhadap gejala gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan) atau suatu proses pembudayaan insan insan politi k. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah, kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik. Sejak zaman kuno telah disadari pentingnya politik. Plato dan Aristoteles, misalnya, menekankan betapa pentingnya melatih para anggota masyarakat untuk berbagai tipe aktivitas politik. Di zaman modern, Rousseau adalah tokoh yang mengakui peranan pendidikan untuk memperhitungkan nilai nilai. Para filsuf liberal abad ke-19 pun memberikan tekanan besar pada adanya kebutuhan untuk mendidik para penguasa. Para penguasa pun membutuhkan pendidikan politik. Dengan demikian mereka dapat menjalankan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab, yakni demi kesejahteraan seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa kecuali.2 Dengan demikian, sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem serta kultur (budaya) politik yang ada. Kedua, sosialisasi politik ingin menunjukkan menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik.
2
4
2. Bentuk dan Metode Sosialisasi Politik
Dari segi metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan memberi nilai-nilai, norma-norma, dan simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik. Yang dimaksud dengan indroktinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, partai partai politik politik dalam
sistem politik politik totaliter totaliter
melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.3 Menurut Rush Rush dan Al thoff metode sosialisasi politik ada tiga yaitu: 1. Imitasi Imitasi merupakan Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi.
3
Ramlan, Subakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hal. 117
5
2. Instruksi Instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. 3. Motivasi Motivasi merupakan proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu. Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap pembentukan jati diri atau kepribadian politik. Sosialisasi politik langsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.
6
3. Media dan Perkembangan Perkembangan Sosiologi Politik
Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, l ingkungan, seperti "keterikatan kepada sekolahsekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik. Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Masa kanak-kanak dan masa remaja. Frank dan Elizabeth Estvan dalam buku mereka
The Child’s World ,
telah menunjukan bagaimana caranya anak-anak
secar berangsur-angsur menyadari satu lingkungan yang lebih besar, bagaimana caranya mereka itu semakin bertambah tanggap dalam mereaksi situasi-situasi khusus dan bagaimana seluruh pandangan mereka menjadi semakin berpautan dan semakin total, sedang sebelum itu masih bersifat terpotong-potong dan terbatas. 4 Anak-anak, dalam studi tersebut, diminta untuk mengidentifikasikan diri pada dan untuk memberikan komentar terhadap serangkaian gambar yang melukiskan berbagai peristiwa dari kehidupan orang Amerika, termasuk pula gambar Capitol di Washington, D.C. lebih dari setengahnya dari jumlah anakanak (51 persen) mengenali gambar tersebut secara keseluruhan atau secara parsial sebagi peristiwa pemerintah.
7
Tidaklah mengherankan, bahwa anak-anak yang lebih tua lebih banyak mengenal gambar tersebut sebagai peristiwa pemerintah, dan memberikan komentar yang lebih banyak “sophisticated” (mendalam). (mendalam) . Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu sebagai berikut: 1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi. 2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah. 3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara ( pemilu). 4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
8
B. Komunikasi Politik
Dalam memahami dan mendalami Komunikasi Politik, perlu lebih dahulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi Pengertian , uraian, unsur dan fungsi dari komunikasi politik. Pembahasan mengenai hakikat komunikasi yang meliputi hal diatas adalah sebagai berikut: 1. Pengertian
Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah prows memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku dan perasaan sehingga seseorang membuat reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut te rsebut berdasarkan b erdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami.Fenomena komunikasi dipengaruhi pula media yang digunakan sehingga media terkadang ikut mempengaruhi isi dan penafsiran terhadap informasi tersebut (Bungin, 2006: 57). Sementara politik, menurut Mark Roelofs (seperti dikutip Dan Nimmo, 2004:9), politik adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan politik berpolitik adalah berbicara. Namun, politik tidak hanya pembicaraan dan tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, kegiatan berkomunikasi antara orangorang yang melibatkan politik, dimana komunikasi meliputi politik. Dalam arti, bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, dinterpretasikan, dan dipertukarkan melalui komunikasi. Dengan demikian, komunikasi politik adalah (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia didalam kondisi-kondisi konflik.
