POLITIK DINASTI Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Disusun Oleh
:
Kelompok III
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA
SMA
NEGERI
1
DARANGDAN
Jl. Raya Bojong Km. 1 Telp. 02647015432 Kecamatan Daragdan 41163
KATA PENGANTAR Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini dengan baik serta tepat waktu.Adapun tujuan penulisan makalah ini
adalah untuk memenuhi Tugas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, pada semester ganjil,di tahun ajaran 2013/2014,
dengan judul “POLITIK
DINASTI” Makalah ini membahas mengenai Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, covert atau tata letak atau desain, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan
makalah
ini.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan ikut membantu dalam penyusunan makalah ini dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhai segala
usaha
kita.
Amin.
Darangdan, November 2013
DAFTAR ISI
Halaman judul.......................................................................................................1 Kata pengantar......................................................................................................2 Daftar isi...............................................................................................................3 Bab 1 Pendahuluan...............................................................................................4
1.1 Latar Belakang...............................................................................................4
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................4
1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................................5
Bab II Pembahasan...............................................................................................6 2.1 Pengertian Koperasi.....................................................................................6
2.2 Landasan Koperasi .......................................................................................8
2.3 Asas Koperasi .....................................................................................11 2.4 Tujuan Koperasi..................................................................................13 2.5 Fungsi dan Peran Koperasi..................................................................15 Bab III Kesimpulan dan Saran...................................................................17 3.1 Kesimpulan........................................................................................17 3.2 Saran.................................................................................................17 Daftar Pustaka..........................................................................................18
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Maraknya praktik politik dinasti menunjukan akar feodalisme dan tradisi monarki di tanah air yang belum banyak berubah. Saat ini, politik dinasti tengah menjadi tren diberbagai daerah di Indonesia. Praktik semacam ini harus segera dihentikan, bukan
hanya bertentangan dengan semangat hakiki demokrasi, namun praktik politik dinasti berpotensi kuat menutup peluang masyarakat untuk menjadi pemimpin. Politik Dinasti telah ada dan telah berlangsung di Indonesia sejak Bung Karno berkuasa. Meskipun Politik Dinasti tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya Politik Dinasti menahan adanya mobilisasi sosial, sebab kekuasaan hanya diasosiasikan pada golongan masyarakat tertentu saja.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa Pengertian Politik Dinasti ? 2. Apa Landasan Koperasi ? 3. Apa Asas Koperasi ? 4. Apa Tujuan Koperasi ? 5. Apa Fungsi dan Peran Koperasi ? 1.3 Maksud dan Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, apa yang dimaksud dengan politik dinasti, serta asas apa saja yang digunakan koperasi di Indonesia untuk mencapai tujuan dari pembentukan koperasi. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian dinasti politik ? 2. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya dinasti politik? 3. Apa Asas Koperasi ? 4. Apa Tujuan Koperasi ? 5. Apa Fungsi dan Peran Koperasi ? 1.3 Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan Penulisan Makalah ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut tentang dinasti politik yang terjadi di Indonesia dan dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia 2. Manfaat Penulisan a) Secara aplikatif penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para siswa sebagai bahan kajian serta referensi untuk penekitian selanjutnya. b) Secara praktis penulsan karya tulis ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran penulis terutama pembaca pada umumnya.
.
Bab II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat
: Desa Sukadingin
Waktu
: 10
Novembar 2013
B. Subjek Penelitian
Politik
C. Prosedur Penelitian
1. Internet
Kami mencari sumber makalah ini dari
:
2. Perpustakaan sekolah
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Politik Dinasti Berikut ini beberapa pengertian politik dinasti
:
Politik Dinasti yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turn-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi Politik Dinasti ini adalah kekuasaan.
Politik dinasti (dynasty politics) secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan, jadi kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi dikalangan kerabat, keluarga sedarah. Secara umum, Politik Dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagikepentingan golongan tertentu (contohnya
keluarga elite) untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu Negara.
Politik Dinasti merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang ber tujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.
Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang Politik Dinasti. Negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil ( outcomes) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan Politik Dinasti bersangkutan.
Kalau proses pemilihannya fair dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka Politik Dinasti dapat berarti positif.
