MAKALAH
PERPAJAKAN PAJAK DALAM PARADIGMA KLASIK DAN KONTEMPORER
Disusun oleh : 1. Hanna Maulida Putri 2. Noviana 3. Muhammad Ihsan
5554170014 5554170020 5554170044
Jurusan : Ekonomi Syariah Kelas : IIA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG-BANTEN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Pajak dalam Paradigma Klasik dan Kontemporer ini dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Isti Nuzulul Atiah selaku Dosen mata kuliah Perpajakan yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai ilmu perpajakan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Banten, Februari 2018
Penyusun
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 B. Identifikasi Masalah ................................................................................. 2 C. Pembatasan Masalah ................................................... ............................. 2 D. Perumusan Masalah ................................................................................. 3 E.
Tujuan Makalah ................................................. ...................................... 3
F.
Manfaat Makalah ............................................... ...................................... 3
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................... 4 A. Pengertian Pajak: Paradigma dan Rekonstruksi ...................................... 4 1.
Pajak dalam Paradigma Klasik ......................................................... 4
2.
Pajak dalam Paradigma Kontemporer .............................................. 8
BAB III PENUTUP ................................................................................................. 19 A. Kesimpulan ............................................... ............................................. 19 B. Saran ................................................. .....Error! Bookmark not defined. DAFTAR PUSTAKA ................................................... .............................................. iv
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sumber penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Cukai, PBB, dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri
untuk
menopang
pembiayaan
penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat dicapai. Peraturan perunang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintah Hidia Belanda. Pada tahun 1983, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah Official Assessment dengan Self Assessment System. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pada
1
hakikatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri. Saat ini, penerimaan pajak belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar maupun melaporkan kewajiban pajaknya tidak tepat waktu. Permasalahan lain yang timbul adalah masih banyaknya kekeliruan yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Kekeliruan tersebut seperti kesalahan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar sehingga penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin menurun tiap tahunnya, karena kurangnya penjelasan atau sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pentingnya membayar pajak dan cara membayar pajak dengan benar. Dengan latar belakang tersebut, penulis menyusun makalah dengan judul “Pajak dalam Paradigma Klasik dan Kontemporer ”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah mengenai: 1. Pengertian Pajak 2. Pajak dalam Paradigma Klasik Paradigma Klasik 3. Unsur-unsur Pajak 4. Pajak dalam Paradigma Kontemporer
C. Pembatasan Masalah Dalam hal ini, penyusun membatasi masalah pada: 2
1. Pengertian; 2. Bentuk atau klasifikasi; 3. Pemberian contoh.
D. Perumusan Masalah Perumusan masalahnya adalah bagaimana memberikan penjelasan ringkas mengenai pengertian, bentuk atau klasifikasi dan pemberian contoh.
E. Tujuan Makalah Tujuan disusunnya makalah ini adalah: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan; 2. Untuk memberikan penjelasan mengenai Perpajakan.
F. Manfaat Makalah Makalah diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 1. Penulis a. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan; b. Untuk menambah pengetahuan yang terkait Perpajakan. 2. Pihak lain a. Makalah ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan berminat dalam menyusun makalah pada bidang yang sama; b. Untuk menambah pengetahuan yang terkait Perpajakan.
3
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Pajak Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
B. Pajak dalam Paradigma Klasik Pajak dalam paradigma lama masih sangat dominan sebagaimana ditunjukkan dalam The Encyclopedia Americana, yaitu: A compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefits conferred.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(UU No. 6 /1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 16 tahun 2009 pasal (1)) :
4
Tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives. (Ray M. Sommerfeld, et.al)
“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH)
1. Unsur-unsur Pajak dalam Paradigma Klasik
1. Iuran atau pungutan 2. Dipungut berdasarkan undang-undang 3. Dapat dipaksakan 4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi (imbalan) secara langsung 5. Untuk membiayai pengeluaran umum negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak tersebut ak an diuraikan sebagai berikut: a. Dapat Dipaksakan Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan/iuran lainnya adalah -
Sifat ‘memaksa’ yang melekat didalamnya.
