Perjanjian Kerja Bersama PT PLN (Persero).pdf

PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT PLN (PERSERO) DAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) NOMOR : 0392.PJ/061/DIR/2006 NOMOR : DPP-042/KEP-ADM/2006 PERIODE TAHUN 2006 – 2008 MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sebagaimana diketahui bahwa Kesepakatan Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor 057.PJ/061/DIR/2002 dan Nomor DPP-015/KEP-ADM/2002 Periode Tahun 2002 – 2004 dan kesepakatan perpanjangan tanggal 27 Oktober 2005 telah berakhir. Sejalan dengan keberadaan dan perkembangan Serikat Pekerja di lingkungan PT PLN (Persero) serta pengakuan hak-hak Pekerja untuk berorganisasi, diperlukan suatu hubungan kerja yang harmonis, serasi dan dinamis antara PT PLN (Persero) dengan Pegawai untuk mewujudkan sikap saling menghormati, mempercayai satu sama lain dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Kemajuan Perseroan, diperlukan usaha-usaha pengembangan kemampuan, ketrampilan dan peningkatan produktivitas Pegawai. Agar usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, diperlukan kerjasama yang baik antara Perseroan, Serikat Pekerja dan Pegawai serta Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia yang baku dan terpadu yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama merupakan ketentuan, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 1. Adanya kepastian hak dan kewajiban PT PLN (Persero), Serikat Pekerja dan Pegawai. 2. Adanya syarat-syarat kerja bagi Pegawai. 3. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan dinamis antara PT PLN (Persero) dengan Pegawai demi kelangsungan dan kemajuan Perseroan sehingga kesejahteraan Pegawai dapat ditingkatkan. 4. Terwujudnya Good Corporate Governance. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara : I.

PT PLN (Persero), badan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6731, beserta perubahannya yang selanjutnya disebut Perseroan.

2

II. Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut SP-PLN. Kedua belah Pihak sepakat bahwa yang dijadikan dasar hukum pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO mengenai berlakunya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001. 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 11. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE.13/MEN/SD-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. atas Hak Uji Material UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara R.I. tahun 1945. Kedua belah Pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Definisi Pasal 1 Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan : a. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian hasil perundingan yang diselenggarakan antara SP-PLN dengan PT PLN (Persero) yang disetujui/diketahui oleh Departemen yang membidangi ketenagakerjaan untuk mengatur dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak yang selanjutnya disingkat dengan PKB. b. Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero). c.

Perseroan adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.

d. PLN Pusat adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat. e. PLN Unit adalah Unit PLN yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi. f.

Unit PLN adalah PLN Pusat dan PLN Unit.

g. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut SP-PLN. h. Pegawai adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan, atau dapat juga disebut Pekerja.

3 i.

Istri/Suami adalah istri/suami sah Pegawai yang didaftarkan di Perseroan.

j.

Anak Kandung adalah anak sah Pegawai yang didaftarkan di Perseroan.

k.

Anak Angkat adalah anak yang diangkat menurut hukum/adopsi atau berdasarkan hukum adat setempat yang diperkuat Pengadilan Negeri untuk paling banyak 1 (satu) orang dan didaftarkan di Perseroan.

l.

Anak Tiri adalah anak yang bukan anaknya sendiri dan diakui sebagai anak akibat adanya suatu perkawinan antara Pegawai dengan orangtua anak tersebut yang pada saat perkawinan Pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai anak kandung/anak angkat. Jumlah anak tiri tersebut paling banyak 1 (satu) orang dan didaftarkan di Perseroan.

m. Ahli Waris adalah keluarga Pegawai yang berhak menerima warisan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. n. Penghasilan adalah imbalan yang diberikan oleh Perseroan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan sistem penghasilan yang ditetapkan Perseroan. o. Waktu Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, yaitu 7 (tujuh) jam atau 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan tidak melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. p. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum’at atau hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari tersebut merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk tugas-tugas berkesinambungan yang memerlukan pelaksanaan tugas secara bergilir ditetapkan oleh Pimpinan Unit PLN masing-masing. q. Kerja Lembur adalah waktu kerja di luar ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan. r.

Hari Libur adalah hari tidak masuk kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan atau Perseroan sebagai hari libur.

s.

Waktu Istirahat adalah waktu tidak melakukan pekerjaan pada hari kerja yang diatur dan ditetapkan Perseroan.

t.

Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

u. Kecelakaan Dinas adalah kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan tentang kecelakaan dinas. v.

Lembaga Kerjasama Bipartit (LKB) adalah forum komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan kerja di Perseroan yang anggotanya terdiri atas unsur Perseroan dan unsur SPPLN. Bagian Kedua Lingkup Perjanjian Pasal 2

(1) PKB ini berlaku bagi Perseroan dan SP-PLN sebagai dasar hukum dalam hubungan kerja. (2) PKB antara Perseroan dan SP-PLN ini memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah Pihak. (3) Perseroan dan SP-PLN sepakat selama masa berlakunya Perjanjian ini, untuk tidak melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, kecuali kedua belah Pihak bersepakat untuk mengadakan perubahan dan dituangkan secara tertulis dan menjadi amandemen atau addendum PKB. Bagian Ketiga Sumber Dana Bagi SP-PLN Pasal 3 (1) Iuran anggota SP-PLN ditentukan sebagai berikut :

4 a. Pemotongan iuran anggota dilakukan langsung oleh Perseroan dengan persetujuan anggota dari penghasilan anggota SP-PLN setiap awal bulan; b. Iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditransfer langsung ke rekening SP-PLN di masing-masing Unit PLN yang bersangkutan; c.

Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh SP-PLN.

(2) Perseroan memberikan bantuan dana sesuai kesepakatan berdasarkan Program Kerja Tahunan SPPLN. (3) Bantuan Dana program kerja Tahunan SP-PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan sebelum penyusunan RKAP Perseroan pada tahun berjalan untuk masing-masing Unit PLN. (4) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan kepada SP-PLN masingmasing Unit PLN oleh Pimpinan Unit yang bersangkutan. (5) Droping dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai aktivitas yang akan dilaksanakan dan diwajibkan membuat laporan keuangan setelah aktivitas dilaksanakan. (6) Hasil usaha yang sah. (7) Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota. (8) Dalam hal bantuan dari pihak lain berasal dari luar negeri, Pengurus SP-PLN harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II PENGAKUAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Pengakuan Para Pihak Pasal 4 (1) SP-PLN mengakui sepenuhnya hak Perseroan untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai Anggaran Dasar PT PLN (Persero). (2) Perseroan mengakui sepenuhnya bahwa SP-PLN adalah organisasi Pekerja yang sah dan diakui di Perseroan. Bagian Kedua Hak-Hak Perseroan dan SP-PLN Pasal 5 (1) Perseroan berhak : a. Mengatur Pegawai dan jalannya Perseroan yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Memberikan sanksi kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai; c.

Mengajukan keberatan atas tindakan SP-PLN yang bertentangan dengan PKB.

(2) SP-PLN berhak : a. Mewakili, membela dan melindungi anggotanya;

5 b. Mengatur organisasi dan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; c.

Mengajukan keberatan atas tindakan Perseroan yang bertentangan dengan PKB dan atau yang merugikan Perseroan;

d. Membuat PKB dengan Perseroan; e. Mewakili anggota SP-PLN dalam menyelesaikan perselisihan industrial; f.

Mewakili anggota SP-PLN dalam lembaga ketenagakerjaan;

g. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan Pegawai sepanjang kegiatan tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan; h. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; i.

Memberikan masukan kepada Perseroan terhadap pencapaian kinerja unit PLN;

j.

Mencalonkan anggotanya untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun PLN yang mewakili Peserta. Bagian Ketiga Kewajiban Perseroan dan SP-PLN Pasal 6

(1) Perseroan berkewajiban untuk: a. Mentaati isi PKB; b. Menjaga, membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik, menghormati dan mempercayai sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; c.

Melaksanakan pengelolaan Perseroan secara efisien dengan membangun dan membina terciptanya Perseroan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (GCG);

c.

Memberikan kesempatan kepada SP-PLN untuk mencalonkan anggotanya menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun PLN yang mewakili Peserta.

(2) SP-PLN berkewajiban: a. Mentaati isi PKB; b. Menjaga, membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik, menghormati dan mempercayai sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; c.

Membantu Perseroan untuk menjaga ketenangan kerja serta kelancaran jalannya Perseroan dan peningkatan produktivitas kerja dan mendorong terciptanya Perseroan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance (GCG);

d. Melindungi dan kepentingannya;

membela

anggota

dari

pelanggaran

hak-hak

dan

memperjuangkan

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; f.

Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP-PLN;

g. Menghindari konflik kepentingan antara posisi sebagai Pengurus SP-PLN dengan posisi di Perseroan, meliputi jabatan-jabatan :

6 1)

Jabatan Struktural, yaitu : a) Direksi; b) General Manager/Pemimpin; c) Kepala/Manajer Unit Pelaksana (Manajer Cabang setingkat); d) Kepala/Manajer Sub Unit Pelaksana (Manajer Unit Pelayanan Pelanggan / Kepala Ranting setingkat);

2)

Jabatan struktural di Bidang Sumberdaya Manusia dan Bidang Keuangan. BAB III BANTUAN DAN FASILITAS BAGI SP-PLN Pasal 7

(1) Perseroan memberikan izin kepada pengurus dan/atau anggota SP-PLN yang ditugaskan atas nama SP-PLN untuk meninggalkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas-tugas kepengurusan SP-PLN dengan tidak membebaskan mereka dari tugas dan jabatan di Perseroan. (2) Perseroan memberikan fasilitas kepada Pengurus dan/atau anggota yang ditugaskan atas nama SPPLN untuk menghadiri konferensi, kongres, kursus, seminar dan yang berhubungan dengan kegiatan SP-PLN sesuai dengan program kerja tahunan SP-PLN. (3) Perseroan memberikan bantuan penyediaan ruangan dan fasilitas kantor yang layak untuk kegiatankegiatan SP-PLN sesuai kemampuan Perseroan. BAB IV HUBUNGAN KERJA Bagian Pertama Pengadaan Pegawai Pasal 8 (1) Pengadaan Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan Perseroan. (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), mengutamakan seleksi terlebih dahulu sesuai kompetensi yang dibutuhkan Perseroan. (3) Pelamar yang telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku harus menjalani masa magang sebagai proses seleksi untuk diangkat sebagai Pegawai. (4) SP-PLN diberi hak memberikan masukan melalui forum LKB tentang proses penerimaan Pegawai. Bagian Kedua Jabatan Pegawai Pasal 9 (1) Setiap Pegawai diangkat dalam jabatan tertentu. (2) Jenis jabatan terdiri atas : a. Jabatan struktural : 1) Jabatan manajerial; 2) Jabatan supervisori;

7 b. Jabatan fungsional : 1) Jabatan kepakaran; 2) Jabatan keteknisan; 3) Jabatan operatif. (3) Setiap jabatan dihargai dengan peringkat jabatan sebagai dasar pembinaan imbal jasa secara seimbang dan wajar sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya. (4) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan dilakukan berdasarkan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Bagian Ketiga Penempatan Pegawai Pasal 10 (1) Penempatan Pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan Perseroan sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi Pegawai. (2) Penempatan Pegawai ditetapkan, sebagai berikut : a. Pegawai yang pengangkatannya menjadi wewenang PLN Pusat ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia; b. Pegawai yang pengangkatannya menjadi wewenang Unit PLN ditempatkan di lingkungan kerja Unit PLN yang bersangkutan. Bagian Keempat Tugas Karya Pasal 11 (1) Untuk kepentingan Perseroan dan sebagai upaya pembinaan kompetensi, Pegawai dapat ditugaskaryakan ke Instansi di luar Perseroan atas persetujuan Pegawai yang bersangkutan. (2) Selama ditugaskaryakan, Pegawai yang bersangkutan tetap dibina oleh Perseroan. Bagian Kelima Mutasi Jabatan Pasal 12 (1) Perseroan berwenang memutasikan Pegawai dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja dan pencapaian tujuan organisasi Perseroan. (2) Perseroan berwenang memutasikan Pegawai untuk kepentingan dan kebutuhan Perseroan sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja, mutasi tersebut dapat berupa promosi, rotasi atau demosi. (3) Mutasi yang dilakukan terhadap Pegawai yang menjabat Pengurus SP-PLN dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (4) Pelaksanaan mutasi jabatan harus didasarkan pada kriteria yang obyektif, dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

8 Pasal 13 (1) Promosi adalah alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang lebih tinggi melalui seleksi yang dilakukan oleh Perseroan. (2) Promosi dilaksanakan secara adil dengan mempertimbangkan unsur-unsur kemampuan, prestasi kerja, pendidikan/pelatihan, kedisiplinan dan kepemimpinan.

kompetensi,

(3) Perseroan berkewajiban memberikan pelatihan bagi Pegawai yang dimutasikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Pasal 14 (1) Rotasi adalah alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang setingkat. (2) Rotasi dilaksanakan untuk menambah wawasan, pengalaman dan melengkapi kompetensi/ kemampuan untuk Pegawai sebagai bagian dari pembinaan. (3) Perseroan berkewajiban memberikan pelatihan bagi Pegawai yang dirotasikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Pasal 15 Demosi adalah alih tugas berupa penurunan peringkat jabatan bagi Pegawai yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai dan tata tertib atau atas permintaan sendiri. Bagian Keenam Jenis Mutasi Jabatan Pasal 16 (1) Jenis mutasi jabatan, terdiri atas : a. Mutasi intern Unit PLN adalah alih tugas Pegawai yang terjadi di lingkungan Unit PLN yang sama; b. Mutasi antar Unit PLN adalah alih tugas Pegawai yang terjadi di lingkungan Unit PLN yang satu ke Unit PLN yang lainnya. (2) Mutasi antar Unit PLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi wewenang PLN Pusat sesuai dengan kebutuhan Unit PLN terkait, sehingga tidak menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bagian Ketujuh Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pasal 17 (1) Pegawai yang melaksanakan mutasi jabatan diberikan kesempatan untuk melaksanakan orientasi kerja di Unit PLN yang baru paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan mutasi jabatan diterima dan apabila dalam kurun 1 (satu) bulan tidak dilaksanakan, maka hak untuk melaksanakan orientasi kerja menjadi gugur. (2) Dalam hal penundaan atau keterlambatan orientasi kerja tersebut disebabkan karena kepentingan dinas yang penting dan mendesak, harus dinyatakan oleh Pegawai pada jenjang jabatan Manajemen Atas di PLN Pusat atau oleh pimpinan PLN Unit yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan orientasi kerja yang penting dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak kepentingan dinas berakhir.

9 (4) Lamanya masa orientasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dilaksanakan sekaligus atau paling banyak 3 (tiga) kali. (5) Mutasi jabatan wajib dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak Pegawai menerima keputusan mutasi jabatan. (6) Pegawai dan/atau Pejabat yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan mutasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat dikenakan sanksi/hukuman disiplin. Bagian Kedelapan Mutasi Jabatan Atas Permintaan Sendiri Pasal 18 (1) Pegawai dapat mengajukan permohonan mutasi jabatan atas permintaan sendiri, apabila : a. Mengikuti Istri/Suami yang dipindahkan ke kota lain di luar tempat kedudukan; b. Karena alasan kesehatan yang direkomendasikan oleh dokter Perseroan. (2) Mutasi jabatan atas permohonan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Masa kerja di Perseroan paling sedikit 5 (lima) tahun terus menerus; b. Masa kerja pada peringkat jabatan terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun; c.

Di Unit PLN penerima tersedia formasi;

d. Semua biaya akibat mutasi jabatan atas permintaan sendiri menjadi tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan; e. Mutasi jabatan atas permintaan sendiri paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai. (3) Perseroan harus menjawab permohonan mutasi Pegawai atas permintaan sendiri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Mutasi jabatan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan biaya perjalanan pindah diberikan oleh Perseroan. Bagian Kesembilan Tempat dan Lingkungan Kerja Pasal 19 (1) Tempat kerja, yaitu suatu tempat di mana pada umumnya pekerjaan diselenggarakan. (2) Lingkungan Kerja, yaitu tempat kerja di lingkungan Perseroan atau lingkungan di luar Perseroan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. BAB V PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Pertama Sistem Penghasilan Pasal 20 (1) Pegawai diberikan penghasilan berupa Gaji Dasar dan tunjangan-tunjangan lainnya.

10 (2) Perseroan berusaha meningkatkan Penghasilan Pegawai dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. (3) Gaji Dasar ditinjau secara berkala tahunan disesuaikan dengan : a. Nilai hasil survai pasar imbalan; b. Perkembangan indeks biaya hidup; c. Peningkatan Kinerja Perseroan; (4) Gaji Dasar Pegawai di Perseroan diberikan kesetaraan dengan Gaji Dasar Pegawai Anak Perusahaan sesuai dengan peringkat jabatan, bertahap diusahakan paling lama sampai tahun 2006. (5) Dalam menentukan kenaikan Gaji Dasar secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Perseroan mempertimbangkan masukan dari SP-PLN. (6) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. Tunjangan Dasar yang diberikan sesuai dengan peringkat jabatan; b. Tunjangan Jabatan yang diberikan sesuai peringkat jabatan; c.

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ditinjau secara berkala berdasarkan peningkatan kinerja dan kemampuan Perseroan.

(7) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perseroan sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dengan Ketentuan Direksi saat PKB ditandatangani. Bagian Kedua Tunjangan Daerah dan Insentif Prestasi Kerja Pasal 21 (1) Tunjangan Daerah diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi dari perbedaan kualitas hidup (quality of living) antar daerah. (2) Kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan atas hasil survai faktor-faktor kualitas hidup, sebagai berikut : a. Lingkungan politik dan sosial; b. Lingkungan ekonomi; c.