Akan tetapi, bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu, positif dan negatif arti Politik Dinasti juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan penegakan hukum, dan pelembagaan politik bersangkutan. Politik Dinasti yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka Politik Dinasti dapat berarti negatif
2.2 Faktor Pendorong Politik Dinasti a) terhambatnya fungsi parpol Politik dinasti terjadi karena terhambatnya fungsi parpol oleh sifat kebanyakan masyarakat
Indonesia
yang
masih
menganut
sistem
parokial
yang
mementingkan trah dan primodialisme. Sebagai contoh, pada masyarakat jawa yang masih kental terhadap tradisi kerajaan, pemindahan kekuasaan terjadi pada lingkup keluarga yang dipercaya memiliki kemampuan memimpin yang sama dengan pendahulunya. Hal ini kurang baik, karena secara tidak langsung akan menutup kesempatan terhadap calon pemimpin di luar lingkungan keluarga tersebut. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan keluarga tertentu, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. b) kebudayaan politik masyarakat di Indonesia
kebudayaan politik masyarakat di Indonesia yanga sebagian besar menganut sistem parokial. Sistem parokial menitikberatkan pada trah dan primodialisme (kedaerahan) yang tentunya menghambat sistem demokrasi pancasila di Indonesia. c) Pembiayaan operasional partai yang tinggi Pembiayaan partai dari negara sangat minim sementara biaya operasional sangat tinggi. Akibatnya elit partai-partai politik berupaya mencari sumber dana yang lain d) Pimpinan Partai yang ingin mengamankan posisinya Pimpinan partai politik tentunya ingin mengamankan posisinya sebagai elitr politik, sehingga menjadi wajar kalau dia kemudian merekrut keluarganya untuk menduduki jabatan penting di partai politik maupun diusung sebagai calon kepala daerah. e) Seorang Pemimpin umumnya menurunkan talenta kapada turunannya Dari
sinilah
publik
diuntungkan,
karena
modal
utama,berupa
jiwa
kepemimpinan telah tertanam dalam diri seorang penerusnya sejak dini melalui pengamatan dan keterlibatan secara emosional saat sang ayah masih manjadi pemimpin 2.3 Faktor Penghambat Politik Dinasti
2.4 Politik dinasti di Indonesia a. Politik Dinati Dalam Keluarga Presiden Di Indonesia, dinasti politik sebenarnya sudah muncul di dalam keluarga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Hal tersebut terbukti dari anak-anak Soekarno yang meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai seorang politisi, seperti Megawati Soekarno Putri , Guruh Soekarno Putra, dll. Dinasti politik juga terlihat pada diri keluarga mantan Presiden Indonesia Alm K.H. Abdurrahman Wahid, dengan tampilnya saudara-sudara
dan anak kandungnya ke dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kemudian, dalam keluarga Presiden Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, kecenderungan dinasti politik juga mengemuka dengan kiprah anaknya Eddie Baskoro atau Ibas yang berhasil menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Di zaman modern ini, Politik dinasti itu sudah dikatakan basi. Apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi seharusnya sudah jauh-jauh ditinggalkan, karena prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat memegang kendali melalui hak pilih yang dimilikinya. UUD 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi dinasti itu lawannya dari demokrasi. Namun di era demokrasi sekarang ini, dinasti juga masih tetap berlaku meskipun sudah ada partai politik ataupun pemilihan langsung. Dinasti dewasa ini melalui partai politik, sehingga disebut sebagai politik dinasti. Politik dinasti itu bahasa lainnya adalah nepotisme. Para pejabat politik di negeri ini sedang memperaktekkan kebiasaan para raja terdahulu. Bisa dilihat bagaimana penguasa baik di pusat maupun daerah berlomba-lomba untuk mengangkat sanak keluarga, saudara, kerabat dan orang-orang dekat mereka untuk mengisi jabatan-jabatan di wilayah kekuasaannya. Kalau seperti ini apa bedanya demokrasi dengan oligarki, sama-sama dipegang oleh elite tertentu. b. Politik Dinasti Dalam Partai Politik Gejala Politik Dinasti juga marak terjadi di dalam partai-partai politik di Indonesia. Seperti Politik Dinasti di Partai Demokrat misalnya figur utamanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menempelkan kerabatnya termasuk istri dan anaknya, dalam struktur Partai seperti Edie Baskoro sekjen partai demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009 di Indonesia, tidak hanya sampai disitu SBY juga menempatkan dan mengangkat Letjen Erwin Sudjono (ipar) sebagai kepala Staf Umum TNI, kemudian menempatkan Mayjen Pramono Edhie Wibowo (Ipar) sebagai pangkostrad pada waktu itu, dan pada awal 2011 Pramono dipromosikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Politik dinasti di Partai Demokrasi Indonesia (PDI), misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tokoh sentral partai tersebut adalah Megawati Soekarno Putri yang aliran atau trah Bung Karno yang menunjuk kerabatnya pada waktu itu
untuk posisi penting di partai tersebut, saya melihat PDI-P trah akan berlanjut ke Puan Maharani anak kandung dari Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDI-P paling lama. Klan dan trah Soeharto juga nampak mengisi panggung politik Orde Baru. Kristianto (2011) menyebutkan bahwa Orde Baru dengan Politik Dinasti ekonomi bisnis baru, yakni kerabat dan kroni keluarga Cendana. Politik Dinasti pada rezim Orde Baru berkembang dalam dua arena sekaligus yakni arena bisnis dan arena politik, Politik Dinasti Soeharto melalui sejumlah kroni Cendana juga ikut berperan besar membuka peluang munculnya dinasti bisnis dan politik baru disekelilingnya. Tradisi politik dinasti di tubuh partai politik sampai saat ini semakin menggurita. Sebagian besar parpol termasuk partai politik besar memang tak mengharamkan berlakunya
politik
dinasti.
