Perjanjian Kerja Bersama Waskita Juli 2009

PERJANJIAN KERJA BERSAMA ( PKB )

Edisi

Juli 2009

Pengendali

Karo SDM

Persero

PT. WASKITA KARYA 



BAB I PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Perjanjian Kerja Bersama diadakan antara : PT. Waskita Karya yang diwakili oleh Ir. Bambang E. Marsono, MM. sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-126/MBU/2008 tanggal 24 Juni 2008, yang selanjutnya disebut : Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita, yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur sesuai No. Bukti Pencatatan : 506/IV/P/V/2005 tanggal 18 Mei 2005, yang diwakili oleh Ir. Kristadi Juli Harjanto sebagai Ketua Umum yang diangkat berdasarkan hasil Munas Serikat Pekerja Waskita tanggal 6 – 7 Juni 2007, yang selanjutnya disebut : Serikat Pekerja Dengan ini Perusahaan dan Serikat Pekerja bersama-sama menyetujui membuat Revisi Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2008-2010 antara PT. Waskita Karya dengan Serikat Pekerja Waskita, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PKB (Revisi Juli 2009)

1

BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 1 Istilah Yang dimaksud dengan : (1)

Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Pegawai PT. Waskita Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja Waskita, yang disaksikan oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

(2)

Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya.

(3)

Serikat Pekerja Waskita adalah Serikat Pekerja yang anggotanya adalah Pegawai PT. Waskita Karya, dan telah terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur sesuai Surat Keputusan No. : 506/IV/P/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 tanggal 18 Mei 2005.

(4)

Direksi adalah Direksi Perusahaan.

(5)

Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan, yang hasil kerjanya untuk Perusahaan, yang menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

(6) PKWTT adalah Perjanjian kerja antara Perusahaan dan Pegawai yang dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tidak tertentu. (7) PKWT adalah Perjanjian kerja antara Perusahaan dan Pegawai yang dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tertentu. (8)

Keluarga adalah Keluarga Pegawai yang terdiri atas satu istri/suami dan anak yang syah (paling banyak 3 orang, berusia kurang dari 25 tahun belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta masih menjadi tanggungan Pegawai).

(9)

Anak Perusahaan adalah Badan Usaha yang secara hukum sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.

(10) Direksi Anak Perusahaan adalah Pegawai Perusahaan atau Profesional yang ditunjuk sebagai Direksi Anak Perusahan. (11) Jabatan adalah Jabatan Struktural, Operasional dan Fungsional dalam Perusahaan. (12) ”Grade” adalah Tingkatan jabatan dan atau kompetensi pegawai yang ditetapkan dengan SK Direksi (13) Kompensasi adalah Imbal jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai sesuai grade dan atau jabatan. (14) Fasilitas adalah Imbal jasa yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan Perusahaan kepada pegawai dan tidak termasuk sebagai dasar perhitungan pesangon. (15) Unit Kerja adalah Bagian dari Perusahaan di Kantor Pusat yang mempunyai tanggung jawab satu tingkat dibawah Direksi.


2

(16) Unit Bisnis adalah Bagian dari Perusahaan di luar Kantor Pusat yang menangani kegiatan bisnis pada lingkup segmen pasar atau produk tertentu, terdiri dari Wilayah dan Divisi. (17) Proyek adalah Bagian dari Perusahaan yang secara langsung menangani kegiatan pelaksanaan kontrak antara Perusahaan sebagai Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa. (18) Organisasi Non Struktural adalah Organisasi Pegawai dan Organisasi Istri Pegawai diluar Struktur Organisasi Perusahaan, antara lain Serikat Pekerja Waskita, Rukun Ibu Waskita, Koperasi, Organisasi Keagamaan dan Kesenian, Organisasi Profesi serta organisasi lain yang ada didalam Perusahaan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Tentang Persero Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Persero, menyebutkan bahwa Pegawai Persero adalah Pekerja Persero yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dibidang Ketenagakerjaan. Pasal 3 Lingkup Kesepakatan (1)

Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita sepakat bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat bagi Perusahaan dan seluruh Pegawai PT. Waskita Karya.

(2)

Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita sepakat bahwa disamping Perjanjian Kerja Bersama ini, Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita tetap memiliki hak-hak lainnya yang diatur dan dilindungi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(3)

Dalam hal Perusahaan atau Serikat Pekerja Waskita mengadakan perubahan nama atau penggabungan dengan badan atau bentuk lain, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku bagi Pegawai dan Perusahaan, sampai dengan berakhir masa berlakunya Kesepakatan ini, kecuali apabila sebelum itu ada perubahan yang disepakati bersama oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita. Pasal 4 Kewajiban Serikat Pekerja Waskita

(1)

Mendukung Perusahaan dalam mengatur dan mengawasi Pegawai yang menjadi anggotanya sesuai dengan kebijakan Perusahaan, dengan tetap mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan menghormati serta tidak mencampuri urusan Perusahaan di luar bidang kepegawaian, sepanjang tidak merugikan kepentingan Pegawai.

(2)

Menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan Perusahaan secara Bipartit (Perusahaan dan Serikat Pekerja Waskita).

(3)

Turut serta menegakkan dan memelihara disiplin kerja, tanggung jawab, dan


3

loyalitas anggotanya terhadap Perusahaan, demi tercapainya ketenangan kerja dan kelancaran usaha. (4)

Bersama-sama Perusahaan memasyarakatkan isi, maksud dan tujuan dari PKB beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, sehingga PKB tersebut dilaksanakan dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 5 Kewajiban Perusahaan

(1)

Mengakui bahwa Serikat Pekerja Waskita adalah merupakan organisasi pekerja yang sah mewakili anggotanya dilingkungan Perusahaan, dan bersama–sama Serikat Pekerja Waskita memasyarakatkan isi, maksud, dan tujuan dari PKB beserta ketentuan – ketentuan pelaksanaannya.

(2)

Menerima, memperhatikan dan menyelesaikan setiap permasalahan ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Serikat Pekerja Waskita menurut prosedur yang berlaku, baik secara formal maupun informal.

(3)

Berkewajiban menghormati dan tidak mencampuri urusan intern organisasi Serikat Pekerja Waskita, sepanjang kegiatannya tidak melanggar Undang-undang dan Peraturan yang berlaku, yang dapat merugikan dan/atau menjatuhkan citra Perusahaan.

(4)

Dalam hal terjadi mutasi pada Pegawai yang menduduki pengurus Serikat Pekerja, maka Perusahaan wajib bermusyawarah terlebih dulu dengan Pengurus Serikat Pekerja Waskita. Pasal 6 Hak Serikat Pekerja Waskita

(1)

Mengadakan kegiatan organisasi dengan para anggotanya, dan organisasi lain yang ada hubungannya dengan Serikat Pekerja, keluar maupun kedalam.

(2)

Mewakili anggotanya dalam setiap perundingan penyelesaian permasalahan kepegawaian dengan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Mendapatkan perlindungan dari segala intimidasi dalam bentuk apapun terhadap pengurus Serikat Pekerja sesuai Undang- undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Pasal 7 Hak Perusahaan

(1)

Menentukan kebijakan Perusahaan dan mengelola kegiatan-kegiatan Perusahaan.

(2)

Meminta kepada Pegawai agar semaksimal mungkin memberikan daya upaya dan prestasi kerjanya bagi Perusahaan.

(3)

Memilih dan mempekerjakan tenaga ahli untuk suatu pekerjaan tertentu.

(4)

Menerima, mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan-


4

ketentuan dalam PKB. (5)

Memindahkan dan memutasikan pegawai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan ketentuan dalam PKB. Pasal 8 Fasilitas Serikat Pekerja Waskita

(1)

Perusahaan menyediakan ruangan kantor serta perlengkapannya, termasuk tempat untuk papan nama dan tempat menempelkan pengumuman, sehubungan dengan kegiatan Serikat Pekerja Waskita.

(2)

Untuk kegiatan external Serikat Pekerja Waskita, Perusahaan menyediakan sarana transportasi melalui Biro Sekretariat Perusahaan.

(3)

Perusahaan memberikan ijin dan fasilitas kepada anggota Pengurus Serikat Pekerja Waskita, dalam hal : - Meninggalkan pekerjaan dalam rangka tugas organisasi, atau memenuhi panggilan Pemerintah guna kepentingan organisasi atau kepentingan negara, dengan tetap mendapatkan penghasilan penuh dan tidak mengurangi hak cuti. - Melakukan pemungutan iuran anggota Serikat Pekerja Waskita setiap bulan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi melalui ceck of system. - Mengadakan pertemuan dengan para anggotanya dengan menggunakan fasilitas perusahaan.


5

BAB III STATUS DAN BATAS USIA KERJA Pasal 9 Status Pegawai (1)

Pegawai Perusahaan dibagi sebagai berikut : a. PT (Pegawai Tetap), adalah pegawai yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan oleh Kantor Pusat. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) ditandatangani oleh Direksi, dalam hal ini Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. b. PTT (Pegawai Tidak Tetap), adalah pegawai yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan oleh Kantor Pusat. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM). c. PTU (Pegawai Tetap Unit Bisnis), adalah pegawai yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan oleh Unit Bisnis. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ditandatangani oleh Kepala Unit Bisnis. d. PTTU (Pegawai Tidak Tetap Unit Bisnis), adalah pegawai yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan oleh Unit Bisnis. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) ditandatangani oleh Kepala Unit Bisnis.

(2)

Format dan isi PKWTT dan PKWT sesuai dengan contoh yang tertera pada Lampiran-1 dan Lampiran-2. Pasal 10 Pengangkatan Pegawai

Diatur didalam Prosedur Waskita Dibidang SDM. Pasal 11 Batas Usia Kerja/Pensiun (1)

Batas usia kerja/ pensiun PT/PTU ditentukan maksimal 55 tahun.

(2)

Untuk kepentingan yang bersifat khusus, penyimpangan batas usia kerja hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita.

(3)

Sebelum menjalani pensiun, PT/PTU wajib menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun.

(4)

PT/PTU yang tenaganya masih dibutuhkan oleh Perusahaan pada saat MPP Perusahaan dapat meminta pegawai yang bersangkutan tidak menggunakan hak MPP dengan ketentuan sbb : a. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan setuju ; b. Diberikan kompensasi MPP sesuai pasal 38 ayat (6).

(5)

PT/PTU yang berhenti bukan karena usia pensiun, berhak untuk tidak masuk kerja


6

selama 1 (satu) bulan sebelum berhenti, dengan mendapat penghasilan penuh pada bulan tersebut. (6)

Bagi pegawai yang berhenti tersebut ayat (4), hak-haknya diperhitungkan sampai dengan tanggal pemberhentiannya.

(7)

PT/PTU dapat meminta pensiun dipercepat pada saat usianya telah mencapai 45 tahun atau telah memiliki masa kerja minimal 20 tahun.

BAB IV KEWAJIBAN PEGAWAI Pasal 12 Kewajiban (1)

Pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat dan/atau pihak lain.

(2)

Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.

(3)

Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan.

(4)

Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.

(5)

Pegawai wajib menjalani penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, mutasi dan detasir, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang.

(6)

Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif dengan Atasan, Bawahan, maupun Rekan Sekerja.

(7)

Pegawai wajib bersikap/berperilaku baik dan menjaga kesopanan di dalam ataupun di luar Perusahaan.

(8)

Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah/pernyataan lisan dari Atasannya.

(9)

Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari-hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Perusahaan di luar tempat tugasnya.

(10) Pegawai wajib melakukan kerja lembur atas perintah Atasan yang berwenang, apabila pekerjaan harus dilaksanakan di luar jam kerja yang ditetapkan Perusahaan. (11) Pegawai wajib melaporkan kepada Atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Perusahaan yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.


7

Pasal 13 Hari Kerja dan Jam Kerja Hari dan jam kerja Perusahaan yang berlaku di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Unit Bisnis, ditetapkan sebagai berikut : - Senin sd. Jum’at : pk. 08.00 sd. 17.00 waktu setempat. - Istirahat 1 jam, kecuali hari Jum’at istirahat 2 jam. - Sabtu & Minggu : libur (2)

Hari dan jam kerja Proyek ditentukan oleh Kepala Unit Bisnis, dengan ketentuan jumlah jam kerja efektif tidak melebihi 8 (delapan) jam per-hari dan 40 (empat puluh) jam per-minggu.

(3)

Untuk memberi toleransi mengganti waktu keterlambatan hadir ditempat tugas menurut jam kerja normal, maka Unit Kerja menggunakan Sistem Jam Kerja Fleksibel, maksimal 60 (enam puluh) menit sesudah jam kerja normal pada hari yang sama.

(4)

Kepala Unit Bisnis diberi kewenangan untuk menetapkan Sistem Jam Kerja Fleksibel dilingkungan kerjanya masing-masing.

(5)

Waktu keterlambatan hadir ditempat tugas yang tidak tergantikan pada kejadian seperti pada ayat 3 diatas akan diperhitungkan dalam menghitung Tunjangan Kehadiran bulan terkait.

(6)

Hari dan jam kerja tersebut ayat (1) dan (2) dapat berubah karena : a. Adanya ketentuan jam kerja yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Daerah. b. Terjadinya penurunan kegiatan usaha Perusahaan. c. Terjadinya perubahan situasi politik, ekonomi dan sosial setempat. d. Sebab-sebab lain yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha yang ditetapkan oleh Direksi atau Pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan Serikat Pekerja Waskita.

(7)

Khusus untuk jam kerja di Proyek, karena ketatnya jadual pelaksanaan kerja sehingga memaksa dilakukan kerja malam hari, maka Kepala Proyek diperkenankan mengatur jam kerja secara “shift” (giliran), untuk mengantisipasi adanya pergeseran jam kerja sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan, dengan ketentuan bahwa jumlah jam kerja efektif tidak boleh lebih dari 8 (delapan) jam per-hari dan 40 jam per minggu.

(8)

Perusahaan memberikan libur pada hari-hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.


8

BAB V PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA DENGAN TETAP MENDAPATKAN KOMPENSASI Pasal 14 Cuti (1)

Pegawai yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

(2)

Cuti tahunan tersebut pada ayat (1) adalah pembebasan tugas pada hari-hari kerja (tidak termasuk hari libur) yang disetujui oleh Direksi atau Atasan yang berwenang.

(3)

Cuti tahunan tersebut pada ayat (1) dapat diambil/digunakan sekaligus atau secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan pegawai.

(4)

Hak cuti tahunan menjadi gugur apabila pegawai tidak mengambil/ menggunakannya paling lambat 6 (enam) bulan pertama pada tahun berikutnya.

(5)

PT/PTU yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus, berhak atas istirahat panjang/ cuti besar selama 25 (dua puluh lima) hari kerja secara terus menerus dengan tetap mendapatkan penghasilan penuh.

(6)

Pada saat pegawai menggunakan cuti besarnya, maka cuti tahunan pegawai pada tahun yang sama menjadi gugur (sesuai Pasal 3 ayat 1 Kepmenakertrans RI No. : Kep.51/MEN/IV/2004).

(7)

Istirahat panjang/cuti besar sesuai ketentuan Pasal 79 ayat d Undang-Undang Ketenagakerjaan RI No. 13 tahun 2003 akan timbul lagi 6 tahun setelah hak istirahat panjang /cuti diambil.

(8)

Penundaan cuti besar yang diajukan oleh pegawai hanya bisa ditunda maksimal 6 bulan sampai 2 (dua) kali, pengajuan yang ke 3 (tiga) wajib disetujui perusahaan. Hak cuti besar berikutnya dihitung 6 tahun sejak hak istirahat panjang telah disetujui dan dijalankan.

(9)

Hak istirahat panjang gugur apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak hak istirahat panjang (besar) berikutnya timbul Pegawai tidak mempergunakan haknya.

(10) Hak cuti tahunan dan istirahat panjang/cuti besar yang tidak dapat diambil yang disebabkan karena kepentingan Perusahaan, maka kepada Pegawai akan diberikan cuti pengganti pada hari-hari yang lain. (11) Cuti sakit, adalah cuti bagi Pegawai yang menjalani rawat inap, termasuk rawat jalan sesudahnya, berdasarkan Surat Keterangan Dokter. (12) Cuti bersalin, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Dokter, maksimal selama 3 (tiga) bulan dan waktunya diatur 1,5 bulan sesuai perhitungan Dokter ahli kandungan/bidan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Apabila yang bersangkutan menghendaki lain, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. (13) Cuti gugur kandungan adalah cuti bagi Pegawai wanita yang mengalami keguguran kandungan berdasarkan Surat Keterangan Dokter, maksimal selama satu setengah


9

bulan. (14) Cuti haid, adalah cuti bagi Pegawai wanita yang diberikan pada hari pertama dan kedua waktu haid, sekali dalam sebulan. (15) Cuti diluar tanggungan Perusahaan, adalah cuti yang diberikan kepada PT/PTU yang telah memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun, waktu cuti maksimal selama 2 (dua) tahun atas permohonan sendiri untuk melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri yang disetujui oleh Direksi. (16) Libur bersama diberikan kepada pegawai pada hari raya keagamaan selama 4 hari kerja dalam setahun, tanpa mengurangi hak cuti tahunan. Pasal 15 Ijin Tidak Masuk Kerja (1) Pegawai dapat diberikan ijin tidak masuk kerja untuk kepentingan : a. Pegawai menikah : 3 hari b. Anak Pegawai menikah : 2 hari c. Isteri melahirkan atau gugur kandungan : 2 hari d. Mengkhitankan anak/Membaptiskan anak : 2 hari e. Suami/Istri, anak atau orang tua/mertua meninggal dunia : 2 hari f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 hari g. Ijin sakit berdasarkan surat dokter maksimal 3 kali atau maksimal 6 hari dalam sebulan. (2)

Lama ijin tidak masuk kerja pada ayat (1) a s/d f pasal ini tidak termasuk waktu perjalanan, yang diperhitungkan maksimum 2 hari kerja.

(3)

Penggunaan ijin tidak masuk kerja tersebut ayat (1) pasal ini, tidak diperhitungkan dengan hak cuti tahunan Pegawai.

(4)

Pegawai dapat diberikan ijin tidak masuk kerja untuk menunaikan ibadah keagamaannya ke Tanah Suci hanya sekali selama bekerja di Perusahaan, maksimal selama 45 hari kalender, dengan ketentuan hak cuti tahunannya pada tahun yang sama menjadi gugur. Pasal 16 Tata Cara Cuti/Ijin Tidak Masuk Kerja

(1)

Permohonan cuti dan/atau ijin tidak masuk kerja diajukan Pegawai kepada Atasannya yang berwenang, dengan menggunakan formulir sebagaimana tertera pada Lampiran 3.

(2)

Pejabat yang berwenang memberi ijin cuti dan/atau ijin tidak masuk kerja, adalah : di Kantor Pusat : Direksi/Kepala Biro di Unit Bisnis : Kepala Wilayah/ Divisi/ Cabang/ Proyek di Proyek : Kepala Proyek

(3)

Cuti tahunan hanya dapat ditunda oleh atasan yang berwenang maksimal 2 (dua) kali.

(4)

Cuti dan/atau ijin tidak masuk kerja untuk Karo/Kawil/Kadiv/Wakawil/Wakadiv/


10

Kabag Kantor Pusat harus mendapat persetujuan dari Direksi, sedangkan untuk Kacab/Kabag Wilayah/Kabag Divisi/Kapro dan Staf harus mendapat persetujuan dari Kepala Unit Kerja/Bisnis.

BAB VI MUTASI DAN DETASIR Pasal 17 Biaya Mutasi (1)

Perjalanan Mutasi ialah Perjalanan dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sesuai surat Keputusan Direksi atau Pejabat yang berwenang.

(2)

Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan mutasi dengan keluarganya, diberi biaya mutasi yang terdiri dari : a. Biaya angkutan bagi pegawai dan keluarganya, sebagaimana tertera pada Lampiran 4. b. Uang harian bagi pegawai dan keluarganya, sebagaimana pada Lampiran 5. c. Biaya pengepakan dan angkutan barang/ perabot rumah tangga, sebagaimana tertera pada Lampiran 6. d. Bantuan biaya pindah sekolah anak, sebagaimana tertera pada Lampiran 7. e. Biaya mutasi dapat dibayarkan apabila : i. Apabila pegawai pindah tugas dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru dalam Unit Bisnis dengan memenuhi ketentuan : - Pindah domisili antar daerah/kota ; dan - Waktu penugasan lebih dari 6 (enam) bulan ; dan - Membawa keluarga ke tempat tugas baru. ii. Apabila pegawai pindah tugas dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru antar Unit Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dengan memenuhi ketentuan sbb : - Pindah domisili antar daerah/kota ; dan - Waktu penugasan diperkirakan lebih dari 6 (enam) bulan ; dan - Membawa keluarga. iii. Bagi pegawai yang tidak membawa keluarga yang ditugaskan di proyek lebih dari 3 (tiga) bulan, diberikan fasilitas untuk menengok keluarga atas biaya Perusahaan, maksimal selama 5 hari kerja (diluar waktu perjalanan).