Lingkungan sosio kultural;

d. Pertimbangan medis dan kesehatan; e. Sekolah dan perguruan tinggi; f.

Layanan umum dan transportasi;

g. Rekreasi; h. Barang-barang kebutuhan; i.

Tempat tinggal;

j.

Lingkungan alam.

(3) Besarnya Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan peringkat gaji dan kelompok daerah yang dituangkan dalam tabel sebagaimana ketentuan yang berlaku terakhir. Pasal 22 (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada Pegawai diberikan Insentif Prestasi Kerja (IPK).

11 (2) Besarnya IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan kinerja Unit, kinerja Individu dan jam kehadiran yang pembayarannya dilakukan secara bertahap berdasarkan periode penilaian kinerja unit dan kinerja individu. (3) Besarnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan Perseroan. Bagian Ketiga Penghasilan Selama Sakit Pasal 23 (1) Pegawai yang menjalani istirahat karena sakit, penghasilannya tetap dibayarkan sebagai berikut : a. Selama 6 (enam) bulan pertama, diberikan penghasilan penuh; b. Pada bulan ke 7 (tujuh) sampai dengan bulan ke 9 (sembilan), diberikan penghasilan 80 % (delapan puluh perseratus); c.

Pada bulan ke 10 (sepuluh) sampai dengan bulan ke 12 (dua belas), diberikan penghasilan 60 % (enam puluh perseratus).

(2) Cuti sakit pada tahun ke 2 (dua) dalam hal cuti sakit tersebut memerlukan perpanjangan cuti yang dinyatakan dengan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan yang menerangkan bahwa penyakitnya masih dapat disembuhkan, diberikan penghasilan 60 % (enam puluh perseratus). (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan atau Tim Dokter yang ditunjuk Perseroan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja karena sakit (pemeriksaan dilakukan secara periodik), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan. Bagian Keempat Penghasilan Pegawai Selama Penahanan Pasal 24 (1) Pegawai yang ditahan pihak berwajib untuk keperluan penyidikan dan atau pemeriksaan di persidangan pengadilan karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, maka mulai saat penahanan tersebut, Pegawai yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai dalam masa penahanan oleh pihak yang berwajib. (2) Selama Pegawai dikenakan penahanan, pembayaran penghasilan ditentukan sebagai berikut : a. Penahanan sampai dengan waktu 6 (enam) bulan, diberikan penghasilan bulanan. b. Penahanan untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pembayaran penghasilan dihentikan. (3) Dalam hal putusan pengadilan atau hasil penyidikan, Pegawai dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan harus direhabilitasi dan seluruh hak-hak kepegawaiannya dikembalikan, sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak tidak masuk bekerja karena ditahan. (4) Dalam hal penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat dari kecelakaan lalu lintas, maka Serikat Pekerja dan Manajemen yang mempunyai bukti-bukti cukup bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bukan karena kesalahan Pegawai yang bersangkutan, maka penghasilan selama penahanan dibayar secara penuh paling lama selama 1 (satu) tahun.

12 BAB VI PEMBINAAN PEGAWAI Bagian Pertama Umum Pasal 25 (1) Pembinaan Pegawai termasuk Pegawai Tugas Karya bertujuan untuk : a. Mendorong profesionalisme Pegawai; b. Memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenangan kerja; c.

Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja;

d. Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja serta kesetiaan kepada Perseroan; e. Memberikan kepastian adanya pengembangan karir Pegawai; f.

Memberikan kesempatan pengembangan karir Pegawai.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembinaan Pegawai dilakukan melalui : a. b. c. d. e. f.

Pendidikan dan pelatihan; Pembinaan karir; Penilaian unjuk kerja Pegawai; Pemberian penghargaan; Penegakan ketentuan-ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai; Penjatuhan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Pasal 26

(1) Pendidikan dan Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan serta sikap Pegawai agar dapat menjamin pelaksanaan tugas Perseroan dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna; (2) Pendidikan dan Pelatihan keselamatan & kesehatan kerja wajib diberikan kepada Pekerja yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi bahaya; (3) Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan berdasarkan program Perseroan dan/atau usulan atasan Pegawai dan/atau Pegawai, sesuai kebutuhan yang menunjang pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan dan sesuai dengan kepentingan Perseroan. (4) Informasi Pendidikan dilaksanakan secara transparan kepada Pegawai dalam waktu yang memungkinkan untuk melakukan persiapan pendidikan. (5) Hasil yang dicapai dalam Pendidikan dan Pelatihan termasuk pendidikan dengan dana swadaya dipakai sebagai salah satu pertimbangan dalam pembinaan karir Pegawai. (6) Pendidikan wajib diberikan pula kepada Pegawai yang akan memasuki masa pensiun sesuai dengan minat dan keinginannya untuk dua tahun terakhir masa kerjanya, bila Perseroan tidak dapat menyediakan pendidikan tersebut, maka Perseroan wajib menyediakan pendidikan di luar Perseroan dengan biaya yang setara dilakukan oleh Perseroan dan menjadi tanggung jawab Perseroan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat PKB ditandatangani.

13 Bagian Ketiga Pembinaan Karir Pasal 27 (1) Pembinaan karir ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk meningkatkan kontribusinya pada Perseroan, dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi dengan memperhatikan apresiasi Pegawai. (2) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perseroan, dengan cara berjenjang yang transparan dan objektif. (3) Pembinaan karir Pegawai merupakan tanggung jawab dari : a. Atasan; b. Pegawai yang bersangkutan; c. Pejabat yang menangani SDM. (4) Pegawai mendapatkan hasil penilaian kinerja pada setiap periode penilaian. Bagian Keempat Penilaian Unjuk Kerja Pegawai Pasal 28 (1) Penilaian unjuk kerja Pegawai dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi Pegawai selama bekerja di Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepadan dengan nilai unjuk kerja yang diperoleh dan dipakai sebagai dasar pemberian kenaikan berkala serta usulan pembinaan dan pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan. (2) Penilaian unjuk kerja Pegawai meliputi tahap perencanaan unjuk kerja Pegawai, tahap pemantauan unjuk kerja Pegawai dan tahap penilaian unjuk kerja Pegawai. (3) Kriteria penilaian unjuk kerja Pegawai terdiri atas unsur sasaran individu dan kontribusi individu yang diberikan derajat penilaian sesuai masing-masing unsur, yaitu : a. Dibawah Ekspektasi (DE) untuk penilaian unjuk kerja dibawah standar; b. Sesuai Ekspektasi (SE) untuk penilaian unjuk kerja memenuhi standar; c.

Melampaui Ekspektasi (ME) untuk penilaian unjuk kerja yang melampaui standar.

(4) Kesimpulan unjuk kerja masing-masing unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada tahun berjalan digunakan untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan pada tahun yang bersangkutan yang diberikan nilai skala sebagai berikut : a. Penilaian dengan predikat Tidak Memenuhi Ekspektasi (TME) memperoleh nilai skala “a” b. Penilaian dengan predikat Sesuai Dengan Ekspektasi (SDE) memperoleh nilai skala “b” c.

Penilaian dengan predikat Konsisten Sesuai Ekspektasi (KSE) memperoleh nilai skala “c”

d. Penilaian dengan predikat Melampaui Seluruh Ekspektasi (MSE) memperoleh nilai skala “ c’ “ (5) Hasil penilaian unjuk kerja Pegawai, pada tahun berjalan digunakan sebagai dasar kenaikan berkala tahun berikutnya dalam hal Pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan pekerjaan paling sedikit 6 (enam) bulan pada akhir Desember tahun berjalan. (6) Unjuk kerja Pegawai dalam aktivitasnya sebagai Pengurus SP-PLN, dimasukkan sebagai salah satu komponen Penilaian Unjuk Kerja Pegawai yang bersangkutan. (7) Penilaian unjuk kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), berdasarkan masukan dari Pengurus SP-PLN.

14 Bagian Kelima Pemberian Penghargaan Pasal 29 (1) Setiap Pegawai yang berprestasi dan atau telah menunjukkan kesetiaan kerja kepada Perseroan, diberikan penghargaan yang terdiri atas : a. Penghargaan Kesetiaan Kerja 2 (dua) windu, 3 (tiga) windu dan 4 (empat) windu; b. Penghargaan atas prestasi luar biasa; c. Penghargaan atas penemuan baru. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan : a. Penghargaan Kesetiaan Kerja 2 (dua) windu diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 16 (enam belas) tahun termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai/Pegawai Dalam Masa Percobaan; b. Penghargaan Kesetiaan Kerja 3 (tiga) windu diberikan kepada Pegawai yang bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 24 (dua puluh empat) tahun termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai /Pegawai Dalam Masa Percobaan; c.