9
Menurut Michael Rush dan Philip Althof (2003:253), komunikasi politik merupakan unsur dinamis dari sistem sosial dan sistem politik. Komunikasi politik dapat dianggap sebagai bentuk transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu sat u bagian system politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik. 2. Unsur-unsur Komunikasi Politik
Ada tiga unsur yang selalu tampak dalam setiap komunikasi, yaitu : a. Sumber informasi Sumber informasi bisa berasal dari seseorang atau institusi yang mempunyai data dan bahan informasi (pemberitaan, wacana, atau gagasan) untuk disebar luaskan kepada masyarakat. b. Saluran (media) Saluran adalah media yang digunakan oleh penyampaian sumber untuk kegiatan penyampaian pesan (pemberitaan, wacana, gagasan), berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. c. Penerima informasi (Audience) Audience adalah orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau pihak yang diterpa informasi. Menurut Harold Lasswerll seperti dikutup dan Nimno (2004:13), ada beberapa cara untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi yakni dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Siapa?
Mengatakan apa?
Dengan saluran apa? apa?
Kepada siapa?
Dengan akibat apa? apa?
10
Kelima dasar pernyataan yang disajikan Lasswell ini menyajikan cara yang berguna untuk menganalisis komunikasi politik. 1. Komunikator politik Sosiolog J.D. Halloran, mengeluh tentang banyak studi komunikasi yang mengabaikan satu karakteristikproses yang penting, yaitu bahwa komunikasi terjadi di dalam suatu matriks social. Situasi tempat terjadi komunikasi, berkembang, dan berlangsung adalah situasi social.hubungan antara komunikator dan khalayak adalah bagian integral dari system social ini. Tapi perumus terlalu mengabaikan komunikator politik sebagai orang yang menduduki posisi terpenting, peka terhadap jaringan social, menanggapi berbagai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang terjadi di dalam sistem sosial yang bersangkutan (Dan Nimno, 2003:29). 2003:29). Komunikator politik memainkan peran social, teruma dalam proses opini public.Menurut Karl Popper, ada teori opini public yang seluruhnya di bangun sekitar komunikator public, yaitu teori pelopor mengenai opini public. Yang menjadi komunikator politik bisa berasal dari mana saja.Tetapi, Dan Namno mengidentifikasi tiga katagori, yaitu : a. Politikus yang bertindak sebagai komunikator politik. Politikus adalah orang yang seluruh waktunya dihabiskan untuk kegiatan berpolitik.Keterkaitan komunikasi
politik
komunikasi.Meskipun
dengan politikus
politikus melayani
mencari
pengaruh
beraneka
tujuan
melalui dengan
berkomunikasi, ada dua yang menonjol.Menurut Daniel Katz (Dan Nimno, 2004:31) bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruh ke dua arah : “memengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur social yang ada atau mencegah perubahan demikian”. b. Komunikator professional dalam politik. Dan Nimno menjelaskan bahwa professional adalah peranan social yang relative baru, suatu produk sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama, munculnya media massa yang melintas batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan
11
