Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan

3232
32
32

1414
14
14
MAKALAH
" SATU JENGKAL PERBATASAN MILIK SIAPA ? "
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Sosial

Dosen pengampu :
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Susan Fitriasari, S.Pd., M.Pd.
Dede Iswandi, S.Pd., M.Pd.
Sri Wahyuni Tanshzil, S.Pd.,M.Pd

JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Bandung
2014

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 3
Latar Belakang 3
Rumusan Masalah 5
Tujuan Penelitian 5
Manfaat 5
BAB II KAJIAN TEORITAS 6
BAB III Pembahasan 11
Faktor Penyebab Terjadinya Masalah 11
Dampak Dari Terjadinya Masalah 15
BAB IV KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH (SOLUSI) 18
Peraturan Presiden 18
Pancasila 19
Undang-undang 20
BAB V KEBIJAKAN YANG DIPILIH KELOMPOK (SOLUSI) 22
Kebijakan Dalam Bidang Keamanan 22
Kebijakan Dalam Bidang Lainnya 23
BAB VI RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) 24
Kebijakan Dalam Bidang Keamanan 24
Kebijakan Dalam Bidang Lainnya 29
BAB VII PENUTUP 31
DAFTAR PUSTAKA 33
LAMPIRAN-LAMPIRAN 34
BIODATA KELOMPOK 37
Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul " SATU JENGKAL PERBATASAN MILIK SIAPA ? "
Makalah ini berisikan tentang informasi factor-faktor, dampak terjadinya masalah di wilayah perbatasan dan bagaimana solusi untu menangani masalah di perbatasan.
Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Pertahanan dan Keamanan NKRI.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan illegal karena Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat dan. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Di lain pihak, salah satu negara tetangga yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.
Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat ini mengharuskan kita untuk selalu ingat akan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara baik akan sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya dan adat istiadat, bahasa daerah, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Demikian pula seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, pemudaran rasa nasionalisme dan cinta tanah air semakin memudar mungkin dikarenakan kurangnya penanaman rasa cinta dan nasionalisme pada diri masing-masing selaku rakyat Indonesia sehingga Indonesia mengakibatkan banyaknya kebudayan-kebudayaan serta wilayah kita yang terlepas dari pangkuan ibu pertiwi.
Berdasarkan pemahaman tersebut penyusun tertarik untuk membuat makalah ini yang mengambil judul "SATU JENGKAL PERBATASAN MILIK SIAPA?"

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
Faktor-faktor yang menyebabkan rentannya wilayah perbatasan NKRI terhadap pencaplokan (klaim) oleh negra lain.
Dampak yang timbul akibat rentannya wilayah perbatasan NKRI.
Solusi mengatasi atau mencegah masalah-masalah di perbatasan NKRI.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
Memenuhi tugas pada mata kuliah Pengantar Ilmu sosial.
Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan rentannya wilayah perbatasan NKRI terhadap pencaplokan (klaim) oleh negra lain.
Untuk mengetahui Dampak yang timbul akibat rentannya wilayah perbatasan NKRI.
Untuk memberikan solusi menangani atau mencegah masalah-masalah di perbatasan NKRI.
Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai keadaan perbatasan Negara Indonesia.
Bagi pembaca dapat memberikan informasi mengenai keadaan perbatasan Negar Indonesia.

BAB II
KAJIAN TEORITIS
Konsep pertahanan negara tidak akan terlepas dari konsep keamanan nasional yang merupakan tujuan utama dari pertahanan negara. Adapun konsep keamanan nasional itu sendiri memiliki perbedaan definisi, yakni definisi strategis (strategic definition) dan definisi non-strategis ekonomi (economic non-strategic definition). Definisi yang pertama umumnya menempatkan "keamanan" sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer seperti TNI. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non-militer dari fungsi negara.
Pancasila sebagai dasar negara Republlik Indonesia terhadap dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR RI No. 2 XVIII/MPR/1998. Pancasaila sebagai ideologi nasional terhadap dalam ketetapan MPR RI no.2 XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum terhadap ketetapan MPR RI no.2 XX/MPRS/1966 yo ketetapan MPR RI No.2 IX/MPR/1978. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka karma) :
Ancaman di dalam negeri Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.
Ancaman dari luar negeri Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negri.
Ciri-ciri Ketahanan Nasional Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidakDi dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia : Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraWibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Pemanfaatan kekayaan alam harus menggunakan asas maksimal, lestari, dan daya saing . Asas maksimal dalam arti memberi manfaat yang optimal untuk membangun dan menjaga ketimpangan antardaerah. Asas lestari dalam arti kebijakan pengelolaan dan pesatnya pemakaian sumber kekayaan alam harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Asas berdaya saing dengan maksud agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan pada negara besar. Untuk itu, diperlukan IPTEK, kesadaran membangun, pembinaan, dan kebijakan yang rasional.