Penghargaan Kesetiaan Kerja 4 (empat) windu diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja secara terus menerus di Perseroan selama 32 (tiga puluh dua) tahun termasuk saat berstatus sebagai Tenaga Harian atau Calon Pegawai/Pegawai Dalam Masa Percobaan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c diberikan apabila Pegawai dinyatakan sebagai Pegawai yang telah melakukan prestasi luar biasa atau penemuan baru sesuai penilaian Tim Khusus yang terdiri atas unsur Perseroan dan unsur SP-PLN serta untuk teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan sebagai berikut : a. Diberikan dalam bentuk piagam dan uang yang dibayarkan pada saat jatuh tempo; b. Besaran uang sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah sebagai berikut : 1) Penghargaan Kesetiaan Kerja 2 (dua) windu, sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan pada saat jatuh tempo; 2) Penghargaan Kesetiaan Kerja 3 (tiga) windu, sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan pada saat jatuh tempo; 3) Penghargaan Kesetiaan Kerja 4 (empat) windu, sebesar 4 (empat) kali penghasilan bulan pada saat jatuh tempo. (5) Bagi Pegawai yang berhak atas penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila pada saat jatuh tempo pemberian penghargaan sedang menjalani hukuman disiplin, pemberian penghargaan ditunda sampai dengan yang bersangkutan selesai menjalani hukuman disiplin atau penghargaan tersebut tidak dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan setelah menjalani hukuman disiplin berhenti bekerja atau pensiun. BAB VII DISIPLIN PEGAWAI Bagian Pertama Ketentuan Disiplin Pegawai

15 Pasal 30 Ketentuan Disiplin Pegawai mengatur kewajiban, larangan dan penjatuhan hukuman disiplin, apabila kewajiban tidak ditaati dan atau larangan dilanggar oleh Pegawai. Bagian Kedua Kewajiban Pegawai Pasal 31 Setiap Pegawai wajib : a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik; b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; c.

Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menjunjung tinggi norma-norma kesopanan, kesusilaan dan etika; e. Memberikan bimbingan dan keteladanan yang baik kepada bawahan; f.

Menunjukkan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang baik. Bagian Ketiga Larangan Pegawai Pasal 32

Setiap Pegawai dilarang : a.

Melakukan hal-hal yang tidak patut diperbuat oleh seorang Pegawai yang bermartabat;

b.

Menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan;

c.

Melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perseroan;

d.

Melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan Perseroan;

e.

Melalaikan tugas kedinasan;

f.

Mengabaikan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;

g.

Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban;

h.

Melakukan perbuatan yang tidak terpuji;

i.

Bekerja untuk negara asing, badan usaha atau instansi lain di luar Perseroan tanpa ijin tertulis dari Perseroan. Bagian Keempat Hukuman Disiplin Pasal 33

(1) Setiap Pegawai wajib mematuhi ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai. Bagian Kelima Klasifikasi Pelanggaran Disiplin , Jenis Hukuman Disiplin, Dan Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin

16

Pasal 34 (1) Klasifikasi pelanggaran disiplin, jenis hukuman disiplin dan prosedur penjatuhan Hukuman Disiplin akan dilakukan penyempurnaan dan akan menjadi addendum dari PKB ini. (2) Peraturan Disiplin Pegawai yang diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 225.K/010/DIR/2000 beserta peraturan perubahannya diberlakukan sampai dengan penyempurnaan hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Perseroan dan SP-PLN. (3) Khusus proses PHK mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. (4) Addendum terhadap Peraturan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PKB ditandatangani. (5) Dalam hal addendum sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan pasal ini harus di addendum.

BAB VIII TATA TERTIB Bagian Pertama Waktu Kerja Pasal 35 (1) Waktu kerja di Perseroan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu 7 (tujuh) jam satu hari atau 8 (delapan) jam satu hari dan tidak melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. (2) Waktu istirahat tidak termasuk waktu kerja dan tidak dihitung sebagai jam kerja. (3) Untuk pekerjaan yang memerlukan kesinambungan kerja secara bergilir (shift) diatur dan ditetapkan oleh Pemimpin/General Manajer Unit PLN masing-masing, disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Waktu dimulai dan berakhirnya jam kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Unit PLN masingmasing. Bagian Kedua Kerja Lembur Pasal 36 (1) Perseroan dapat menugaskan Pegawai bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan kelebihan waktu tersebut dianggap sebagai kerja lembur. (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang mendesak harus diselesaikan di luar jam kerja resmi dan atau pada hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Kerja lembur dilakukan atas perintah pejabat berwenang dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilemburkan dengan menerbitkan surat perintah kerja lembur. (4) Pegawai dengan peringkat jabatan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 26 (dua puluh enam), apabila melakukan kerja lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur sesuai jumlah jam kerja lembur yang dilaksanakan, besarnya sebagai berikut :

17 a. Uang lembur 1 (satu) jam besarnya adalah 1/173 x Gaji Dasar / bulan; b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa, maka uang lembur untuk tiap kerja lembur dibayarkan sebagai berikut : 1) Untuk 1 (satu) jam pertama = 1,5 x uang lembur 1 (satu) jam 2) Untuk setiap jam selanjutnya = 2 x uang lembur 1 (satu) jam c.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari libur resmi, maka uang lembur untuk tiap jam kerja lembur dibayarkan sebagai berikut : 1) Untuk seminggu 5 (lima) hari kerja (jumlah jam kerja sehari 8 jam) : a) Setiap jam kerja lembur dalam 8 (delapan) jam = 2 x uang lembur 1 (satu) jam b) Jam pertama setelah 8 (delapan) jam = 3 x uang lembur 1 (satu) jam c) Jam kedua dan selebihnya setelah 8 (delapan) jam = 4 x uang lembur 1 (satu) jam 2) Untuk seminggu 6 (enam) hari kerja (jumlah jam kerja sehari 7 jam), untuk hari Senin – Kamis dan Sabtu atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at : a) Setiap jam kerja lembur dalam 7 (tujuh) jam untuk hari Senin – Kamis atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at = 2 x uang lembur 1 (satu) jam b) Jam pertama setelah 7 (tujuh) jam untuk hari Senin – Kamis atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at = 3 x uang lembur 1 (satu) jam c) Jam kedua dan selebihnya setelah 7 (tujuh) jam untuk hari Senin – Kamis atau 5 (lima) jam untuk hari Jum’at = 4 x uang lembur 1 (satu) jam

(5) Uang lembur dibayarkan sekaligus setiap bulan, yaitu pada bulan berikutnya setelah kerja lembur dilaksanakan. (6) Pegawai dengan peringkat 0 (nol) sampai dengan 26 (dua puluh enam) yang melaksanakan kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila melewati jam makan diberikan makan lembur. (7) Jumlah waktu kerja lembur dalam 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) jam, penyimpangan dari ketentuan ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bagian Ketiga Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Kerja Pasal 37 (1)

Setiap Pegawai wajib memahami fungsi keselamatan dan kesehatan kerja termasuk fungsi keselamatan umum, keselamatan instalasi, dan fungsi keselamatan lingkungan, yaitu sebagai usaha untuk melindungi terhadap terjadinya kecelakaan dinas (kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kecelakaan dinas lainnya), kecelakaan tenaga kerja bukan Pegawai, kecelakaan masyarakat umum dan kerusakan/kerugian aset Perseroan akibat kecelakaan.

(2)

Setiap Pegawai wajib mentaati/memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

(3)

Setiap Pegawai wajib menjaga keselamatan dirinya dan Pegawai lainnya.

(4)

Setiap Pegawai wajib mentaati/memenuhi persyaratan dan prosedur kerja, menggunakan alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja pada waktu melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya, di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan.

(5)

Pegawai wajib merawat alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja.

18 (6)

Perseroan wajib menyediakan persyaratan kerja, prosedur kerja/SOP (Standard Operation Procedure), alat pelindung diri, peralatan keselamatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja serta menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

(7)

Perseroan wajib menjaga alat dan peralatan kerja agar selalu dalam keadaan laik pakai dengan mengadakan pengujian secara berkala/sesuai ketentuan yang berlaku.

(8)

Perseroan wajib memberikan tanda pengenal dan pakaian dinas bagi seluruh Pegawai, pakaian kerja bagi Pegawai yang bekerja di instalasi dan wajib dipakai sesuai ketentuan yang berlaku.

(9)

Perseroan wajib memberikan ekstra voeding bagi Pegawai yang bertugas di tempat kerja yang beresiko terhadap kesehatan dan/atau yang bekerja secara bergilir (shift) dan harus dimakan/diminum di tempat kerja.

(10) Pegawai dilarang menggunakan alat pelindung diri, peralatan kerja lainnya dan perlengkapan kerja untuk kepentingan pribadi. (11) Dalam hal Pegawai menemui hal-hal yang dapat mengancam keselamatan Pegawai maupun Perseroan, agar melaporkan kepada atasan. BAB IX CUTI Bagian Pertama Jenis Cuti Pasal 38 (1) Setiap Pegawai, setelah memenuhi persyaratan berhak atas istirahat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g.

