Perspektif Perspektif Sosio-Ekonomi Terhadap Tujuan Pendidikan
Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangantantangan yang sangat cepat. Kenyataan ini sudah cukup untuk mendorong pakar pendidikan melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional. “Agar lulusan sekolah mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pendidikan yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakatnya untuk menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing” masing-masing” (Roesminingsih, 2006). Pendidikan sangat berperan dalam pembangunan, baik itu dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan bahkan masih lebih banyak lagi peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sumanto (2008) menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi teciptanya pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan bisa dijadikan sebagai investasi untuk mendapatkan modal bagi bagi pembangunan tersebut. Manusia secara lahiriah tidak akan pernah terlepas dari ketergantungan akan ekonomi. Dalam memenuhi hajat hidupnya, manusia selalu mengandalkan kekuatan ekonomi. Bahkan ekonomi menjadi faktor penentu kesejahteraan sebuah bangsa. Namun apakah cukup dengan ekonomi? Para ahli atau ekonom menyatakan bahwa dengan ekonomi saja tidak cukup untuk mensejahterakan sebuah bangsa. Maka dipandang perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar mampu mengolah kekayaan negara menjadi prospek ekonomi yang tinggi yang itu tentu diperuntukan bagi kesejahteraan bangsanya. Bahkan sumber daya manusia dikatakan sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam hal ini. Dengan pendidikan, potensi ekonomi sebuah bangsa akan dapat dimanfaatkan. Maka ekonomi dan pendidikan adalah sebuah mata rantai yang tidak ada ruang putusnya. Negara yang disokong dengan sumber daya manusia yang baik, akan mampu mengelolah sumber-sumber ekonominya dengan baik. Philip Kotler (1997) berpendapat bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa adalah: (1)
Natural Capital (sumber daya alam) seperti tanah, mineral, tambang, air, dan lainlain;
(2)
Physical Capital (modal (modal fisik) seperti mesin-mesin, bangunan, dan infrastruktur;
(3) (4)
Human Capital (SDM) yaitu nilai produktivitas manusia seperti kreativitas , inovasi; Social Capital (modal sosial) seperti kualits keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, yang menjadi perekat hubungan sosial.
Dari keempat modal tersebut SDM menurut Harbison merupakan modal paling utama karena
SDM
yang
berkualitas
akan
mampu
mengelola
dan
memobilisasi
dana,
mengembangkan teknologi, memproduksi barang dan jasa, dan melakukan aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, jika suatu negara tidak berhasil dalam mengembangkan SDM maka negara tersebut tidak akan mampu membuat apapun, misalnya membuat sistem politik yang moderen, menumbuhkan nasionalisme dan membangun masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai kemajuan maka pemberdayaan SDM melalui pendidikan harus menjadi pilihan utama dan pertama. Hal tersebut terbukti dibeberapa negara bahwa negara maju memiliki pendidikan yang maju pula. Pendidikan memiliki peran penting terhadap kemajuan ekonomi. Laporan Bank Dunia yang berjudul The East Asean Miracle: Economic Growth and Public Policy (1993)mengkaji secara analitis tentang pembangunan negara-negara di dunia. Dari kajian itu ditemukan 8 negara Asia Timur yang mempunyai prestasi sangat mengesankan dalam laju pertumbuhan ekonominya melebihi apa yang dicapai oleh negara-negara lain di dunia. Sedemikian tinggi dan konsistennya prestasi pembangunan pada 8 negara itu sehingga disebut sebagai negara yang membuat keajaiban. Ke-8 negara tersebut oleh Bank Dunia disebut High Performing Asean Economics (HPAEs) terdiri dari peringkat atas “empat macan asia” (Korea Selatan, Taiwan, Cina, Hongkong, Singapura)dan tiga negara yang digolongkan sebagai Newly Industrializing
Economies (NIESs)