(3)

Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan mutasi bersama keluarganya, Perusahaan menyediakan tunjangan domisili dalam bentuk sewa/kontrak selama maksimal 2 tahun, dengan nilai sewa/kontrak (pertahun) sebagaimana tertera pada Lampiran 8.

(4)

Pegawai yang menempati rumah tersebut ayat (3), tidak diberikan lagi tunjangan domisili bulanan dalam Paket Kompensasi yang bersangkutan. Setiap anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan mutasi bersama pegawai, harus diterangkan nama dan umur masing-masing dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Jalan.

(5)


11

(6)

Bagi anak ke 4 dan seterusnya dan atau anak yang berumur lebih dari 25 tahun yang masih belum bekerja dan/atau belum menikah, tidak diberi uang harian, tetapi dibayar tiket angkutan perjalanan saja, sebagaimana tertera dalam Lampiran 4.

(7)

Khusus bagi pegawai belum menikah yang melaksanakan perjalanan mutasi, biaya pengepakan dan angkutan barang/perabot rumah tangga dibayar 50% dari ketentuan tersebut ayat (2) huruf c.

(8)

Lama perjalanan Mutasi yang menggunakan Pesawat Udara, ditetapkan maksimal 1 (satu) hari.

(9)

Lama perjalanan Mutasi yang menggunakan Angkutan Darat/Laut, sesuai dengan waktu perjalanan yang sebenarnya. Pasal 18 Detasir

(1)

Detasir ialah penugasan sementara bagi pegawai yang mempunyai keahlian khusus dari tempat tugas pegawai ketempat tugas baru diluar unit kerjanya yang berjarak 75 Km, dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali maksimal 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2)

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas Detasir, berhak mendapatkan: a. Biaya Angkutan. b. Uang Harian perjalanan. c. Akomodasi / penginapan. d. Uang Harian Detasir.

(3)

Biaya Angkutan dan uang harian perjalanan dibayar oleh unit kerja asal dan dibebankan (R/K) kepada unit kerja penerima detasir, ditetapkan masing-masing sebagaimana tertera pada Lampiran 4 dan 5.

(4)

Akomodasi / penginapan disediakan oleh unit kerja penerima detasir.

(5)

Uang harian detasir dibayar oleh Unit Kerja penerima detasir, ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 9.


12

BAB VII HAK PEGAWAI Pasal 19 Kompensasi Pegawai (1) (2)

Kompensasi Pegawai terdiri dari Penghasilan Pegawai dan Fasilitas. Kompensasi kepada pegawai ditetapkan berdasarkan grade, jabatan dan tempat tugas. Pasal 20 Penghasilan Pegawai

Penghasilan Pegawai adalah imbal jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai pada setiap akhir bulan, terdiri : (1) Gaji Pokok (2) Tunjangan Pasal 21 Gaji Pokok Gaji Pokok adalah komponen imbal jasa dasar/langsung yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai sesuai dengan sesuai dengan grade yang diduduki, dengan rumusan sebagai berikut : Gaji pokok = IG x HT dimana : IG = Indeks Grade, besaran (angka) yang tertera dalam Matriks Grade Pegawai. HT = Harga Tetap, suatu konstanta yang nilainya ditetapkan oleh Direksi, berdasarkan kemampuan Perusahaan. Pasal 22 Tunjangan (1)

Tunjangan adalah komponen imbal jasa tambahan/tidak langsung yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai berupa uang dan dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2)

Tunjangan diberikan secara bersamaan dan menjadi bagian dari penghasilan pegawai.

(3)

Komponen tunjangan terdiri dari : a. Tunjangan Pendidikan b. Tunjangan Kehadiran c. Tunjangan Tempat Tinggal d. Tunjangan Jabatan e. Tunjangan Fiskal


13

f. Tunjangan Khusus (4)

Besarnya Tunjangan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi. Pasal 23 Fasilitas

(1)

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari Penghasilan Pegawai.

(2)

Besarnya Tunjangan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direksi, terdiri dari : a. Allowance Keahlian b. Allowance Lokasi c. Penggantian Biaya Perawatan Kesehatan d. Medical Check Up e. Bantuan Biaya Telepon Pejabat f. Pakaian Seragam Kerja g. Tunjangan Hari Raya Keagamaan h. Bantuan penggantian kaca mata/alat bantu dengar i. Bantuan bagi pegawai/keluarga pada saat meninggal dunia.

(2)

Allowance Keahlian adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa uang atas keahlian profesi yang dimiliki yang ditujukan dengan kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi, atau adanya pengakuan oleh Perusahaan atas keahlian khusus yang dimiliki pegawai.

(3)

Allowance Lokasi merupakan allowance untuk menyesuaikan penghasilan pegawai dengan kondisi lokasi tempat tugas yang beragam di seluruh wilayah operasi Perusahaan, dalam aspek biaya hidup (living cost), transportasi dari tempat tugas ke home base (tempat tinggal keluarga/Kantor Unit Kerja yang menugasi), serta kompensasi bila pegawai ditugaskan di daerah yang mengandung risiko keamanan tinggi.

(4)

Bidang keahlian dan keahlian khusus yang memperoleh allowance serta besarnya allowance Keahlian dan Lokasi diatur dalam Keputusan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Pasal 24 Asuransi Jiwa untuk Daerah Konflik

(1)

Asuransi Jiwa dalam bentuk polis diberikan kepada pegawai yang bekerja pada daerah-daerah yang mengalami kerawanan keamanan seperti : pemberontakan, pertikaian, peperangan, dan sebagainya.

(2)

Penetapan daerah rawan keamanan tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.


14

Pasal 25 Tunjangan Fiskal (1) Tunjangan Fiskal diberikan kepada Pegawai yang jumlah penghasilan bulanannya terkena kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pegawai (PPh pasal 21) sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. (2) Tunjangan Fiskal tersebut ayat (1), digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan Pegawai (PPh Pasal 21) yang akan disetorkan oleh Perusahaan setiap bulan ke Kas Negara setempat, dan Pegawai akan menerima Bukti Penyetoran PPh Pasal 21 tersebut dari Perusahaan pada akhir tahun fiskal. Pasal 26 Perawatan Kesehatan (1) PT/PTU dengan keluarganya dan PTT/PTTU tanpa keluarganya, berhak atas fasilitas perawatan kesehatan, berupa : a. Penggantian biaya rawat inap (opname) di Rumah Sakit, Poliklinik atau Puskesmas yang disetujui oleh Perusahaan, maksimal selama 6 (enam) bulan dalam setahun, kecuali bagi Pegawai yang dirawat akibat kecelakaan kerja. b. Penggantian biaya bersalin maksimal 3 x (tiga kali) melahirkan bagi Pegawai Wanita/Istri Pegawai yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun, di Rumah Sakit, Poliklinik, atau Puskesmas rujukan yang disetujui oleh Perusahaan. c. Penggantian biaya rawat jalan pasca rawat inap atas saran dan/atau petunjuk Dokter, yang dilakukan di Rumah Sakit yang disetujui Perusahaan atau Rumah Sakit lain yang disetujui Perusahaan maksimal selama 6 bulan. d. Penggantian biaya rawat di Unit Gawat Darurat (UGD) atau menjalani operasi kecil tanpa rawat inap berdasarkan petunjuk dokter dan dilakukan di Rumah Sakit yang disetujui oleh Perusahaan. (2) PTT/PTTU yang telah memiliki masa kerja 2 tahun, keluarganya berhak atas fasilitas

perawatan kesehatan berupa penggantian biaya rawat inap (opname) di Rumah sakit, Poliklinik atau Puskesmas yang disetujui Perusahaan, maksimal selama 3 (tiga) bulan dalam setahun.

(3) Fasilitas rawat inap atau bersalin tersebut ayat (1) & (2) ditetapkan sebagai standar biaya Rumah Sakit Mitra Internasional sbb : No. 1

2

Jabatan Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Wakil Kepala Unit Bisnis Kepala Proyek Tipe A Kabag Unit Bisnis/Kerja Kacab Utama/Madya/Muda Kapro Tipe B/C Kasi A/B


Fasilitas Kelas

VIP

I

15

Kepala Lapangan Pelaksana Utama Grade 9 – 11 3

4

Kasi C Pelaksana Madya/Muda Grade 5 – 8

II

Grade 1 – 4

III

(4) Apabila Pegawai di rawat diluar rumah sakit Mitra International, diberikan fasilitas setara dengan harga kelas sesuai tabel diatas. (5) Biaya rawat inap tersebut pada ayat (3) diganti/dibayar penuh oleh Perusahaan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Ada surat keterangan Dokter yang menerangan bahwa Pegawai dan/atau keluarganya harus menjalani rawat inap. b. Memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja, dalam hal ini pejabat yang menangani bidang Sumber Daya Manusia, paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam. c. Dirawat di Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas yang ditunjuk oleh Perusahaan, atau Rumah Sakit/Poliklinik lain, dengan biaya maksimal sebesar biaya Rumah Sakit Mitra Keluarga di Jakarta. d. Penggantian biaya rawat inap yang diajukan belum kadaluwarsa, yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah selesai menjalani rawat inap. (6) Apabila kelas yang ditentukan tersebut pada ayat (3) menurut Pimpinan Rumah Sakit/Poliklinik sedang penuh, sehingga Pegawai atau keluarganya dirawat dalam kelas yang lebih tinggi tanpa persetujuan Perusahaan, maka selisih biaya rawat inapnya ditanggung oleh Pegawai sendiri. (7) Bagi Istri/Suami Pegawai yang bekerja pada Instansi lain, yang biaya rawat inapnya ditanggung oleh Instansi tersebut, maka Perusahaan tidak membayar biaya rawat inap bagi pegawai tersebut. Pasal 27 Kaca Mata, Lensa Lunak dan Alat Bantu Pendengaran (1) Penggantian biaya pembelian kaca mata/lensa lunak dapat diberikan kepada Pegawai, berdasarkan resep Dokter Ahli Mata/Refraksionis, untuk lensa maksimal Sekali dalam Satu Tahun Kalender, untuk gagang maksimal Sekali dalam Dua Tahun Kalender, yang besarnya tertera dalam Lampiran 10. (2) Penggantian biaya pembelian alat Bantu pendengaran dapat diberikan kepada

Pegawai Sekali dalam Satu Tahun Kalender, berdasarkan resep dari Dokter Ahli Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) yang besarnya tertera dalam Lampiran 10.


16

Pasal 28 Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up) (1) Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up) atas biaya Perusahaan diberikan Sekali dalam Satu Tahun Kalender kepada PT/PTU dan PTT/PTTU. (2) Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check Up) untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan pemeriksaan khusus ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Paket fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala tersebut ditetapkan berdasarkan jabatan, grade, tingkat risiko dan beban pekerjaan. (4) Apabila hasil Medical Check Up mengindikasikan adanya penyakit serius yang memerlukan tindak lanjut dan pemeriksaan secara intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, maka biaya pemeriksaan ditanggung oleh Perusahaan. Pasal 29 Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (1) Perusahaan menyediakan alat-alat Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku. (2) Pegawai berhak memperoleh fasilitas kerja, dan alat-alat K3L sesuai dengan sifat tugas dan lokasi kerja. (3) Pegawai wajib memakai dan memelihara alat-alat K3L yang disediakan oleh Perusahaan, yang merupakan pinjaman, dan tidak dibenarkan untuk dimiliki, disalahgunakan, atau dipindahtangankan kepada pihak yang tidak berhak. (4) Perusahaan dapat membebankan ganti rugi sebagian atau seluruhnya kepada Pegawai, yang karena kelalaian atau kesengajaannya mengakibatkan hilang atau rusaknya alat-alat K3L yang dipakainya. (5) Pegawai wajib ikut aktif ambil bagian dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran dilingkungan kerjanya. (6) Pegawai wajib melaporkan setiap kecelakaan/kebakaran yang terjadi dilingkungan kerjanya, dan wajib memberikan keterangan yang benar kepada petugas yang ditunjuk Perusahaan untuk menyelidiki peristiwa dimaksud. (7) Demi kepentingan Perusahaan dan diri pribadinya, Pegawai wajib mematuhi/mentaati semua Peraturan Perundangan tentang K3L di Perusahaan. Pasal 30 Pakaian Seragam Kerja (1)

Perusahaan memberikan pakaian seragam kerja 2 (dua) pasang setiap tahun, yang diberikan pada setiap awal tahun sesuai instruksi Direksi.

(2)

Pakaian seragam kerja wajib dipakai pada hari kerja yang ketentuan harinya ditetapkan dengan keputusan Direksi.


17

Pasal 31 Bantuan Makan Siang (1) (2)

Pegawai diberikan bantuan makan siang secara natura pada setiap hari kerja. Pelaksanaan makan siang tersebut ayat (1) diatur oleh masing-masing Unit Kerja/ Bisnis.

Pasal 32 Bantuan Biaya Telepon Biaya telepon di rumah pejabat tertentu ditanggung sebagian oleh Perusahaan dalam batas maksimal yang tertera dalam Lampiran 11. Pasal 33 Kegiatan Sosial dan Olah Raga (1)

Pegawai diperkenankan melakukan kegiatan sosial di bidang keagamaan, keilmuan, kesenian dan olah raga pada hari-hari kerja atas persetujuan Atasan Langsung.

(2)

Kegiatan rekreasi atau darmawisata bagi pegawai diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

(3)

Penyelenggaraan kegiatan tersebut ayat (1) dan (2) dilaksanakan atas biaya Perusahaan sesuai dengan kemampuan anggaran Perusahaan. Pasal 34 Lembur

(1) Pegawai yang karena tugasnya diwajibkan bekerja lembur melebihi ketentuan jam kerja Perusahaan diluar ketentuan jam kerja fleksibel, diberikan uang lembur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku, atau Peraturan penggantinya, sebagaimana tertera pada Lampiran 12. (2) Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) harus dibuat sebelum kerja lembur dilakukan, dengan menetapkan waktu dimulainya dan berakhirnya kerja lembur secara jelas, ditandatangani oleh atasan yang berwenang, sesuai dengan contoh yang tertera pada Lampiran 13. (3) Kerja lembur lebih dari 3 (tiga) jam pada hari kerja, Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) harus ditanda tangani oleh pimpinan Unit Kerja/Bisnis. (4) Pegawai yang karena tugasnya diwajibkan bekerja lembur diluar jam kerja minimal selama 3 jam atau lebih, diberikan makan secara natura yang nilainya ditentukan oleh masing-masing Unit Kerja/Bisnis. (5) Pegawai wanita yang karena tugasnya diwajibkan bekerja lembur sampai dengan pukul 21.00 atau lebih, disediakan transport pulang dari tempat kerja Pegawai ke tempat tinggalnya. (6) Pimpinan Unit Kerja/Bisnis dapat mengatur waktu jam kerja pegawainya secara “shift” (giliran), apabila diperkirakan pekerjaan tidak akan selesai dengan kerja lembur diatas 3 (tiga) jam per hari.


18

(7) Untuk pengendalian jam kerja lembur apabila jam kerja lembur melebihi 176 jam/bulan selama 2 bulan berturut-turut, atasan pegawai diwajibkan memberikan evaluasi dan laporan ke Biro SDM. (8) Apabila atasan Pegawai tidak melaksanakan sesuai ayat 8 diatas sebanyak 3 kali dalam satu tahun, maka akan dikenakan sanksi terhadap nilai NPI-nya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 35 Imbalan Jasa Penulis Makalah dan Instruktur/Pengajar Pegawai yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk membuat/menulis makalah berupa Materi Diklat, Prosedur Waskita (PW), atau karya tulis lain untuk diajarkan dilingkungan Perusahaan, serta Pegawai yang ditugaskan sebagai Instruktur/Pengajar dalam pelatihan/penataran dan assesor untuk kepentingan Perusahaan, diberikan imbalan jasa yang besarnya tertera pada Lampiran 14. Pasal 36 Jasa Produksi (1) Jasa produksi diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi atas Laba Usaha yang telah dicapai Perusahaan. (2) Besarnya pembagian Jasa Produksi Unit Kerja/Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 37 Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada Pegawai berdasarkan penghasilan penuh (Take Home Pay), sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku. Pasal 38 Penghasilan Pegawai Tidak Aktif (1)

Pegawai yang dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), penghasilannya ditetapkan sebesar penghasilan penuh dikurangi Tunjangan Kehadiran.

(2)

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), Perusahaan tidak wajib membayar penghasilan, tetapi wajib memberi bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan pegawai, ditetapkan : a. 1 (satu) orang tanggungan : 25 % x penghasilan penuh. b. 2 (dua) orang tanggungan : 35 % x penghasilan penuh. c. 3 (tiga) orang tanggungan : 45 % x penghasilan penuh. d. 4 (empat) orang tanggungan : 50 % x penghasilan penuh. Bantuan dimaksud diatas diberikan paling lama 6(enam) bulan.

(3)

Pegawai yang tidak aktif karena sakit yang berkepanjangan, bukan akibat


19

kecelakaan kerja yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, penghasilannya diatur sebagai berikut: a. 4 (empat) bulan pertama dibayarkan sebesar 100% x penghasilan penuh. b. 4 (empat) bulan kedua dibayarkan sebesar 75% x penghasilan penuh. c. 4 (empat) bulan ketiga dibayarkan sebesar 50% x penghasilan penuh. d. Apabila lamanya sakit telah mencapai masa 12 (dua belas) bulan, maka Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan. e. Dalam masa menunggu proses pemberhentian dengan hormat selama 1 (satu) bulan yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar 25% x penghasilan penuh. (4)

Pegawai yang tidak aktif karena sakit yang berkepanjangan akibat kecelakaan kerja, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, penghasilannya diatur sebagai berikut: a. 100% (seratus prosen) dari penghasilan penuh selama 18 (delapan belas) bulan pertama. b. 75% (tujuh puluh lima prosen) dari penghasilan penuh selama 18 (delapan belas) bulan kedua. c. Apabila masa 18 (delapan belas) bulan kedua berakhir, Pegawai masih tidak mampu bekerja kembali, maka Pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan.

(5)

Bagi Pegawai yang menderita sakit tersebut ayat (3) dan (4), tetapi kondisi itu dialaminya pada saat yang bersangkutan telah mendekati pensiun, maka penghasilannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.

(6)

Penghasilan PT/PTU yang tidak aktif karena menjalani MPP, penghasilannya ditetapkan sebesar Penghasilan dan Fasilitas sesuai Nota Dinas No. 11/ND/WK/2009 Tanggal 16 April 2009, Butir II.(1).

(7)

Bagi Pegawai PT/PTU yang aktif karena tidak menjalani MPP, penghasilannya ditetapkan sebesar Penghasilan, Allowance, dan Fasilitas sesuai Nota Dinas No. 11/ND/WK/2009 Tanggal 16 April 2009, Butir II.(2). Pasal 39 Penghasilan Pegawai Pada Saat Kegiatan Usaha Menurun

Apabila kegiatan usaha Perusahaan mengalami penurunan sebagai akibat krisis ekonomi atau sebab lain yang mendesak, setelah melalui musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita, maka penghasilan pegawai dapat disesuaikan dengan penurunan/perubahan jam kerja. Pasal 40 Kompensasi Bagi Pegawai/Keluarga Pada Saat Meninggal Dunia (1)

Pegawai yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, kepada ahli warisnya diberikan: a. Penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan 3 (tiga) bulan berikutnya.


20

b. Uang duka dan bantuan biaya pemakaman/ kremasi yang besarnya tertera dalam Lampiran 15 (2)

Pegawai yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, kepada ahli warisnya diberikan: a. Penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia, dan 4 (empat) bulan berikutnya. b. Biaya angkutan jenazah dari tempat kecelakaan sampai ketempat pemakaman. c. Uang duka dan bantuan biaya pemakaman/kremasi yang besarnya tertera dalam Lampiran 15.

(3)

Apabila keluarga pegawai meninggal dunia, maka Perusahaan memberikan sumbangan uang duka dan bantuan biaya pemakaman/kremasi yang besarnya tertera dalam Lampiran 15. Pasal 41 Santunan Cacat/Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja

(1)

Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dan menderita cacat tetap berhak menerima santunan/ganti rugi dari PT. Jamsostek (Persero), yang pengurusannya dilakukan oleh Perusahaan.

(2)

Pegawai yang meninggal akibat kecelakaan santunan/ganti rugi dari PT. Jamsostek (Persero).