pekerjaan serta merta media khusus yang menciptakan public baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. c. Aktivis atau komunikator paruh waktu (part time). Adalah mereka yang terdapat dalam organisasi dan interpersonal yang terkait dalam jaringan media perintah. Yang termasuk aktivis atau komunikator paruh media waktu adalah juru bicara dan pemuka pendapat dalam suatu organisasi atau masyarakat. Juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pada pemerintah, tapi ia cukup terlibat baik dalam politik maupun dalam komunikasi sehingga dapat disebut aktivis politik san semiprofessional dalam komunikasi politik. Adapun pemuka pendapat dalam masyarakat adalah adala h mereka yang dianggap dihormati dan disegani. Orang yang di minta pendapatnya disebut sebagai pembuka pendapat yang mampuh mempengaruhi keputusan orang lain: la in: artinya seperti politikus ideologis, mereka yang mampu meyakinkan orang lain pada cara berfikir mereka. 2. Isi (pesan makna) komunikasi politik Isi atau pesan dalam komunikasi merupakan penjelasan dari apa yang dikatakan oleh komunikator.Menurut Dan Nimmo (2004), seseorang menanggapi rangsangan
seketika
berdasarkan
persepsi
atau
interpretasinya
terhadap
rangsangan itu.Isi atau pesan dalam komunikasi politik terungkapkan dalam bentuk gelombang, bahasa, bahasa, dan opini publik. Kegiatan simbolik : kata-kata dalam pembicaraan politik. Kata-kata dalam politik menjangkau ungkapan yang dikatakan atau dituliskan, kepda gambar, foto, lukisan, film.Bahkan sering ditampilkan secra simbolik seperti (1) lambinglambang (2) hal yang dilambangkan (3) interpretasi yang menciptakan lambinglambang yang bermakna. Menurut Nimmo (2004), perkataan bahwa pembicaraan politik merupakan kegiatan simbolik berarti mengatakan bahwa kata-kata atau lambang dalam
12
wacana politik tidak memiliki makna intristikyang independen dari proses berfikir mereka yang menggunakannya. menggunakannya. Sebagai teori, semiotic menjelaskan segala jenis tanda dan makna serta pemaknaannya.Justru karena tanda itu bermakna (atau dimaksudkan memiliki makna tertentu oleh pemakaiannya), kita (didasari atau tidak) sering (bahkan selalu) berkomunikasi dengan menggunakan tanda. Dan Nimmo (2004:84) menyatakan bahwa bahasa sangat penting sebagai bentuk permainan kata dalam pembicaraan politik dan merupakan hal penting dalam menyampaikan informasi.Tapi bahasa itu bersifat abstrak dan terbatas, kesalahan penyampaian pesan mungkin terjadi.Kesalahan-kesalahannya di antaranya : 1. Dead Level Abstracting, merujuk pada kemandekan pada suatu level abstraksi. Abstraksi level tinggi diantaranya keadilan, kebebasan umat manusia.Bahasa dalam pesan bisa juga mandek dalam abstraksi level rendah.Abstraksi pada level rendah biasanya jarang menjadi kesimpulan umum dan sering sulit untuk melihat poin yang sedang dibicarakan. 2.
Undue Indentification, kegagalan menyampaikan pesan karena pengenalan terhadap pendengar dan penonton tidak tepat sehingga bahasa yang digunakan tidak tepat. Undue Identification dikarenakan kegagalan dalam mengenali perbedaan kelompok atau individu menyebabkan stereotypimg. menyebabkan stereotypimg.
3.
Two Valuaed Evaluation, meliputi pemikiran bahwa hanya ada dua kemungkinan jika dihadapkan pada banyak ban yak kemungkinan.
4.
Unconscious Projection atau proyeksi tanpa sadar, adalah tidak sengaja memproyeksikan pengalaman masa lalu, tujuan, dan prasangka pada persepsi kita. Adapun cara mendesain pesan agar menjadi efektif dan terjadi perubahan
diantaranya : 1.
Strategi yang akan dipilih;
2.
Pesannya relevan dengan pendengar dan penonton;
3.
Pesan didesain untuk mendapatkan perhatian;
13
4.
Mudah diingat;
5.
