DAMPAK KORUPSI DAN EKONOMI TERHADAP PERTAHANAN KEAMANAN
NAMA KELOMPOK : NI WAYAN MUJANI MUJANI
(P07120216021)
NI PUTU NUR ADIANA ADIANA DEWI
(P07120216022)
NI NYOMAN MURTI MURTI APSARI DEWI
(P07120216023)
I GUSTI AYU INTAN ADRIANA SARI
(P07120216024)
A.A.ISTRI MARANSIKA NIKE PUTRI
(P07120216025)
PUTU AYU MAHAPATNI M.K.P.
(P07120216026)
NI PUTU EVI SRIKRISNA YANTI YANTI
(P07120216027)
Tk.IA D4 KEPERAWATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR JURUSAN KEPERAWATAN 2016/2017
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun sebagai tugas untuk mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Keberhasilan penulis dalam penulisan makalah ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini, sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.
Denpasar, 13 Februari 2017 Penulis
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Akhir-akhir ini masalah korupsi dan ekonomi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi dan ekonomi ini. Pada hakekatnya, korupsi adalah ”benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan,
dan
menjadi
penghambat
utama
terhadap
jalannya
pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam praktiknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang kongkret. Disisi lain, korupsi menyebabkan berbagai permasalah. Salah satu contoh yang terkena imbas dari maraknya korupsi ialah ekonomi. Perekonomian menjadi tidak stabil akibat ulah para koruptor yang memperkaya dirinya sendiri dengan mengambil hak orang lain. Namun karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus meningkat dari tahun ke tahun, maka banyak orang memandang bahwa persoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Hal tersebut jelas menyebabkan berbagai ketidakstabilan didalam kehidupan bernegara ini. Tidak menutup kemungkinan korupsi yang meningkat dan kondisi perekonomian yang memburuk memperluas lagi permasalah yang ada kebidang-bidang kehidupan yang lainnya. Bidang yang ini penulis angkat kali ini sebagai imbas korupsi dan ekonomi yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana korupsi dan ekonomi bisa berdampak pada pertahanan keamanan akan penulis bahas pada kesempatan kali ini.
B. Rumusan Masalah 1. Apa definisi dari korupsi ? 2. Apa saja faktor-faktor penyebab korupsi ?
3. Apa definisi dari ekonomi ? 4. Bagaimana laju perekonomian Indonesia saat ini ? 5. Apa definisi dari pertahanan dan keamanan ? 6. Apa dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan ? 7. Apa dampak ekonomi terhadap pertahanan dan keamanan ? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui definisi dari korupsi. 2. Untuk mengetahui faktor penyebab korupsi. 3. Untuk mengetahui definisi dari ekonomi. 4. Untuk mengetahui laju perekonomian Indonesia dari dulu hingga sekarang. 5. Untuk mengetahui definisi dari pertahanan dan keamanan. 6. Untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertahanan keamanan. 7. Untuk mengetahui dampak ekonomi terhadap pertahanan keamanan. D. Manfaat Penulisan 1. Dapat mengetahui definisi dari korupsi. 2. Dapat mengetahui faktor penyebab korupsi. 3. Dapat mengetahui definisi dari ekonomi. 4. Dapat
mengetahui laju perekonomian Indonesia dari dulu hingga
sekarang. 5. Dapat mengetahui definisi dari pertahanan dan keamanan. 6. Dapat mengetahui dampak korupsi terhadap pertahanan keamanan. 7. Dapat mengetahui dampak ekonomi terhadap pertahanan keamanan.
BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Korupsi Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta
merugikan
kepentingan
umum.