-
Kata “compulsory” digunakan untuk membedakan pajak dengan sumbangan atau
hadiah. -
Dalam rangka Law enforcement, salah satu instrumen “paksaan” (compulsory)
dalam adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 5
Di Indonesia, salah satu instrumen “paksaan” dalam pemungutan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PPSP). Berikut ini penjelasan ringkas pelaksanaan PPSP sebagai instrumen penagihan pajak: 1) Penagihan Surat Paksa Secara garis besar, pelaksanaan PPSP dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:
Gambar 1.1
Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2) Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila: a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu; b) Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan; c) Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu; d) Terjadi penyitaan barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 3) Esensi Sanksi dalam Perpajakan Tujuan pemberian sanksi adalah: a) Menghalangi orang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan; 6
b) Menegakkan keadilan. Sanksi pidana maupun sanksi administrasi lebh mempunyai tujuan jangka pendek, yaitu menghukum Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, daripada untuk tujuan jangka panjang yaitu memengaruhi tingkah laku Wajib Pajak yang tidak kooperatif menjadi Wajib Pajak patuh. 4) Kompromi Fiskal Kompromi Fiskal hanya berlaku apabila kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah kesalahan yang tidak disengaja. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 UU KUP.
b. Dipungut berdasarkan Undang-undang Dalam merumuskan atau menentukan peraturan perundang-undangan pajak tersebut, aspirasi masyarakat harus terwakili, paling tidak melalui wakilnya di Badan Legislatif.. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Jadi pemungutan suatu jenis pajak, harus dilegalisasikan dengan adanya suatu undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusannya, rakyat harus diikutsertakan, yaitu melalui wakil-wakilnya di DPR. pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
c. Tidak Mendapatkan Manfaat Langsung Pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat atas kontribusi pembayaran pajaknya. Meskipun demikian, bukan berarti uang pajak dapat 7
digunakan oleh Pemerintah secara semena-mena, karena Pemerintah harus melakukan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya.
Jika seorang Wajib Pajak membayar pajak, maka fiskus tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal secara langsung. Manfaat pajak dapat dirasakan secara kolektif atau bersama-sama, misalnya : rasa aman karena ada polisi, menggunakan sarana jalan, jembatan, menggunakan sarana gedung sekolah, dan sebagainya .
d. Dipergunakan untuk Menjalankan Fungsi Negara Pemanfaatan
pajak
untuk
menjalankan
fungsi
Negara
hendaknya
berpegang pada prinsip-prinsip good governance, yaitu penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, profesionalisme dan melibatkan masyarakat secara luas. Dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara, baik itu anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
Pengeluaran yang dibiayai dari pajak ini hasilnya harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik masyarakat yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.
Selain
fungsi
budgeter
(anggaran)
yaitu
fungsi
mengisi
Kas
Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).
1. Pajak dalam Paradigma Kontemporer Beberapa poin pergeseran paradigma dalam mendefinisikan pajak adalah: 8
a. Pajak tidak boleh memaksa; b. Pajak harus dikembalikan ke Masyarakat; c. Pembayar pajak mendapatkan manfaat; d. Pajak juga memiliki pengukuran benefit .
9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Gagasan demokratisasi perpajakan menjadi penting untuk dikembangkan karena semakin terbukanya iklim politik di Indonesia dan perkembangan bebas serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai perpajakan. 2. Dalam memenuhi fungsi alokasi, maka pemungutan pajak lebih ditekankan pada
fungsi
budgetair,
sedangkan
untuk
memenuhi
fungsi-fungsi
pemerintahan yang lainnya, pemerintah dapat memungut pajak bukan karena alas an penerimaan, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 3. Dalam mendesain sistem pajak, harus terlebih dahulu dipahami karakteristik pajak yang akan dipungut, untuk menentukan alternatif desain kebijakan pemungutan dan administrasi pemajakannya. 4. Undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. 5. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum public. 6. Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut.
19
DAFTAR PUSTAKA
https://www.academia .edu/11174679/Pengantar_ilmu_pajak
Ortax
(2007).
http://www.ortax.org/,
Peraturan
Perundang-undangan.
From
07 Februari 2015
https://www.academia .edu/8756568/P1_Pengertianpajak
iv