(3)

Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, berhak untuk mengajukan pensiun dipercepat dan diberikan hak-haknya sampai dengan saat diberhentikan.

kerja,

keluarganya

menerima

Pasal 42 Penghasilan Pada Saat Cuti/Ijin Tidak Masuk Kerja (1) Pegawai menerima penghasilan penuh apabila sedang menjalani: a. Cuti tahunan (pasal 14 ayat 1 ) b. Cuti besar (pasal 14 ayat 5 ) c. Cuti sakit (pasal 14 ayat 11 ) d. Cuti bersalin (pasal 14 ayat 12 ) e. Cuti gugur kandungan (pasal 14 ayat 13 ) f. Cuti haid (pasal 14 ayat 14 ) g. Libur bersama (pasal 14 ayat 16 ) h. Ijin tidak masuk kerja (pasal 15 ayat 1 ) (2) Pegawai yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (15), tidak menerima penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pasal 20 dan 24, tetapi masih diwajibkan membayar iuraniuran yang menjadi kewajibannya.


21

BAB VIII DISIPLIN KERJA DAN SANKSI Pasal 43 Maksud (1)

Untuk mempertahankan dan mengembangkan disiplin kerja, harus ada saling menghormati dan penuh pengertian terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab antara Pegawai dan Perusahaan.

(2)

Perusahaan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pegawai melalui atasannya demi tegaknya disiplin kerja dan agar Pegawai tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

(3)

Pemberian teguran lisan, peringatan tertulis, dan sanksi kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran, berupa perbuatan tidak disiplin dan/atau perbuatan yang dilarang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik dengan harapan pegawai dapat memperbaiki sikap perilakunya, serta untuk menjaga citra baik Perusahaan dan melindungi Perusahaan dari kerugian materiil. Pasal 44 Disiplin kerja dan larangan

Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran apabila melakukan perbuatan tidak disiplin seperti tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan/atau perbuatan yang dilarang seperti disebutkan dalam ayat (5) sampai dengan ayat (20) Pasal ini : (1)

Pegawai tidak boleh terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja fleksibel dan dilakukan 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan kalender.

(2)

Pegawai tidak boleh tidak masuk kerja tanpa izin atasan langsung selama maksimal 2 (dua) hari dalam 1 bulan kalender.

(3)

Pegawai tidak boleh meninggalkan tempat kerja diluar jam istirahat yang telah ditentukan, tanpa izin atasan langsung dan/atau tanpa alasan yang jelas.

(4)

Pegawai tidak boleh merokok dalam gedung Perusahaan, kecuali pada tempat yang telah ditentukan (smoking area).

(5)

Pegawai dilarang membocorkan atau memanfaatkan Rahasia Jabatan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau merusak citra Perusahaan.

(6)

Pegawai dilarang bekerja pada Perusahaan lain yang sejenis atau melaksanakan usaha sendiri yang sejenis dengan kegiatan usaha Perusahaan.

(7)

Pegawai dilarang menyalahgunakan, memiliki, menjual, memberikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau surat berharga lain milik Perusahaan secara tidak sah.

(8)

Pegawai dilarang melakukan kegiatan baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain di dalam atau di luar unit kerjanya, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.


22

(9)

Pegawai dilarang melakukan tindakan asusila, berjudi, menjadi pemabuk, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, menjadi pecandu obat-obatan terlarang dan/atau minuman keras dan sejenisnya, yang dapat berakibat buruk terhadap Perusahaan dan mengganggu lingkungan kerja.

(10) Pegawai dilarang melalaikan kewajibannya, melakukan pekerjaan berbahaya yang bukan tugasnya, tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja atas dirinya atau orang lain. (11) Pegawai dilarang memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, menyebar isyu, mengancam, atau menghujat Atasan/Bawahan/Rekan Sekerja, yang mengakibatkan terganggunya suasana lingkungan kerja. (12) Pegawai dilarang membawa senjata api, bahan peledak atau barang berbahaya lainnya di lingkungan kerja, tanpa ijin yang berwenang. (13) Pegawai dilarang memasuki Organisasi yang dilarang Pemerintah R.I. (14) Pegawai dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Moral, Etika, Agama, Hukum/Peraturan yang berlaku, dan/atau bertentangan dengan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. (15) Pegawai dilarang melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dapat merugikan Perusahaan. (16) Pegawai dilarang melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang/milik Perusahaan atau teman sekerja atau milik mitra Perusahaan. (17) Pegawai dilarang membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. (18) Pegawai dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan. (19) Pegawai dilarang menolak penugasan oleh atasan. (20) Pagawai dilarang melakukan perbuatan yang diancam pidana. Pasal 45 Teguran Lisan Teguran lisan diberikan oleh atasan Pegawai atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai seperti tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 44. Pasal 46 Peringatan Tertulis (1)

Peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Unit Kerja/Bisnis kepada pegawai dalam bentuk surat peringatan, apabila melanggar minimal 1 (satu) ayat dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (20) Pasal 44 atau setelah dilakukan teguran lisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 sebanyak 3 (tiga) kali dan atau melakukan pelanggaran/kesalahan lain yang mengakibatkan kerugian dan / atau merusak citra perusahaan, yang diberikan kepada pegawai


23

setelah dilakukan pembahasan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita yang berkaitan dengan sanksi tersebut. (2)

Surat Peringatan ditandatangani oleh Direksi, Kepala Unit Kerja/Bisnis untuk bawahannya masing-masing. Surat asli diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, tembusan masing-masing kepada Kepala Unit Kerja/Bisnis dan Serikat Pekerja Waskita.

(3)

Surat Peringatan diberikan kepada Pegawai dengan urutan sebagai berikut: a. Surat Peringatan I (Pertama) diberikan kepada Pegawai yang belum pernah menerima surat peringatan sebelumnya, setelah dilakukan teguran lisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 sebanyak 3 kali, untuk pelanggaran tersebut ayat (5) sampai dengan ayat (20) Pasal 44 dapat langsung diberikan Surat Peringatan I (Pertama) tanpa sebelumnya diberikan teguran lisan. Surat Peringatan I (Pertama) menggunakan format sebagaimana tertera dalam Lampiran 16. b. Surat Peringatan II (Kedua) diberikan kepada Pegawai yang sudah pernah menerima surat peringatan pertama yang belum habis masa berlakunya, dengan menggunakan format sebagaimana tertera dalam Lampiran 17. c. Surat Peringatan III (Ketiga / terakhir) diberikan kepada Pegawai yang sudah pernah menerima surat peringatan Kedua yang belum habis masa berlakunya, dengan menggunakan format sebagaimana tertera dalam Lampiran 18.

(4)

Masa berlaku masing-masing surat peringatan tersebut ayat (3) huruf a,b dan c ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

(5)

Apabila pelanggaran tersebut ayat (1) yang dilakukan pegawai dinilai berat, maka perusahaan dapat langsung memberikan Surat Peringatan III/Terakhir tanpa harus melalui pemberian Surat Peringatan Pertama dan/atau Surat Peringatan Kedua, atau Perusahaan dapat menggunakan haknya untuk memutuskan hubungan kerja dengan pegawai sesuai dengan Pasal 56. Pasal 47 Prosedur Penyampaian Surat Peringatan

(1)

Surat Peringatan harus disampaikan secepat mungkin kepada pegawai, dan pegawai yang bersangkutan harus menandatangani salinan surat peringatan tersebut sebagai tanda terima.

(2)

Apabila pegawai terima, maka membacakan isi dihadiri oleh dua

(3)

Atasan yang membacakan isi surat peringatan membuat catatan pada surat peringatan tersebut bahwa “isi surat telah dibacakan, tetapi ditolak oleh yang bersangkutan”, dan kemudian menandatanganinya bersama-sama dengan kedua orang saksi yang hadir dan berlaku sah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.


menolak menandatangani salinan surat peringatan sebagai tanda atasan pegawai (yang menandatangani surat peringatan) surat peringatan dihadapan pegawai yang bersangkutan dengan orang pegawai lain sebagai saksi.

24

Pasal 48 Sanksi (1)

Sanksi dikenakan kepada pegawai, sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan.

(2)

Pegawai yang mendapat Surat Peringatan I, dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan kelas kompetensi selama 1 (satu) tahun.

(3)

Pegawai yang mendapat Surat Peringatan II, dikenakan sanksi berupa, penurunan grade 1 (satu) tingkat, penundaan kenaikan kelas kompetensi selama 2 (dua) tahun dan tidak mendapat promosi jabatan selama 1 (satu) tahun.

(4)

Pegawai yang mendapat Surat Peringatan III/terakhir, dikenakan sanksi berupa, penurunan grade 2 tingkat, penundaan kenaikan kelas kompetensi selama 3 (tiga) tahun dan tidak mendapat promosi jabatan selama 2 (dua) tahun.

(5)

Pegawai yang mendapat Surat Peringatan III/terakhir, tetapi melakukan kembali suatu pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara (skorsing), atau diberhentikan langsung dari perusahaan.

(6)

Catatan-catatan tentang disiplin kerja, surat peringatan dan sanksi, harus disimpan dengan baik oleh Biro/Bagian/Seksi/Staf yang menangani bidang Sumber Daya Manusia, dalam catatan pegawai (Personal Record) yang ada di Unit Kerja/Bisnis dan tembusannya dikirimkan kepada Biro SDM di Kantor Pusat.

(7)

Pegawai yang mangkir bekerja minimal selama 5 (lima) hari berturut – turut dan telah dipanggil oleh atasan langsungnya 2 (dua) kali secara tertulis tetapi pegawai tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka Perusahaan dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

(8)

Khusus untuk pelanggaran yang dilakukan Pegawai sehingga terindikasi menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan, maka Perusahaan membentuk tim investigasi yang bertugas membuktikan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari tim investigasi berupa saran rekomendasi kepada Perusahaan untuk ditindaklanjuti. Apabila hasil tim investigasi pegawai terbukti melakukan transaksi seperti tersebut diatas, maka selain berlaku sanksi-sanksi tersebut diatas kepada yang bersangkutan juga dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian perusahaan dimaksud sebesar nilai transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur Perusahaan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti tersebut diatas, secara sukarela.

(9)

Apabila pegawai tidak bersedia secara sukarela mengembalikan kerugian perusahaan yang telah ditetapkan, maka perusahaan dapat memperkarakan melalui jalur hukum. Pasal 49 Kesempatan Membela Diri

(1)

Pegawai diberi kesempatan membela diri secara tertulis disertai bukti-bukti sah yang membuktikan dirinya tidak melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima sanksi tersebut dalam Pasal 48 dan


25

ditembuskan ke Serikat Pekerja. (2)

Apabila bukti-bukti tersebut ayat (1) diatas dapat membuktikan bahwa Pegawai tidak melakukan pelanggaran dan dapat diterima oleh Direksi/Pejabat yang berwenang, maka pegawai yang bersangkutan direhabilitasi kembali dan dibebaskan dari sanksi dimaksud.

(3)

Apabila bukti-bukti tersebut ayat (1) diatas tidak dapat membuktikan bahwa Pegawai tidak melakukan pelanggaran dan ditolak oleh Direksi/Pejabat yang berwenang, maka terhadap pegawai yang bersangkutan tetap dikenakan sanksi dimaksud.

BAB IX PEMBEBASAN TUGAS DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI Pasal 50 Pembebasan Tugas Sementara (Non – Aktif) (1)

Pegawai dapat dibebas tugaskan sementara (dirumahkan /di non-aktifkan) maksimal selama satu (1) tahun karena perusahaan mengalami penurunan kegiatan usaha yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian.

(2)

Surat Pembebasan Tugas Sementara, mengacu pada pasal 7 Surat Keputusan No. 01/SK/WK/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.

(3)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sebelumnya kegiatan usaha perusahaan telah pulih kembali, maka pegawai yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali.

(4)

Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun kondisi usaha Perusahaan masih mengalami kerugian, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Serikat Pekerja. Pasal 51 Pemberhentian Sementara

(1)

Pegawai dapat diberhentikan sementara (skorsing), karena dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib atas dugaan telah melakukan suatu tindak pidana bukan pengaduan Perusahaan atau mendapatkan sanksi seperti tersebut dalam ayat 5 Pasal 48.

(2)

Surat Pemberhentian Sementara, ditandatangani oleh : a. Untuk PT dan PTT Kantor Pusat penetapannya oleh Direksi b. Untuk PTU dan PTTU Unit Bisnis penetapannya oleh Kepala Unit Bisnis terkait.

(3)

Apabila Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan pegawai bersalah melakukan tindak pidana (diluar kepentingan Perusahaan) maka pegawai tersebut diberhentikan dari Perusahaan.

(4)

Apabila Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan pegawai dibebaskan dari segala tuduhan, maka pegawai tersebut


26

direhabilitasi, dan diaktifkan bekerja kembali. (5)

Apabila Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menyatakan pegawai dihukum dengan masa percobaan, atau dikenakan denda ringan (istilah denda ringan ditentukan oleh Hakim), maka atas pertimbangan Direksi, Pegawai yang bersangkutan diaktifkan bekerja kembali dan dikembalikan hak-hak kepegawaiannya. Pasal 52 Pemberhentian Pegawai

(1)

Pada dasarnya Perusahaan mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pemberhentian pegawai / Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

(2)

Surat Pemberhentian Pegawai dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai pasal 55 dan 56 untuk PT dan PTT ditandatangani oleh Direksi, sedang PTU dan PTTU ditandatangani oleh Kepala Unit Bisnis terkait dan secepatnya disampaikan kepada pegawai dan tembusan surat pemberhentian harus ditandatangi pegawai sebagai tanda terima.

(3)

Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat, disamping Surat Pemberhentian, dapat pula diberikan Surat Keterangan tentang pengalaman kerja. Pasal 53 Pemberhentian Karena Kerugian Usaha

(1)

Apabila Perusahaan mengalami pemberhentian pegawai.

kerugian

usaha,

maka

dapat

dilakukan

(2)

Pelaksanaan pemberhentian dilakukan dengan mengadakan seleksi berdasarkan ranking yang dibuat oleh suatu Tim Evaluasi Pegawai dengan melibatkan Serikat Pekerja Waskita. Pasal 54 Pemberhentian Massal

(1)

Perusahaan dapat melakukan pemberhentian massal karena Perusahaan melaksanakan Restrukturisasi Organisasi/Efisiensi Perusahaaan dan/atau Penggabungan dengan Perusahaan lain.

(2)

Untuk pelaksanaan ayat 1 Perusahaan harus melakukan perundingan dengan wakil pegawai untuk menentukan besarnya hak-hak pegawai ( pesangon dll ).

(3)

Pelaksanaan pemberhentian massal sebagaimana ayat 1 Perusahaan wajib melakukan sosialisasi kepada pegawai setelah diperoleh hasil perundingan sebagaimana diatur dalam ayat 2. Pasal 55 Kriteria Pemberhentian Dengan Hormat

Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena : PKB (Revisi Juli 2009)

27

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17) (18)

Melakukan kesalahan ringan. Ditahan Pihak yang berwajib bukan karena pengaduan dari Perusahaan. Pengakhiran hubungan kerja dengan pegawai karena usia pensiun. Pengunduran diri pegawai atas kemauan sendiri. Perusahaan tutup dikarenakan rugi terus menerus yang dibuktikan dengan audit oleh Akuntan Publik paling singkat 2 tahun terakhir atau keadaan force majeur. Perubahan status, Pemilikan, pindah lokasi dan pegawai tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Perubahan status, Pemilikan, pindah lokasi dan Perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Meninggal dunia. Perusahaan Pailit. Mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan. Pegawai mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis. Pensiun Dipercepat. Mengalami kelemahan fisik dan mental, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pegawai. Kemampuan yang dimiliki tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan, setelah melalui evaluasi oleh Tim Evaluasi Pegawai dengan melibatkan Serikat Pekerja Waskita. Dinyatakan hilang oleh pihak berwajib. Salah satu Pegawai pria/wanita menikah dengan sesama pegawai PT. Waskita Karya. Pasal 56 Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena : (1)

Melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ayat dari Larangan Bagi Pegawai, sebagaimana tersebut pada pasal 44 ayat (5) sampai dengan ayat (20) setelah terlebih dahulu melalui prosedur pemberian Surat Peringatan dan Sanksi sesuai pasal 47 dan 48.

(2)

Dihukum penjara karena tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3).


28

BAB X KOMPENSASI AKIBAT PEMBERHENTIAN / PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Pasal 57 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak (1)

PTT/PTTU yang telah berakhir jangka waktu Perjanjian kerja tidak berhak menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian dan lain-lain.

(2)

PT/PTU yang diberhentikan karena melakukan kesalahan berat sesuai pasal 44 ayat (5) sampai dengan ayat (20), akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 1 dan Lampiran 23. a. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan. b. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan/atau cuti besar yang belum diambil, c. apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti tahunan/cuti besar. d. Angkutan untuk pulang bagi Pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana Pegawai diterima bekerja. e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek. f. Dan/atau hak lainnya yang akan dibayarkan setelah ada keputusan Pengadilan atau LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

(3) PT/PTU yang diberhentikan karena melakukan kesalahan ringan sesuai pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 2 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang Penghargaan Masa Kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang Penghargaan Masa Kerja. c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan. d. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan/atau cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti tahunan/ cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana Pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek. (4) PT/PTU yang diberhentikan karena ditahan pihak yang berwajib bukan karena pengaduan perusahaan sesuai pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 3 dan Lampiran 23 a. Uang penghargaan Masa Kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja. b. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan. c. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. d. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana Pegawai diterima bekerja. e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.


29

(5) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena usia pensiun, sebagaimana dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 4 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (6) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 5 dan Lampiran 23. a. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan. b. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. c. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. d. Uang Pisah. e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (7) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perusahaan tutup dikarenakan rugi terus menerus yang dibuktikan dengan audit oleh Akuntan publik paling singkat 2 tahun terakhir atau keadaan Force Majeur dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 6 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (8) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perubahan status, pemilikan, pindah lokasi dan pegawai tidak besedia melajutkan hubungan kerja dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 7 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. PKB (Revisi Juli 2009)

30

e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (9) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perubahan status, pemilikan, pindah lokasi dan perusahaan tidak besedia melanjutkan hubungan kerja dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 8 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (10) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena meninggal dunia dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 9 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Tiket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (11) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena perusahaan pailit dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 10 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (12) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena pegawai sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan dimaksud pasal 55, akan menerima hakhaknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 11 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan.


31

b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (13) PT/PTU yang diberhentikan karena pegawai mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 12 dan Lampiran 23. a. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. b. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. c. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. d. Uang pisah. e. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (14) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena pensiun dipercepat, sebagaimana dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 13 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (15) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena mengalami kelemahan fisik dan mental, sehingga tidak dapat menjalan tugas dan kewajiban sebagai pegawai dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 14 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (16) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena kemampuan yang dimiliki tidak bisa memenuhi kualfikasi yang dibutuhkan perusahaan


32

dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 15 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (17) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena dinyatakan hilang oleh pihak berwajib dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 16 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (18) PT/PTU yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan karena salah satu pegawai pria/wanita menikah dengan sesama pegawai PT. Waskita Karya dimaksud pasal 55, akan menerima hak-haknya sesuai tersebut dalam Lampiran 22 butir 17 dan Lampiran 23. a. Uang Pesangon dari Perusahaan. b. Uang penghargaan masa kerja dari Perusahaan, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta perawatan. d. Ganti Kerugian atas cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil, apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cuti besar. e. Ticket angkutan untuk pulang bagi pegawai dan keluarganya yang betul-betul kembali ke tempat dimana pegawai diterima bekerja. f. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek. (19) Perhitungan masa kerja untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian tersebut angka (1) sampai dengan angka (18) Pasal 55 adalah : a. Bagi pegawai yang belum pernah diputus ikatan kerjanya dan belum pernah menerima uang pesangon dari Perusahaan, diperhitungkan sejak Pegawai yang bersangkutan diterima bekerja di perusahaan. b. Bagi pegawai yang sudah pernah diputus ikatan kerjanya dan sudah pernah menerima uang pesangon dari Perusahaan, diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PT/PTU.


33

(20) Besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian tersebut angka (1) sampai dengan angka (18) Pasal 55, apabila nilainya lebih kecil dibandingkan Peraturan perundangan terkait, maka besaran pesangon dihitung sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (21) Besarnya uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sedangkan pengurusannya dilakukan oleh Perusahaan. (22) Untuk memperoleh Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek, peserta wajib membayar iuran bulanan yang dibebankan kepada Pegawai dan Perusahaan, dengan pembagian seperti tertera pada Lampiran 24.