Pemanfaatan kekayaan alam berdasarkan asas maksimal, lesatri, berdaya saing mewajibkan setiap bangsa untuk bertindak sebagai berikut :
Menyusun kebijakan dan peraturan tentang pengamanan penggunaan kekayaan alam seefisien mungkin agar memberikan manfaat optimal dan lestari bagi nusa dan bangsa.
Menyusun pola pengelolaan kekayaan alam dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Membina kesadaran nasional dalam pemanfaatan kekayaan alam
Mengadakan program pembangunan berkelanjutan
Mengadakan pembentukan modal yang memadai
Menciptakan daya beli dan konsumsi yang cukup, baik dalam negeri maupun luar negeri
Pengejawantahan kewajiban-kewajiban tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional yang berarti juga meningkatkan ketahanan nasional.
Masalah kependudukan yang mempengaruhi ketahanan nasional : Jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi negati dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional Komposisi penduduk; yaitu merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu, seperti umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dsb. Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas berpengaruh besar pada komposisi penduduk berdasarkan umur. Sebaliknya, pengaruh mortalitas relatif kecil. Masalah yang dihadapi adalah dengan bertambahnya penduduk golongan muda, tibullah persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya Persebaran penduduk; persebaran yang ideal harus memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran yang proporsional. Pada kenyatannya, manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang aman dan terjamin kehidupan ekonominya. Karena hal inilah mengapa sampai terjadi daerah tertentu yang terlampau padat, sedangkan di daerah lainnya jarang penduduknya, bahkan sama sekali tak berpenduduk Kualitas penduduk; kualitas penduduk dipengaruhi oleh faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik meliputi kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor nonfisik meliputi kualitas mental dan kualitas intelektual. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan ini antara lain melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, gerakan keluarga berencana, penyuluhan transmigrasi, peningkatan kualitas, keterampilan, keceedasan, dan sikap menatl serta peningkatan kondisi sosial. Langkah-langkah pembinaan untuk mempertahankan Ketahanan Ideologi, diantaranya :
Peningkatan dan pengembangan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif
Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus di relevansikan dan di aktualisasikan nilai instrumentalnya
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata
Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spirituil untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme
Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di sekolah Cara mewujudkan Ketahanan Nasional di bidang politik dilihat dari aspek politik dalam negeri : Sistem pemerintah berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang besifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasi aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara Komunikasi politik bertimbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan anatarkelompok atau golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik untuk mencapau tujuan nasional dan kepentingan nasional.
Antara aspek alami dan aspek sosial dalam astagrata memiliki hubungan timbal balik yang erat yang disebut korelasi dan interdepensi : Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mempergunakan aspek alamiah (trigatra) sebagai dasar penyelesaian kehidupan nasional dalam segala bidang yang ada dalam pancagatraKetahanan nasional mengandung pengertian holistic yang di dalamnya terdapat hubungan antargatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagrata) Kelemahan salah satu bidang mengakibatkan kelemahan bidang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan Ketahanan nasional bukan merupakan sejumlah ketahanan segenap gatranhya, melainkan satu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanan keamanan.

BAB III
PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang Menyebakan Rentannya Wilayah Perbatasan NKRI
Terlepasnya beberapa wilayah Indonesia dari bagian NKRI yang dikarenakan oleh gerakan-gerakan merdeka di beberapa wilayah yang digagas oleh masyarakat di wilayah tersebut merupakan suatu gambaran jelas akan adanya disintegrasi bangsa. Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah-belah. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian disintegrasi bangsa adalah keadaan suatu bangsa yang terpecah-belah dan tidak bersatu padu.
Integrasi bangsa adalah dasar bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara untuk memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa ancaman paling serius terhadap integrasi bangsa adalah ketidak-harmonisan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Ketidak-harmonisan tersebut jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan gerakan-gerakan separatism, yaitu gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memisahkan daerah asalnya dari Negara induknya. Jika tidak ditanggulangi, dua hal di atas dapat menjalar menjadi tindakan disintegrasi bangsa.
Menurut M. Ryaas Rasyid (2011), mantan Menteri Negara Otonomi Daerah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, ada lima hal utama yang dapat menimbulkan disintegrasi bagsa, yaitu:
Krisis Ekonomi yang akut dan berlangsung lama.
Krisis di sektor ini selalu merupakan faktor yang penting dalam mengawali lahirnya krisis yang lain (politik-pemerintahan, hukum, dan sosial). Secara umum, krisis ekonomi ditandai menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar mata uang, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Akhir dari semua ini adalah tutupnya berbagai sektor usaha dan membengkaknya jumlah pengangguran dalam masyarakat.
Dalam keadaan seperti ini, harapan satu-satunya adalah investasi melalui proyek-proyek pemerintah, misalnya, untuk pembangunan infrastruktur transportasi secara besar-besaran sebagai upaya menampung tenaga kerja dan memutar roda ekonomi. Namun, ini memerlukan syarat adanya kepemimpinan nasional yang kreatif dan terpercaya karena integritasnya, tersedianya cadangan dana pemerintah yang cukup, serta bantuan teknis melalui komitmen internasional. Tanpa terobosan investasi baru, krisis ekonomi akan berlanjut. Biasanya, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tak teratasi akan menciptakan ketegangan-ketegangan baru dalam hubungan antar-elite. Mereka akan berlomba untuk saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Pada saat yang sama, krisis ekonomi akan memperlemah kemampuan negara untuk menutupi berbagai ongkos pengelolaan kekuasaan dan pemeliharaan berbagai fasilitas umum.
Akibatnya, akan terbentuk rasa tidak puas yang luas, baik dari mereka yang menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri (pegawai negeri dan tentara/ polisi) maupun warga masyarakat. Bila situasi ini tidak berhasil diatasi oleh mekanisme sistem politik yang berlaku, maka krisis politik akan sulit dihindari.