Cuti tahunan; Cuti besar; Cuti karena sakit; Cuti bersalin; Cuti gugur kandung dan cuti haid; Cuti karena alasan penting; Cuti di luar tanggungan Perseroan.

(3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai f adalah sebagai berikut : a. Bagi pegawai di lingkungan PLN Pusat, oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan serendah-rendahnya Manajer atau pejabat yang setingkat; b. Bagi pegawai di lingkungan PLN Unit dan Unit Pelaksana, oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan serendah-rendahnya Asisten Manajer atau pejabat yang setingkat; c. Bagi pegawai di lingkungan PLN Sub Unit Pelaksana, oleh Kepala Sub Unit/Manajer Sub Unit Pelaksana. (4) Pejabat yang berwenang memberikan ijin cuti di luar tanggungan Perseroan adalah Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Bagian Kedua Cuti Tahunan

19 Pasal 39 (1) Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun terus menerus di Perseroan mulai tanggal diangkat sebagai Pegawai dalam masa percobaan, lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja untuk setiap tahun. (2) Pegawai diijinkan untuk tidak masuk bekerja karena alasan pribadi yang penting selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan dan tidak diperhitungkan dengan hak cuti tahunan. (3) Pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan tunjangan cuti tahunan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari penghasilan Pegawai pada bulan jatuh tempo hak cuti tahunan. Bagian Ketiga Cuti Besar Pasal 40 (1) Cuti besar diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) tahun terus menerus di Perseroan mulai tanggal diangkat sebagai Pegawai dalam masa percobaan. (2) Lamanya cuti besar adalah 3 (tiga) bulan untuk setiap 6 (enam) tahun masa kerja. (3) Hal-hal yang tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menetapkan hak cuti besar adalah sebagai berikut : a. Cuti sakit selama lebih dari 3 (tiga) bulan; b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai (skorsing); c. Cuti di luar tanggungan Perseroan. (4) Pegawai yang berhak atas cuti besar diberikan tunjangan cuti besar sebesar 3 (tiga) kali penghasilan Pegawai pada bulan jatuh tempo cuti besar. (5) Pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditangguhkan karena adanya kepentingan Perseroan yang mendesak. (6) Pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), apabila tidak dapat dilaksanakan kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi sebesar 1/22 x Penghasilan untuk setiap hari kerja yang tidak dapat dilaksanakan. (7) Pembayaran kompensasi pengganti cuti besar sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan saat pelaksanaan cuti tersebut dibatalkan oleh Perseroan. (8) Pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap, paling sedikit 1 (satu) bulan setiap kali pelaksanaan dengan kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya sejak tanggal jatuh tempo, yang harus diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelumnya. (9) Pada tahun dimana cuti besar tersebut dilaksanakan, hak cuti tahunan pada tahun tersebut gugur, sedangkan tunjangan cuti tahunan tetap dibayarkan. Bagian Keempat Cuti Sakit Pasal 41 (1) Pegawai yang menderita sakit berhak atas istirahat karena sakit. (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari kerja harus memberitahukan kepada atasan langsungnya.

20 (3) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit selama 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender, harus memberitahukan kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 6 (enam) bulan harus memberitahukan kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan perlunya perpanjangan cuti sakit. Pasal 42 (1) Pegawai yang menjalani cuti sakit dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun apabila secara periodik diuji oleh Dokter Majelis Penguji Kesehatan dan dinyatakan bahwa penyakitnya masih memerlukan perawatan lebih lanjut. (2) Dalam hal setelah cuti sakit selama 2 (dua) tahun ternyata belum sembuh, Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat karena uzur/cacat dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kelima Cuti Haid dan Cuti Gugur Kandung Pasal 43 (1) Pegawai wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid. (2) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandung dapat diberikan istirahat paling lama 1,5 (satu setengah) bulan dengan menerima penghasilan penuh. Bagian Keenam Cuti Bersalin Pasal 44 (1) Cuti bersalin diberikan untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga dilaksanakan berdasarkan perkiraan persalinan dari Dokter/Bidan, selama 3 (tiga) bulan. (2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, hak cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan menjadi gugur. Bagian Ketujuh Hak Menyusui Anak Pasal 45 Setiap Pegawai Perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dengan ketentuan dilaksanakan di lingkungan tempat kerja. Bagian Kedelapan Cuti Karena Alasan Penting Pasal 46 Cuti karena alasan penting diberikan kepada Pegawai, apabila : a. Pegawai yang melangsungkan pernikahan, Pegawai mengawinkan anaknya, anggota keluarga meninggal dunia yaitu Istri/Suami, orangtua/mertua atau anak diberikan cuti selama 3 (tiga) hari kerja dan untuk pelaksanaan di luar tempat kedudukan yang memerlukan waktu untuk perjalanan dapat ditambah lamanya perjalanan paling banyak 12 (dua belas) hari.

21 b. Saudara kandung Pegawai melangsungkan pernikahan, Istri Pegawai melahirkan anak, anak Pegawai dikhitan, membaptiskan anak dan saudara kandung Pegawai meninggal dunia, diberikan cuti selama 1 (satu) hari kerja dan apabila dilaksanakan di luar tempat kedudukan yang memerlukan waktu untuk perjalanan dapat ditambah lamanya perjalanan paling lama 12 (dua belas) hari. c.

Bagi Pegawai yang sudah mengambil Cuti karena alasan penting sebagaimana huruf a, hak tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) pada bulan yang bersangkutan tersebut gugur.

d. Melaksanakan ibadah haji yang pertama kali. Bagian Kesembilan Cuti Di luar Tanggungan Perseroan Pasal 47 (1) Cuti di luar tanggungan Perseroan dapat diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan : a. Mempunyai masa kerja sebagai Pegawai paling sedikit 5 (lima) tahun terus menerus di Perseroan; b. Untuk kepentingan pribadi yang penting dan mendesak antara lain mengikuti Istri/Suami pendidikan di luar negeri atau dipindahkan ke kota lain. (2) Lamanya cuti di luar tanggungan Perseroan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, selama menjalankan cuti di luar tanggungan Perseroan semua hak-hak kepegawaian tidak diberikan dan fasilitas Perseroan segera dikembalikan. (3) Cuti di luar tanggungan Perseroan bukan hak Pegawai, sehingga ijin yang diberikan sesuai pertimbangan kebutuhan Perseroan (penugasan negara) dengan perjanjian, bahwa pada saat masa menjalani cuti berakhir, apabila tidak tersedia formasi jabatan sesuai peringkat yang dimiliki, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Usia yang dijadikan dasar untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana ayat (3) adalah usia pada saat keputusan berhenti bekerja diberlakukan. (5) Masa menjalani cuti di luar tanggungan Perseroan tidak dihitung sebagai masa kerja untuk menghitung : masa kerja untuk kenaikan berkala, kenaikan reguler, hak cuti besar, penghargaan kesetiaan kerja dan masa kerja pensiun. BAB X PERJALANAN DINAS Bagian Pertama Umum Pasal 48 (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Perseroan, Pegawai dapat ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. (3) Pegawai yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang memadai dan dihitung sesuai jumlah waktu, jarak dan jenis perjalanan yang digunakan, yang terdiri atas :

22 a. Biaya angkutan; b. Uang harian; dan c. Biaya-biaya lain sebagai penunjang, sesuai jenis perjalanan dinas. Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 49 (1) Perjalanan dinas dalam negeri dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu : a. Perjalanan Jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas Perseroan, termasuk dalam pengertian perjalanan jabatan antara lain perjalanan detasir yang dilakukan untuk kepentingan dinas/dipekerjakan/dipindahkan untuk sementara di luar kedudukan paling lama 3 (tiga) bulan; b. Perjalanan Pindah untuk kepentingan dinas dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan baru, menurut keputusan pindah beserta keluarga; c.

Perjalanan Pengobatan yang dilakukan Pegawai dan atau keluarganya yang berhak atas rekomendasi dokter yang ditunjuk yang diharuskan berobat atau memerlukan perawatan di rumah sakit yang terletak di luar tempat kedudukan;

d. Perjalanan Pensiun yang dilakukan oleh Pegawai beserta keluarganya yang berhenti bekerja yang berhak atas manfaat pensiun, dari tempat kedudukan ke suatu tempat di dalam negeri yang dipilihnya yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberhentian; e. Perjalanan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di luar tempat kedudukan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri, ditetapkan sebagai berikut : a. Perjalanan Jabatan, terdiri atas : 1) Biaya angkutan ke kota tujuan pergi pulang; 2) Biaya angkutan dari dan ke stasiun/bandara/pelabuhan/terminal bis; 3) Uang harian yang meliputi biaya penginapan, makan, cucian, angkutan setempat dan uang saku. b. Perjalanan Pindah, terdiri atas : 1) Biaya sesuai dengan biaya perjalanan jabatan dengan biaya angkutan ke kota tujuan sekali jalan; 2) Sumbangan pindah; 3) Biaya pengangkutan barang-barang rumah tangga; 4) Biaya pengganti fasilitas perumahan; 5) Tunjangan perumahan selama 2 (dua) tahun yang dibayarkan secara sekaligus. c.