BAB XI KELUH KESAH Pasal 58 Maksud (1) Keluh kesah adalah suatu ungkapan yang timbul karena ada perbedaan pendapat atau salah pengertian mengenai peraturan dan syarat-syarat kerja yang berlaku di Perusahaan, yang terjadi antara Pegawai dengan pihak Perusahaan, yang apabila tidak diselesaikan bisa menjadi sumber keresahan yang dapat menimbulkan rasa tidak puas, frustasi atau terjadinya perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan. (2) Pada dasarnya keluh kesah dapat disampaikan secara lisan oleh Pegawai kepada atasannya, dan akan diselesaikan dengan cepat dan sebaik mungkin agar tetap terpelihara hubungan baik dan positif antara Pegawai dan Perusahaan. (3) Titik berat penyelesaian keluh kesah terletak pada Atasan langsung masing- masing Pegawai, dilakukan melalui dialog langsung antara kedua pihak dalam suasana kekeluargaan dan sedapat mungkin dijauhkan penyelesaian melalui prosedur resmi. Pasal 59 Penyampaian Keluh Kesah (1)

Langkah Pertama: Apabila keluhan yang disampaikan Pegawai secara lisan, oleh Pegawai dinilai belum/tidak mendapat tanggapan yang memadai dari Atasan Langsungnya, maka Pegawai dapat mengemukakan keluhan secara tertulis, dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

(2) Langkah Kedua: Apabila pada Langkah Pertama belum dicapai suatu penyelesaian, maka Pegawai dapat meneruskannya secara tertulis kepada Kepala Unit Kerja / Unit Bisnis masingmasing dan ditembuskan ke Serikat Pekerja Waskita. (3) Langkah ketiga: Apabila langkah Kedua belum dapat terselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak surat diterima, maka Pegawai dapat meneruskannya secara PKB (Revisi Juli 2009)

34

tertulis kepada Direksi dan ditembuskan ke Serikat Pekerja Waskita. (4)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengajuan keluh kesah tersebut diterima oleh Direksi, maka Direksi wajib memberikan keputusan untuk penyelesaiannya.

(5)

Apabila keputusan ayat (4) belum/tidak dapat diterima oleh Pegawai, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara Bipartit melalui Serikat Pekerja Waskita dengan Perusahaan atau secara Tripartit dengan melibatkan pejabat perantara, dalam hal ini pejabat Dinas Tenaga Kerja setempat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Penutup (1)

Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai Perusahaan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan bersama oleh Manajemen Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita paling lambat 3 (tiga) bulan setelah didaftarkan di Depnakertrans.

(3)

Buku Perjanjian Kerja Bersama ini diberikan kepada setiap Pegawai untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(4)

Semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(5)

Dalam hal terdapat perbedaaan penafsiran antara Peraturan Perusahaan dengan Perjanjian Kerja Bersama, sebelum diadakan perbaikan / pembetulan, maka yang dipakai adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

(6)

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Perjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebelum dilakukan perbaikan / pembetulan, maka yang dipakai adalah Peraturan Perundangan yang berlaku.

(7)

Peraturan Perundang-Undangan adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal dalam menentukan hak-hak Pegawai sehingga bilamana terdapat ketentuan dalam PKB ini yang nilainya lebih rendah dari ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka yang dipakai adalah Peraturan Perundang-undangan.

(8)

Setelah berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama, dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama yang baru, yang didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(9)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah antara pihak Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita dan merupakan aturan tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.


35

(10) Perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama dilaksanakan, setelah diperoleh hasil musyawarah dan persetujuan antara pihak Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita.

Pihak-pihak yang mengadakan Revisi Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2008-2010 :

PT. WASKITA KARYA Direktur,

(Ir. Bambang E. Marsono, MM)

SERIKAT PEKERJA WASKITA Ketua Umum,

( Ir. Kristadi Juli Harjanto ) SEKRETARIS JENDERAL,

(Ir. Eko Sutrisno HP)


36

DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Format dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Format dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT). Surat cuti / Ijin Tidak Masuk Kerja. Penggolongan Alat Angkutan Untuk Perjalanan Dinas Mutasi dan Detasir. Biaya Penginapan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Mutasi dan Detasir. Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang / Perabot Rumah Tangga. Bantuan Biaya Pindah Sekolah Anak Sewa / Kontrak Rumah Bagi Pegawai Mutasi Uang Harian Detasir Penggantian Kacamata, Lensa Lunak Dan Alat Bantu Pendengaran Bantuan Biaya Telepon Dirumah Pejabat Tertentu Perhitungan Uang Lembur Pegawai Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) Imbalan Jasa Penulis Makalah Dan Instruktur / Pengajar. Uang Duka Dan Bantuan Biaya Pemakaman / Kremasi. Surat Peringatan Pertama. Surat Peringatan Kedua Surat Peringatan Ketiga/terakhir. Surat Pemberhentian Pegawai. Surat Keterangan. Pengalaman Kerja Perhitungan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian. Ketentuan Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja Iuran Jaminan Hari Tua


38 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67

37

Lampiran 1 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008-2010

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT ) BAGI PT/PTU Nomor :

/PKWTT/WK/

/

Yang bertanda tangan dibawah ini : I.

II.

Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

Selanjutnya disebut

: PIHAK PERTAMA

Nama Tempat / Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Alamat

: : : :

Selanjutnya di sebut

: PIHAK KEDUA

Dengan ini para pihak bersepakat mengadakan PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (seterusnya disebut PKWTT), sebagai Berikut : Pasal 1 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWTT ini adalah Perjanjian Kerja Bersama yang ditanda tangani antara Perusahaan PT. Waskita Karya dengan Serikat Pekerja Waskita dan disyahkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI. 2. Istilah Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWTT ini selanjutnya disebut PKB. Pasal 2 Status Pegawai 1. PIHAK PERTAMA mengakui bahwa PIHAK KEDUA bekerja sebagai pegawai PT. Waskita Karya secara tidak terputus sejak tanggal …………….. 2. PIHAK PERTAMA mengakui status kepegawaian PIHAK KEDUA sebagai PT/PTU Perusahaan sesuai dengan ketentuan awal saat kesepakatan ini sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Status Terhitung mulai tanggal Tanggungan Keluarga Grade Masa Kerja efektif di PT. WK

: : : : :

38

Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA segala hak-haknya sebagai pegawai dan PIHAK KEDUA harus mematuhi kewajibannya sebagai pegawai, sebagaimana ketentuan dalam PKB serta aturan-aturan lain yang berlaku di Perusahaan yang tidak bertentangan dengan PKB dan/atau peraturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Pasal 4 Sosialisasi PKB Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini PIHAK PERTAMA wajib memberikan penjelasan isi PKB dan PIHAK KEDUA wajib menerima dan berupaya memahami PKB. Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan PKWTT ini, akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara bipartit antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita dan apabila perselisihan tersebut tidak selesai secara bipartit akan diselesaikan secara tripartit dengan pejabat perantara dari Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Pasal 6 Penutup PKWTT ini dibuat pada tanggal ………………………… dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, berkas pertama dan kedua bermeterai cukup, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari siapapun juga.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

( …………………….. )

(……………………..)

39

:


PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) BAGI PTT/PTTU Nomor :

/PKWT/WK/

/

Yang bertanda tangan dibawah ini : I.

II.

Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

Selanjutnya disebut

: PIHAK PERTAMA

Nama Tempat / Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir Alamat

: : : :

Selanjutnya di sebut

: PIHAK KEDUA

Dengan ini para pihak bersepakat mengadakan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (seterusnya disebut PKWT), sebagai berikut: Pasal 1 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWT ini adalah Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan PT.Waskita Karya dengan Serikat Pekerja Waskita periode tahun 2008 – 2010 yang disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI, atau Perjanjian Kerja Bersama baru sebagai penggantinya. 2. Istilah Perjanjian Kerja Bersama dalam PKWT ini untuk seterusnya disebut PKB. Pasal 2 Status Pegawai PIHAK PERTAMA menerima / mengangkat PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan pasal 9 ayat (1 huruf b) PKB, dengan ketentuan dibawah ini : a. Status b. Terhitung mulai tanggal c. Tanggungan Keluarga

: PTT/PTTU : :

40

:

Pasal 3 Penempatan dan Penugasan 1.

PIHAK PERTAMA memperkerjakan PIHAK KEDUA selama ……… tahun terhitung muai tanggal ……………….. dan berakhir pada tanggal ………………..

2.

PIHAK KEDUA ditempatkan di ……………………………………………………………………..

3.

Apabila dilakukan pemindahan tempat tugas akan diadakan amandemen PKWT. Pasal 4 Penghasilan

1.

Besarnya penghasilan pegawai PKWT minimal harus memenuhi ketentuan PKB sebesar Rp. …………………….(…………………………………………………………………………)

2.

PIHAK PERTAMA akan membayar penghasilan kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir bulan. Pasal 5 Fasilitas

PIHAK KEDUA berhak atas fasilitas yang disediakan Perusahaan yang termasuk dalam Hak Pegawai sesuai dengan ketentuan pasal 19 sd. 31 PKB. Pasal 6 Kewajiban Pegawai PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perusahaan, termasuk mematuhi Kewajiban Pegawai sesuai dengan ketentuan pasal 12 sd. 16 PKB. Pasal 7 Larangan Bagi Pegawai PIHAK KEDUA dilarang melanggar semua ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perusahaan, termasuk melanggar larangan bagi Pegawai sesuai dengan ketentuan pasal 44 PKB. Pasal 8 Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja PIHAK KEDUA berhak atas cuti dan ijin tidak masuk kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan 15 KKB

41

:

Pasal 9 Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Pasal 10 Disiplin Kerja dan Sanksi PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi atas pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pasal 44 sd. 48 PKB. Pasal 11 Pemberhentian Karena Menurunnya Kegiatan Usaha Apabila terjadi penurunan kegiatan usaha di Unit Kerja tempat PIHAK KEDUA dipekerjakan sebelum berakhirnya hubungan kerja, maka PIHAK PERTAMA akan memberhentikan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan menerima ganti rugi sebesar penghasilan penuh, sejak diberhentikan sampai berakhirnya hubungan kerja. Pasal 12 Pengunduran Diri Sebelum Berakhirnya Hubungan Kerja Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara sepihak sebelum berakhirnya hubungan kerja, maka PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar penghasilan penuh, sejak tanggal pengunduran diri sampai dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja. Pasal 13 Pemberhentian Sementara (Skorsing) PIHAK PERTAMA akan mengenakan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, sesuai dengan ketentuan pasal 51 PKB. Pasal 14 Pemberhentian Dengan Hormat PIHAK KEDUA dapat diberhentikan dengan hormat oleh PIHAK PERTAMA, apabila hubungan kerja berakhir sesuai dengan pasal 3 ayat (1), atau memenuhi salah satu alasan tersebut pada pasal 55 PKB.

42

:

Pasal 15 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal PIHAK KEDUA akan diberhentikan tidak dengan hormat dari Perusahaan

56 PKB maka

Pasal 16 Penyelesaian Keluh Kesah Apabila dalam melaksanakan tugas PIHAK KEDUA merasa tidak puas atas perlakuan dari pihak Perusahaan, dan setelah menyampaikan keluh kesah tersebut secara lisan kepada Atasannya, menurut PIHAK KEDUA tidak mendapat tanggapan yang semestinya dan maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan keluh kesah secara tertulis kepada Atasan yang lebih tinggi dari Atasannya itu. Pasal 17 Berakhirnya Hubungan Kerja PKWT ini berakhir demi hukum, dan hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA putus dengan sendirinya, apabila jangka waktu tersebut pasal 3 ayat (1) terpenuhi, dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut uang pesangon, uang jasa atau ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan pasal 57 ayat 1 PKB. Pasal 18 Pemahaman Isi Kesepakatan Kerja Sebelum menandatangani PKWT ini, PIHAK KEDUA menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami seluruh isi dan maksud yang terkandung dalam pasal-pasal PKWT ini, termasuk pasal-pasal yang ada dalam PKB. Pasal 19 Janji Lain Diluar Kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa tidak ada janji-janji lainnya selain kesepakatan yang tertulis dalam pasal-pasal PKWT ini. Pasal 20 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan PKWT ini, akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan antara kedua pihak, akan diselesaikan secara Bipartit antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Waskita, dan / atau secara Tripartit dengan pejabat perantara dari Departemen Tenaga Kerja RI.

43

:

Pasal 21 Penutup PKWT ini dibuat pada tanggal .................................. dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, berkas pertama dan kedua bermeterai cukup, dan ditanda tangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa pengaruh atau tekanan dari siapapun juga.

Jakarta, ....................... PIHAK PERTAMA

( ................................ )

PIHAK KEDUA

( ................................ )

44

Lampiran 3 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB Tahun 2008-2010

SURAT CUTI / IZIN TIDAK MASUK KERJA / CUTI BESAR *) Nomor : A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Grade Jabatan / Tempat Tugas Maksud cuti / izin Tujuan / Alamat selama Menjalani cuti / izin Alat angkutan yang digunakan Cuti / Izin terakhir

: : : : : : : :

…………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………., tgl …………….…….20….. Pemohon,

B.

( ………………………………… ) Keterangan dari Kepala Biro SDM / Bagian / Seksi P/K tentang cuti / izin yg pernah dijalani : ……………………………………………………………

C.

( ………………………………… ) Selama menjalani cuti / izin dari tanggal ………………………. Sd …………………….. Pekerjaan rutin diserahkan kepada sdr. ……………………… Yang menerima,

( ………………………………… ) D.

Catatan Direksi / Kepala Biro / Wilayah / Divisi / Cabang : Berkeberatan / Tidak Berkeberatan *)

………………………………….

( ………………………………… ) E.

Persetujuan Direksi/Kepala Biro/Kepala Wilayah/Wilayah LN/Divisi : Disetujui ……… (…………..) hari kerja tidak termasuk hari libur, Dari tanggal ....................... s/d ...........................

Jakarta, ………………………. ( ………………………)

45


DAFTAR PENGGOLONGAN ALAT ANGKUTAN UNTUK PERJALANAN DINAS MUTASI DAN DETASIR

JABATAN

Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Waka Unit Bisnis Kepala Proyek Tipe A

Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya /Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/B/C Kepala Lapangan Pelaksana Utama Grade 9 – 11

KERETA API ( KELAS )

BUS

KAPAL LAUT (KELAS)

PESAWAT UDARA ( KELAS )

Super Executive

Super Executive

I

Kelas Ekonomi Kelas Bisnis *)

Executive

Executive

I

Kelas Ekonomi

Executive

AC

II

Kelas Ekonomi

Pelaksana Muda/Madya Grade 1– 8

*) Dalam hal perjalanan dinas mendampingi Pejabat Pemerintah, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemberi Tugas, jiika tersedia pada penerbangan yang bersangkutan.

46

Lampiran 5: Perjanjian Kerja Bersama (PKB Tahun 2008-2010

BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DALAM NEGERI (DINAS MUTASI DAN DETASIR)

NO

JABATAN

1

2

3

4

KELOMPOK : II

Ibu kota Propinsi

Kota-kota lain diluar Kelompok I

Biaya Penginapan

( Rp ) Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Waka Unit Bisnis Kepala Proyek Tipe A

KELOMPOK : I

Uang Harian (Konsumsi &Transport setempat) ( Rp )

Jumlah

Penginapan

( Rp )

( Rp )

Uang Harian (Konsumsi &Transport setempat) ( Rp )

Jumlah

( Rp )

550.000

200.000

750.000

500.000

200.000

700.000

450.000

150.000

600.000

400.000

150.000

550.000

Pelaksana Muda/Madya Grade 5 – 8

350.000

125.000

475.000

300.000

125.000

425.000

Grade 1 – 4

300.000

100.000

400.000

250.000

100.000

350.000

Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya/ Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/B/C Kepala Lapangan Pelaksana Utama Grade 9 – 11

47


BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG/ PERABOT RUMAH TANGGA JARAK (KM) NO

1

2

3

4

JABATAN


Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya/ Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/ B /C Kepala Lapangan Pelaksana Utama Grade 9 – 11


Grade 1 – 4

0 – 500

501 - 1000

> 1000

Rp.

Rp.

Rp.

2.000.000

2.500.000

3.500.000

1.500.000

2.000.000

2.750.000

1.250.000

1.750.000

2.500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Catatan : Bagi yang belum menikah hanya berhak menerima 50 % dari biaya diatas.

48


BANTUAN BIAYA PINDAH SEKOLAH ANAK BAGI PEGAWAI MUTASI

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

BESAR BANTUAN (Rp)

1

2

3

1.

SLTA

2.

SLTP

3.

TK / SD

2.500.000 / Anak

2.000.000 / Anak

1.500.000 / Anak

Keterangan: a. Bantuan diberikan apabila anak pegawai benar-benar pindah sekolah dengan menunjukkan bukti surat pindah sekolah. b. Bantuan dibatasi maksimal untuk 3 (tiga) orang anak.

49


SEWA / KONTRAK RUMAH BAGI PEGAWAI MUTASI

SEWA / KONTRAK SETAHUN *) NO

1

JABATAN


A (Rp)

B (Rp.)

18.000.000

15.000.000

15.000.000

12.000.000

2

Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya/Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/B/C Kepala Lapangan Pelaksana Utama Grade 9 – 11

3


13.000.000

10.000.000

4

Grade 1 – 4

8.000.000

7.000.000

Keterangan : A : Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Denpasar, Ambon B : Kota-kota di Indonesia selain A

50


UANG HARIAN DETASIR

NO

1

2

JABATAN

Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Waka Unit Bisnis Kepala Proyek Tipe A Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya/Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/B /C Kepala Lapangan Pelaksana Utama Grade 9 – 11

UANG HARIAN (Rp)

300.000

200.000

3


150.000

4

Grade 1 – 4

100.000

51


PENGGANTIAN KACA MATA, LENSA LUNAK DAN ALAT BANTU PENDENGARAN KACA MATA JABATAN

Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Wkl Kepala U Bisnis Kepala Proyek Tipe A

Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya/Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/B/C Kepala Lapangan Pelaksana Utama

ALAT BANTU PENDENGARA N ( Rp )

LENSA ( Rp )

FRAME ( Rp )

LENSA LUNAK ( Rp )

250.000,-

600.000,-

500.000,-

600.000,-

250.000,-

500.000,-

500.000,-

600.000,-

250.000,-

450.000,-

500.000,-

600.000,-

250.000,-

350.000,-

500.000,-

600.000,-

Pelaksana Muda/Madya Grade 5 - 11

Grade 1 - 4

Catatan : 1. Penggantian lensa kacamata maksimal sekali setahun. 2. Penggantian gagang frame kacamata maksimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

52


BANTUAN BIAYA TELEPON PEJABAT TERTENTU

NO

1.

2.

Catatan

:

JABATAN

Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Wakil Kepala Unit Bisnis

Kabag Unit Kerja/ Bisnis Kepala Cabang Utama/Madya/Muda

BANTUAN BIAYA PER BULAN

Rp. 250.000,-

Rp. 200.000,-

Jika biaya telepon melebihi ketentuan diatas, maka biaya selebihnya ditanggung secara pribadi oleh pejabat ybs.

53


PERHITUNGAN UANG LEMBUR PEGAWAI

( BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA No. KEP102/MEN/2004 TGL. 1 APRIL 2004 )

JABATAN

Kepala Unit Kerja/Bisnis Asisten Direksi Wkl Kepala U Bisnis Kepala Proyek Tipe A

Kabag Unit Kerja/Bisnis Kacab Utama/Madya/Muda Kapro Tipe B/C Kasi Proyek Tipe A/B/C Kepala Lapangan Pelaksana Utama

Pelaksana Muda/Madya Staf Grade 5 - 11

Staf Grade 1 - 4

Keterangan : a. Penghasilan sejam b. Penghasilan sebulan

JAM KERJA LEMBUR Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Dst Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Dst Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Dst Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Jam ke Dst

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DASAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR HARI ISTIRAHAT MINGGUAN HARI KERJA BIASA ATAU HARI RAYA RESMI

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 % x 1,5 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. sejam 30 % x 2,0 x Pengh. Sejam

30 30 30 30 30 30 30 30 30

% % % % % % % % %

x x x x x x x x x

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0

x Pengh. x Pengh. x Pengh. x Pengh. x Pengh. x Pengh. x Pengh. x Pengh. x Pengh.

sejam sejam sejam sejam sejam sejam sejam sejam sejam

1 2 3 4 5 6 7 8 9


75 75 75 75 75 75 75 75 75

% % % % % % % % %

x x x x x x x x x

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9


100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % %

x 2,0 x 2,0 x 2,0 x 2,0 x 2,0 x 2,0 x 2,0 x 3,0 x 4,0



= 1/173 x 75% x Penghasilan sebulan. = Paket Gaji + Insentif Prestasi.