Krisis Politik berupa perpecahan elite di tingkat nasional, sehingga menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi.
Krisis politik juga bisa dilihat dari absennya kepemimpinan politik yang mampu membangun solidaritas sosial untuk secara solid menghadapi krisis ekonomi. Dalam situasi di mana perpecahan elite pusat makin meluas dan kepemimpinan nasional makin tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin menipis.
Keadaan ini biasa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan massal anti-pemerintah yang terorganisasi. Bila gerakan-gerakan itu menguat dan pada saat sama lahir gerakan massa tandingan yang bersifat kontra terhadap satu sama lain-apalagi jika terjadi bentrokan fisik yang intensif di antara mereka, atau antara massa dengan aparat keamanan negara-maka perpecahan di antara top elite di pusat kekuasaan makin tak terhindarkan. Jurang komunikasi akan makin lebar. Dalam situasi di mana kebencian dan saling curiga antarkelompok sudah amat mengental, tidak ada satu pihak pun yang memiliki legitimasi untuk memprakarsai upaya rekonsiliasi.
Akibatnya, jalan menuju rontoknya bangunan kekuasaan di tingkat pusat akan semakin lempang. Perkembangan ini secara otomatik akan mendorong penguatan potensi gerakan-gerakan separatisme. Gerakan ini bisa menguat dari wilayah yang sudah sejak lama menyimpan bibit-bibit mikro nasionalisme, bisa juga dari wilayah yang sama sekali tidak memiliki bibit itu, namun terdorong oleh kalkulasi logis mereka ketika berhadapan dengan situasi yang bersifat fait a compli. Yang terakhir ini merupakan kesadaran yang lahir secara kondisional dari para pemimpin di wilayah-wilayah yang relatif jauh dari pusat kekuasaan berdasarkan asumsi: daripada mengikuti pemerintahan yang sudah rontok di pusat, lebih baik kami memisahkan diri.

Krisis Sosial dimulai dari terjadinya disharmoni dan bermuara pada meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, ras). Jadi, di kala krisis ekonomi sudah semakin parah, yang akibatnya antara lain terlihat melalui rontoknya berbagai sektor usaha, naiknya jumlah penganggur, dan meroketnya harga berbagai produk, maka kriminalitas pun akan meningkat dan berbagai ketegangan sosial menjadi sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan kohensi sosial terancam robek. Suasana kebersamaan akan pupus dan rasa saling percaya akan terus menipis. Sebagai gantinya, eksklusivisme, entah berdasar agama, ras, suku, atau kelas yang dibumbui sikap saling curiga yang terus menyebar dalam hubungan antarkelompok. Bila berbagai ketegangan ini tidak segera diatasi, maka eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan. Disharmoni sosial pun dengan mudah akan menyebar. Modal sosial berupa suasana saling percaya, yang merupakan landasan bagi eksistensi sebuah masyarakat bangsa, perlahan-lahan akan hancur.

Intervensi Internasional yang Bertujuan Memecah-belah
Seraya mengambil keuntungan dari perpecahan itu melalui dominasi pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara-negara baru pascadisintegrasi. Intervensi itu bergerak dari yang paling lunak, berupa pemberian advis yang membingungkan kepada pemerintah nasional yang pada dasarnya sudah kehilangan arah; ke bentuk yang agak kenyal, berupa provokasi terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik; hingga yang paling keras, berupa suplai kebutuhan material untuk memperkuat kelompok-kelompok yang berkonflik itu. Proses intervensi terakhir ini amat mungkin terjadi saat pemerintah nasional sudah benar-benar tak berdaya mengontrol lalu lintas informasi, komunikasi, mobilitas sosial, serta transportasi darat, laut, dan udara. Bila ini terjadi, maka jalan menuju disintegrasi semakin jelas, hanya menunggu waktu sebelum menjadi kenyataan.

Demoralisasi Birokrasi Sipil
Tentara dan polisi dalam bentuk pupusnya keyakinan mereka atas makna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Demoralisasi itu, pada kadar yang rendah dipengaruhi oleh merosotnya nilai gaji yang mereka terima akibat krisis ekonomi.
Selanjutnya, ada beberapa faktor umum yang menyebabkan rentannya wilayah perbatasan NKRI, diantaranya adalah:
1. Lemahnya Kondisi Perbatasan Negara.
a. Wilayah perbatasan jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan rentang kendali(span of control) dan pengawasan pemerintah terhadap wilayah perbatasan sangat lemah.
b. Masih ada beberapa segmen batas (darat dan laut) yang bermasalah (belum ada kesepakatan kedua belah pihak). Sementara itu garis batas yang sudah ditegaskan diukur dan diberi patok batas juga belum ditetapkan secara hukum.
c. Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparatur keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan.
d. Medan yang berat dan jauhnya kawasan perbatasan dari pusat-pusat pemerintahan serta permukiman penduduk, memberikan peluang yang besar terjadinya border crimes seperti : illegal logging/mining/fishing, human trafficking, penyelundupan senjata/narkoba/miras/sembako, illegal immigration, perompakan (piracy) dan lain-lain.
e. Rendahnya kesadaran geografi maritim, sehingga masyarakat kita tidak memiliki kebanggaan atas wilayah perairan yang luas dan kaya sumberdaya. Hal ini terbukti dengan hanya sedikitnya penduduk Indonesia yang berkiprah/bermata pencaharian dilaut.
f. Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan. Hal ini tidak lepas dari belum absahnya (legal) garis batas negara karena peraturan perundang undangan tersebut, salah satu rujukan utamanya adalah garis batas negara yang sudah tetap/absah belum ada.
g. Kevakuman aktivitas di kawasan perbatasan. Penduduk perbatasan yang sangat jarang menyebabkan rendahnya aktivitas penduduk bahkan pada kawasan pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada aktivitas.
2. Kurangnya masyarakat akan Wawasan Nusantara
3. Lemahnya Pengamanan untuk wilayah Indonesia
aparat kita tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk itu diperlukan strategi penanggulangan kejahatan perairan perbatasan yang efektif, sistematis dan handal. Dalam strategi penanggulangan ini meliputi : pencegahan, penangkalan dan pemberantasan. Strategi penanggulangan kejahatan maritim di kawasan perbatasan ini hanya mungkin dapat dibangun dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dalam suatu kerjasama yang sinergis, dirancang secara konsepsional, terpadu melibatkan instansi/ lembaga departemen/nondep, perguruan tinggi dan LSM yang terkait. Contohnya seperi TNI, Kepolisian dan sebagainya.
Dampak yang Timbul Akibat Rentannya Wilayah Perbatasan NKRI
Masalah Dalam Negeri
Masalah kemiskinan
Masalah pelayanan public yang tidak merata
Masalah minimnya pendidikan
kesehatan di daerah perbatasan
Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami kerentanan rasa nasionalisme terhadap bangsanya.
Terancamnya keutuhan NKRI.