Di
internal
kepengurusan
partai
politik,
juga
mendiskripsikan kentalnya politik dinasti, Itu karena penguasa di partai politik memang mengkondisikan seperti itu. Maka tak heran ketika parpol menelurkan calon legislatif maupun calon kepala daerah yang punya hubungan kekerabatan dengan kekuasaan di parpol. c. Contoh Dinasti Politik di Daerah Semenjak otonomi daerah diberlakukan di sejumlah daerah bermunculan dinastidinasti politik. Beberapa contoh dinasti politik daerah dapat disebut, di antaranya adalah: (1) dinasti keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang menguasai jajaran eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten di Banten; (2) di Kabupaten Kutai Kartanegara-Kaltim dimana bupati yang sekarang, Rita Widyasari, adalah anak dari bupati sebelumnya yang bermasalah secara hukum. Rita Widyasari berhasil mengalahkan Awang Ferdian Hidayat yang merupakan anak dari Awang Farouk, Gubernur Kaltim saat ini; (3) di Bontang-Kaltim, istri walikota Bontang yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Bontang, Neni Moernaeni, maju dalam Pemilukada Bontang 2011; (4) di Lampung, juga disesaki persaingan putra tokoh politik. Rycko Menoza, anak Gubernur Lampung, Sjachroedin, berhasil menjadi Bupati Lampung Selatan. Di Way Kanan, putra bupati setempat, Agung Ilmu Mangkunegara, bersiap meneruskan kekuasaan sang ayah. Anak Bupati Tulang Bawang, Arisandi Dharma Putra, berlaga di Pemilukada kabupaten lain: Pesawaran. Di Kota Bandar Lampung, Heru
Sambodo, anak Ketua Golkar Lampung, Alzier Dianis Tabrani, mengincar posisi walikota. (5) Di Jambi, terjadi persaingan untuk jabatan gubernur mendatang di antara dua orang keluarga dekat Gubernur Zulkifli Nurdin, yang telah menjabat dua periode, yaitu Hazrin Nurdin, adik gubernur, dan Ratu Munawwaroh, istri gubernur. (6) Di Tabanan-Bali, Eka Wiryastuti, anak Bupati Tabanan, Adi Wiryatama, bersikeras maju menggantikan kursi bapaknya. Di Lombok Tengah, NTB, pada Pemilukada Juni 2005, melahirkan pasangan mertua-menantu pertama sebagai bupati (Lalu Wiratmaja) dan wakil bupati (Lalu Suprayatno). (7) Di Kalimantan Tengah, muncul dinasti keluarga Narang. Pada saat Teras Narang dilantik menjadi Gubernur Kalteng pada Agustus 2005, ketua DPRD kalteng dijabat oleh kakaknya, Atu Narang. Pasca-Pemilu 2009, pamor dinasti politik Narang makin benderang. Atu Narang terpilih kembali sebagai Ketua DPRD Kalteng. Putra sulung Atu, Aris Narang, menjadi anggota DPRD Kalteng dengan suara terbayak. Adik Aris, Asdy Narang, terpilih jadi anggota DPR-RI. (8) Di Sulawesi Selatan, terdapat dinasti keluarga Yasin Limpo. Pensiunan Angkatan Darat ini pernah menjadi Bupati Luwuk, Majene, dan Gowa. Yasin telah pensiun. Tapi istri dan anak-anaknya tetap berkiprah di ranah politik. Pada periode 2004-2009, istri Yasin, Nurhayati, menjadi anggota DPR-RI. Putra pertamanya, Tenri Olle, jadi anggota DPRD Gowa. Tenri bertugas mengawasi adiknya, Ichsan Yasin (putra kelima), selaku Bupati Gowa. Putra kedua, Syahrul Yasin, menjadi Wakil Gubernur Sulsel dan sejak April 2008 naik jadi gubernur setempat. (9) Di Jawa Tengah, terdapat salah satu keluarga legendaris sebagai pemasok pejabat publik setempat yaitu keluarga pasangan R. Sugito Wiryo Hamidjoyo dan R. Rustiawati. Lima dari 11 putra Sugito meramaikan bursa jabatan publik di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada periode 2004-2009. Putra kedua, Don Murdono, jadi Bupati Sumedang sejak 2003 dan terpilih untuk kedua kalinya pada 2008. Adiknya, Hendy Boedoro, menjadi Bupati Kendal sejak tahun 2000 dan terpilih untuk kedua kalinya pada 2005. Karier Hendy tersandung. Sejak Desember 2006, ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Si bungsu, Murdoko, juga tak mau kalah. Ia melesat jadi Ketua DPRD Jawa Tengah