54


SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR (SPKL) Hari / tanggal : …………………… / ……………………… NO

NAMA PEGAWAI YANG DITUGASKAN

WAKTU LEMBUR MULAI SELESAI JAM JAM

URAIAN PENUGASAN

Mengetahui : Atasan Pejabat yang menugaskan *)

Pejabat yang menugaskan

( ________________________ )

( _________________________ )

*) Ditanda tangani oleh atasan pejabat yang menugaskan bila kerja lembur melebihi 3 (tiga) jam dan / atau kerja lembur pada hari libur. 55


IMBALAN JASA PENULIS MAKALAH, INSTRUKTUR/PENGAJAR/ASSESOR

NO

URAIAN

BESARNYA IMBALAN JASA

1.

Imbalan jasa penulisan Makalah / Karya Tulis.

Rp. 750.000,- / orang ( maksimal 3 orang / makalah )

2.

Imbalan jasa pembuatan Manual / Peraturan Perusahaan.


3.

Imbalan atas pembuatan revisi Manual / Peraturan Perusahaan.

4.

Imbalan jasa Instruktur / Pengajar /Assesor


Rp. 100.000,( per session / 60 menit )

56


UANG DUKA DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN / KREMASI BAGI PEGAWAI ATAU KELUARGANYA YANG MENINGGAL DUNIA

NO

URAIAN

1

Pegawai meninggal dunia

2.

Keluarga Pegawai yang meninggal dunia (Istri / Suami dan anak yang syah yang belum bekerja, belum kawin dan belum berusia 25 tahun yang terdaftar di Perusahaan).

BESARNYA BANTUAN ( Rp )

2.000.000.-

1.000.000,-

57


SURAT PERINGATAN PERTAMA Nomor :

/SP.I/WK/……/……..

…………… tgl …..……………

Kepada Yth : Sdr. ……………………. NP. Di – ……………………………. Dengan hormat,

Perihal : Peringatan Pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut dibawah ini, maka dengan sangat menyesal kami sampaikan kekecewaan kami kepada Saudara, berkenaan dengan kejadian / pelanggaran disiplin kerja sebagai berikut : ( dikemukakan jenis, tempat, waktu dan dampak pelanggaran ). Atas kelalaian Saudara tersebut, maka kami sampaikan kepada Saudara surat ini, sebagai Surat Peringatan Pertama. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka saudara pengurangan nilai NPI ..... % selama 1 tahun )

kami

berikan sanksi berupa (misalnya.

Kami harap Saudara memperhatikan peringatan ini dengan sebaik-baiknya, agar kejadian / pelanggaran serupa tidak terulang lagi diwaktu yang akan datang.

Kepala Unit Kerja/Bisnis

( ____________________)

Diterima oleh :

( _____________________) Pegawai ybs.

Tembusan : 1. Direksi. 2. Karo SDM. 3. SPW 4. ………….. 58


SURAT PERINGATAN KEDUA Nomor

:

/SP.II/WK/…../….

Kepada Yth : Sdr. ……………………. NP. Di – ………………………….. Dengan hormat,

……….. tgl …………………

Perihal : Peringatan Kedua.

Meskipun Saudara telah diberi Surat Peringatan Pertama No. ………………………….. pada tanggal …………………….. berkenaan dengan kejadian / pelanggaran disiplin kerja (copy terlampir), ternyata Saudara belum / tidak memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak baik tersebut. Pada tanggal ……………………., Saudara melakukan pelanggaran lagi disiplin kerja berupa …………………………………………………. (sebutkan jenis, tempat waktu dan dampak pelanggarannya), hal tersebut sangat kami sesalkan. Atas kelalaian Saudara, maka kami sampaikan kepada Saudara surat ini, sebagai Surat Peringatan Kedua. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka Saudara kami berikan sanksi berupa (misalnya pengurangan nilai NPI ..... % selama 2 tahun ) Perlu kami tegaskan lagi, bahwa perbuatan Saudara tersebut di atas merupakan pelanggaran disiplin kerja yang dapat berakibat pengenaan sanksi yang lebih serius dari Perusahaan. Kepala Unit Kerja/Bisnis Diterima oleh :

( ____________________) Tembusan 1. 2. 3. 4.

: Direksi. Karo SDM. SPW …………..

( _____________________) Pegawai ybs.

59


SURAT PERINGATAN KETIGA DAN TERAKHIR Nomor :

/SP.III/WK/…../…….

Kepada Yth : Sdr, …………………. NP. Di – ………………………..

…………… tgl ……….…………

Perihal : Peringatan Ketiga dan Terakhir

Dengan hormat, Kepada Saudara telah diberikan Surat Peringatan Pertama, dan Kedua, masing-masing No. ……………………………dan No. ………………….pada tanggal ……………..dan ……………….. berkenaan dengan kejadian / pelanggaran disiplin kerja (copy terlampir), ternyata Saudara belum / tidak juga memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak baik tersebut. Pada tanggal ……………………………., untuk kesekian kalinya Saudara melakukan lagi pelanggaran disiplin kerja berupa ………………………………………………………( sebutkan jenis, tempat, waktu dan dampak pelanggarannya), hal tersebut sangat kami sesalkan, dan tidak dapat ditoleransikan lagi. Sehubungan dengan itu, maka kami sampaikan kepada saudara surat ini, sebagai Surat Peringatan Ketiga, dan terakhir. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka Saudara kami berikan sanksi berupa (misalnya pengurangan nilai NPI ..... % selama 3 tahun) Apabila dikemudian hari ternyata Saudara melakukan pelanggaran disiplin kerja lagi, maka Perusahaan akan mengambil tindakan tegas, berupa pemberhentian sementara (skorsing), atau secara langsung Saudara diberhentikan dari Perusahaan. Kepala Unit Kerja/Bisnis

( ____________________) Tembusan : 1. Direksi. 2. Karo SDM. 3. SPW 4. …………..

Diterima oleh :

( _____________________) Pegawai ybs.

60


Nomor :

/SP.III/WK/…../…….

……………tgl. ………….……

Kepada Yth : Sdr. ……………………. NP. Di – …………………………… Perihal : Pemberhentian Dengan Hormat / Dengan Tidak Hormat * Dengan hormat, Sehubungan dengan ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. maka hubungan kerja Saudara dengan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu / Tidak Tertentu (KKWT / KKWTT) * No. ……………… tanggal ……………….. terpaksa tidak dilanjutkan lagi. Terhitung mulai tanggal ………………………….. Saudara diberhentikan dengan hormat / dengan tidak hormat* sebagai Pegawai PT. Waskita Karya, dan kepada Saudara akan diberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian* sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selama bulan ………………….. (1 bulan penuh ) Saudara diperkenankan tidak masuk kerja dengan mendapat penghasilan penuh pada bulan tersebut. Demikian harap Saudara maklumi, atas usaha dan jasa Saudara selama bekerja di PT. Waskita Karya, kami ucapkan terima kasih. Direksi / Kepala Wilayah / Divisi,

Diterima oleh :

( ______________________ )

( ___________________ ) Pegawai ybs.

Tembusan : 1. Direktur 2. Karo SDM. 3. SPW

* Coret / buang yang tidak perlu

61


SURAT KETERANGAN

NO. ………./SKET/WK/……/……. Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat Perusahaan

: ……………………………………. : ……………………………………. : …………………………………….

Dengan ini menerangkan : Nama Tempat / tgl. Lahir Pendidikan terakhir Tugas / jabatan terakhir

: : : :

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

Telah bekerja dilingkungan perusahaan PT. Waskita Karya, sejak tanggal ………………… dan terhitung mulai tanggal ………………………….. diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan ……………………………………………………………………………………………………..*), dengan pengalaman kerja terlampir. Selama bekerja di PT. Waskita Karya, yang bersangkutan telah menunjukkan kesungguhan kerja dengan prestasi yang baik. Demikian agar yang berkepentingan memakluminya. ……………………. Tanggal ……………………….. …………………………………… **)

( ______________________ ) *) Misalnya atas permintaan sendiri, kegiatan usaha menurun dsb. **) Karo SDM / Kawil / Kadiv / Kacab.

62


PENGALAMAN KERJA Nama Tempat / tgl. Lahir Pendidikan terakhir

: ………………………………………………. : ………………………………………………. : ……………………………………………….

Mulai bekerja di PT. Waskita Karya Berhenti dengan hormat Jabatan / tugas terakhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Dst.

………… ………… ………… ………… ………… ………… …………

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

: Tanggal ………………………………………… : Tanggal ………………………………………… : …………………………………………………….. : : : : : : :

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

………………………….. tanggal ………………………... ………………………………….*)

( ____________________ ) *) Karo SDM / Kawil / Kadiv / Kacab.

63

Lampiran 22 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008 - 2010

PERHITUNGAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA UANG PENGGANTIAN HAK, UANG PISAH BAGI PEGAWAI TETAP (SESUAI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN No. 13/TH.2003) HAK - HAK No.

Kriteria Pemutusan Hubungan Kerja

1 2 3 4 5 6

64

Kesalahan Berat Kesalahan Ringan ( ps. 161 ayat 3 ) Ditahan Pihak yang berwajib bukan karena pengaduan dari Perusahaan (Ps.160) Pengakhiran Hubungan Kerja dengan Pegawai karena usia pensiun(167.ay.5) Pengunduran diri pegawai atas Kemauan Sendiri (162 ayat 1 Pemutusan Hubungan Kerja karena ( UUK 13/2003 psl 164 ayat 1 ) a. Perusahaan tutup karena rugi terus menerus yang dibuktikan dengan audit oleh akuntan publik paling singkat 2 tahun terakhir b. Keadaan memaksa (force majeur) 7 Pemutusan Hubungan Kerja karena (UUK No.13/2003 psl. 163 ayat 1 ) a. Perubahan Status b. Perubahan pemilikan perusahaan sebagaian / seluruhnya c. Perusahaan pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang sama, dengan syarat-syarat kerja lama dan pegawai tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja 8 Pemutusan Hubungan Kerja karena : ( UUK No. 13/2003 Ps. 163 ayat 2 ) a. Perubahan Status b. Perubahan pemilikan perusahaan sebagaian / seluruhnya c. Perusahaan pindah lokasi pengusaha tidak bersedia menerima pekerja diperusahaannya dengan alasan apapun 9 Pemutusan Hubungan Kerja karena pegawai meninggal dunia ( Ps. 166) 10 Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan pailit (UUK No.13/2003 ps.165 ) 11 Pemutusan Hubungan Kerja karena (UUK No. 13/2003 ps. 172) a. Mengalami sakit berkepanjangan b. Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan. 12 Pemutusan Hubungan Kerja karena : (UUK No. 13/2003 ps. 168 ayat 3 ) Pegawai mangkir selama 5 hari kerja atau lebih terturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Uang Pesangon

Penghargaan Masa Kerja

Penggantian Perumahan dan Pengobatan

Cuti Tahunan yang belum diambil/gugur

Biaya atau ongkos pulang dimana Uang Pisah pekerja diterima

Sesuai UU 1 kali -2 kali -1 kali

Sesuai UU 1 kali 1 kali 1 kali -1 kali

v v v v v v

v v v v v v

v v v v v v

1 kali

1 kali

v

v

v

2 kali

1 kali

v

v

v

2 kali 1 kali 2 kali

1 kali 1 kali 2 kali

v v v

v v v

v v v

--

--

v

v

v

v

v

HAK - HAK No.

Kriteria Pemutusan Hubungan Kerja

13 Pengakhiran Hubungan Kerja dengan Pekerja karena Pensiun Dipercepat 14 Pemutusan Hubungan Kerja karena : Mengalami kelemahan fisik dan mental sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai pegawai 15 Pemutusan Hubungan Kerja karena : Kemampuan yang dimiliki tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan 16 Pemutusan Hubungan Kerja karena : Dinyatakan hilang oleh yang berwajib 17 Pemutusan Hubungan Kerja karena Salah satu pegawai pria/wanita menikah dengan sesama pegawai PT. Waskita Karya

Uang Pesangon

Penghargaan Masa Kerja

Penggantian Perumahan dan Pengobatan

Cuti Tahunan yang belum diambil/gugur

Biaya atau ongkos pulang dimana Uang Pisah pekerja diterima

2 kali 2 kali

1 kali 1 kali

v v

v v

v v

2 kali

1 kali

v

v

v

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

v v v

v v v

v v v

65

Lampiran 23 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008 - 2010

PERHITUNGAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA UANG PENGGANTIAN HAK, UANG PISAH BAGI PEGAWAI TETAP (SESUAI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN No. 13/TH.2003) No.

I

II.

66

III.

URAI AN

PESANGON a. Masa kerja kurang dari 1 (satu tahun )

1 (satu) bulan penghasilan *)

b. Masa kerja 1 (satu ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun

2 (dua ) bulan penghasilan

c. Masa kerja 2 ( dua ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun

3 (tiga) bulan penghasilan

d. Masa kerja 3 ( tiga ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun

4 (empat) bulan penghasilan

e. Masa kerja 4 ( empat) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 ( lima ) tahun

5 (satu) bulan penghasilan

f. Masa kerja 5 ( lima ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun

6 (enam) bulan penghasilan

g. Masa kerja 6 (enam ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun

7 (tujuh ) bulan penghasilan

h. Masa kerja 7 (tujuh ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun

8 (delapan) bulan penghasilan

I . Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih.

9 (sembilan) bulan penghasilan.

PENGHARGAAN MASA KERJA

BESARNYA UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

a. Masa kerja 3 (tiga ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun

2 (dua) bulan penghasilan.

b. Masa kerja 6 (enam ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun

3 (tiga) bulan penghasilan

c. Masa kerja 9 ( tiga ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun

4 (empat) bulan penghasilan.

d. Masa kerja 12 (duabelas ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 (limabelas) tahun

5 (lima) bulan penghasilan.

e. Masa Kerja 15 (limabelas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapanbelas) tahun

6 (enam) bulan penghasilan.

f. Masa kerja 18 (delapanbelas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 (duapuluhsatu) tahun

7 (tujuh ) bulan penghasilan.

g. Masa kerja 21 (duapuluhsatu ) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (duapuluh empat) tahun

8 (delapan) bulan penghasilan.

h. Masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih.

10 (sepuluh) bulan penghasilan.

PENGGANTIAN HAK a. Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % (lima belas perseratus) dari Uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; b. Cuti tahunan dan/atau cuti besar yang belum diambil dan belum gugur; c. Biaya atau ongkos pulang untuk pegawai dan keluarganya ketempat dimana pegawai diterima bekerja di Perusahaan, diberikan dalam bentuk ticket angkutan, dengan ketentuan pegawai dan keluarganya harus benar-benar berangkat ketempat yang bersangkutan pertama kali diterima bekerja tersebut.

IV. UANG PISAH Besarnya Uang Pisah ditetapkan : - Pesangon 1 kali - Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali.

*)

BESARNYA UANG PESANGON

Penghasilan yang diterima pada bulan terakhir masa aktif


IURAN JAMINAN HARI TUA (JHT) PT. JAMSOSTEK

NO

PEMBEBANAN

IURAN JHT PT. JAMSOSTEK

1.

Beban Pegawai

2,00 % x Penghasilan sebulan

2.

Beban Perusahaan


Jumlah


Keterangan : Penghasilan sebulan

=

Paket Gaji + Insentif Prestasi

67

LAMPIRAN Lampiran ini berisikan antara lain Prosedur Rekrutmen SDM, Penilian Karya Pegawai, Perencanaan Suksesi Pegawai, Pendidikan & Pelatihan, dan Survey Komitmen dan Kepuasan Pegawai dengan kode dokumen sebagai berikut :

No

Prosedur

Kode Dokumen

1

Rekrutmen Pegawai

PW-SDM-01

2

Penilai Karya Pegawai

PW-SDM-02

3

Perencanaan Suksei Pegawai

PW-SDM-03

4

Pendidikan & Pelatihan

PW-SDM-04

5

Survey Komitmen dan Kepuasan Pegawai

PW-SDM-05

Lampiran : I Persero PT. WASKITA KARYA PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM

Kode Dokumen Edisi Ke Tanggal Edisi

: : :

PW-SDM–01. 2 02- 04 - 2009

Review berikutnya Maks Halaman

: :

01-04-2014 1 dari 2

REKRUTMEN SDM 1. TUJUAN

2. RUANG LINGKUP 3. DEFINISI

: 1. Untuk memastikan proses rekrutmen telah dilakukan secara sistematis dan professional. 2. Memastikan proses rekrutmen sesuai dengan kebutuhan organisasi 3. Untuk memastikan pegawai yang mengikuti proses rekrutmen benarbenar serius dan berpotensi untuk maju. : Pusat, Wilayah, Divisi, Cabang dan Proyek : Rekrutmen: Proses untuk mendapatkan pegawai secara internal dan eksternal guna ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Bagan Alir

Kegiatan

Pen. Jawab

Rekrutmen 1. Unit Bisnis/Unit kerja merencanakan kebutuhan SDM berdasarkan: a. Perkembangan Usaha b. RKAP/ RJPP c. Jumlah SDM yang ada 2. Menganalisa pegawai yang ada dan rencana kebutuhan SDM berdasarkan: a. Jumlah b. Knowledge c. Skill, dll 3. Berdasarkan Analisa Kebutuhan Pegawai, pegawai yang memenuhi persyaratan dimintakan persetujuan kepada Direktur Pengembangan & SDM untuk dimutasi, 4. Kekurangan pegawai diusulkan kepada Direktur Bidang Pengembangan & SDM untuk dilakukan rekrutmen 5. Berdasarkan Analisa Kebutuhan Pegawai yang dibuat dimintakan persetujuan kepada Direktur Pengembangan & SDM, Jika tidak disetujui hasil analisa akan diarsipkan. 6. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pegawai antara lain melalui: o Iklan o Lamaran Langsung o Depnaker o Perusahaan penyedia tenaga kerja Nama

Jabatan

Kepala Unit Kerja/Bisnis/ Kacab/Kapro

Keterangan

Form. WKSDM-01-01 & 02

Karo SDM Kabag PP/ Kabag Adm. & Kepeg Karo SDM

Karo SDM

Karo SDM

Kabag Adm. & Kepeg

Tanda Tangan

Lampiran : I Persero PT. WASKITA KARYA PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM


: : :

PW-SDM–01. 2 02- 04 - 2009

Review berikutnya Maks Halaman

: :

01-04-2014 1 dari 2

REKRUTMEN SDM Bagan Alir

DITERIMA SBG PEGAWAI PTT

Kegiatan 7. Melakukan proses seleksi: a. Administrasi b. Wawancara awal/ test khusus c. Tes Potensial Akademik & EPT d. Psikotest Untuk pekerjaan2 yang bersifat khusus, dapat ditambahkan test kecakapan. Semua calon pegawai yang dinyatakan lulus akan diberitahu secara tertulis atau telepon. 8. Bagi calon pegawai yang lulus, akan diterima sebagai Pegawai Tidak Tetap. 9. Memberikan pembekalan kepada pegawai outsourcing sebelum ditugaskan ke unit bisnis/ unit kerja 10. Memberikan program induksi berupa On the Job Training selama 6 bulan. 11. Melakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap OJT. Jika hasil OJT memuaskan calon pegawai tetap menjadi Pegawai Tidak Tetap, bagi yang tidak memuaskan kontrak dapat diperpanjang atau Pemutusan Hubungan Kerja 12. Melakukan evaluasi kinerja pegawai 1 tahun berikutnya. Bagi yang memuaskan dapat diusulkan menjadi Pegawai Tetap, bagi yang tidak memuaskan kontrak dapat diperpanjang atau Pemutusan Hubungan Kerja 13. Pengembangan sumber daya selanjutnya mengikuti prosedur pendidikan & pelatihan

Pen. Jawab

Keterangan

Kabag Adm. & Kepeg

Kabag Adm. & Kepeg Kabag Adm. & Kepeg

Diklat Orientasi Pegawai Baru

Karo SDM Karo SDM

Form. WKSDM-03-03 & 04

Karo SDM

Form. WKSDM-03-03

Karo SDM

Lampiran : I Persero

Form.WK-SDM-01-01

P.T. WASKITA KARYA

Edisi : 2

Pusat Unit Kerja/Bisnis : ……………………………… Halaman :

dari

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI No.

Unit Kerja

Kebutuhan Tersedia

Kurang/ Lebih

Masuk

Pemenuhan Promosi/Mutasi Keluar Jumlah

Rekrut

Menyetujui,

Yang Mengusulkan Kepala Unit Kerja/Bisnis

( ……………………………..)

( ……………………………..)

Keterangan

Lampiran : I Persero

Form. WK-SDM-01-02

P.T. WASKITA KARYA

Edisi : 2

Pusat Wilayah/Divisi : ……………………………… Halaman :

dari

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI & SPESIFIKASI JABATAN No. Formasi Jabatan Yang dibutuhkan 1

2

Uraian Tugas Pokok 3

Persyaratan Jabatan Peringkat Pendidikan

4

Pengalaman Kerja Tahun Jenis Pek.

5

6

Bahasa Inggris

7

Rencana Jumlah Waktu Penempatan Evaluasi Kekurangan Penempatan P/M/R 8

9

Menyetujui,

Yang Mengusulkan Kepala Unit Kerja/Bisnis

( ……………………………..)