Dampak Yang Di Timbulkan Oleh Kedua Negara
Renggangnya hubungan atau kerja sama antar kedua Negara tersebut
Dikucilkannya WNI di Negara Malaysia (begitu pula sebaliknya)
Tersimpan rasa dendam antara Malaysia dan Indonesia
Melemahnya kepercayaan NKRI kepada Malaysia dan juga sebaliknya.
Pencaplokan wilayah di daerah perbatasan oleh Negara tetangga.
Akan mengakibatkan sebuah peperangan

Contoh Kasus
Di Kalimantan timur sendiri ada tiga daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kabupaten Kutai Barat. Sejumlah desa yang berada di sepanjang garis perbatasan itu kondisinya masih memprihatinkan karena minimnya infrastruktur. Maka sangat menjadi maklum, jika sebagian besar penduduk di tiga kabupaten ini lebih memilih bekerja di Malaysia untuk menopang kehidupan keluarganya. Disamping lapangan pekerjaan yang tersedia cukup luas, tingkat upah yang diberikan di Malaysia juga dianggap lebih memadai. Namun, persoalannya adalah Malaysia tidak mengijinkan anak-anak WNI yang tinggal di perbatasan untuk ikut mengakses pendidikan di wilayah mereka. Tentu saja akses pendidikan ini menjadi persoalan ketika anak-anak di perbatasan harus tumbuh tanpa fasilitas penunjang pendidikan yang memadai. Lantas, dari mana mereka bisa mengenal bangsa dan negaranya jika sarana pembelajarannya saja minim.
Pada tahun 1963, terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 (Lihat: Konfrontasi Indonesia-Malaysia).
Hubungan antara Indonesia dan Malaysia juga sempat memburuk pada tahun 2002 ketika kepulauan Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag, Belanda bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah Malaysia. Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil di perairan dekat kawasan pantai negara bagian Sabah dan Provinsi Kalimantan Timur, yang diklaim dua negara sehingga menimbulkan persengkataan yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Sipadan dan Ligitan menjadi ganjalan kecil dalam hubungan sejak tahun 1969 ketika kedua negara mengajukan klaim atas kedua pulau itu. Kedua negara tahun 1997 sepakat untuk menyelesaikan sengketa wilayah itu di MI setelah gagal melakukan negosiasi bilateral. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan pada Mei 1997 untuk menyerahkan persengkataan itu kepada MI. MI diserahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dengan jiwa kemitraan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menerima keputusan pengadilan sebagai penyelesaian akhir sengketa tersebut.
Pada Oktober 2007 terjadi konflik akan kepemilikan lagu Rasa Sayang-Sayange dikarenakan lagu ini digunakan oleh departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia, yang dirilis sekitar Oktober 2007. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu Kepulauan Nusantara (Malay archipelago), Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersikeras lagu "Rasa Sayange" adalah milik Indonesia, karena merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di provinsi ini sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu hanya mengada-ada. Gubernur berusaha untuk mengumpulkan bukti otentik bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Maluku, dan setelah bukti tersebut terkumpul, akan diberikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Indonesia.
Pada bulan April 2011 dua negara ini kembali digegerkan dengan kasus penangkapan nelayan Malaysia yang tertangkap tangan oleh petugas Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia. Belakangan terungkap bahwa posisi dari penangkapan yang terjadi tidak akurat dikarenakan alat GPS petugas Indonesia yang tidak berfungsi.
Pada bulan yang sama, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan didirikannya Museum Kerinci di Malaysia. Gedung ini berdiri atas kerja sama Malaysia dengan Pemkab Kerinci, Indonesia. Kedua pihak berharap keberadaan museum akan mempererat hubungan Kerinci-Malaysia. Namun masyarakat Indonesia banyak yang menyayangkan pendirian museum ini.
Pada Oktober 2011 Komisi I DPR RI menemukan adanya perubahan tapal batas negara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yaitu Camar Bulan & Tanjung Datuk. Pemerintah Indonesia diminta untuk menginvestigasi masalah ini secara hati-hati.