yaitu
(Indonesia,
Malaysia,
dan
Thailand)
perbandingannya bukan hanya dalam lingkup ASIA tetapi di seluruh dunia. Sejak tahun 1960 pertumbuhan ekonomi di 8 negara ini dua kali lebih cepat dari negara Asia Timur lainnya, tiga kali lebih cepat dari negara-negara Amerika Latin dan Asia Selatan, dan lima kali lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara Afrika. Bahkan dibandingkan dengan negaranegara industri lain dan negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara, tingkat pertumbuhan yang dicapai delapan HPAEs itu masih lebih tinggi.Dari laporan tersebut ternyata pendidikan mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk memacu efisiensi dan produktifitas berbagai sektor pembangunan sehinggaberpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pendidikan yang hampir sama yang diambil oleh masing-masing dari delapan negara ini adalah sebagai berikut: education policies that focused on primary and secondary school generatif, rapid, increase in labour forces skills. Di Indonesia kebijaksanaan yang dimaksud adalah wajib belajar pendidikan dasar (Universal
Basic Organization) mulai dari perluasan SD sejak awal tahun 70an dan di SLTP pada akhir tahun 1980an. Perluasan pendidikan dasar ini kemudian diikuti oleh perluasan kesempatan pendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan pendidikan karena perbaikan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dapat memberikan multiplier efect terhadap pembangunan suatu negara, khsususnya pembangunan bidang ekonomi. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Di mana nilai balik dari investasi pendidikan (return on investment = ROI) tidak dapat langsung dinikmati oleh investor saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan datang.Mengingat modal fisik, tenaga kerja (SDM), dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Maka semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi,isu mengenai sumber daya manusia (human capital ) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; 1) pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.
Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan
lebih
penting
daripada
faktor
teknologi,
dalam
memacu
pertumbuhan
ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas.Buku terakhir William Schweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Dengan demikian dalam perspekstif ini bagi tujuan pendidikan adalah: (1)
Faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan;
(2)
Salah satu bentuk investasi modal manusia (human invesment ) dalam menentukan kualitas SDM dalam pembangunan ekonomi sebuah negara.
Peranan Pendidikan Dalam Pembangunan Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan SDM sebagai subjek sekaligus objek pembangu- nan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan bukan menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (driving forces) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan mesti berhubungan secara timbal balik dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya). Sehingga, pendidikan akan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk investasi SDM untuk menciptakan iklim yang memungkinkan semua penduduk atau warga negara turut andil dalam pembangunan dan mengembangkan diri mereka agar menjadi warga negara yang produktif. Menurut Moedjiono dalam buku Dasar-dasar Kependidikan (1986), mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahanperubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki: (1) kemampuan untuk mendapatkan informasi, (2) keterampilan kognitif yang tinggi, (3) kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah, (4) kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai, (5) mengevaluasi hasil belajar sendiri, (6) adanya motivasi untuk belajar, dan (7) adanya pemahaman diri sendiri. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, setiap pengeluaran yang dipergunakan untuk pendidikan dianggap sebagai pengeluaran yang hasilnya bukan untuk dinikmati sekarang tetapi pada masa yang akan datang. Sebagai investasi, pembangunan pendidikan sudah selayaknya mendapatkan porsi anggaran yang signifikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM penduduk Indonesia sesuai dengan potensi alam sekitar agar dapat menghasilkan produk dan jasa layanan yang sangat kompetitif pasar global. Pendidikan menurut, (Kartono, 1992, hlm. 309), merupakan komponen ekonomi yang penting, karena dapat memproduksi tenaga kerja terampil yang dapat memasuki pasaran kerja, disamping membentuk manusia-manusia ekonomis untuk pembangunan masyarakat demi kelestarian hidup bangsa. Laju pertumbuhan ekonomi ternyata baru dapat memberikan keuntungan minimal kepada strata sosial paling miskin, baik yang ada di daerah pedesaan maupun di daerah-daerah kumuh dipinggiran kota. Keuntungan di sektor industri, pertambangan, perkebunan belum didistribusikan secara merata sampai kelapisan bawah. Sebagai akibatnya, strata sosial marginal dan paling miskin (kurang mampu) tadi juga mendapatkan porsi pendidikan formal (sekolah) paling sedikit atau minimal. 17 Sektor primer modern belum mampu menampung serta memanfaatkan sumber-sumber daya manusia desa, merupakan bagian terbesar penduduk di Indonesia. Padahal pengelolaan tenaga manusia melalui pendidikan (edukasi) sehingga menjadi produktif merupakan tujuan ekonomis dan tujuan sosial dengan laju pertumbuhan dari domistik bruto diatas rata-rata. Kemudian (Baswir, 1999, hlm. 23) menambahkan, struktur perekonomian Indonesia masih ditandai dengan terjadinya dualisme ekonomi, yaitu ekonomi modern yang berorientasi kepada pengakumulasian kapital, dan perekonomian yang masih tradisional bersifat subsistem. Tenaga kerja Indonesia sekitar 70 % tamatan
Sekolah Dasar, dan hanya 3 % yang memperoleh kesempatan pemerataan Pendidikan Menegah. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah sebagai berikut: 1) Strategi pembangunan nasional harus dapat berorientasi kepada pengembangan sektor pertanian tradisional untuk digeser menjadi pertanian modern mengarah pada agro – business dan agro - industri dengan difokuskan kepada usaha memberantas kemiskinan, juga peningkatan penghasilan untuk bisa hidup l ayak. 2) Mengaplikasikan kebijakan Pendidikan Menegah yang bertolak dari realitas nyata, yaitu upaya peningkatan ekonomi mayoritas masyarakat pada umumnya, dari keterbelakangan untuk dikembangkan kepada produktivitas, efektivitas, serta memobilitas ekonominya. 3) Khususnya bagi suatu daerah di pedesaan atau periferi, kedua macam usaha tersebut harus memperoleh dukungan dari kebijakan pendidikan dan aktivitas pendidikan yang ber orientasi kepada kemiskinan atau ketidak mampuan, jadi harus ada “a poverty oriented policy”, sebab disini terdapat keterbelakangan diberbagai sektor kehidupan dalam masyarakat. Maka wajar jika pendidikan ingin memberikan kontribusi positif kepada pengembangan negara dan bangsa pendidikan harus dapat mengadakan pendidikan menengah diri pada kebutuhan masyarakat dimana mayoritas rakyat Indonesia dalam kondisi ekonomi yang masih sangat lemah, dan pada kondisi wilayah tanah air yang pasca-agraris. Dari keadaan dan situasi perekonomian sebagaimana saat ini, kiranya perlu untuk mengiplementasikan suatu kebijakan pendidikan ber akses pada kemiskinan dan keterbelakangan yang terdiri dari: (a) Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, yang jumlahnya masih cukup besar dapat menjadi lebih ekonomis, sebab dapat digunakan untuk membangun angkatan kerja terdidik atau terlatih secara teknis, (b) Menjadi kebutuhan sosial untuk merangsang dinamika serta pengembangan, yang sesuai dengan sila “Kemanusian yang adil dan beradab”, juga asas demokrasi Pancasila. Selanjutnya, pembangunan dan modernisasi di suatu negara hanya bisa dilakukan melalui perbaikan dan perluasan bidang pendidikan dengan tujuan untuk membangkitkan serta mengembangkan