( ……………………………..)

10

11

Lampiran : I Form.: WK-SDM-01-03 Edisi : 2

EVALUASI MASA ORIENTASI PEGAWAI PTT/OUTSOURCING DI UNIT KERJA/BISNIS/PROYEK Nama Pegawai yang dinilai Unit Kerja/Bisnis/ Proyek Periode Penilaian

I/II/III/IV*

Jangka Waktu Penilaian Keterangan : * I.

s/d

lingkari yang sesuai

Tugas-tugas Yang Diberikan (agar dijelaskan secara rinci: bidang pekerjaan yang diberikan, ruang lingkup/scope pekerjaan, target pekerjaan, urutan langkah pekerjaan, dll)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Catatan: Dapat menambahkan form tersendiri apabila tempat yang disediakan tidak mencukupi

29


II. Pemahaman Pegawai Terhadap Tugas Yang Diberikan

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… III. Penilaian Aspek Keterampilan Yang Dimiliki Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… IV. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

30


V.

Saran & Ide Kreatif Selama Pelaksanaan Tugas

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VI. Penilaian Aspek Pengetahuan, Keterampilan & Perilaku Untuk Mendukung Tugas Berikan penilaian dengan angka 1 s/d 4 untuk masing-masing faktor yang dinilai pada kolom nilai yang tersedia. No 1 2 3

Faktor Yang Dinilai

Nilai* Baik Sekali

Baik

Pengetahuan Keterampilan Perilaku : a. Kreatifitas b. Ketangguhan c. Kepemimpinan d. Kerjasama e. Disiplin f. Inisiatif g. Tanggung Jawab h. Kejujuran

*) Keterangan: 4 = Baik Sekali

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

31

Cukup

Kurang


VII. Masukan Lain Untuk Pengembangan Pegawai

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Menyetujui : Kepala Unit Kerja/Bisnis

Penilai , Jabatan : ………………………….

__________________________ NP :

___________________________ NP :

Catatan : Setelah diisi, mohon dikembalikan kepada Kepala Bagian KSDM Divisi atau Wilayah

32


FORMULIR PENILAIAN PRESENTASI Nama Penyaji : Topik Materi

:

I. MATERI MAKALAH 1 Penilaian meliputi :  Penampilan materi  Isi / Substansi (kualitas) materi Komentar/Saran mengenai Makalah :

II. PENYAJIAN Penilaian meliputi :  Penguasaan materi  Komunikasi dengan audients  Efeisiensi penggunaan waktu  Kemampuan dalam membawakan materi

BOBOT

NILAI (0 – 100)

SKORE

2

3

4=2X3

NILAI

SKORE

NILAI

SKORE

20%

BOBOT

40%

Komentar/Saran mengenai Penyaji :

III. TANYA JAWAB Penilaian meliputi :  Kemampuan menjawab pertanyaan  Sistematika menjawab pertanyaan  Sikap dan atensi penyaji Komentar/Saran mengenai Tanya Jawab :

BOBOT

40%

TOTAL SKORE : IV. Saran-saran untuk pembinaan ybs :

Anda dapat pula menyampaikan keluhan/saran mengenai program Diklat ini kepada Biro SDM Kantor Pusat PT. Waskita Karya, Telepon : (021)850 8510 Fax : (021)850 8506 atau e-mail address : waskita@waskita co.id . Homepage : www. waskita.co.id.

Lampiran : II Persero PT. WASKITA KARYA PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM


: : :

PW-SDM-02 2 02- 04 - 2009

Revie berikutnya Maks Halaman

: :

01-04-2014 1 dari 2

PENILAIAN KARYA PEGAWAI 1. TUJUAN


memastikan proses Penilaian Karya Pegawai dilaksanakan : 1. Untuk secara obyektif, jujur dan terbuka

2. Untuk memastikan semua pimpinan peduli didalam pengembangan SDM 3. Untuk memotivasi semua pegawai berprestasi & berkinerja baik. Kantor Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek

: Karya Pegawai (PKP) adalah proses sistematis untuk menilai : 1. Penilaian kinerja individu pegawai yang dilakukan 1 x dalam setahun.

2. Penilaian dilakukan oleh : a. Atasan Langsung, Rekan Sekerja dan Bawahan bagi pegawai yang menduduki Jabatan Struktural b. Atasan langsung dan Rekan Sekerja bagi pegawai yang menduduki Jabatan Staf 3. Penilaian Karya Pegawai (PKP) berlaku untuk seluruh Pegawai Tetap (PT) & Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Bagan Alir

Kegiatan

Pen. Jawab

Keterangan

Direksi Kep. Unit Kerja/ Bisnis/Kabag/ Kapro/Kacab/ Kasi terkait

Kontrak Manajemen Form 1 : Target

3

1. Pada setiap awal tahun, Direksi/Kepala Unit Kerja/Bisnis dan Wakilnya menetapkan Key Perfomance Indicator (KPI) dimasingmasing Unit Kerjanya sebagai Taget Kontrak Manajemen. Key Performance Indicator (KPI) meliputi : a) Product and Service Outcome b) Customer Focused Outcome c) Financial d) Market Outcome e) Human Resource Outcomes f) Organization Effectiveness (Operation Performance) g) Leadership, Governance & Social Responsibility Besarnya target pada Key Performance Indicator (KPI) ditentukan bersama antara Atasan sebagai penilai dan Bawahan sebagai yang dinilai sesuai jabatannya. Target pada KPI merupakan deployment Target-Target pada Kontrak Manajemen Korporat yang berciri Minimal atau Maksimal 2. Kepala Unit Bisnis/ Unit Kerja dengan pejabat satu level dibawahnya menyusun KPI untuk Kepala Bagian / Kepala Cabang / Kepala Proyek / Kasi di Unit Kerjanya Target KPI Kepala Bagian / Kepala Cabang / Kepala proyek / Kasi adalah Deployment dari Target Kepala Unit Usaha / Unit Kerja

Kabag/Kapro/Kacab/Kasi dan Pegawai satu level dibawahnya bersama-sama menyusun Sasaran Kerja Individu (SKI) Pegawai.

3. Kabag/Kapro/Kacab/Kasi dan pegawai satu level dibawahnya bersama-sama menyusun Sasaran Kerja Individu (SKI) pegawai

Start

1 Pada awal tahun, Direksi/ Kepala Unit Kerja/Bisnis dan wakilnya menyiapkan Kontrak Manajemen dan menetapkan Target KPI di Unit Kerjanya

2 Kepala Unit Kerja/Bisnis dengan dengan Pejabat satu level dibawahnya menyusun KPI untuk Kepala Bagian/ Kepala Cabang/ Kepala Proyek/Kasie di Unit Kerjanya

b

a

SK Dir. No. 33/SK/WK/06

Direksi Kep. Unit Kerja/ Bisnis/Kabag/ Kapro/Kacab/ Kasi terkait

Besarnya target adalah Target Break Through Perusahaan

Atasan langsung

Form. WKSDM-10-01

Form. WKSDM-10-02

Lampiran : II Persero PT. WASKITA KARYA PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM


: : :

PW-SDM-02 2 02- 04 - 2009


: :

01-04-2014 1 dari 2

PENILAIAN KARYA PEGAWAI Pen. Jawab

Keterangan

4. Pada akhir tahun anggaran : a. Atasan Langsung mengevaluasi/menilai realisasi pencapaian target KPI / SKI anak buahnya langsung dengan menggunakan Formulir Penilaian Individu oleh Atasan Langsung (FPI-AL) b. Rekan sekerja melakukan Penilaian Kerja Sama dan Komunikasi/Koordinasi antar Rekan Sekerja (2 orang, ditentukan oleh atasan yang dinilai) dengan menggunakan Formulir Penilaian Individu oleh Rekan Sekerja (FPI-RS) c. Bawahan melakukan penilaian Kepemimpinan / Keteladanan dan Pembinaan Pegawai Atasan Langsung (2 orang, ditentukan oleh Atasan yang dinilai) dengan menggunakan Formulir Penilaian Individu oleh Bawahan (FPI-B)

Atasan Langsung

FPI-AL Form. WKSDM-10-03

Kabag KSDM/Kapro/ Kacab/Kasi

FPI-RS Form. WKSDM-10-04

Kabag KSDM

FPI-BW Form. WKSDM-10-05

5. Direksi/Kepala Unit Bisnis/Kepala Unit Kerja/Kabag/Kapro/Kacab/Kasi merekap & mengevaluasi Nilai Prestasi Individu (NPI) untuk semua pegawai diunit kerjanya yang ditanda tangani oleh Penilai & Yang Dinilai.

Kabag KSDM

Blanko NPI Form. WKSDM-10-06

6. Direksi/Kepala Unit Bisnis /Kepala Unit Kerja/Kabag/Kapro/Kacab/Kasi menyerahkan hasil PKP berupa rekap NPI kepada Kabag PK-nya masing-masing untuk diteruskan ke Biro SDM sebagai Laporan PKP untuk diinputkan kedalam database pegawai dan proses selanjutnya. 7. Biro SDM mengolah & mengevaluasi NPI semua pegawai dari data base SIM SDM untuk proses pembinaan & pengembangan SDM.

Kabag KSDM

Rekap NPI

Kabag. PP / Kabag. Adm Kepeg / Karo. SDM

SIM SDM

Bagan Alir b

a

4 Pada akhir tahun : a. Atasan langsung mengevaluasi/menilai realisasi pencapaian target KPI/SKI pegawai satu level dibawahnya. b. Rekan sekerja melakukan penilaian Kerjasama dan Komunkasi/Koordinasi antar Rekan Sekerja (FPI-RS). c. Bawahan melakukan penilaian Kepemimpinan/ Keteladan & Pembinaan Pegawai Atasan Langsung (FPI-B)

Kegiatan

5 Direksi/Kepala Unit Kerja/Bisnis/ Kabag/Kapro/Kacab/Kasi merkap dan mengevaluasi Nilai Prestasi Individu (NPI)

6 Kabag KSDM di Unit Bisnis membuat Rekap NPI, kemudian di serahkan ke Biro SDM sebagai

7 Biro SDM menginput Laporan PKP ke dalam SIM SDM, mengolah, mengevaluasi NPI semua Pegawai.

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

KEY PERFORMANCE INDICATOR PT. WASKITA KARYA (Persero) TAHUN ………

contoh

Lampiran II

UNIT KERJA : Biro Sistem

R/EWD -

Rencana

1

2

Indikator

Formula

Bobot

Batasan

1

2

3

4

ASPEK OPERASIONAL a. Program TI b. c. d. e. f.

Evaluasi

Litbang Manajemen Risiko Pengembangan Usaha Sistem K3LM Sosialisasi & Bimbingan Fungsional

ASPEK DINAMIS a. Ketepatan waktu laporan b. Jml Ketidaksesuaian SMK3LM

a1 a2 b c d e f

Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml

Updating Prosedur TI Aplikasi program TI Kajian Litbang Updating Prosedur MR Kajian Pengembangan Usaha Updating Prosedur K3LM Sosialisasi & Bimbingan Fungsional

a1 Ketepatan waktu & Isi Laporan (%) b1 Jumlah temuan minor b2 Jml insiden fatal, kecelakaan cacat permanen tdk dapat bekerja kembali atau meninggal

T OT A L

80 12 10 12 12 12 12 10

Min Min Min Min Min Min Min

20 10 5 5

Min Maks Maks

Rencana Realisasi (Ra) (Ri) 5

100

Tempat ……...., tanggal ………………. Dibuat oleh : Kepala Unit Kerja : ……………..

Disetujui oleh : Direktur ………………

(………………………………)

(………………………...)

6

(%) Pencapaian 7=6/5 (Min) 7=5/6 (Maks)

Nilai (X) 8= 7x3


contoh

Lampiran II

UNIT BISNIS : ……………….

R/EWD -

Rencana

1

2

Indikator

Formula

Bobot

Batasan

1

2

3

4

ASPEK FINANCIAL & OPERASIONAL a. b. c. d.

Evaluasi

ROCE ( Return On Capital Employed) NKB BK/PU Collection period

ASPEK DINAMIS a. Ketepatan waktu laporan b. Jml Ketidaksesuaian SMK3LM

C. Produktivitas


6


85 a. b. c. d.

EBIT/(Equity + Average Debt) * 1000 Nilai Kontrak Baru tahun berjalan (Rp) % (Beban Kontrak/Pendapatan Usaha) (Total Piutang x 365)/Pendapatan Usaha = …hari

a1 Ketepatan waktu & Isi Laporan (%) b1 Jumlah temuan minor b2 Jml insiden fatal, kecelakaan cacat permanen tdk dapat bekerja kembali atau meninggal c. Pendapatan Usaha / Jml gaji pokok pegawai

T OT A L

35 10 30 10

Min Min Maks Maks

15 7 2 2

Min Maks Maks

4

Min

100

Tempat ……...., tanggal ………. Dibuat oleh : Kepala Unit Kerja : ……………..

Disetujui oleh : Direktur Operasi ………

Diketahui oleh : Direktur Keuangan ………

(………………………………)

(………………………...)

(………………………...)

Nilai (X) 8= 7x3


contoh

Lampiran LampiranIIII

PROYEK : ……………….

R/EWD -

Rencana

1

Indikator

Formula

Bobot

Batasan

1

2

3

4

ASPEK FINANCIAL & OPERASIONAL a. b. c. d.

2

Evaluasi

ROCE ( Return On Capital Employed) PU BK/PU Collection period

ASPEK DINAMIS a. Ketepatan Laporan b. Jml Ketidaksesuaian SMK3LM

C. Produktivitas


6


Nilai (X) 8= 7x3

85 a. b. c. d.

EBIT/(Equity + Average Debt) * 100% Pendapatan Usaha (PU) % (Beban Kontrak/Pendapatan Usaha) (Total Piutang x 365)/Pendapatan Usaha = …hari

a1 Ketepatan waktu & Isi Laporan (%) b1 Jumlah temuan minor b2 Jml insiden fatal, kecelakaan cacat permanen tdk dapat bekerja kembali atau meninggal c. Pendapatan Usaha / Jml gaji pokok pegawai

T OT A L

30 10 35 10

Min Min Maks Maks

15 7 2 2

Min Maks Maks

4

Min

100

Tempat ……...., tanggal ………. Dibuat oleh : Kepala Unit Kerja : ……………..

Disetujui oleh : Direktur Operasi ………

Diketahui oleh : Direktur Keuangan ………

(………………………………)

(………………………...)

(………………………...)

Penjelasan :

Lampiran II

1

Batasan adalah : Maksimum atau Minimum

2

Rencana (Target) yang tercantum dalam "Aspek Finansial & Operasional", diisi dengan angka rencana masing-masing Unit Bisnis/Proyek terkait.

3

Realisasi diisi sesuai dengan angka pencapaian per akhir periode penilaian (Tahunan)

4

Average debt dalam rumus ROCE, dihitung tahunan berdasarkan : Besarnya beban bunga dibagi dengan average interest rate.

5

Aspek Dinamis a Ketepatan waktu dan atau isi laporan dihitung : setiap kekurangan 1 periode pelaporan dikalikan 0,8 (kelipatan 0,8) Contoh : - 2 periode tidak tepat waktu = 0,8 x 0,8 = 0,64 - 3 kekurang tepatan =0 - Mendapat teguran tertulis dari Direksi, dikalikan 0,75 dari total nilai KPI b Temuan minor maksimum dihitung : setiap kelebihan temuan minor dari target, dikalikan 0,7 (kelipatan 0,7). Contoh : - 3 temuan diatas target minor diisi = 0,7 x 0,7 x 0,7 = 0,34 - > 3 temuan = 0 c Jumlah insiden fatal ……… dst (jika melampaui target), dihitung = 0

6

NPI dihitung berdasarkan perkalian antara bobot dengan % pencapaian, dan akan digunakan untuk menetapkan score setelah ditambahkan dengan penilaian rekan sekerja dan penilaian bawahan.

Lampiran : II FPI - RS Form. WK-SDM-10-08 Edisi : 2

PENILAIAN REKAN SEKERJA Tahun 2009 Nama N. P Jabatan Unit Kerja Tanggal

Grade Kelompok Jabatan Proyek / Kantor Masa Penilaian

/ Mgr Spv Staf Tahun 2008

REKAN SEKERJA PENILAI NO 1 2 3 4 5

FAKTOR PENILAIAN Hasil Kerja (SKI) Kerja sama Komunikasi/ Koordinasi antar teman sekerja Kepemimpinan/ Keteladanan Pembinaan Pegawai

Catatan :

Kurang Sekali = 51 - 60 Kurang = 61 - 70 Cukup = 71 - 80 Baik = 81 - 90 Baik Sekali = 91 - 100 Penilaian dilakukan oleh 2 Penilai yang ditentukan oleh Atasan Langsung

Jumlah

PENILAI :

(………………………)

Rata-Rata

Lampiran : II FPI - RS Form. WK-SDM-10-08 Edisi : 2

PENILAIAN REKAN SEKERJA Tahun 2009 Nama N. P Jabatan Unit Kerja Tanggal

NO 1 2 3 4 5



Catatan :



REKAN SEKERJA PENILAI I II III

Jumlah

Rata-Rata

PENILAI I :

PENILAI II :

(………………………)

( …………………..)

Lampiran : II FPI - BW Form. WK-SDM-10-08 Edisi : 2

PENILAIAN BAWAHAN Tahun 2009 Nama N. P Jabatan Unit Kerja Tanggal

NO 1 2 3 4 5



Catatan :



BAWAHAN PENILAI I II III

Jumlah

Rata-Rata

PENILAI I :

PENILAI II :

(………………………)

( …………………..)

Lampiran : II PERHITUNGAN NPI Form. WK-SDM-10-08 Edisi : 2

FORMULIR PENGHITUNGAN NILAI PRESTASI INDIVIDU Tahun 2009 Nama N. P Jabatan Unit Kerja Tanggal

NO 1 2 3 4 5


FAKTOR PENILAIAN Hasil Kerja (SKI) Kerja sama Komunikasi/ Koordinasi antar teman sekerja Kepemimpinan/ Keteladanan Pembinaan Pegawai Jumlah Rata-rata Bobot


AL

PENILAIAN RS

BW

85%

10%

5%

Nilai Prestasi Individu (NPI)

AL = Atasan Langsung ; Catatan :

Kurang Cukup Baik Baik Sekali

= = = =

RS = Rekan Sekerja ; NPI < 70 70 < NPI< 80 80 < NPI < 90 90 < NPI < 100

BW = Bawahan Jakarta, ………………. Penilai, ( ……………………… )

Lampiran : III Persero PT. WASKITA KARYA PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM

Kode Dokumen

: P5-WK-SDM-03

Edisi Ke Tanggal Edisi

: 2 : 02- 04 - 2009


: 01-04-2014 : 1 dari 1

PERENCANAAN SUKSESI PEGAWAI 1. TUJUAN

: Untuk memastikan bahwa program suksesi dijalankan secara transparant & obyektif, sehingga pengisian jabatan struktural maupun operasional sesuai dengan kebutuhan.

2. RUANG LINGKUP

: Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek

3. DEFINISI

:

Bagan Alir Start

1

Membuat Matriks Awal Kinerja & Kompetensi

Menugaskan Pegawai 2 (Kategori Baik Sekali & Baik)

3

Memberikan Pelatihan & Pengembangan

4

Melakukan Evaluasi Kinerja & Kompetensi

5

Memetakan Matriks Kinerja & Kompetensi

6

Mengusulkan calon pimpinan kepada Direksi

7

Menetapkan Pimpinan Pada Jabatan Tertentu

Kegiatan

Pen. Jawab

Keterangan

1. Membuat matriks (awal) nilai kinerja Tim Suksesi pegawai dan kompetensi yang dimilikinya 2. Menugaskan pegawai yang masuk Direktur, kategori baik dan baik sekali di proyek Kepala Uint atau bagian lainnya Bisnis CC. Biro SDM 3. Memberikan pelatihan dan Biro SDM pengembangan untuk memenuhi persyaratan jabatan tertentu 4. Melakukan pengukuran/evaluasi kinerja Kepala Unit pada penugasan yang diberikan Kerja/Bisnis, CC. Biro 5. Memetakan matriks nilai kinerja dan SDM kompetensi para calon pimpinan Tim Suksesi setelah diberikan penugasan 6. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Tim Direksi tentang para calon pimpinan Suksesi yang masuk kategori baik dan baik sekali setelah diberikan penugasanpenugasan tertentu untuk dipilih pada jabatan-jabatan tertentu

Selesai

7. Menetapkan pimpinan pada jabatan- Direksi jabatan tertentu yang dibutuhkan Perusahaan.

Nama Disetujui

Jabatan Management Representative

Tanda Tangan

CHECK LIST ISTILAH-ISTILAH DALAM PKB, PW SDM DAN SK NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23

URAIAN

PKB

PW SDM

   

    

Pegawai Keluarga Unit Kerja Unit Bisnis Proyek Anak Perusahaan Direksi Anak Perusahaan Jabatan Grade Penghasilan Fasilitas Kompensasi Board of Director's Pasal 2 Peraturan Pemerintah ttg Perseroan Pasal 3 Perjanjian Kerja BAB II PENERIMAAN, SYARAT PELAMARAN DAN PENYARINGAN PEGAWAI Pasal 4 Penerimaan Pegawai Pasal 5 Syarat Pelamaran dan Penyaringan Pegawai Pasal 6

 

 

Status Pegawai



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan Perusahaan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Serikat Pekerja Waskita Direksi

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI 01/SK

02/SK

03/SK















     



KETERANGAN

- PKB & PWSDM definisi sama, namun berbeda dengan SK 01, 02, 03

     

  

 

 

- Ayat 5 menyesuaikan SK 01, 02 & 03.