Intinya,
korupsi
adalah
menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau
meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol. Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption). Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Agar bisa mendapatkan pemahaman secara gamblang, berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber : 1. Syed Husein Alatas Menurut pemakaian
umum, istilah
„korupsi‟
pejabat,
kita
menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingankepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai „korupsi‟. Sesungguhnyalah, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik. 2. David H. Bayley Korupsi
sebagai
“perangsang
(seorang
pejabat
pemerintah)
berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan
pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah). Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuapan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak usah hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi: dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi. 3. Sudomo Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, abuse of power. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasili tas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan. 4. Blak’s Law Dictionary Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum yang paling popular di Amerika Serikat: An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.
(Suatu
perbuatan
yang
dilakukan
dengan
maksud
untuk
memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain). 5. Transparency International Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them. (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka). B. Faktor Penyebab Korupsi Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah: 1. Aspek Individu Pelaku Korupsi Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebabsebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut: a.
Sifat Tamak Manusia Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang
penghasilannya sudah
cukup tinggi,
bahkan
sudah
berlebih
bila
dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.
b. Moral Yang Kurang Kuat
Menghadapi Godaan Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani. c.
Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain. d. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak
Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentukbentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi. e.
Gaya Hidup Konsumtif Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang
untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada. f.
Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang
ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.
g.
Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar Para pelaku korupsi secara umum adalah orangorang yang beragama.
Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya. 2. Aspek Organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Diantara penyebabnya adalah: a. Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang
berafiliasi
pada
organisasi
tersebut.
Apabila
pimpinannya
mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. b. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar Kultur atau Budaya Organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggotaanggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, “amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi. c. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai
tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (input factor), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai (faktor out-put). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi. d. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi. e. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain. 3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada a. Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata Kondusif Untuk
Terjadinya Korupsi
Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang
dalam
pergaulan
sehari-harinya
ternyata
dalam
menghargai
seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. b. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh
Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat sendiri. c.
Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi
perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja. d. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya Pada
umumnya
masyarakat
beranggapan
bahwa
pihak
yang
bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintah. Masyarakat
secara
nasional
mempunyai
berbagai
potensi
dan
kemampuan diberbagai bidang, yang apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka akan lebih memberikan hasil pada upaya
pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peranserta secara aktif dari kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia. Demikian peran-serta secara aktif dari para pendidik. Alatas menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi, antara lain, yaitu: 1) Lemahnya/ tidak adanya kepemimpinan yang berpengaruh dalam
“menjinakkan” korupsi 2) Kurangnya pendidikan agama dan etika 3) Konsumerisme dan globalisasi 4) Kurangnya pendidikan 5) Kemiskinan 6) Tidak adanya tindak hukuman yang keras 7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi 8) Struktur pemerintahan 9) Perubahan radikal atau transisi pemerintahan demokrasi
Sementara, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh bagian Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: 1) Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang dengan cara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah. 2) Rendahnya moral 3) Penegakan hukum yang lemah. C. Definisi Ekonomi Ekonomi sangant erat kaitannya dengan kehidupan kita khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah definisi ekonomi menurut para ahli : 1. ABRAHAM MASLOW Ekonomi merupakan salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan ber”asas”kan
prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif serta efisien. 2. HERMAWAN KARTAJAYA Ekonomi iyalah platform dimana sektor industri melekat diatasnya. 3. PAUL A. SAMUELSON Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia serta kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh
berbagai
komoditi
serta
mendistribusikannya
untuk
dikonsumsi oleh masyarakat 4. ADAM SMITH Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan serta sebab adanya kekayaan negara. 5. MILL J. S Ekonomi merupakan sains praktikal tentang pengeluaran serta penagihan. D. Perekonomian Indonesia Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah,
dan
yang
perlu
menyebabkan
efek
multiplier
dalam
perekonomian. Sebelumnya, Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Kelompok lain yang sering disebutkan sebelumnya yang tergabung dalam akronim CIVETS (yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) juga mendapat perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun yang lalu produk domestik bruto (PDB) dari CIVETS itu
diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan setelah tahun 2011 kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIVETS lagi. Contoh
lain
yang
menggambarkan
pengakuan
internasional
akan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI ini, yang sebelumnya relatif lemah selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global pada 20082009 (namun derasnya FDI melemah kembali setelah tahun 2014 waktu Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berkepanjangan di antara tahun 2011 dan 2015). Meski pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur (misalnya
melalui
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2009
tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara), itu adalah jalan yang sulit terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Tetapi transformasi ini penting karena penurunan harga komoditas setelah tahun 2011 (yang sebagian besar disebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi Cina) telah berdampak drastis pada Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia melemah signifikan, menyiratkan penerimaan devisa yang lebih sedikit dan daya beli masyarakat jadi berkurang, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo (yang dilantik sebagai presiden Indonesia yang ketujuh pada bulan Oktober 2014) telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetapi menyebabkan rasa sakit jangka pendek.