Membangkitkan motivasi. Menurut Drs. Sumarno, AP, unsur komunikasi Politik meliputi dua unsur,
yaitu : 1. Unsur Komunikasi Komunikasi Politik dalam Lembaga Lembaga Suprastruktur. Dalam unsur ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga legislative, Eksekutif dan Yudikatif. Pada Ketiga kelompok tersebut terdiri dari; Elit Politik, Elit Militer, Mil iter, Teknokrat, Profesional Group. 2. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Infrastruktur Politik Dalam unsur ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu :
Partai Politik
Media Komunikasi Politik
Media Komunikasi Politik
Kelompok Wartawan ( sbg Within-put)
Kelompok Mahasiswa (sbg Within-put)
Para Tokoh Politik
Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur struktur -struktur yang terlibat dalam sosialisasi sosialis asi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik. Kemudian perkumpulan-perkumpulan, relasi-relasi dan partisipasi dalam kehidupan kaum dewasa melanjutkan proses tersebut untuk seterusnya. Dalam suatu bangsa yang majemuk dan besar seperti Indonesia, India, Cina dan sebagainya, informasi yang diterima oleh aneka unsur masyarakat akan berlainan karena faktor geografis baik yang di kota maupun di desa. Pada sebagian besar negara berkembang, pengaruh media masa (radio, surat kabar dan televisi) di pedesaan sangat terbatas. Oleh karena itu, pengaruh struktur-struktur
14
sosial tradisional dalam menterjemahkan informasi yang menjangkau wilayah tersebut amatlah besar. Heterogenitas informasi ini memperkuat perbedaan orientasi dan sikap (attitude) diantara kelompok-kelompok yang mengalami sosialisasi primer yang amat berbeda dari kelompok ataupun teman sebaya. Berbeda dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus informasi relatif homogen. Para elite politik pemerintahan mungkin mempunyai sumber-sumber informasi khusus melalui badan-badan birokrasi tertentu, surat kabar tertentu yang ditujukan pada kelompok kelas atau politik tertentu. Dengan demikian, semua kelompok masyarakat mempunyai akses kesuatu arus informasi dan media massa yang relatif homogen dan otonom sehingga hambatan-hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.4 Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”. Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR. DPR. 5 4
http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html
5
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik
15
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Sosialisasi politik berasal dari dua kata yaitu sosialisasi dan politik, sosialisasi berarti pemasyarakatan dan politik berarti urusan negara. Jadi secara etimologis sosialisasi politik adalah pemasyarakatan urusan negara. Urusan negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan yang dingin dicapai dalam melakukan sosialisasi politik adalah untuk menumbuhkembangkan menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, judicial tertentu. Obyek sasaran dari sosialisasi politik adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif). yudikatif). Lembaga yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini adalah banyak menggunakan lembaga masyarakat yang sejak awal merupakan lembaga yang menjadi tempat beintraksinya masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan pembinaan dan pengembangan nilai, norma, pengetahuan, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat luas. Lembaga ini adalah meliputi antara lain; Lembaga Keluarga, sekolah, Gereja, Institusi pemerintah atau swasta, media komunikasi dan institusi lainnya. Dari segi metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan memberi nilai-nilai, norma-norma, dan simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.
16
Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah prows memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku dan perasaan sehingga seseorang membuat reaksi terhadap informasi, sikap, dan perilaku tersebut te rsebut berdasarkan b erdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami.Fenomena komunikasi dipengaruhi pula media yang digunakan sehingga media terkadang ikut mempengaruhi isi dan penafsiran terhadap informasi tersebut (Bungin, 2006: 57). Dengan demikian, komunikasi politik adalah (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia didalam kondisi-kondisi konflik. Ada tiga unsur yang selalu tampak dalam setiap komunikasi, yaitu : a. Sumber informasi Sumber informasi bisa berasal dari seseorang atau institusi yang mempunyai data dan bahan informasi (pemberitaan, wacana, atau gagasan) untuk disebar luaskan kepada masyarakat. b. Saluran (media) Saluran adalah media yang digunakan oleh penyampaian sumber untuk kegiatan penyampaian pesan (pemberitaan, wacana, gagasan), berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. c. Penerima informasi (Audience) Audience adalah orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau pihak yang diterpa informasi.
17
B. Saran-saran
Kami menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya untuk dari itu kami menerima saran dan kritikan dari semuanya. Dan mudah-mudahan makalah ini sangat berguna bagi semua kalangan. Kami ucapkan banyak terimakasih kepada dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga kami dapat menyelsaikan penulisan makalah ini.
18
DAFTAR PUSTAKA
HI, A, Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta. Subakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi-politik.
19