 









- PKB & PWSDM definisi sama, namun berbeda dengan SK 01, 02, 03. Pd PW mengacu Psl 9 PKB '08 - '10, RVS

CHECK LIST ISTILAH-ISTILAH DALAM PKB, PW SDM DAN SK NO 24 25 26

27 28 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

URAIAN Pasal 7 Pengangkatan Pegawai Tetap Pasal 8 Penugasan Pasal 9 Batas Usia Kerja/Pensiun BAB III PENILAIAN KARYA PEGAWAI Pasal 10 Penilaian Karya Pegawai (PKP) Pasal 11 Penilai dan Materi Penilaian Pasal 12 Key Performance Indicator (KPI) Pasal 13 Sasaran Kerja Individu (SKI) Pasal 14 Penilaian KPI atau SKI Pasal 15 Contoh Penilaian KPI Pasal 16 Penilaian Yang Bersifat Kuantitatif Pasal 17 Menghitung Nilai Prestasi Individu (NPI) Pasal 18 Pengaruh NPI Pada Penghasilan Pasal 19 Sanksi BAB IV KARIR PEGAWAI Pasal 20 Karir dan Perencanaan Suksesi Pasal 21 Kelas Jabatan Pasal 22 Kelas Kompetensi Pasal 23 Perhitungan Skore Kompetensi

PKB

PW SDM



 




02/SK

03/SK

KETERANGAN

Pd PW mengacu Psl 10 PKB '08 - '10, RVS Struktur baru mengacu pd SK 01 Pasal 3 ayat (1) sd (3)



- Add/Amandemen PKB tgl. 25 Sept 2008



  Menyesuaikan KPI yang dikirim oleh Biro Sistem

  

Menyesuaikan KPI yang dikirim oleh Biro Sistem

    

 



- Kelas Jabatan DIGANTI Grade





- HILANG karena ada grade





- HILANG karena ada grade

CHECK LIST ISTILAH-ISTILAH DALAM PKB, PW SDM DAN SK NO 42 43

44

URAIAN

PKB

47

48 49 50

51 52 53 54 55

01/SK

02/SK

KETERANGAN

03/SK





- DIGANTI, Penempatan Awal Grade, redaksional ganti

Penempatan Kelas Jabatan Selanjutnya





- DIGANTI, Penempatan Grade Selanjutnya, redaksional ganti





- DIGANTI, Prosedur Usulan Kenaikan Grade, redaksional menyesuaikan.





- DIGANTI, Masa Jabatan & Grade Pegawai Proyek, redaksional menyesuaikan.

Pasal 26

Pasal 27 Masa Jabatan & Kelas Jabatan Pegawai Proyek

46

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Pasal 24 Penempatan Awal Pada Kelas Jabatan Pasal 25

Prosedur Usulan Kenaikan Kelas Jabatan 45

PW SDM

BAB V KEWAJIBAN PEGAWAI Pasal 28 Kewajiban Pasal 29 Hari Kerja dan Jam Kerja BAB VI PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA Pasal 30 Cuti Pasal 31 Ijin Tidak Masuk Kerja Pasal 32 Tata Cara Cuti / Ijin Tidak Masuk Kerja BAB VII PERJALANAN DINAS, MUTASI, DETASIR, DAN PEMINJAMAN PEGAWAI Pasal 33 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 34 Surat Tugas dan Surat Perintah Jalan Pasal 35 Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal 36 Biaya Mutasi Pasal 37 Detasir





- TETAP





- TETAP





- TETAP





- TETAP





- Redaksional menyesuaikan SK Organisasi Baru.




















- TETAP





- Pasal 18 ayat (3) PKB perlu perubahan redaksional

CHECK LIST ISTILAH-ISTILAH DALAM PKB, PW SDM DAN SK NO 56

URAIAN

57

58

59

60 61 62 63 64 65 66 67 68

69

PW SDM





- Peminjaman Tenaga Kerja Antar Unit Bisnis, redaksional menyesuaikan.



- Perlu revisi

Pasal 38 Peminjaman Tenaga Kerja Antar Unit Usaha


PKB

BAB VIII PENUGASAN PEGAWAI KE PROYEK LUAR NEGERI Pasal 39 Penugasan ke Cabang Luar Negeri dan Proyek Luar Negeri BAB IX PENGANGKATAN KEPALA PROYEK GABUNGAN Pasal 40 Pengangkatan Kapro Gabungan BAB X LARANGAN BAGI PEGAWAI Pasal 41 Larangan  BAB XI HAK PEGAWAI Pasal 42 Penghasilan Pegawai  Pasal 43 Tunjangan Kemahalan  Pasal 44 Tunjangan Khusus dan Asuransi  Pasal 45 Tunjangan Fiskal  Pasal 46 Fasilitas  Pasal 47 Perawatan Kesehatan  Pasal 48 Kaca Mata, Lensa Lunak dan Alat Bantu Pendengaran  Pasal 49 Pemeriksaan Berkala dan Medical Check Up  Pasal 50

01/SK

02/SK

KETERANGAN

03/SK

- HILANG - HILANG



- Beda Judul & Redaksional, RVS



- Redaksional menyesuaikan PKB Pasal 19



- Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 20



- Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 21 ayat 3









- Redaksional dengan SK baru, PKB Pasal 24 ayat 3







Keselamatan dan Kesehatan Kerja





- Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), PKB Pasal 27

Pasal 51 Pakaian Seragam Kerja





- PKB Pasal 28


URAIAN

70

Pasal 52 Bantuan Makan Siang Pasal 53 Bantuan Biaya Telepon untuk Pejabat Pasal 54 Kegiatan Sosial dan Olah Raga Pasal 55 Pinjaman Uang Muka Pembelian Rumah Pasal 56 Lembur Pasal 57 Imbalan Jasa Penulis Makalah dan Instruktur/Pengajar Pasal 58 Jasa Produksi Pasal 59 Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pasal 60 Penghasilan Pegawai Tidak Aktif Pasal 61 Penghasilan Pegawai Pada Saat Pendapatan Usaha Menurun Pasal 62 Penghasilan Pegawai Pada Saat Meninggal Dunia Pasal 63 Santunan Cacat/Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja Pasal 64 Penghasilan Pegawai Pada Saat Cuti / Ijin Tidak Masuk Kerja BAB XII KOMPENSASI AKIBAT PEMBERHENTIAN/PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 65 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak

71 72 73 74 75

76 77 78 79

80

81

82

83


PKB

PW SDM





- PKB Pasal 29





- PKB Pasal 30 ditambah "untuk Pejabat".





- PKB Pasal 31





- PKB Pasal 32





- PKB Pasal 33









- PKB Pasal 35, redaksional menyesuaikan.










- PKB Pasal 37 ayat 6, redaksional menyesuaikan.





















01/SK

02/SK

KETERANGAN

03/SK


- PKB Pasal 38 - PKB Pasal 39 Kompensasi Bagi Pegawai/Keluarga Pada Saat Meninggal Dunia

- PKB Pasal 40

- PKB Pasal 41

- PKB Pasal 56


84 85 86

87

88 89 90 91 92 93

94 95 96 97

98

URAIAN BAB XIII PEMBINAAN PEGAWAI Pasal 66 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasal 67 Penyesuaian Pendidikan Pasal 68 Laporan Kepegawaian BAB XIV OUTSOURCING Pasal 69 Tenaga Ahli (Expert) dan Staf Operasional Kantor/Proyek BAB XV DISIPLIN KERJA DAN SANKSI Pasal 70 Maksud Pasal 71 Teguran / Peringatan Lisan Pasal 72 Peringatan Tertulis Pasal 73 Prosedur Penyampaian Surat Peringatan Pasal 74 Sanksi Pasal 75 Kesempatan Membela Diri BAB XVI PENGHARGAAN JASA KARYA Pasal 76 Maksud Pasal 77 Persyaratan Jasa Karya Pasal 78 Tata Cara Penilaian Pasal 79 Piagam dan Uang Penghargaan BAB XVII PEMBEBASAN TUGAS DAN PEMBRHENTIAN Pasal 80 Pembebasan Tugas Sementara (Non-Aktif)

PKB

PW SDM


02/SK

KETERANGAN

03/SK

 











- PKB Pasal 43





- PKB Pasal 44





- PKB Pasal 45, redaksional ayat (2)





- PKB Pasal 46





- PKB Pasal 47





- PKB Pasal 48

 





- Redaksional menyesuaikan SK baru



- Redaksional "take home pay"





- PKB Pasal 49, SK 01 pasal 7

CHECK LIST ISTILAH-ISTILAH DALAM PKB, PW SDM DAN SK NO 99 100 101 102 103 104

105

106 107

108

109

URAIAN Pasal 81 Pemberhentian Sementara Pasal 82 Pemberhentian Pegawai Pasal 83 Pemberhentian Karena Kerugian Usaha Pasal 84 Pemberhentian Massal Pasal 85 Pemberhentian Dengan Hormat Pasal 86 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat BAB XVIII KOMITMEN DAN KEPUASAN PEGAWAI Pasal 87 Survey Kepuasan Pegawai BAB XIX KELUH KESAH Pasal 88 Maksud Pasal 89 Penyampaian Keluh Kesah BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 90 Peralihan BAB XXI PENUTUP Pasal 91 Penutup


PKB

PW SDM















- PKB Pasal 52





- PKB Pasal 53





- PKB Pasal 54





- PKB Pasal 55

01/SK

02/SK

KETERANGAN

03/SK







- PKB Pasal 57





- PKB Pasal 58





Lampiran : IV

POLA JENJANG KARIR (KELOMPOK NON TEKNIK)

JABATAN OPERASIONAL

JABATAN STRUKTURAL

KARO G : 16-20

KASI PRO – A

KABAG PUSAT G : 12-15

G : 12-13 KABAG DIV KABAG WIL/WIL LN

G : 12-14 KASI PRO – A KASI PRO – B G : 11-12

KABAG DIV KABAG WIL/WIL LN G : 11-14

KASI PRO – B KASI PRO – C G : 9-11

STAF (S-1 atau D3 Ekonomi, Hukum, Sosial)

G : 4-9

G : 4-11

Catatan : Staf dari SLTA, D-3 Ekonomi dengan entry – point kelas jabatan 2 atau 3, dan jenjang karir tertinggi sampai Kepala Bagian Unit Bisnis G = Grade

Lampiran : IV

POLA JENJANG KARIR (KELOMPOK TEKNIK) JABATAN OPERASIONAL

JABATAN STRUKTURAL KARO KJ : 16-20 KARO KA DIV/WIL LN KJ : 19-20 KARO KA DIV/WIL LN KAWIL

KJ : 18-19

KARO KA DIV/WIL LN KAWIL ASISTEN DIREKSI

KAPRO - A

G : 17-18

G : 14-17 KARO/KAWIL ASISTEN DIREKSI WAKA DIV/WIL LN WAKA WIL KACAB UTAMA LN

KAPRO – A KAPRO – B G : 14-17 KAPRO – B KASI – A

KACAB UTAMA WIL LN KACAB UTAMA WIL G : 14-15

G : 12-14

G : 10-12

G : 8-11

G : 6-7

G : 16-17

KACAB UTAMA LN KABAG PUSAT KACAB UTAMA WIL KABAG UNIT BISNIS KACAB MADYA WIL KACAB MUDA

KASI PRO – A KAPRO – C KASI – B KEPALA LAPANGAN PELAKSANA UTAMA

G : 11-14

KACAB. MUDA

PELAKSANA MADYA KASI-C

G : 9-11

PELAKSANA MUDA

STAF (S-1, D3, STM TEKNIK) G : 4-9

G : 4-11

Catatan : Staf dari STM & D-3 Teknik dengan entry – point kelas jabatan 2 atau 3, dan jenjang karir tertinggi sampai Kepala Bagian Divisi/Wilayah G = Grade

Lampiran V

MATRIKS GRADE GRADE

UNIT KERJA

UNIT BISNIS WIL. DLM. NEGERI

WIL. LUAR NEGERI

DIVISI

KEPALA WILAYAH

KEPALA DIVISI

PROYEK-A

PROYEK-B

PROYEK-C

20 19

KEPALA UNIT KERJA

18 KEPALA WILAYAH

17 16

ASISTEN DIREKSI

WAKAWIL WAKAWIL

15 14 13

KACAB UTAMA

WAKADIV

KEPALA BAGIAN

12 11

KACAB UTAMA

KABAG

KACAB MADYA

STAF GRADE 11

KABAG

KACAB MADYA

S.G. 11

10

STAF GRADE 10

S.G. 10

9

STAF GRADE 9

S.G. 9

8

STAF GRADE 8

KACAB MUDA

STAF GRADE 8

KEPALA PROYEK-A

KASI-A KABAG

S.G. 11

STAF GRADE 10

STAF GRADE 10

STAF GRADE 9

STAF GRADE 9

STAF GRADE 8

STAF GRADE 8

PELKS. UTAMA

PELKS. MADY PELKS. MUDA

KEPALA PROYEK-B

KALAP KALAP/KASI-B

KEPALA PROYEK-C

PELKS. UTAMA S.G. 9 S.G. 8

PELAKSANA MADYA

PELKS MADY KASI C

S.G. 9 S.G. 8

7

STAF GRADE 7

STAF GRADE 7

STAF GRADE 7

STAF GRADE 7

6

STAF GRADE 6

STAF GRADE 6

STAF GRADE 6

STAF GRADE 6

STAF GRADE 6

5

STAF GRADE 5

STAF GRADE 5

STAF GRADE 5

STAF GRADE 5

STAF GRADE 5

STAF GRADE 5

STAF GRADE 5

4

STAF GRADE 4

STAF GRADE 4

STAF GRADE 4

STAF GRADE 4

STAF GRADE 4

STAF GRADE 4

STAF GRADE 4

3

STAF GRADE 3

STAF GRADE 3

STAF GRADE 3

STAF GRADE 3

STAF GRADE 3

STAF GRADE 3

STAF GRADE 3

2

STAF GRADE 2

STAF GRADE 2

STAF GRADE 2

STAF GRADE 2

STAF GRADE 2

STAF GRADE 2

STAF GRADE 2

1

STAF GRADE 1

STAF GRADE 1

STAF GRADE 1

STAF GRADE 1

STAF GRADE 1

STAF GRADE 1

STAF GRADE 1

S.G. 7

PELKS. MUDA

S.G. 7 S.G. 6

PELKS. MUDA

S.G. 7 STAF GRADE 6

LAMPIRAN : VI

INDEKS GRADE GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

18366 18485 18604 18723 18842 18961

19080

19199

19318

19437

19

17068 17186 17304 17422 17540 17658

17776

17894

18012

18130

18

15781 15898 16015 16132 16249 16366

16483

16600

16717

16834

17

14505 14621 14737 14853 14969 15085

15201

15317

15433

15549

16

13240 13355 13470 13585 13700 13815

13930

14045

14160

14275

15

11986 12100 12214 12328 12442 12556

12670

12784

12898

13012

14

10754 10866 10978 11090 11202 11314

11426

11538

11650

11762

13

9555

9664

9773

9882

9991

10100

10209

10318

10427

10536

12

8400

8505

8610

8715

8820

8925

9030

9135

9240

9345

11

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

8100

8200

10

6420

6500

6580

6660

6740

6820

6900

6980

7060

7140

9

5705

5770

5835

5900

5965

6030

6095

6160

6225

6290

8

5100

5155

5210

5265

5320

5375

5430

5485

5540

5595

7

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

5000

6

4044

4090

4136

4182

4228

4274

4320

4366

4412

4458

5

3571

3614

3657

3700

3743

3786

3829

3872

3915

3958

4

3120

3161

3202

3243

3284

3325

3366

3407

3448

3489

3

2680

2720

2760

2800

2840

2880

2920

2960

3000

3040

2

2251

2290

2329

2368

2407

2446

2485

2524

2563

2602

1

1833

1871

1909

1947

1985

2023

2061

2099

2137

2175

Lampiran : VII

WEWENANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA JABATAN

NO. 1

2

3

4

UNIT USAHA K. PUSAT

Wilayah/LN

Divisi

Proyek

JABATAN

GRADE

Staf

DIUSULKAN OLEH

DIPUTUSKAN OLEH

2 - 11

Kepala Biro**)

Direksi**)

Pengemudi

2

Kepala Bagian

Sekper

Satpam

2

Kepala Bagian

Sekper

Pelayan

1

Kepala Bagian

Sekper

1 - 11

Kepala Bagian

Kepala Wilayah *)

Pengemudi

2

Kepala Bagian

Kepala Wilayah

Satpam

2

Kepala Bagian

Kepala Wilayah

Pelayan

1

Kepala Bagian

Kepala Wilayah

1 - 11

Kepala Bagian

Kepala Divisi *)

Pengemudi

2

Kepala Bagian

Kepala Divisi

Satpam

2

Kepala Bagian

Kepala Divisi

Pelayan

1

Kepala Bagian

Kepala Divisi

Kepala Lapangan

10 - 12

Kapro/ Kabag.

Kepala Divisi*)

Kepala Seksi Tipe B

10 - 11

Kapro/ Kabag.

Kepala Divisi*)

Pelaks. Utama

10 - 11

Kapro/ Kabag.

Kepala Divisi*)

Kepala Seksi Tipe C

9 - 10

Kapro/ Kabag.

Kepala Divisi*)

Pelaks. Madya

8–9

Kapro/ Kabag.

Kepala Divisi*)

Pelaks. Muda

6-7

Kapro/ Kabag.

Kepala Divisi*)

Staf

2-9

Kepala Bagian

Kepala Divisi

2

Kepala Bagian

Kepala Divisi

Staf

Staf

Pengemudi

Catatan : *) Ijin Direksi **) Untuk penempatan dalam satu Biro Cukup Kepala Biro. Direktur Utama,

Ir. Umar TA, MT, MM

*)

Lampiran : VII

WEWENANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA JABATAN

NO. 1

2

3

4

UNIT USAHA K. PUSAT

Wilayah

Divisi

Proyek

Catatan : *) , MM

JABATAN

GRADE

DIUSULKAN OLEH

DIPUTUSKAN OLEH

Kepala Biro

16 - 20

Direksi

Direktur Utama

Asisten Direksi

16 - 17

Direksi

Direktur Utama

Kepala Bagian

12 - 15

Kepala Biro

Direktur Utama

Kepala Wilayah/LN

16 - 19

Direksi

Direktur Utama

Waka Wilayah/LN

14 - 17

Direksi

Direktur Utama

Kacab Utama Wil/LN

14 - 16

Ka Wilayah/LN

Direktur Utama

Kabag Wilayah/LN

11 - 14

Ka Wilayah/LN

Direktur Utama

Kacab Madya Wil/LN

12 – 13

Ka Wilayah/LN

Direktur Utama

Kacab Muda

09 – 11

Kepala Wilayah

Direktur Utama

Kepala Divisi

17 – 19

Direksi

Direktur Utama

Wakil Kepala Divisi

14 - 17

Direksi

Direktur Utama

Kepala Bagian

11 – 14

Kepala Divisi

Direktur Utama

Kepala Proyek Tipe A

14 – 17

Direksi

Direktur Utama

Kepala Proyek Tipe B

12 – 14

Kepala Divisi

Direksi

Kasi A

12 – 13

Kepala Divisi

Direksi

Kapro C

10 – 12

Kepala Divisi

Kepala Divisi*)

Kalap/Kasi B/Pelut

10 - 11

Kepala Divisi

Kepala Divisi*)

Kasi C

09 – 10

Kepala Divisi

Kepala Divisi*) ???

Pelaksana Madya

08 - 09

Kepala Proyek

Kepala Divisi*) ???

Pelaksana Muda

06 - 07

Kepala Proyek

Kepala Divisi ???