BAB IV
KEBIJAKAN ALTERNATIF UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH MELALUI PERATURAN PEMERINTAH, NILAI-NILAI PANCASILA DAN UU
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk :
menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan;Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan Negara.
Hubungan malaysia dengan indonesia bila dilihat dari sisi pancasila yaitu sebagai berikut
1. Sila ke 1 ketuhanan yang maha esa
Sebagai negara yang mayoritas sama-sama memeluk agama islam seharusnya Indonesia dengan Malaysia saling menghormati antara satu dengan yang lain, agama lainpun tentu mengajarkan untuk menghormati antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dengan melihat aspek ini seharusnya tali silaturahmi antar kedua negara semakin erat terjalin, tidak memaksakan kehendak seenaknya sendiri, menghormati kedaulatan negara lain.
2. Sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab
Banyak TKI indonesia yang meninggal di Malaysia, hal ini tentu sangat bertentangan dengan sila kedua tentang keberadaban manusia, melihat hal yang semacam ini seharusnya pemerintah Indoneia lebih tanggap menghadapi masalah ini karena hal semacam ini sangat bertentangan dengan pancasila yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
3. Sila ke 3 Persatuan Indonesia
Melihat dari sisi sila ke tiga seharusnya hubungan antara indonesia dengan malaysia semakin membaik, karena jika persatuan diterapkan pada indonesia dan malaysia maka yang akan terjadi adalah kedamaian dan ketentraman antara kedua negara, bukannya saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain yang akhirnya akan terjadi permasalahan yang lebih rumit lagi.
4. Sila ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Melalui perwakilan masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia seharusnya dapat memecahkan masalah yang tengah dihadapi serta saling mengingatkan satu sama lain., namun pada kenyataan yang terjadi, bangsa malaysia banyak sekali melanggar kedaulatan bangsa Indonesia, mulai dari masalah perbatasan hingga masalah kebudayaan, hal ini tentu sangat memalukan, seharusnya bangsa malaysia menghormati bangsa indonesia dangan cara tidak melakukan hal yang semacam itu yang dapat menyebabkan permasalahan antara kedua negara.
5. Sila ke 5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Melihat pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia seharusnya hak asasi manusia Indonesia ditegakkan, namun kenyataan yang terjadi keadilan belum terwujudkan hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga negara Indonesia yang tidak mendapat keadilan di Malaysia, banyak warga Indonesia yang teraniaya bahkan ada yang sampai meninggal, hal ini sangat bertolak belakang dengan sila kelima.

Undang-Undang
BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Pasal 30
Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Tentara Nasioanal Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan keertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menegakkan hukum.
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikut sertaaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang.

UU No.43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Melalui UU ini, pemerintah berupaya mengubah paradigma pembangunan perbatasan. Melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, ditetapkan arah kebijakan yaitu "mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin keamanan nasional".
UU No. 3 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2002
Tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

BAB V
KEBIJAKAN YANG DIPILIH KELOMPOK
Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Program Bala Pertahanan Wilayah
Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan pembinaan teritorial sampai ke pelosok-pelosok wilayah Nasional.
Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan pengendalian laut dan peningkatan pembinaan perlawanan rakyat di laut.
Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan komando dan pengendalian operasi udara dalam rangka membantu pelaksanaan operasi-operasi darat dan laut.
Program Bala Pertahanan Terpusat
Pembinaan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU terhadap anggotanya
Program Angkutan Terpusat
Peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan, perlengkapan dan perbekalan keseluruh wilayah Nusantara.
Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat
Peningkatan kemampuan intelijen strategis.
Peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi.
Peningkatan kemampuan komunikasi strategis.
Program Utama Kekuatan
Kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Program Utama Dukungan Umum
Program Penelitian dan Pengembangan.
Program Pembekalan dan Pemeliharaan Terpusat.
Program Pendidikan, Kesehatan dan Kegiatan Umum Personil.
Program Administrasi dan Manajemen.

Kebijakan Dalam Bidang lainnya
Menambah porsi pelajaran geografi nasional
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Memajukan sector pendidikan
Meningkatkan keterampilan
Pelibatan berbagai pihak (stokeholders) dari kalangan pemerintah dan masyarakat
Dalam kebijakan Negara harus dapat memberikan keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh warganya
Peningkatan dan pengembangan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VI
RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN)
Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Program Bala Pertahanan Wilayah
Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan pembinaan teritorial sampai ke
pelosok-pelosok wilayah Nasional untuk dapat menciptakan kondisi teritorial yang mantap
serta dapat menumbuhkan desa sebagai pangkal kekuatan pertahanan rakyat semesta
meningkatkan kemampuan kekuatan pemukul wilayah termasuk kemampuan pembekalan
dan pemeliharaan wilayah serta meningkatkan kemampuan aparatur intelijen dari tingkat
Kodam sampai dengan tingkat Koramil, sehingga dapat melaksanakan penginderaan sedini
mungkin, menghambat, melokalisasikan dan menetralisasikan setiap gangguan dan
ancaman.
b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan pengendalian laut dan peningkatan
pembinaan perlawanan rakyat di laut guna mendukung kemampuan pengamatan laut
teritorial dalam rangka mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan meningkatkan system
dukungan administrasi dan logistik yang mampu menunjang operasi-operasi, baik yang
dilaksanakan oleh Kekuatan Wilayah maupun Kekuatan Terpusat.
c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan komando dan
pengendalian operasi udara dalam rangka membantu pelaksanaan operasi-operasi darat dan
laut; peningkatan kemampuan pengamatan udara dengan memanfaatkan segenap potensi
yang ada dalam wilayah seperti organisasi penerbangan sipil dan rakyat; meningkatkan
sistem dukungan administrasi dan logistik yang mampu menunjang operasi-operasi, baik
yang dilaksanakan .oleh kekuatan wilayah maupun oleh kekuatan terpusat.