individualitas –sosialitas-moralitas manusianya serta kemampuan ekonominya (Kartono, 1997, hlm. 98). Sebab itu pendidikan menjadi kebutuhan mutlak suatu negara yang berkeinginan berupaya untuk maju, dan berkemauan besar mencapai kemakmuran masyarakatnya. Agar tercapai tujuan hidup yang lebih baik, maka faktor politis, ekonomis, sosial, kultural dan keamanan sangat diperlukan oleh para tenaga terdidik. Pada beberapa argumentasi tersebut, maka pendidikan dalam perspektif ekonomi, kiranya dapat dijelaskan dengan mengutip pendapat dari (Kartono, 1997, hlm. l0l) antara lain : a. mampu menyiapkan tenaga kerja yang handal, baik (bermutu); b. ikut mempersiapkan dibukanya lahan-lahan kerja baru; c. bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya, serta untuk pemerataan keadilan dan kesejahteraan pada khususnya. Sedangkan pada perspektif politik, pendidikan merupakan proses sosial dan proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi dimensi utama dari filsafat pendidikan. Maka dalam relasi sosial yang berbeda dalam wadah suatu negara, yang bergantung pada renggang-dekatnya relasi sosial antara individu dengan
individu lain menyebabkan munculnya praktek pendidikan yang berbeda. Di negara demokrasi, orang menghargai perbedaan, karena itu sistem pendidikan biasanya disusun atas dasar dari pendapat orang banyak. Tetapi pendidikan terasa dipaksakan bila mana dilaksanakan di negara totaliter. Negara membatasi kebebasan individu, dengan cara memberikan pendidikan dengan pola yang uniform, ketat dan keras. Sistem pendidikannya hanya satu, berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru, termasuk juga Dosen sikapnya otokratis dan mutlak, bila berkuasa atau memerintah (mengajar) memakai tangan besi. Karena para guru dengan ketat akan melakukan dan meneruskan semua perintah dari kekuasaan politik (pendidikan) yang juga otoriter sifatnya. Bagi negara totaliter, edukasi dipandang sebagai kekuatan (force), minimal paling tidak dijadikan kekuatan politik. Sebab itu pendidikan harus menjadi tanggung jawab negara, dan negara secara mutlak (absolut) mengatur pendidikan dengan cermat. Akan tetapi bukan berarti bahwa dunia pendidikan itu selalu berprospektif, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, banyak hambatan terhadap pelaksanaan pendidikan di negara berkembang, paling tidak kendala dan kesulitan sering muncul dalam rangka sosialisasi kebijakan pendidikan, (Rondenelli, dkk) menguraikan: pertama, Complexitas of reform proposal, kompleksitas dari suatu ruang pembaharuan bahwa perencanaan program pada umumnya sangat kompleks, terutama luasnya tujuan dan sasaran yang hendak ingin dicapai, tetapi hanya didukung oleh sumber daya yang sangat terbatas. Kedua, Unpredictability of Education Reforms, dapat diartikan sebagai kurang serta terbatasnya daya prediksi dalam pembaharuan pendidikan, hasil dari suatu reformasi pendidikan ternyata sangat sulit untuk diprediksi, khususnya dalam berbagai faktor yang berpengaruh terhadap prestasi/ kemampuan siswa seperti kualitas pengembangan pra sekolah ( pre school), kondisi kesehatan dan gizi anak pada masa usia pertumbuhan , dukungan orang tua terhadap sekolah anak kualitas lembaga sekolah khususnya dalam kebutuhan fisik, kemampuan guru, materi pengajaran, pengorganisasian kelas serta struktur manajemen sekolah. Ketiga, In appropriate Management Strategies (kurang tepatnya strategi manajemen) Karena begitu kompleksnya permasalahan dan aktivitas yang dikelola dalam suatu proyek, selain itu ada masalah internal lembaga pendidikan untuk dapat bagaimana mengelola dukungan dari pada masyarakat, lembaga birokrasi atau agen- agen pembaharuan lainnya. Keempat , Failure Focus on School Level Changes (kesulitan/kegagalan dalam mengelolah sistem persekolahan), seperti pengembangan kemampuan guru, pengembangan sistem informasi, memperoleh dukungan orang tua terhadap tujuan, serta program-program sekolah dan sebagainya