Misalnya, sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil diberhentikan, prestasi yang luar biasa (karena sebelumnya pemotongan subsidi BBM itu selalu menyebabkan kemarahan besar dalam masyarakat) dibantu oleh harga minyak mentah rendah dunia. Selain itu, pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur (dibuktikan dengan anggaran infrastruktur pemerintah yang meningkat tajam) dan investasi (dibuktikan dengan program-program deregulasi yang dirilis dan insentif fiskal yang ditawarkan kepada para investor). Indonesia adalah ekonomi pasar di mana perusahaan milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta besar (konglomerat) memainkan peran penting. Ada ratusan kelompok swasta yang terdiversifikasi yang berbisnis di Indonesia (namun mereka merupakan sebagian kecil dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia). Bersama dengan para BUMN mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat (dan biasanya ada kaitan erat antara elit korporat dan elite politik di negara ini). Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia, tidak kalah pentingnya. Mereka menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ada
tanda-tanda
bahwa
pertumbuhan
ekonomi
Indonesia
mulai
mempercepat lagi setelah perlambatan ekonomi di tahun 2011-2015. Dengan demikian kita mungkin berada pada awal sebuah masa yang dicirikhaskan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, juga harus digarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi. Lagipula, dinamika dan konteks negara ini ikut membawa risiko. Untuk menyadari risiko yang terlibat kami menyarankan Anda untuk membaca bagian Risiko Investasi di Indonesia dan melacak perkembangan ekonomi, politik dan sosial terbaru di Indonesia melalui bagian Berita, bagian Bisnis dan bagian Keuangan.
E. Pertahanan dan Keamanan Pertahana keamanan adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiaban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin intergritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentinga-kepentingannya. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD l945. Ujud ketahanan dibidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahanankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman (Sumarsono, 2000: 125). Dengan demikian ketahanan di bidang
keamanan
adalah
keuletan
dan
ketangguhan
bangsa
dalam
mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara atau suatu perjuangan rakyat semesta; dimana seluruh kekuatan IPOLEKSOSBUD-HANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi, untuk menjamin
penyelenggaraan
Sistem
Ketahanan
Nasional,
menjamin
kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD l945 yang ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, perang merupakan pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dan integrasi nasional. b) Pertahanan Keamanan dilandasi landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD l945, landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.
c) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap WNI wajib ikut bela negara, dilakukan dengan kesadaran dan tanggungjawab rela berkorban, mengabdi kepada bangsa-negara, pantang menyerah.Upaya pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam doktrin pertahanan dan keamanan NKRI. d) Pertahanan
dan
(Sishankamrata).
keamanan Hal
ini
diselenggarakan bersifat
total,
dengan
Sishankamnas
kerakyatan,
kewilayahan.
Pendayagunaan dalam mengelola Pertahanan dan Keamanan dilakukan secara
optimal,
terkoordinasi
untuk
mewujudkan
kekuatan
dan
kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan, keserasian, antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan. e) Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, diorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. Pembangunan APRI yang jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Perannya tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI (Sumarsono, 2000: 127). F. Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan G. Dampak Ekonomi terhadap Pertahanan dan Keamanan