Perjalanan Pengobatan 1) Bagi yang memerlukan rawat inap, terdiri atas : a) Biaya sesuai dengan biaya perjalanan jabatan dengan uang harian selama waktu menunggu untuk memperoleh perawatan inap di Rumah Sakit paling lama 7 (tujuh) hari dan selama waktu menunggu kesempatan pulang ke tempat kedudukan, paling lama 3 (tiga) hari; b) Biaya pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan; c) Biaya angkutan ke kota tujuan pergi pulang untuk 1 (satu) orang pengantar, apabila diperlukan; d) Dalam hal Pegawai meninggal dunia dalam rangka perjalanan pengobatan, diberikan biaya pemetian dan pengangkutan jenazah.

23 2) Bagi yang berobat jalan, terdiri atas : a) Biaya sesuai dengan biaya perjalanan jabatan dengan uang harian untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan : -

Minggu pertama dan kedua, sebesar 100 % (seratus perseratus) Minggu ketiga dan keempat, sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) Minggu kelima dan seterusnya, sebesar 50 % (lima puluh perseratus)

b) Biaya pemeliharaan kesehatan, sesuai ketentuan; c) Biaya angkutan ke kota tujuan, pergi pulang untuk 1 (satu) orang pengantar apabila diperlukan; d) Dalam hal Pegawai meninggal dunia dalam rangka perjalanan pengobatan, diberikan biaya pemetian dan pengangkutan jenazah. d. Perjalanan Pensiun, terdiri atas : 1) Biaya angkutan ke kota tujuan 1 (satu) kali jalan; 2) Biaya angkutan dari dan ke stasiun/bandara/pelabuhan/terminal bus; 3) Uang harian yang meliputi biaya penginapan, makan, cucian, angkutan setempat dan uang saku; 4) Biaya pengangkutan barang-barang rumah tangga; 5) Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3) termasuk anggota keluarga dan pembantu rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku. e. Biaya perjalanan pendidikan dan pelatihan berupa biaya perjalanan jabatan dengan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal 50 (1) Perjalanan dinas luar negeri dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : a. Perjalanan jabatan adalah perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan dinas mengadakan perundingan atau untuk memenuhi undangan dari badan atau lembaga untuk suatu program yang berkedudukan di luar negeri; b. Perjalanan pendidikan dan pelatihan adalah perjalanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan penugasan untuk kepentingan dinas termasuk seminar, lokakarya yang diselenggarkan di luar negeri; c.

Perjalanan pengobatan adalah perjalanan yang dilakukan Pegawai atas rekomendasi sepenuhnya dari dokter yang ditunjuk yang diharuskan berobat atau memerlukan perawatan di rumah sakit yang terletak di luar negeri.

(2) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas : a. b. c. d. e.

Biaya angkutan ke kota tujuan pergi pulang; Biaya angkutan dari dan ke stasiun/bandara/pelabuhan/terminal bus; Uang harian atau uang saku yang meliputi biaya hidup selama di luar negeri; Biaya fiskal dan pajak bandara (airport tax); Biaya-biaya lain untuk menunjang perjalanan tersebut seperti pengurusan paspor, visa, asuransi kesehatan dan lain-lain.

(3) Berdasarkan sumber dana, biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan menjadi 3 (tiga) pola, yaitu : a. Biaya perjalanan Pola A adalah perjalanan yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung (sponsor) berdasarkan kontrak;

24 b. Biaya perjalanan Pola B adalah perjalanan yang biayanya ditanggung sebagian oleh Penanggung. Perseroan menanggung biaya selebihnya yang tidak ditanggung oleh Penanggung; c.

Biaya perjalanan Pola C adalah perjalanan yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan. BAB XI JAMINAN SOSIAL Bagian Pertama Kecelakaan Dinas Pasal 51

(1) Ketentuan yang berkaitan dengan kecelakaan dinas tetap berpedoman pada Edaran Direksi Nomor 007.E/7840/DIR/96 jo Edaran Direksi 005.E/012/DIR/2002 tentang Ketentuan Bagi Pegawai yang Mengalami Kecelakaan Dinas, kecuali ditentukan lain dalam PKB ini. (2) Pegawai yang menderita cacat total akibat kecelakaan dinas dan apabila mempunyai anak yang menjadi tanggungan Perseroan, diberikan bantuan pendidikan sampai Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kedua Tunjangan Tewas Pasal 52 (1) Pegawai yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya atau karena mendapat kecelakaan dinas berakibat tewas, berhak memperoleh tunjangan tewas sebesar 60 % x 70 x penghasilan terakhir sebulan dan bantuan penyelenggaraan pemakaman oleh Perseroan. (2) Dalam hal keluarga/ahli waris yang bersangkutan memilih penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sendiri, Perseroan memberikan bantuan pemakaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (3) Pegawai yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat pemakaman diberikan penghormatan terakhir oleh Dinas atas nama Perseroan dan jika meninggalkan Anak yang masih menjadi tanggungan Perseroan, diberikan bantuan pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Bantuan Kematian Pasal 53 (1) Pegawai yang meninggal dunia bukan karena menjalankan tugas kewajibannya atau bukan karena kecelakaan dinas, berhak memperoleh bantuan kematian sebesar 3 (tiga) kali Penghasilan bulan terakhir, dengan ketentuan paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bantuan pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada ahli warisnya. (2) Bantuan kematian dan pemakaman adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia dengan urutan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.

Janda/duda; atau Anak kandung; atau Orangtua kandung; atau Cucu kandung; atau Saudara kandung; atau Kakek/nenek kandung; atau Mertua; atau Ahli waris

25

(3) Dalam hal Istri/Suami atau anak Pegawai yang terdaftar di Perseroan meninggal dunia, diberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (4) Bantuan Kematian diberikan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat. Bagian Keempat Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Pasal 54 (1) Pegawai, keluarga Pegawai (Istri/Suami dan anak yang memenuhi syarat) yang terdaftar dan diakui di Perseroan berhak mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan. (2) Batas usia anak yang diberikan pemeliharaan kesehatan adalah usia 25 (dua puluh lima) tahun dan atau tidak/belum pernah kawin dan atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan atau masih menjadi tanggungan pegawai. (3) Pemeriksaan dan pengobatan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah atau milik swasta, yang terdiri atas : a. Dokter; b. Rumah sakit; c. Laboratorium dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya; d. Apotik. (4) Untuk memudahkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perseroan dapat melanggan dokter, rumah sakit, laboratorium dan apotik. (5) Pelaksanaan penetapan dokter, rumah sakit, laboratorium dan apotik yang dilanggan dan penetapan kelas rawat inap, serta pelaksanaan rawat jalan, untuk lingkungan Kantor Pusat oleh Sekretaris Perusahaan dan untuk PLN Unit diserahkan kepada Pimpinan Unit PLN setempat, dengan cara melakukan koordinasi dengan Unit PLN lainnya apabila dalam satu wilayah kerja terdapat beberapa Unit PLN. (6) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (5) untuk mencapai efisiensi yang lebih optimal. (7) Jenis bantuan pemeliharaan kesehatan yang ditanggung oleh Perseroan, terdiri atas : a. b. c. d. e.

Rawat jalan; Rawat inap; Pemeriksaan kehamilan; Pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga; Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan untuk peneguhan diagnosa.

(8) Bantuan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas : a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum/dokter gigi; b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis, tidak termasuk perawatan wajah dan kecantikan (skin care); c.

Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis, tidak termasuk bedah plastik (kosmetik) kecuali akibat Kecelakaan Dinas;

d. Pertolongan persalinan atau gugur kandung atas indikasi medis; e. Pelayanan keluarga berencana dan imunisasi/vaksinasi yang menjadi program Pemerintah serta bedah minor (khitan); f.

Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh seoptimal mungkin termasuk kacamata hanya untuk Pegawai;

g. Upaya peningkatan kesehatan Pegawai yang diselenggarakan oleh Perseroan secara massal;

26 h. Pemeriksaan kesehatan berkala (khusus) bagi Pegawai yang menjalankan tugas di tempattempat kerja yang berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja; i.

Pemeriksaan kesehatan berkala (umum) bagi Pegawai yang usianya lebih dari 40 (empat puluh) tahun;

j.

Obat yang diperlukan sehubungan dengan huruf a sampai i sesuai ketentuan yang berlaku.