2004-2009 dan terpilih untuk kedua kalinya pada 2009. Sang ayah, Sugito, dulu adalah Sekretaris PNI Kendal. (10) Di Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, Bantul-D.I. Yogyakarta dan Kediri-Jawa Timur, di mana bupati sekarang di 3 kabupaten tersebut adalah istri dari bupati sebelumnya; dan masih banyak contoh lainnya di berbagai daerah di Indonesia.Pemilu 2004 dan 2009 serta sejumlah Pemilukada semenjak 2005 telah menghasilkan peta pemimpin daerah yang kental pertalian kerabat 2.5 Politik Dinasti Di Berbagai Negara Fenomena dinasti politik ini sebenarnya bukan khas Indonesia. Fenomena ini terjadi pula di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Di India dan Pakistan misalnya, terdapat dinasti politik Gandhi dan Bhutto. Di Thailand dan Filipina terdapat dinasti politik Sinawatra dan Aquino. Di Lebanon-Timur Tengah, terdapat dinasti politik Gemayel dan Hariri. Di Amerika Serikat terdapat dinasti politik Bush, Clinton, dan tentu saja yang paling terkenal adalah dinasti politik Kennedy. 2.5 Dampak Politik Dinasti A. Dampak Positif
B. Dampak Negatif Pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari
kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. C. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. D. Ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol
kekuasaan
melemah
dan
tidak
berjalan
efektif
sehingga
kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat besar. Efek negatif dari Politik Dinasti yang paling sering kita dengar adalah nepotisme dimana hubungan keluarga membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan masih keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Politik Dinasti perlu dibatasi karena pertimbangan berikut. Pertama, Politik Dinasti, terutama di daerah, hanya akan memperkokoh politik oligarkhi yang bernuansa negatif. Bila jabatan-jabatan penting di lembaga eksekutif dan legislatif dikuasai oleh satu keluarga, maka mekanisme checks and balances tidak akan efektif. Akibatnya, rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga. Kedua, Politik Dinasti mengarah pada terbentuknya kekuasaan yang absolut. Bila jabatan kepala daerah misalnya, dipegang oleh satu keluarga dekat yang berlangsung lama secara terus menerus, misalnya setelah 10 tahun menjabat, kemudian digantikan oleh istrinya selama sepuluh tahun lagi, kemudian oleh anaknya dan seterusnya, maka akan muncul fenomena kekuasaan Soeharto ala orde baru. Kekuasaan absolut yang rawan korup akan terbentuk, sebagaimana adagium politik terkenal dari Lord Acton:
“Power tends to corrupt, and Absolute Power Tends to Corrupt Absolutely ” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan cenderung korup secara absolut pula). Ketiga, Politik Dinasti pada masyarakat Indonesia yang pendidikan politiknya relatif kurang dan sistem hukum serta penegakan hukum ( law enforcement ) yang lemah, maka akan menyebabkan proses kontestasi politik menjadi tidak adil. Keluarga incumbent yang maju dalam kontestasi politik, seperti Pemilukada, akan dengan mudah memanfaatkan fasilitas pemerintah dan jaringan incumbent untuk memenangkan pertarungan seraya menyingkirkan para kompetitornya. Apalagi, bila keluarga pun turut berbisnis ikut dalam tender-tender dalam proyek pemerintah di daerah bersangkutan, maka dapat dibayangkan dana-dana pemerintah dalam bentuk proyek mudah menjadi bancakan dengan aneka warna KKN-nya. Dana pemerintah seolah milik uang keluarga.
Keempat , Politik Dinasti dapat menutup peluang warga negara lainnya di luar keluarga incumbent untuk menjadi pejabat publik. Tentu hal ini, bila terjadi, akan mendegradasi kualitas demokrasi kita. Untuk itu memang perlu diatur agar jabatan kepala pemerintahan puncak, tidak dijabat secara terus menerus oleh satu keluarga inti secara berurutan. Kelima, pembatasan Politik Dinasti diarahkan untuk meningkatkan derajat kualitas demokrasi kita dengan cara memperluas kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam jabatan-jabatan publik dan mereduksi penyalahgunaan jabatan incumbent dalam kontestasi Pemilu maupun Pemilukada