Program Bala Pertahanan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan kekuatan pemukul yang memiliki daya
tempur dan kesiapan yang tinggi, mobilitas darat dan lintas udara yang memadai, beserta
perlengkapan yang lebih baik.
b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan kemampuan peperangan di laut dan
peningkatan kemampuan pengamatan laut dengan mengembangkan kekuatan-kekuatan
tempur laut yang tergabung dalam Eskader TNI-AL.
c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan pengamatan udara,
penyerangan udara dan pertahanan udara.
Program Angkutan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan, perlengkapan dan perbekalan keseluruh wilayah Nusantara, dengan membentuk dan atau menyempurnakan satuan-satuan angkutan strategis, terutama laut dan udara. Program Bala Cadangan
Program ini meliputi kegiatan pembentukan satuan-satuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan peperangan wilayah satuan-satuan angkutan darat, laut dan udara cadangan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan strategis serta personil militer cadangan dalam rangka membangun satuan-satuan, dan cadangan. Untuk itu, perlu segera disiapkan ketentuan-ketentuan serta petunjuk-petunjuk .
Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat.
Program ini meliputi kegiatan:
a) Peningkatan kemampuan intelijen strategis melalui peningkatan kemampuan personil yang
ada dan penambahan tenaga-tenaga ahli, serta meningkatkan penginderaan dan apresiasi
terhadap lingkungan strategis di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi bidang
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, psychologi dan militer, sehingga perubahan
perubahan tersebut dapat di identifikasikan dengan teliti dan cermat serta dapat memberikan
cukup waktu untuk bertindak.
b) Peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi untuk melengkapkan data bumi
dan perairan wilayah Nusantara, yang punya arti penting bagi upaya pertahanan dan
keamanan maupun kesejahteraan nasional.
c) Peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan segenap
peralatan modern yang sudah ada.
Program Utama Kekuatan
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan pelayanan dan penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat menindak, membuktikan di depan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan atas perbuatan penyimpangan terhadap hukum.
1) Program Kepolisian Pusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan untuk penanggulangan gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat khusus, berintensitas tinggi dan memerlukan pencegahan serta penindakan secara khusus.
2) Program Angkutan Terpusat
Kebutuhan pemindahan strategis Polri dipenuhi oleh Angkutan Terpusat dari Program Utama Kekuatan Pertahanan.
3) Program Bantuan Keamanan Masyarakat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan menyelenggarakan upaya keamanan oleh rakyat sendiri, dan peningkatan kemampuan dari berbagai kepolisian khusus yang dibentuk dalam badan-badan pemerintah tertentu.
4) Program Intelijen Kepolisian
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan penginderaan gejala atau kecenderungan yang dapat mengarah kepada timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan tata hidup masyarakat di dalam negeri dan masyarakat dunia umumnya, sehingga pencegahan dapat dilaksanakan sedini dan secepat mungkin.
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan pelayanan dan penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat menindak, membuktikan di depan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan atas perbuatan penyimpangan terhadap hukum.
Program Utama Dukungan Umum
1) Program Penelitian dan Pengembangan
Program ini meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dengan menitik beratkan pada perwujudan dan penyempurnaan doktrin pertahanan dan keamanan nasional, sehingga menghasilkan tatanan dengan hirarki yang tepat, mengkait dan merupakan satu kebulatan. Dalam bidang perlengkapan dan peralatan, diadakan kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan yang ada, dengan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga tersebut.
2) Program Pembekalan dan Pemeliharaan Terpusat
Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan yang diprioritaskan pada peningkatan atau perwujudan kemampuan produksi senjata ringan, amunisi, bahan-bahan peledak dan pendorong serta alat-alat perhubungan pembentukan persediaan bekal perang yang memadai untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat, dan peningkatan kemampuan perbaikan besar dan modifikasi alat tempur utama, serta peningkatan kemampuan produksi suku cadang dalam rangka swadaya di bidang pemeliharaan.
3) Program Pendidikan, Kesehatan dan Kegiatan Umum Personil
Program ini meliputi kegiatan peningkatan pembinaan personil baik militer/polisi maupun sipil untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Di bidang personil militer/polisi diprioritaskan pada peningkatan keahlian/kejuruan jabatan melalui pengadaan yang tepat, pendidikan pembentukan dan pendidikan keahlian/kejuruan yang sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan pejuang yang terdukung oleh kemampuan profesional yang sesuai dengan jabatan dan kepangkatan. Di bidang personil sipil meningkatkan penggunaan pegawai sipil dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional sehingga menjadi komplemen dari pada personil militer/polisi untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan kwalifikasi militer/polisi. Peningkatan perawatan personil terutama pada bidang subsistensi dan kesehatan. Peningkatan usaha penyaluran personil yang habis masa dinasnya atau memberikan bantuan agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan setelah selesai menjalankan dinas sehingga dapat menjadi pendorong dan penggerak pembangunan
4). Program Administrasi dan Manajemen
Program ini meliputi kegiatan peningkatan administrasi dan manajemen yang terutama diprioritaskan pada fungsionalisasi dan efisiensi segenap badan pertahanan dan keamanan; menyempurnakan sistem manajemen sehingga mewujudkan suatu pembinaan partisipatif di semua tingkat, dengan menyusun sistem administrasi dan manajemen yang memadai, lengkap dan menyeluruh, yang mampu menjamin efisiensi penggunaan segenap sumber daya.