(9) Rawat jalan yang dimaksud dalam ayat (7) huruf a, adalah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter/bidan atau dilakukan di Rumah Sakit, termasuk pemeriksaan penunjang, perawatan dan pengobatan gigi serta pengobatan dalam kondisi darurat gawat. (10)Rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b, paling rendah menggunakan fasilitas kelas II. (11)Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan diatur lebih lanjut oleh Perseroan. (12)Biaya pemeliharaan kesehatan rawat jalan ditanggung 100 % (seratus perseratus) oleh Perseroan dengan cara restitusi, kecuali rawat jalan di Rumah Sakit yang dilanggan Perseroan. (13)Penyalahgunaan terhadap fasilitas pemeliharaan kesehatan, dikenakan sanksi hukuman disiplin paling sedikit penurunan 3 (tiga) peringkat lebih rendah. Pasal 55 Jenis bantuan pemeliharaan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Perseroan, adalah : a. Biaya pengobatan penyakit yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang bersangkutan, antara lain : 1) Penyalahgunaan obat (narkoba); 2) Percobaan bunuh diri; b. Perawatan wajah untuk kecantikan (skin care) dan bedah plastik (kosmetik) yang bukan akibat kecelakaan dinas; c.

Pemeliharaan kesehatan yang tidak termasuk standar prosedur perawatan baku (seperti terapi ozon dan lain-lain);

d. Pengobatan penyakit AIDS disebabkan karena perbuatan amoral. Bagian Kelima Pemeliharaan Kesehatan dalam Kondisi Darurat Pasal 56 (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat/darurat gawat yang menyebabkan suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis sesegera mungkin, dan apabila tidak segera dilakukan tindakan akan menyebabkan hal yang fatal bagi jiwa penderita, pengobatan dan atau perawatan dapat dilaksanakan di rumah sakit terdekat. (2) Kriteria darurat / darurat gawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Sakit atau cedera serius karena kecelakaan termasuk Kecelakaan Dinas, kecelakaan lalulintas dan kecelakaan dalam rumah tangga; b. Serangan jantung; c. Distress pernafasan termasuk serangan asma menetap (status asthmaticus), tenggelam, benda asing dalam saluran pernafasan; d. Pendarahan hebat termasuk pendarahan pada kehamilan; e. Kejang – kejang termasuk epilepsi; f. Muntah berak; g. Kehilangan kesadaran termasuk koma, hematikum, diabetikum; h. Demam tinggi (39 derajat Celsius ke atas); i. Stroke; j. Digigit binatang buas dan atau berbisa; k. Gangguan jiwa dalam keadaan gaduh gelisah.

27 (3) Tindakan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Perseroan dalam waktu 2 x 24 jam (tidak termasuk hari libur resmi dan hari besar) disertai dengan keterangan tertulis dari dokter yang merawat tentang hal–hal yang berkaitan dengan penyakit yang diderita, kecuali kondisi pasien tidak memungkinkannya. Bagian Keenam Alat Rehabilitasi Pasal 57 (1) Alat rehabilitasi adalah alat yang dapat menunjang fungsi tubuh sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin yang diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter yang merawat. (2) Macam alat Rehabilitasi yang diberikan kepada Pegawai, adalah : a) b) c) d)

Alat bantu dengar dan apabila rusak dapat diganti; Alat penyangga cacat tubuh kruk / kursi roda dan penyangga leher; Kacamata; Protesa.

(3) Macam alat rehabilitasi yang diberikan kepada keluarga Pegawai, adalah : a) Alat bantu dengar diberikan 1 (satu) kali; b) Alat penyangga cacat tubuh kruk diberikan 1 (satu) kali dengan ketentuan kursi roda tidak diberikan. Pasal 58 (1) Perseroan memberikan bantuan kacamata kepada Pegawai, berdasarkan rekomendasi dokter yang mengharuskan menggunakan kacamata. (2) Bantuan kacamata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas : a. Lensa dan bingkai kacamata yang diberikan untuk pertama dengan dioptri lensa paling sedikit minus 0,50 (nol koma lima puluh) atau plus 0,50 (nol koma lima puluh); atau b. Penggantian lensa kacamata diberikan dalam hal dioptri lensa berubah paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima); atau c.

Penggantian bingkai kacamata diberikan dalam hal Pegawai yang bersangkutan telah menerima bantuan bingkai kacamata yang terakhir paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.

(3) Bantuan kacamata diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. Lensa kacamata dan bingkai kacamata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); b. Penggantian lensa kacamata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); c. Penggantian bingkai kacamata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan hak pensiun, dapat diberikan bantuan kacamata 1 (satu) kali selama pensiun. Bagian Ketujuh Bantuan Ganti Rugi Pasal 59 (1) Pegawai yang terkena musibah akibat peristiwa luar biasa dan atau dalam hal melaksanakan perjalanan dinas atau tugas dinas, diberikan bantuan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (2) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bantuan terhadap : a. Barang-barang milik Pegawai yang tidak dapat dipakai lagi, rusak dan atau musnah karena perjalanan dinas atau tugas dinas; atau b. Rumah pribadi yang ditempati sendiri yang tidak dapat dipakai lagi, rusak dan atau musnah karena bencana alam dan atau kebakaran dan atau kerusuhan; atau

28

c.

Barang-barang dan atau perabotan rumah tangga yang ditempati Pegawai tidak dapat dipakai lagi, rusak dan atau musnah karena bencana alam dan atau kebakaran.

(3) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diberikan dalam hal : a. Bencana alam banjir yang sifatnya musiman/rutin; b. Kebakaran yang disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian sendiri dan atau anggota keluarga/orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian Kedelapan Pelaksanaan Jaminan Sosial Pasal 60 Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 59, tetap dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Perseroan. BAB XII PENGHARGAAN PENSIUN Bagian Pertama Penghargaan, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Uang Pengganti Masa Cuti Besar Bagi Pegawai Yang Berhenti Bekerja Pasal 61 (1) Penghargaan diberikan bagi Pegawai yang diberhentikan sebagai Pegawai, serta telah memiliki masa kerja paling sedikit 3 ( tiga ) tahun terus menerus dan tidak terputus di Perseroan, termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian dan Calon Pegawai. (2) Tunjangan tambahan penghasilan, diberikan sebesar 4 (empat) kali penghasilan bulan terakhir. (3) Uang pengganti masa cuti besar, diberikan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir kepada Pegawai yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun terus menerus dan tidak terputus di Perseroan, termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian dan Calon Pegawai. (4) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian, yang besarannya ditetapkan sebagai berikut : a. Uang penghargaan untuk Pegawai yang mempunyai masa kerja 1 tahun sampai dengan 15 tahun, penghargaan per tahun masa kerja diberikan sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir; b. Uang penghargaan untuk Pegawai yang mempunyai masa kerja ke 16 tahun dan seterusnya, penghargaan per tahun masa kerja diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir. Bagian Kedua Penghargaan Purna Jabatan Bagi Pegawai Yang Berhenti Bekerja Pada Usia 56 Tahun Pasal 62 (1) Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun, diberikan penghargaan pengabdian dengan persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki masa kerja di Perseroan paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian; b. Memiliki nilai unjuk kerja paling rendah Sesuai Dengan Ekspektasi (Prestasi 3), selama 2 (dua) tahun berturut-turut; c.

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

29 (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir sebelum berhenti bekerja. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas : a. b. c. d.

Gaji Dasar; Tunjangan Daerah; Tunjangan Dasar; Tunjangan Jabatan. Bagian Ketiga Hak Yang Tidak Diterima Bagi Pegawai Yang Melanggar Disiplin Pegawai Pasal 63

Penghargaan, tunjangan tambahan penghasilan dan uang pengganti masa cuti besar tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan karena hukuman disiplin. BAB XIII TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN Pasal 64 (1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan, diberikan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan tanggal jatuh tempo. (2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB XIV BANTUAN PINJAMAN Pasal 65 (1) Perseroan memberikan bantuan pinjaman lunak dalam bentuk uang kepada Pegawai yang telah bekerja di Perseroan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terus menerus tidak terputus dengan ketentuan pada 3 (tiga) tahun terakhir, penilaian unjuk kerja paling sedikit bernilai baik. (2) Bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pinjaman pembelian rumah atau pinjaman bagi perawatan rumah; b. Pinjaman bagi pembelian kendaraan bermotor; c. Pinjaman bagi yang terkena musibah bencana alam. (3) Pemberian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk ketenangan dan kenyamanan kerja yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan. BAB XV KOPERASI PEGAWAI Pasal 66 (1) Koperasi Pegawai dibentuk dalam rangka meningkatkan salah satu kesejahteraan Pegawai yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (2) Perseroan sesuai dengan kemampuannya berkewajiban mendorong dan membantu kearah pengembangan koperasi.

30

BAB XVI PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN PENSIUN PEGAWAI Bagian Pertama Pemberhentian Pegawai Pasal 67 (1) Pegawai dapat diberhentikan karena : a. b. c. d. e. f. g.

