PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 087/ SS-PKWT/ VI/ 11
Pada hari Senin tanggal : _____/____________/______, telah dilakukan kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara : Nama : Yovanka Rismaya Jabatan : HR HR & GA PT. Maju Sejahtera Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Maju Sejahtera yang berkedudukan hukum di Jalan Sukabumi No.2 Kel. Karang Pawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. Nama : Suparno Tempat/Tgl Lahir : Purwodadi, 24 Mei 1964 Status : Menikah Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan & Jurusan : SMA Alamat : Komplek Inkopad blok P3 No 19, Tajur Halang Bogor No. Telp. / Hp. : 0251-8552095/ 081398990605 08139899060 5 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini : Pasal 1 Penempatan Dan Lokasi Kerja Pihak Pertama bersedia dan setuju untuk menerima Pihak Kedua sebagai karyawan dengan status karyawan kontrak untuk waktu tertentu pada Pihak Pertama dan ditempatkan sebagai : Driver, dengan lokasi kerja di PT. CHARM INDONESIA, Pihak kedua menyatakan bersedia untuk ditempatkan pada Perusahaan-Perusahaan Perusahaan-Perusahaan yang bekerjasama dengan PT. MAJU SEJAHTERA dan dipindahkan atau dimutasikan pada bagian lain, bilamana terdapat kebutuhan untuk itu, yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dimana Pihak Kedua ditempatkan. Pasal 2 Pihak Kedua mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pekerjaan pada bagian yang telah ditetapkan dengan mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan dan berlaku dimana Pihak Kedua ditempatkan. Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian Perjanjian kerja untuk untuk waktu waktu tertentu ini berlaku sejak tanggal : 15 November 2011, 2011, dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal : 14 November 2012. Bilamana perjanjian waktu tertentu ini telah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hubungan hukum akan putus dengan sendirinya dan Pihak Pertama tidak dibebani kewajiban untuk memberikan kompensasi atau kebijaksanaan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua. Perpanjangan Perpanja ngan maupun pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini sewaktu-waktu sewaktu-wa ktu dapat dilakukan, sesuai dengan dengan kesepakatan dan persetujuan Pihak Pertama Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Kedua diwajibkan untuk melapor diri kepada Pihak Pertama, bilamana jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu ini akan berakhir yaitu minimal 3 (tiga) hari sebelumnya.
Rev 2: 160411
1 of 4
Pasal 4 Perpanjangan Kontrak Apabila setelah perpanjangan kontrak kerja, baik sehari, seminggu, atau sebulan masa kerja dst, sebelum kontrak kerja berakhir pihak kedua tidak melakukan pekerjaan dengan baik, tidak disiplin atau tidak mematuhi peraturan perusahaan maka pihak pertama akan mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan pihak kedua. Dan pihak pertama terbebas dari segala macam tuntutan oleh pihak kedua. Pasal 5 Upah Dan Tunjangan Atau Fasilitas Pihak Kedua akan menerima upah perbulan dan beberapa tunjangan atau fasilitas, sebagai berikut : o
Gaji Pokok
: Rp. 1.290.000
o
Transport & Uang Makan
: Rp 21.500/ hari
o
Perhitungan upah lembur
: Normatif
o
THR
: Normatif
o
Jamsostek
: Paket A & B
Pembayaran upah akan diberikan pada setiap akhir bulan (setelah dipotong iuran Jamsostek 2%). Pasal 6 Jam Kerja Pihak Kedua bersedia bekerja selama 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu dengan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan pengaturan hari dan jam kerja disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan Perusahaan. Kelebihan jam kerja sebagaimana disebut diatas, akan diperhitungkan sebagai jam kerja lembur dan Pihak Kedua berhak mendapatkan upah lembur dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 102/MEN/VI/2004. Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk kerja lembur dan kerja Shift bilamana situasi dan kebutuhan dimana Pihak Kedua ditempatkan membutuhkan untuk itu. Pasal 7 Tata Tertib Dan Disiplin Kerja Pihak Kedua wajib untuk mematuhi keseluruhan peraturan dan tata tertib serta disiplin kerja yang berlaku dimana Pihak Kedua ditempatkan, dan juga peraturan dan tata tertib serta disiplin kerja PT. Maju Sejahtera. Pelanggaran terhadap tata tertib dan disiplin kerja akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dimana Pihak Kedua ditempatkan dan PT. Maju Sejahtera serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan apabila pihak kedua tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang jelas maka pihak pertama akan melakukan pemotongan gaji kepada pihak kedua dengan perhitungan secara proposional. Pasal 8 Pengakhiran Hubungan Kerja Sewaktu-waktu tanpa harus menunggu berakhirnya masa kontrak kerja, Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja bilamana : a. Melakukan pencurian, penggelapan atau segala perbuatan yang melanggar hukum b. Melakukan penganiayaan terhadap pimpinan dan atau keluarganya serta sesama pekerja. c. Berkelahi dengan sesama pekerja, melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap yang lainnya. d. Merusak dengan sengaja atau dengan kecerobohannya, barang dan atau benda lainnya yang mengakibatkan kerugian materi dan non materi bagi Perusahaan atau pihak lain. e. Memberikan keterangan palsu, menghasut sesama pekerja atau pihak lainnya untuk merencanakan dan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat menggangu ketentraman, keamanan dan kelangsungan proses produksi. Rev 2: 160411
2 of 4
f.
Menghina, mecemarkan nama baik atau kewibawaan pimpinan maupun keluarganya serta sesaman pekerja dan Perusahaan. g. Menolak atau dengan sengaja melalaikan tugas atau perintah yang diberikan oleh Perusahaan dimana Pihak Kedua ditempatkan. h. Berulangkali terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya meskipun sudah diberikan surat peringatan. i. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. j. Menyalahgunakan jabatan atau fasilitas yang tersedia dimana Pihak Kedua ditempatkan untuk kepentingan Pribadi. k. Pelanggaran-pelanggaran berat lainnya yang diatur dalam peraturan Perusahaan dimana Pihak Kedua ditempatkan. l. Bila mana pihak ke dua menurut penilaian perusahaan kurang atau tidak memenuhi kualifikasi yang telah di tetapkan, maka pihak ke dua di akhiri hubungan kerjanya dengan pihak pertama Pasal 9 Ketentuan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Dalam hal ini Pihak Kedua melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam pasal 8 perjanjian ini, Pihak Pertama akan melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Pihak Kedua dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pihak Pertama dibebaskan untuk memberikan- kompensasi atau kebijaksanaan dalam bentuk apapun sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 perjanjian ini. Pasal 10 Sisa Kontrak Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/ Penurunan Produksi/ Pengurangan Karyawan/ Bangkrut pada Pihak Pertama maka Pihak Pertama tidak dibebankan untuk membayar gaji dari sisa kontrak yang ada. Pasal 11 Bilamana terdapat kekeliruan didalam ketentuan-ketentuan perjanjian kerja ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya. Pasal 12 Bilamana dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan, tanpa mengesampingkan kemungkinan penyelesaian melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian perjanjian kerja waktu tertentu ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Karawang, 14 November 2011 Pihak Pertama,
Pihak Kedua,
Yovanka Rismaya
HR & GA
Rev 2: 160411
Suparno
Karyawan
3 of 4