Kebijakan Dalam Bidang Lainnya
Menambah porsi pelajaran geografi nasional, termasuk grografi maritim Indonesia pada kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar (SD) dan lanjutan (SMP dan SMU). Tujuannya agar semua WNI sejak dini sudah mengenal wilayah tanah airnya yang luas dengan lokasinya strategis dalam konstelasi/interelasi hubungan Barat dan Timur, sehingga karenanya memiliki nilai geopolitik yang tinggi.
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan dan ketersediaan logistic produk Indonesia dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat perbatasan. Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi, agar pembangunan daerah perbatasan dapat tercapai, sehingga masyarakat daerah perbatasan benar-benar merasakan kesejahteraan, walaupun sulit agar tercapai kesejahteraan seperti di kota-kota besar, namun minimal taraf hidup masyarakat daerah perbatasan tersebut meningkat. Dengan peningkatan taraf hidup, diharapkan nasionalisme masyarakat daerah perbatasan untuk menjaga sang Merah Putih tetap berkibar di daerah-daerah terdepan NKRI dan tentunya di hati segenap masyarakat. Dengan itu, persatuan dan kesatuan masyarakat daerah perbatasan semakin kuat sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar dapat dipertahankan secara utuh, disamping perlunya peningkatan alutsista dan personel TNI dan Polri di daerah-daerah perbatasan untuk menjamin keamanan daerah perbatasan, termasuk juga menjaga patok perbatasan yang kerap digeser-geser oleh "tetangga".
Memajukan sector pendidikan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan dengan membangun sekolah-sekolah dan menyediakan tenaga kerja pendidik yang bermutu.
Meningkatkan keterampilan masyarakat di wilayah perbatasan agar dapat memiliki daya jual dan bisa bersaing dengan Negara tetangga.
Pelibatan berbagai pihak (stokeholders) dari kalangan pemerintah dan masyarakat guna membangun kebersamaan dan kesatuan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan kejahatan bersenjata maupun non bersenjata. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan- penyuluhan di bidang hukum, keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat. Kondisi dan Pemberdayaan Perbatasan Negara Untuk menjadikan nilai strategis wilayah perbatasan agar berdayaguna, maka wilayah perbatasan tersebut harus dibangun, dibina, dan diberdayakan.
Dalam kebijakan Negara harus dapat memberikan keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh warganya. Dalam kasus Indonesia harus ada kebijakan untuk merestrukturisasi penguasaan asset nasional yang tidak seimbang dengan memberi peluang bagi masyarakat luas untuk mempunyai akses terhadap modal dari perbankan.
Peningkatan dan pengembangan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata karena itu pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme.

BAB VII
PENUTUP
Kesimpulan
Konsep pertahanan negara tidak akan terlepas dari konsep keamanan nasional yang merupakan tujuan utama dari pertahanan negara. Adapun konsep keamanan nasional itu sendiri memiliki perbedaan definisi, yakni definisi strategis (strategic definition) dan definisi non-strategis ekonomi (economic non-strategic definition). Definisi yang pertama umumnya menempatkan "keamanan" sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer seperti TNI. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi, aspek non-militer dari fungsi Negara dan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan dimasyarakat perbatasan belum terealisasikan dengan sepenuhnya. Tidak meratanya pembangunan pada wilayah perbatasan dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah menyebabkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air yang sangat kurang. Ini menyebabkan berbagai masalah baru yang timbul dan masyarakat menjadi kurang peduli terhadap tanah airnya sendiri. Dan akhirnya ketika ada masalah perbatasan yang menjadi sengketa antara negara kita dan negara lain, mereka seakan acuh terhadap masalah tersebut.
Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa masalah ini adalah :
Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyaknya masalah yang muncul di pemerintahan mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, dan lain-lain.
Pembangunan yang kurang merata pada wilayah perbatasan.
Patok-patok perbatasan yang tidak jelas.
Kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap masalah perbatasan.
Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Lemahnya pengamanan diwilayah perbatasan.
Masalah perbatasan yang belum terselesaikan.
Adanya campur tangan atau intervensi dari pihak asing.
Dampak-dampak yang timbul dari sengketa perbatasan ini :
Masalah dalam negeri.
Masalah kemiskinan.
Masalah pelayanan public yang tidak merata.
Masalah minimnya pendidikan.
kesehatan di daerah perbatasan.
Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami kerentanan rasa nasionalisme terhadap bangsanya.
Terancamnya keutuhan NKRI.

Masalah luar negeri.
Renggangnya hubungan atau kerja sama antar kedua Negara tersebut
Dikucilkannya WNI di Negara Malaysia (begitu pula sebaliknya)
Tersimpan rasa dendam antara Malaysia dan Indonesia
Melemahnya kepercayaan NKRI kepada Malaysia dan juga sebaliknya.
Akan mengakibatkan sebuah peperangan
Krisis kepercayaan dari pihak asing.
Adanya rasa dendam antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Rasa nasionalisme akan semakin berkurang pada masyarakat perbatasan.
Akan selalu ada konflik batin dan sosial antara kedua negara yang bersengketa.
Solusi yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamana seperti program bala pertahanan wilayah, program bala pertahanan terpusat, program angkutan terpusat, program intelijen dan komunikasi terpusat, program utama kekuatan, program utama dukungan umum oleh TNI dan KEPOLISIAN dan kebijakan dalam bidang lainnya seperti menambah porsi pelajaran geografi nasional , pemerataan pembangunan infrastruktur, memajukan sector pendidikan, meningkatkan keterampilan, pelibatan berbagai pihak (stokeholders) dari kalangan pemerintah dan masyarakat, dalam kebijakan negara harus dapat memberikan keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh warganya, peningkatan dan pengembangan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Saran
Dengan adanya makalah ini diharapkan pemerintah bisa lebih baik dalam menata lingkungan khususnya pada lingkungan-lingkungan perbatasan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia dan ditunjang oleh bidang lainnya seperti kesejahteraan masyarakat perbatasan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA
http://defenseournations.blogspot.com/ (13 Oktober 2014)
https://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia (13 Oktober 2014)
http://jurnal-pertahanan.blogspot.com/ (13 Oktober 2014)
http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional (13 Oktober 2014)
http://perwita.wordpress.com/indonesia-singapura-jurnal-nasional-30-april-2007/ (13 Oktober 2014)
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanan (20 Oktober 2014)
https://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia (20 Oktober 2014)
http://mardiatuljannah.blogspot.com/2013/01/daftar-permasalahan-perbatasan.html (20 Oktober 2014)
Dokumen Pertahanan dan Keamanan dan Dalam Mengayomi Masyarakat di Wilayah Perbatasan Oleh TNI (17 Oktober 2014)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Patok Perbatasan RI-Malaysia Banyak Bergeser
Senin, 24 September 2012 18:22 WIB
Metrotvnews.com, Nunukan: Komandan Korem (Danrem) 091/Adi Surya Natakusuma Brigjen Gadang Pambudi di Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, mengakui sejumlah patok di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, hilang.
Selain ada yang hilang, menurut dia di Nunukan, Senin (24/9), banyak patok yang rusak dan bergeser dari posisi semula sehingga akan melakukan perbaikan posisi patok-patok tersebut bersama dengan pemerintah Malaysia.
Berkaitan dengan patok perbatasan, Gadang menegaskan tidak bisa hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah Malaysia. "Tidak bisa dilakukan perbaikan posisi patok secara sepihak, makanya harus ditentukan bersama-sama antara Indonesia dengan Malaysia," ungkapnya.
Ia mengatakan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan patok perbatasan antara Indonesia-Malaysia akan selalu berkoordinasi antara kedua negara. Dan masalah adanya patok yang hilang maupun yang bergeser itu, dia mengatakan akan dibicarakan kembali dengan pihak pemerintah Malaysia untuk mencari solusi terbaik.
"Ada beberapa patok yang memang akan dibicarakan bersama-sama dengan Malaysia karena masalah ini menyangkut kepentingan kedua negara," ujar Pambudi.
Soal patroli terkoordinasi ini, dia menegaskan, bukan bagian untuk memperbaiki patok-patok yang hilang, bergeser, atau rusak. Tetapi patroli gabungan ini hanya memantau wilayah perbatasan termasuk kondisi patok.
Masalah perbaikan terhadap patok-patok perbatasan yang mengalami masalah itu, Gadang Pambudi menyatakan dilakukan oleh pasukan yang khusus diberikan tugas dan TNI hanya bertanggung jawab untuk memantaunya.
Panglima Markas 5 Brigif Tentara Diraja Malaysia Brigjen Datuk Ranjit Singh Ramdik mengatakan, selama ini belum ada gangguan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia termasuk masalah patok perbatasan.
Aktivitas patroli patok perbatasan semacam ini, lanjut Ranjit, merupakan hal yang positif dan memang sangat penting untuk dilakukan antara TNI dengan TDM dalam rangka menjaga keamanan dan kesepahaman antara kedua negara yang berbatasan.(Ant/ICH)