Mencapai batas usia pensiun; Uzur jasmani dan atau rohani (cacat); Atas permintaan sendiri; Hukuman disiplin; Hilang; Meninggal dunia; Tidak adanya formasi bagi Pegawai yang telah menyelesaikan cuti di luar tanggungan Perseroan; h. Menjadi anggota Direksi Perseroan. (2) Pegawai dapat diberhentikan tidak hormat, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagai Pegawai bukan karena hukuman disiplin diberikan hak-hak sebagai berikut : a. Penghargaan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 61; b. Manfaat pensiun atau pengembalian iuran Peserta bagi Pegawai yang menjadi peserta Dana Pensiun PLN; c. Pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah memiliki masa kerja di Perseroan paling sedikit 16 (enam belas) tahun atau berhenti bekerja karena cacat atau berhenti bekerja karena meninggal dunia/tewas, dan diberikan kepada keluarga Pegawai yang memenuhi persyaratan. (4) Pegawai yang menjadi peserta Dana Pensiun PLN dan diberhentikan karena hukuman disiplin, hanya diberikan Manfaat Pensiun atau pengembalian Iuran Peserta sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 68 (1) Pemberhentian Pegawai selain hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus didasarkan atas kesepakatan antara Perseroan dengan SP-PLN. (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. b. c. d.

Alasan yang jelas dilakukannya pemberhentian; Target dan kompetensi; Bersifat suka rela / tidak ada unsur paksaan; Imbalan harus lebih baik dari Pemberhentian atas permintaan sendiri. Bagian Kedua Program Pensiun Pegawai Pasal 69

(1) Program pensiun Pegawai diselenggarakan oleh Dana Pensiun PLN. (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan program pensiun Pegawai, Dana Pensiun PLN berpedoman pada Peraturan Dana Pensiun PLN. (3) Pegawai yang akan pensiun diberikan penghargaan pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

31 Bagian Ketiga Kepesertaan Dana Pensiun PLN Pasal 70 (1) Kepesertaan Dana Pensiun PLN bersifat sukarela dan didahului dengan permohonan untuk menjadi Peserta. (2) Peserta Dana Pensiun PLN terdiri atas : a. Pegawai; b. Pensiunan; c. Mantan Pegawai yang masih berhak atas Manfaat Pensiun. (3) Pegawai yang menjadi peserta Dana Pensiun PLN wajib membayar Iuran Peserta yang besarnya 6 % (enam perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). (4) Besarnya PhDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 100 % (seratus perseratus) dari Gaji Dasar dan dapat diubah sesuai Keputusan Pendiri Dana Pensiun PLN. Bagian Keempat Hak Atas Manfaat Pensiun dan Pengembalian Iuran Peserta Pasal 71 (1) Peserta yang memenuhi persyaratan, berhak memperoleh salah satu hak atas Manfaat Pensiun atau Pengembalian Iuran Peserta. (2) Jenis Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Manfaat Pensiun Normal, bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun; b. Manfaat Pensiun Dipercepat, bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 46 (empat puluh enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 56 (lima puluh enam) tahun; c.

Manfaat Pensiun Cacat, bagi yang berhenti bekerja karena cacat;

d. Pensiun Ditunda bagi Pegawai yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih. (3) Untuk menghitung Manfaat Pensiun dipergunakan rumus dasar sebagai berikut : Manfaat Pensiun I = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x PhDP I Manfaat Pensiun II = Faktor Penghargaan x Masa Kerja x PhDP II (4) Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 2,50 % (dua koma lima puluh perseratus) untuk tiap tahun masa kerja. (5) Pengembalian Iuran Peserta diberikan kepada Pegawai yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun. (6) Jumlah Manfaat Pensiun paling tinggi adalah 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari PhDP dibayarkan secara bulanan atau dapat dibayarkan secara sekaligus apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. (7) Jumlah Manfaat Pensiun bagi, Pensiun cacat karena menjalankan tugas Perseroan, paling tinggi adalah 80 % (delapan puluh perseratus) dari PhDP dibayarkan secara bulanan atau dapat dibayarkan secara sekaligus apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kelima Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 72 (1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan karena adanya ketentuan yang mengakibatkan Perseroan terpaksa mengadakan pengurangan Pegawai.

32 (2) Dalam hal Pegawai terkena PHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. (3) Besarnya uang ganti kerugian harus disepakati bersama antara SP-PLN dengan Perseroan. (4) Pelaksanaan PHK tidak dapat dilakukan, sebelum besarnya uang ganti kerugian disepakati bersama antara SP-PLN dengan Perseroan. BAB XVII KOMUNIKASI Bagian Pertama Lembaga Kerjasama Bipartit Pasal 73 (1) Lembaga Kerjasama Bipartit (LKB) adalah suatu lembaga di Perseroan yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk peningkatan produktivitas kerja yang anggotanya terdiri atas unsur Perseroan dan Pegawai. (2) LKB bertujuan : a. Sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara Perseroan dengan SP-PLN; b. Sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di Perseroan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan Pegawai yang menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja. (3) LKB mempunyai tugas : a. Melakukan pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan; b. Mengkomunikasikan kebijakan Perseroan dan aspirasi Pegawai yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan kelangsungan usaha; c.

Melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di Perseroan;

d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Perseroan dalam menetapkan kebijakan Perseroan; e. Menyampaikan saran dan pendapat kepada SP-PLN dan Pegawai. Bagian Kedua Keanggotaan LKB Pasal 74 (1) Keanggotaan LKB paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan komposisi : a. 50 persen wakil Perseroan, terdiri atas wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk; b. 50 persen wakil SP-PLN atau wakil Pegawai yang ditunjuk. (2) Masa kerja keanggotaan LKB adalah 2 (dua) tahun, penggantian keanggotaan sehabis masa kerja dilakukan sejalan dengan cara pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pergantian keanggotaan LKB sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya. (4) Pergantian tersebut pada ayat (3) diberitahukan kepada instansi terkait. (5) Masa jabatan keanggotaan LKB berakhir apabila : a. b. c. d. e.

Meninggal dunia; Mutasi atau keluar dari perusahaan; Mengundurkan diri sebagai anggota; Diganti atas usul yang mewakilinya; Sebab-sebab lain yang menghalangi tugas-tugas dalam keanggotaan LKB.

33

Bagian Ketiga Azas LKB Pasal 75 (1) Azas kerja LKB adalah kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. (2) Hubungan kerja LKB dengan Perseroan bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif. (3) LKB tidak mengambil alih hak SP-PLN maupun pimpinan Perseroan. Bagian Keempat Hasil LKB Pasal 76 (1) Hasil konsultasi dan komunikasi yang dicapai oleh LKB hanya terbatas untuk internal Perseroan dan merupakan saran, rekomendasi dan memorandum bagi Perseroan dan Pegawai. (2) LKB tidak mencampuri hal-hal yang bersifat rahasia baik dari pihak Pegawai maupun pihak Perseroan. BAB XVIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 77 (1) Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam penafsiran kebijakan Perseroan sehingga Pegawai menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak adil dan atau bertentangan dengan PKB atau Peraturan Perundangan yang berlaku, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tahap pendahuluan diselesaikan dengan atasan langsung Pegawai dan jika penyelesaian tersebut belum memuaskan kedua belah Pihak, maka permasalahan tersebut diteruskan kepada pimpinan unit kerja masing-masing. (3) Dalam hal dengan cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum diperoleh penyelesaian yang memuaskan, maka persoalan tersebut diselesaikan bersama secara musyawarah antara SP-PLN dengan pimpinan Perseroan. (4) Setelah dirundingkan dengan sungguh-sungguh antara SP-PLN dengan pimpinan Perseroan, ternyata masih terdapat perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat, maka perbedaan pendapat ini dianggap sebagai perselisihan dan penyelesaian selanjutnya sesuai dengan perundangan yang berlaku. (5) Terhitung mulai 14 Januari 2005, penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara SP-PLN dengan Perseroan akan merujuk Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan pelaksanaannya. (6) Selama dalam proses penyelesaian, kedua Pihak wajib menjaga supaya kegiatan kerja tetap berlangsung dengan lancar dan aman.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78

34 (1) Sebelum berlakunya PKB periode tahun 2006 – 2008, maka ketentuan pelaksanaan KKB periode tahun 2002 – 2004 dan perpanjangannya sesuai kesepakatan bersama antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal perundingan PKB 2008-2010 tidak mencapai kesepakatan, maka PKB 2006-2008 yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lambat 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan-kebijakan, baik kebijakan Perseroan maupun kebijakan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang dapat mempengaruhi ketentuan yang ditetapkan dalam PKB, maka terhadap PKB akan diadakan perubahan yang merupakan Addendum dan atau amandemen dan ditandatangani bersama antara Perseroan dan SP-PLN. BAB XX PENUTUP Pasal 79 (1) PKB ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan mengikat kedua belah Pihak selama 2 (dua) tahun. (2) Dengan berlakunya PKB ini, semua aturan Perseroan tentang Kepegawaian yang bertentangan dengan PKB tidak berlaku lagi. (3) Perubahan PKB diadakan atas kesepakatan kedua belah Pihak yang akan dituangkan dalam Adendum serta ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (4) PKB ini dibagikan kepada setiap Pekerja dan disosialisasikan oleh Perseroan bersama SP-PLN untuk diketahui dan dipahami.