Kehidupan Masyarakat di Daerah Perbatasan

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA (KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN)

KELOMPOK: 2 Disusun Oleh: 1. Muhammad Fajar Faturahman

(13304241042) (13304241042)

2. Artika Anindiyani Nursejati

(13304241051) (13304241051)

3. Gahar Ajeng Prawesti

(13304241064) (13304241064)

4. Uhti Intan Rahma

(13304241068) (13304241068)

5. Henky Becheta Anggraeni

(13304241078) (13304241078)

PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan  perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar (UU 26/2007, tentang Penataan Ruang). Daerah  perbatasan saat ini sedang menjadi isu penting bagi NKRI setelah beberapa kali mengalami sengketa perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perbatasan

sering

dilihat

sebagai

zona

ketidakstabilan,

ketidakpastian,

keterpinggiran, dan penuh bahaya serta kriminalitas. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan, di antaranya adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kegiatan illegal lain yang terkait dengan aspek politik dan keamanan. Pendekatan yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan sering mencampuradukan antara masalah kedaulatan dengan masalah kewilayahan.Di satu sisi masyarakat  perbatasan lebih memilih untuk mencari berbagai kebutuhan pokok termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan ke negeri tetangga dibandingkan negerinya sendiri. Masyarakat perbatasan sendiri bukannya tidak memperdulikan kedaulatan Indonesia, melainkan keadaanlah yang membuat mereka menjadi seperti itu. Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan maka bisa jadi mereka akan memisahkan diri dari NKRI dan berakibat  pada pecahnya persatuan dan kesatuan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan wilayah di daerah perbatasan? 2. Apa saja permasalahan pada masyarakat di daerah perbatasan? 3. Bagaimana upaya –  upaya  –  upaya  upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan? 4. Bagaimana implementasi nilai-nilai pancasila di daerah perbatasan?

C. Tujuan

1. Mengetahui keadaan wilayah di daerah perbatasan 2. Mengetahui permasalahan pada masyarakat di daerah perbatasan 3. Mengetahui upaya –  upaya –  upaya  upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan 4. Mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila di daerah perbatasan.

BAB II PEMBAHASAN A. Keadaan Wilayah di Daerah Perbatasan

 Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua Nugini dan Republik Demokratik Timor Leste, dengan wilayah  pcrbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Pilipina, Australia, Republik Demokratik Timor Leste dan Papua Nugini. Batas di wilayah laut ini terdapat di 92 pulau-pulau terluar yang tersebar di 17 provinsi, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional, 2004:6,12-16). 2004:6,12-16). Keadaan wilayah daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek berikut: a. Geografi

Kondisi geografi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, PNG dan Timor Leste umumnya merupakan pegunungan, berbukit dan bergelombang dengan ditutupi hutan tropis yang lebat yang dilalui beberapa sungai dan anak sungai, sehingga akses ke wilayah lainnya relatif masih tertutup. Sedangkan kondisi perbatasan laut RI dengan 10 negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG, Australia dan Timor Leste) sebagian besar berada di jalur  perdagangan dunia dan perairan lautan dalam dan banyak yang belum terselesaikan  batas-batas lautnya. b. Demografi

Kawasan perbatasan yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan  persebaran tidak merata menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan  pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah  perbatasan relatif tertinggal (miskin). Umumnya mereka hidup hanya mengandalkan hasil-hasil dari alam, mata pencarian penduduk setempat umumnya adalah petani ladang berpindah dan penebang kayu.

c. Sumber Daya Alam

Potensi SDA di daerah perbatasan sangat besar meliputi hasil hutan, tambang migas, batubara, ikan dan kekayaan laut lainnya, namun belum dikelola secara optimal. Disisi lain sistem pengamanan daerah perbatasan yang tidak memadai menyebabkan terjadinya pencurian dan penjarahan SDA.

B. Permasalahan pada Masyarakat di Daerah Perbatasan a. Kebijakan Pembangunan

Selama beberapa puluh tahun masalah perbatasan masih belum mendapat  perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini i ni tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah,  pendekatan,

dan

strategi

pengembangan

kawasan

perbatasan

yang

bersifat

menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh  stakeholders   stakeholders  kawasan  perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat  parsial. b. Ekonomi dan Sosial Budaya

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai ”halaman  belakang” wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya  paradigma ini, telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta. Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi ekonomi di negara tetangga. tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan dan Sulawesi Utara misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya  berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga.

Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih  jauh dari memadai.Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit untuk memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi di kawasan  perbatasan umumnya masih relatif minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat  perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti  pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan lautseperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan  perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat  pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga. c. Pertahanan dan Keamanan

Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai. Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di

sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar. Disamping itu, lemahnya penegakan hukum akibat adanya kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, berbagai praktek  pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (illegal ( illegal logging ), ), penyelundupan  barang, dan ‘penjualan manusia’ (trafficking person), person), serta permasalahan identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula di kawasan perbatasan laut,

sering

terjadi

pembajakan

dan

perompakan,

penyelundupan

senjata,

 penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan. d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi sumberdaya alam yang memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain sumber daya kehutanan, pertambangan,  perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, devisa negara yang dapat digali dari kawasan perbatasan dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antarnegara. Upaya optimalisasi potensi sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya  pemanfaatan SDA dilakukan secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti

polusi asap lintas batas (hedge pollution), pollution), banjir, longsor,

tenggelamnya pulau kecil, dan sebagainya pada umumnya disebabkan oleh kegiatankegiatan illegal, seperti penebangan liar di kawasan hutan dan pengerukan pasir di  pulau-pulau kecil yang tidak terkendali. Hal ini cukup sulit ditangani, karena keterbatasan

pengawasan

pemerintah

di

kawasan

perbatasan

dan

belum

terpadu

dengan

ditegakkannya supremasi hukum secara adil dan tegas. e. Kelembagaan Kelembagaan dan KewenanganPengelolaan KewenanganPengelolaan

Pengelolaan

kawasan

perbatasan

belum

mengintegrasikan seluruh sekto rterkait.

dilakukan

secara

Sampai saat ini, permasalahan permasalahan beberapa

kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, hoc, sementara (temporer) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan ( security)  security) melalui beberapa kepanitiaan(committee) kepanitiaan(committee),, sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-

komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain General Border Comitee (GBC) RI –  RI  –   Malaysia, Joint Malaysia,  Joint Border Committee (JBC) RI –  RI  –  Papua New Guinea; dan Joint dan  Joint Border Committee RI-UNMISET Committee RI-UNMISET (Timor Leste). Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalah  belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek  pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat di Daerah Perbatasan

Kedaulatan negara menunjukkan integritas dan martabat suatu bangsa dan harus dijaga keutuhannya. Negara harus mampu menjaga kedaulatan setiap wilayahnya, termasuk kondisi di daerah perbatasan yang menggambarkan lemahnya keutuhan dan kedaulatan Negara. Menurut UU No. 3 Tahun Tahun 2002,

sistem pertahanan negara adalah sistem

 pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional. Mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan, maka untuk melaksanakan pertahanan negara tersebut, disusun beberapa strategi pengamanan daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara dalam rangka pertahanan Negara. Adapun upaya –  upaya  –  upaya  upaya yang dapat dilakukan dengan : a)

Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah

perbatasan

seperti

TNI,

Polri,

Kantor

Imigrasi

dan

Departemen

Pemerintahan.  b)

Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas  barang dan orang.

c)

Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti pencurian kayu,  pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi eksplorasi energi dan mineral secara ilegal.

d)

Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah  perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan penyelundupan barang.

e)

Menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.

f)

Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan.

g)

Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang  perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan perkampungan di daerah perbatasan.

h)

Memperbaiki dan memperbaharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan  pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan dan penyusupan. Untuk mewujudkan pengamanan daerah perbatasan dalam rangka penegakkan

kedaulatan negara terdapat subyek yang melakukan pengamanan dan obyek yang harus dipertahankan. 1. Subyek yang melakukan pengamanan a) Supra Struktur , yang terdiri dari MPR, DPR dan Pemerintah yang berperan sebagai subyek dalam implementasi kebijakan pengamanan daerah perbatasan, terutama pembuatan peraturan dan perundang-undangan dan pengambilan kebijakan program pemerintah.  b) Infra Struktur , meliputi para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik dan LSM yang berbaur dengan masyarakat yang turut berperan dalam pengawasan,  pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pengamanan daerah perbatasan. c) Sub Struktur, terdiri dari segenap lapisan masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam upa ya pengamanan daerah  perbatasan. 2. Obyek yang harus dipertahankan a) Daerah perbatasan , yaitu propinsi atau daerah yang berbatasan langsung dengan  beberapa negara tetangga baik di darat maupun laut .  b) Masyarakat setempat , yang berdomisili dekat atau sepanjang daerah perbatasan. c) SDA, segenap potensi SDA yang ada di wilayah perbatasan RI yang jumlahnya cukup besar namun belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat mengangkat tingkat kesejahteraan daerah dan masyarakat setempat. d) Sarana dan Prasarana , belum memadai sehingga daerah perbatasan relatif terisolir dan akses ke wilayah kecamatan terdekat sulit dijangkau dan mahal, lebih mudah melakukan interaksi ke negara tetangga karena lebih mudah dan murah, akses tersedia dan sarana jalan, transportasi dan telekomunikasi cukup memadai. Dalam rangka pengamanan daerah perbatasan terdapat metode  –   metode yang dapat dilakukan, antara lain: a) Sosialisasi, yaitu memberikan informasi tentang pentingnya pengamanan daerah  perbatasan guna penegakan kedaulatan negara.

 b) Partisipasi, yaitu pengamanan daerah perbatasan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran swasta. Partisipasi masyarakat daerah perbatasan dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi yang aman di tempat tinggalnya, ikut serta secara aktif melakukan pengawasan terhadap  pelanggaran hukum yang terjadi di daerahnya, misalnya illegal logging, pergeseran  patok dan lain-lain. c) Penegakan Hukum, melaksanakan undang-undang maupun peraturan daerah secara konsisten dan konsekuen melalui pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap  pelanggaran di daerah perbatasan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, maka dalam pengamanan daerah perbatasan mampu memberikan kontribusi positif bagi  penegakan kedaulatan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan  perbatasan NKRI.

D. Implementasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Perbatasan

Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat perbatasan semakin luntur akibat prinsip hidup primordial yang mementingkan diri sendiri dan kelompok. Kondisi ini diperparah dengan adanya kemiskinan kultural dan struktural, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antar instansi di wilayah perbatasan Jika hal ini terus-menerus dibiarkan terjadi maka rasa nasionalisme di kalangan rakyat perbatasan akan semakin tergerus. Masyarakat perbatasan akan cenderung mengadopsi ideologi lain guna menggantikan Pancasila. Masyarakat di kawasan perbatasan apabila tidak dibina rasa nasionalisme mereka, lambat laun akan melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu kenyataan yang tentu membuat kita sedih dan prihatin tentang kondisi masyarakat di wilayah perbatasan RI dengan negara lain. Ketika kenyataan membuktikan lebih dari satu generasi mereka diabaikan oleh pemerintahnya sendiri, ketika akses dan peluang ekonomi mereka tertutup karena pemerintah tidak pernah membangun infrastruktur yang dibutuhkan sehingga mereka kesulitan untuk melakukan komunikasi sosial dan kultural dengan penduduk desa lain, sementara kebutuhan dasar hidup mereka lebih diperhatikan oleh negara tetangga. Semua itumenjadi wajar jika mereka ingin menggadaikan kewarganegaraan mereka dengan kewarganegaraan negara tetangga dan berakibat pada degradasi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pengaruh budaya negara lain juga turut mengambil andil dalam lunturnya nilai-nilai Pancasila pada masyarakat perbatasan. Masyarakat daerah

 perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing dibandingkan masyarakat yang jauh dari perbatasan. Hal ini dikarenakan intensitas hubungan dan kehidupan ekonomi mereka sangat tergantung dengan negara tetangga. Untuk menguatkan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat  perbatasan maka perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Pemerintah harusnya lebih peduli karena masyarakat di perbatasan serba kekurangan dalam hal struktur bangunan seperti tempat sekolah, banyak jalan-jalan yang rusak. Hal ini harus ditinjau ulang agar masyarakat di daerah perbatasan benar-benar mendapatkan  pelayanan yang layak. Terkait dengan kawasan perbatasan, jika konsisten dengan Pancasila teruta ma sila Kelima maka pembangunan yang dilakukan juga akan dilakukan dengan maksimal. Sangat miris melihat kawasan perbatasan negara tetangga pembangunannya dilakukan dengan sangat massif sedangkan di wilayah Indonesia jauh tertinggal. Oleh karena itu  jika masyarakat di kawasan perbatasan hanya merasakan Pancasila sebagai simbol semata sangatlah tidak mengherankan. Hal tersebut karena mereka tidak pernah merasakan implementasi dari konsep-konsep kesejahteraan seperti yang terdapat dalam Pancasila.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah pegunungan, berbukit dan  bergelombang yang ditutupi hutan tropis yang lebat, serta memiliki sumber daya alam yang potensial. Namun, di sisi lain kehidupan masyarakatnya jauh tertinggal akibat aksesnya yang masih tertutup. 2. Masyarakat

perbatasan

memiliki

berbagai

permasalahan

yang

menyebabkan

terkikisnya rasa nasionalisme sedikit demi sedikit akibat kurangnya kebijakan  pembangunan, permasalahan ekonomi dan sosial budaya, terjadinya perebutan wilayah teritorial dengan negara tetangga akibat kurangnya pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam di daerah  perbatasan, serta belum adanya kelembagaan dan kewenangan pengelolaan wilayah  perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. 3. Untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan upaya –upaya

yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat untuk

mempertahankan mempertahankan wilayah NKRI tetap utuh agar kedaulatan rakyat tetap terjaga. 4. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada daerah perbatasan cenderung mengalami kemunduran. Pancasila hanya dijadikan simbol semata dan nilai-nilai nasionalisme semakin terkikis.

DAFTAR PUSTAKA Mahendra, Putra Kurnia. 2011. Hukum 2011.  Hukum Kewilayahan Indonesia; Indonesia; Harmonisasi Hukum  Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial. Malang: Universitas Brawijaya Press Partnership for Governance Reform. 2011. Kebijakan 2011.  Kebijakan Pengelolaan Kawasan Kawasan Perbatasan  Indonesia.  Indonesia. Jakarta: Kemitraan Partnership http://afiya-blog.blogspot.com/2013/03/dilema-penduduk-perbatasan http://afiya-blog.blogspot.com/2013/03/ dilema-penduduk-perbatasan.html. .html. Diakses pada tanggal 6 April 2014 pukul 09.00 http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/28/menerawang-bayang-bayang-pancasila-di-batashttp://sosbud.kompasiana.com/2013/03/28/ menerawang-bayang-bayang-pancasila-di-batasnegeri-546031.html. negeri-546031.html. Diakses pada tanggal 6 April 2014 pukul 09.00