Perbatasan Indonesia-Malaysia; Perbedaan di Perbatasan Itu Nyata Adanya
Selasa, 20 Juli 2010 13:19 Abi
SANGGAU, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, lebih menyukai melakukan kegiatan jual-beli dan barter ke wilayah Malaysia karena mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Hal ini disampaikan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam, Yordanus Pinjamin.
"Kalau berbicara nasionalisme, komitmen masyarakat perbatasan tidak perlu diragukan lagi. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap merupakan harga mati. Namun, untuk mata pencaharian, jual-beli, atau barter, warga perbatasan lebih memilih ke Malaysia," kata Yordanus Pinjamin di Balai Karangan, Sanggau, Senin (19/7/2010).
Menurut dia, masyarakat melakukan jual-beli ke Malaysia bukan karena harga barang lebih murah, melainkan karena di negeri jiran tersebut ada penampung hasil bumi yang sudah dikenal masyarakat, sedangkan di Kalbar atau Indonesia tidak ada.
Bahkan, katanya, barang masyarakat perbatasan di negara bagian Sarawak itu masih bisa dibarter dengan barang Malaysia yang mereka kehendaki. Pinjamin mengatakan, salah satu hasil bumi yang dijual adalah sayur-sayuran dan rempah-rempahan, seperti lada. Hasil bumi ini sangat diminati warga Malaysia.
Di samping itu, kondisi jalan ke tempat jual-beli di Malaysia bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja, sedangkan akses jalan darat di pasar kecamatan masih sulit dan kondisi alam mengharuskan warga menggunakan jalur sungai.
"Kegiatan warga pergi ke Malaysia hampir dilakukan tiap hari. Sebab, untuk pergi ke sana, bisa dilakukan dengan berjalan kaki dalam beberapa jam saja, terutama di daerah Pehuluan," ungkapnya.
Di samping itu, yang membuat warga perbatasan memilih ke Malaysia adalah adanya faktor kekerabatan. Selain itu, menurut dia, tidak sedikit dari warga perbatasan yang masih memiliki kaum kerabat yang tinggal di Malaysia.
"Jadi, ketika keluar-masuk Malaysia, tidak memiliki masalah berarti. Kita ini dengan warga negara tetangga masih satu rumpun," katanya.
Pinjamin menambahkan, ketika mencuatnya ketegangan kasus Blok Ambalat, yang membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas beberapa waktu lalu, warga perbatasan merupakan warga yang paling resah karena warga perbatasan khawatir konflik akan terjadi.
Menurut dia, kalau terjadi konflik, peralatan Malaysia di perbatasan terlihat lebih canggih dari milik Indonesia. Akses yang dibangun negeri jiran pun jauh lebih siap, baik akses kegiatan sipil maupun militer.
Ketua Dewan Adat Dayak Sekayam itu mengharapkan, Pemerintah Indonesia harus serius dan segera dalam melaksanakan pembangunan wilayah perbatasan karena kesenjangan pembangunan antara wilayah NKRI dan Malaysia tampak secara langsung.

BIODATA KELOMPOK
Nama : Agung Cipto Wibowo
NIM : 1400086
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Sosial
Program Studi/Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama : Anita Firda Sari
NIM : 1403696
Nama : Antin Cincin
NIM : 1400014
Nama : Ariefriyanto S
NIM : 1403410
Nama : Muhamad Desta A
NIM : 1405360
Nama : Reffi Yulianti
NIM : 1404773
Nama : Yoana Ade Kusumah Witanto
NIM : 1400551

Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan

Recommend Documents