Ijin Direksi

Lampiran : VIII

RAHASIA

EVALUASI PENILAIAN JABATAN I. DATA PEGAWAI 1. No. Pegawai : 2. Nama : 3. Grade : 4. Jabatan : 5. Masa Jabatan : 6. Jabatan ke : II. EVALUASI / PENILAIAN JABATAN 1. Nilai Prestasi Individu (NPI) Rata-rata selama Masa Jabatan yang bersangkutan : .............................................................................................................. 2. Loyalitas dan dedikasi terhadap Perusahaan

Baik sekali Baik Cukup Kurang

3. Kepatuhan terhadap prosedur kerja dan Peraturan Perusahaan


4. Komunikasi dengan pihak lain berkaitan dengan tugas jabatannya


5. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas jabatannya


6. Komentar umum ............................................................................................................ ............................................................................................................ III.

PENGESAHAN Disetujui oleh, Atasan Pejabat Penilai

(.................................)

................, tgl. ............... Dibuat oleh, Pejabat Penilai

(................................)

Lampiran : VIII

JENIS SERTIFIKAT YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM SKOR KOMPETENSI * 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sertifikat KNIBB. Sertifikat AKLI. Sertifikat IAI. Sertifikat HATHI. Sertifikat HATTI. Sertifikat IAMPI. Sertifikat A2K4. Sertifikat HAMKI. Sertifikat HPJI Bidang Jalan. Sertifikat HPJI Bidang Jembatan. Sertifikat HAKI. Sertfikat PII.

* Catatan: Jenis Sertfikat diatas dapat bertambah setiap saat sesuai kebutuhan Pra Kualifikasi tender dan kebutuhan Perusahaan lainnya.

Lampiran : IX

SURAT TUGAS DALAM/LUAR NEGERI NOMOR :

/ST/WK/…....

DIBERIKAN KEPADA : 1.

Nama

:

2.

Grade

:

3.

Jabatan/Tempat Tugas

:

UNTUK

:

KETERANGAN LAIN-LAIN 1.

Sifat Tugas

:

2.

Tempat Tujuan

:

3.

Tanggal Berangkat

:

4.

Tanggal Kembali

:

5.

Alat Angkut yang digunakan

:

6.

Pengikut (nama & kelas jabatan)

:

7.

Pembebanan Biaya (Pusat/Wilayah/Divisi/ Pegawai ybs.)

:

8.

Biaya perjalanan

:

Dikeluarkan di : Pada tanggal : PT. WASKITA KARYA

(

………………………….

*) Coret yang tidak perlu

)

*)

Lampiran : X

SURAT PERINTAH JALAN DALAM/LUAR NEGERI Nomor :

1

Pejabat yang memerintah

2

Pegawai yang diperintah

3

a. b.

4

Maksud perjalanan dinas

5

Tempat tujuan a. b.

6

Grade Jabatan/tempat tugas

Tanggal berangkat Tanggal kembali

/SPJ/WK/ ………

a. b.

a. b.

7

Alat angkut yang digunakan

8

Pengikut : (Nama & Jabatan/tugas)

9

Pembebanan Biaya : (Pusat/Wilayah/Divisi/Pegawai Ybs.)

10

Biaya perjalanan dibayar di Dikeluarkan di Pada tanggal

Tiba di …………........ Tgl. ……………….. Berangkat ke ……………Tgl. ……………. Mengetahui

(

)

Tiba di …………........ Tgl. ……………….. Berangkat ke ……………Tgl. ……………. Mengetahui

(

*)

)

: :

PT. WASKITA KARYA

(

)

Lampiran : XI

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BIAYA PENGINAPAN NO

NEGARA

A.

ASIA TENGGARA

1. 2.

Singapore, Mallaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina. Burma, Laos, Khmer, Vietnam

B.

ASIA TIMUR & PASIFIK

1. 2. 3.

Korea Utara, Korea Selatan, Macao Taiwan, Hongkong, Jepang, Australia Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, New Caledonia dan sekitarnya.

C.

ASIA TENGAH & SELATAN

1. 2.

RRC, Mongolia India, Pakistan, Bangladesh, Sri Langka, Nepal, Butan, Maladewa.

D.

AFRIKA UTARA & TIMUR TENGAH

1.

Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Emirat, Arab, Bahrain, Oman. Iran, Syria, Afganistan, Irak, Libanon, Yordania, dan Turki. Mesir, Libia, Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan.

2. 3. E.

AFRIKA,TIMUR, BARAT & TENGAH

1.

Guenia , Ghana, Liberia, Nigeria, dan sekitarnya. Ethopia, Somalia, Tanzania, Kenya, Malawi, Mozambik, Zaire, Republik Afrika Tengah, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Malagasi dan Sekitarnya

2.

F.

EROPA

1.

Eropa Barat Swedia, Norwegia, Denmark, Inggris, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman, Swiss, Austria, Italia, Spanyol, Portugis, Vatikan Eropa Timur Rusia, Polandia, Rumania, Cekoslavia, Hongaria, Bulgaria, Finlandia, Yugoslavia, Yunani, Albania.

2.

G.

AMERIKA

1. 2.

Amerika Serikat, Canada, Meksiko, Cuba, Haiti, Panama, Honduras, Nicaragua, El Savador, Puerto Rica, Costa Rica, Jamaica, Dominica, Brazilia, Argentina,. Suriname, Guyana, Kolombia, Venezuela, Chili, Uruguay, Equador, Peru, dan Sekitarnya.

3.

GRADE

( Dalam US Dolar ) UANG HARIAN (KONSUMSI & TRANSPORT SETEMPAT) GRADE

DIREKSI

11 – 20

1 – 10

DIREKSI

11 – 20

1 – 10

150

140

125

70

60

60

125

115

100

60

50

50

190

170

150

70

60

60

150

140

125

70

60

60

170

150

135

70

60

60

125

115

100

70

60

60

190

170

150

70

60

60

125

115

100

60

50

50

190

170

150

70

60

60

150

140

125

70

60

60

125

115

100

60

50

50

Lampiran : XII Persero PT. WASKITA KARYA Kode Dokumen Edisi Ke Tanggal Edisi

PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM

: : :

PW-SDM-04 2 02- 04 - 2009


: :

01-04-2014 1 dari 2

PENDIDIKAN & PELATIHAN 1. TUJUAN

:

1. Untuk memastikan Pendidikan dan Pelatihan pegawai dapat berjalan dengan baik & lancar sesuai dengan kebutuhan organisasi 2. Untuk memastikan pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan benarbenar serius dan berpotensi untuk maju

2. RUANG LINGKUP

:

Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek

3. DEFINISI

:

4. PROSEDUR

:

1. Program Diklat Tahunan : Program Diklat yang dibuat pada awal tahun yang sudah mengantisipasi kebutuhan Diklat berdasarkan Training Need Analysis, didalamnya termasuk program intern maupun program pengkayaan 2. Program Diklat diluar Tahunan : adalah program Diklat diluar tahunan yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan (In-house training) atau dengan penyertaan pada lembaga pendidikan/Diklat lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri

Bagan Alir

Kegiatan

Pen. Jawab

Keterangan

Program Diklat Tahunan 1.

Unit Bisnis/Unit Kerja melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di unit kerjanya dan

Kabag. KSDM/ Kabag. PP

Mengajukan usulan Diklat kepada Biro SDM berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai 3. Biro KSDM melakukan identifikasi & evaluasi kebutuhan Diklat berdasarkan : a. Kompetensi Pegawai b. Evaluasi Realisasi Diklat Tahun lalu c. Masukan dari Unit Usaha/Kerja d. Rapat Kerja Perusahaan e. RKAP Yang dikaitkan dengan kebutuhan dari Pengguna Jasa dan perkembangan bisnis (Analisa Kebutuhan Diklat) 4. Menyusun Program Diklat Tahunan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan Diklat yang disesuaikan dengan Sasaran Mutu Perusahaan 5. Mengajukan Program Diklat Tahunan didalam Rapat Tinjauan Manajemen akhir tahun untuk mendapatkan persetujuan Direksi 6. Mendistribusi Program Diklat Tahunan kesetiap Unit Usaha/Kerja sebagai acuan Pelaksanaan Program Diklat Tahunan paling lama minggu kedua setelah disetujui 7. Menyiapkan Materi dan Metode Penyampaian Diklat dan dimintakan persetujuan Direksi 8. Mengajukan calon Instruktur kepada Direksi setelah materi dan metode Diklat disetujui olah Direksi 9. Mengkoordinir pelaksanaan Diklat, baik internal maupun eksternal. Untuk Diklat Internal termasuk menggandakan materi Diklat, calon peserta dan kapan serta tempat diadakan Diklat 10. Mengirim peserta untuk mengikuti Diklat.

Kabag. KSDM/ Kabag. PP Karo. SDM/ Kabag. PP

2. Analisa Kebutuhan Pelatihan

Kabag. PP Karo. SDM Karo. SDM

Kabag. PP Kabag. PP Kabag. PP

Karo. SDM

Form. WKSDM-03-01 Form. WKSDM-03-02

Form. WKSDM-03-03

Lampiran : XII Persero PT. WASKITA KARYA PROSEDUR WASKITA DIBIDANG SDM


: : :

PW-SDM-04 2 02- 04 - 2009


: :

01-04-2014 1 dari 2

PENDIDIKAN & PELATIHAN Bagan Alir

5. REFERENSI

Kegiatan 11. Membuat Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. I : untuk memperoleh masukan-masukan yang mencakup kondisi dan pra-sarana Diklat, relevansi materi & topik Diklat, kompetensi instruktur, dilakukan sehabis Diklat. 12. Membuat Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. II : peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh sebelum dan sesudah mengikuti Diklat, dilakukan sehabis Diklat. 13. Membuat Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. III : penerapan hasil Diklat ditempat tugas, kompetensi yang mereka peroleh dan sharing knowledge serta peningkatan produktivitas, dilakukan 1 s/d 3 bulan setelah mengikuti Diklat. 14. Melakukan Evaluasi Efektifitas Diklat Tk. IV : analisis terhadap hasil Diklat secara keseluruhan yang dikaitkan dengan pencapaian target organisasi 15. Mencatat hasil Diklat dan sertifikat kedalam sistem data base pegawai Program Diklat diluar Tahunan 16. Mengusulkan/memintakan persetujuan Direksi atas program Diklat yang dinilai bermanfaat untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Waskita, meliputi : a). Jenis Diklat : Lokakarya, seminar, penataran, workshop, konvensi, dsb. b) Sifat Diklat : Internal (in house training) atau eksternal (mengirimkan peserta ke lembaga pendidikan /Diklat lain) c) Penentuan lembaga penyelenggara/ instruktur d) Peserta Diklat e) Waktu dan tempat penyelanggaraan setelah mengevaluasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan, biaya Diklat dan mempertimbangkan Sasaran Mutu Perusahaan 17. Mengkoordinir pelaksanaan Diklat 18. Melakukan evaluasi hasil Diklat eksternal dengan menggunakan formulir Evaluasi Hasil Diklat 19. Membuat laporan hasil mengikuti Diklat dan menyampaikan kepada Karo KSDM paling lambat 3 minggu setelah Diklat selesai. Isi laboran a.l: a. Ringkasan materi/bahasan Diklat b. Kesan dan pesan bagi perusahaan c. Manfaat yang diperoleh untuk pelaksanaan tugas di perusahaan 20. Menyimpulkan hasil evaluasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program Diklat berikutnya 21. Mencatat setiap sertifikat Diklat yang diperoleh pegawai kedalam data base pegawai. 22. Menyimpan semua catatan/rekaman yang berkaitan dengan Diklat sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman 1. Peraturan Perusahaan di Bidang SDM 2. Matriks Pola Pendidikan dan Diklat 3. Matriks Kompetensi 4. Prosedur Pengendalian Dokumen 5. Prosedur Pengendalian Rekaman

Pen. Jawab

Keterangan

Kabag. PP

Form. WKSDM-03-04

Kabag. PP

Form. WKSDM-03-05

Atasan Langsung Peserta Diklat

Form. WKSDM-03-06

Kabag. PP

Form. WKSDM-03-07

Kabag. PP Karo. SDM

Kabag. PP Peserta Diklat Peserta Diklat

Kabag. PP Kabag. PP Kabag. PP

Form. WKSDM-03-08

Form. WKSDM-03-04

KEY PERFORMANCE INDICATOR PT.WASKITA KARYA (Persero) TAHUN ….. PROYEK : …..

lihat PW-LAP Rencana Indikator

Formula

1

2

1 ASPEK FINANSIAL & OPERASIONAL a b c d

ROCE (Return On Capital Employed) PU BK / PU Collection periode

3

Batasan

4

85 a b c d

EBIT / (Equity+Average Debt)*100% Pendapatan Usaha %( Beban Kontrak / Pendptn Usaha) (Total Piutang x 365)/ Pendptan Usaha = … hari

2 ASPEK DINAMIS a Ketepatan Laporan b Jml Ketidak sesuaian SMK3LM

Bobot

30 10 35 10

Realisasi

(Ra)

(Ri)

5

6

7= 6/5 ( Min ) 7= 5/6 ( Maks )

Nilai ( X ) 8= 7x3

0 Min Min Maks Maks

15 a. Ketepatan waktu dan isi laporan ( % ) b.1. Jumlah Temuan Minor Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dpt b.2. bekerja kembali atau meninggal .

Rencana

Evaluasi (%) Pencapaian

-

0

7 2

Min Maks

-

2

Maks

-

4

Min

c Produktifitas

c.

Pendptan Usaha / Juml gaji pokok pegw )

T O T A L

100

Tempat ……………., tanggal ……….. Dibuat oleh : Kepala Proyek : ………………

Disetujui oleh : Kepala Unit Bisnis……….

(……………………)

(………………………)

0

KEY PERFORMANCE INDICATOR PT.WASKITA KARYA (Persero) TAHUN ….. UNIT BISNIS: …..

lihat PW-LAP Rencana

Indikator

Evaluasi

Formula

1

2

1 ASPEK FINANSIAL & OPERASIONAL a b c d

ROCE (Return On Capital Employed) NKB BK / PU Collection periode


c Produktifitas

Bobot 3

(%) Batasan Rencana Realisasi Pencapaian

4

(Ra)

(Ri)

5

6

7 ( Min )= 6/5 7 ( Maks )= 5/6

85 a. b c d

EBIT / (Equity+Average Debt)*100% Nilai Kontrak Baru tahun berjalan (Rp.) %( Beban Kontrak / Pendptn Usaha) (Total Piutang x 365)/ Pendptan Usaha = … hari

a. Ketepatan waktu dan isi laporan ( % ) b.1. Jumlah Temuan Minor Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dpt b.2. bekerja kembali atau meninggal . c.

Pendptan Usaha / Juml gaji pokok pegw )

T O T A L

35 10 30 10

Nilai ( X ) 8= 7x3

0 Min Min Maks Maks

-

15 7 2

Min Maks

-

2

Maks

-

4

Min

100

-

Tempat ……………., tanggal ……….. Dibuat oleh : Kepala Unit Bisnis : ………………

Disetujui oleh : Direktur Operasi ……….

Diketahui oleh : Direktur Keuangan ……….

(……………………)

(………………………)

(………………………)

KEY PERFORMANCE INDICATOR UNIT KERJA : Biro Sistem

PT.WASKITA KARYA (Persero) TAHUN ……

contoh

lihat PW-LAP Rencana

Indikator

Formula

Bobot

Batasan

Rencana (Ra)

1

2

1 ASPEK OPERASIONAL a Program TI b c d e f

Litbang Menejemen Risiko Pengembangan Usaha Sistim K3LM

Sosialisasi & Bimbingan Fungsional.

4

5

6

7= 6/5 ( Min ) 7= 5/6 ( Maks )

Nilai ( X ) 8= 7x3

80 a1 a2 b c d e f

Juml updating Prosedur TI Juml Aplikasi program TI Juml hasil kajian Litbang Juml Updating Prosedur MR Juml Kajian Pengembangan Usaha Juml Updating Prosedur K3LM Juml Sosialisasi & Bimbingan Fungsional


3

Evaluasi (%) Realisasi Pencapaian (Ri)

12 10 12 12 12 12 10

Min Min Min Min Min Min Min

20 a. Ketepatan waktu dan isi laporan ( % ) b.1. Jumlah Temuan Minor Jumlah Insiden fatal, Kecelakaan cacat permanen/ tdk dpt b.2. bekerja kembali atau meninggal .

T O T A L

-

0

10 5

Min Maks

5

Maks

100

Tempat ……………., tanggal ……….. Dibuat oleh : Kepala Unit Kerja : ………………

Disetujui oleh : Direktur ……….

(……………………)

(………………………)

-

Penjelasan : 1 Batasan adalah: Maksimum atau Minimum. 2 Rencana (Target ) yang tercantum dalam " ASPEK FINANSIAL & OPERASIONAL ", diisi dengan angka rencana masing2 Unit Bisnis/ Proyek terkait. 3 Realisasi diisi sesuai dengan angka pencapaian per akhir periode penilaian ( Tahunan ) 4 Average debt dalam rumus ROCE, dihitung tahunan berdsrkan : Besarnya beban bunga dibagi dg average interest rate. 5 Aspek Dinamis a. Ketepatan waktu dan isi laporan dihitung : Setiap kekurangan 1 periode pelaporan, dikalikan 0,8 ( kelipatan 0,8 ) contoh : 2 periode tidak tepat waktu diisi = 0,8 x 0,8 = 0,64 > 5 kekurang tepatan = 0 b. Temuan minnor maksimum dihitung : Setiap kelebihan temuan minnor dari target, dikalikan 0,7 ( kelipatan 0,7 ) Contoh : 3 temuan diatas target minnor diisi = 0,7 x 0,7 x 0,7 = 0,34 > 3 temuan = 0 c. Jumlah insiden fatal……dst, dihitung = 0 jika melampaui target . 6 Nilai ( X ) dihitung berdasrkan perkalian antara Bobot dg % pencapaian, dan akan digunakan utk menetapkan Score

setelah ditambahkan dg penilaian rekan sekerja dan penilaian bawahan.

Lampiran : XII Form.WK-SDM-03-01 Edisi : 2

Persero

P.T. WASKITA KARYA PUSAT UNIT BISNIS

: ..............................................

CABANG

: ..............................................

PROYEK

: ..............................................

DAFTAR KEBUTUHAN PELATIHAN

NAMA PEGAWAI

NO

JABATAN

NAMA PELATIHAN

KETERANGAN

Tanggal, .............................. Disetujui oleh, Karo SDM/Kepala Unit Bisnis/Kapro*)

Dibuat oleh, Kabag PP/Kabag KSDM *)

ttd ( Keterangan : *)

Coret yang tidak perlu

nama

ttd )

(

nama

)

Lampiran : Form.WK-SDM.03-02 Edisi : 1 Revisi : 0

Persero

P.T. WASKITA KARYA Tanggal Halaman Kepada

:

Dari

: ............................... : ....... dari ........

:

Karo SDM

Kepala Unit Bisnis

:............

Kepala Unit Bisnis : . . . . . . . . . . . . ..

Kepala Proyek

:............

USULAN PELATIHAN NO.

Nama Pegawai

Keterangan

:

*) -

Coret yang tidak perlu Pada Kolom ' Jadwal ' isikan dengan tanda V

-

Usulan ini dilaporkan kepada Biro SDM

Jabatan

Nama Pelatihan yang diusulkan Triwulan I

Jadwal Triwulan Triwulan II III

Triwulan IV

Yang mengusulkan, Kepala Unit Bisnis / Kapro

ttd (

Nama

)

*)

Lampiran : XII Form. WK-SDM-03-03 Edisi : 1 Revisi : 1

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PT. WASKITA KARYA - TAHUN ____ NO. I A

TOPICS IN HOUSE TRAINING PROGRAM Kelompok Manajerial

REFF. T.N.A

# HARI

PESERTA

JAN

FEB

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPT

OCT

NOV

DEC

EST. JAM

EST. RP.

1 2 3 4 5 SUB TOTAL : B

-

-

-

-

Kelompok Fungsional 1 2 3 4 5 SUB TOTAL :

II

PUBLIC TRAINING PROGRAM 1 2 3 SUB TOTAL :

III

-

PROGRAM SERTIFIKASI 1 2 3 SUB TOTAL :

IV

-

PROGRAM SEMINAR DI LUAR NEGERI 1 2 SUB TOTAL :

V

-

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) 1 2 3 SUB TOTAL :

VI

-

SEMINAR/WORKSHOP DILUAR PERUSAHAAN 1 2 3 4 SUB TOTAL : GRAND TOTAL :

-

Jakarta, Direktur Pengembangan dan SDM

Kepala Biro SDM

Kepala Bagian PP

(………………………………….)

(……………………..)

(……………………..)

-

Lampiran : XII Form : WK-SDM 03 - 04

Persero

Edisi : 2

PT. WASKITA KARYA

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS DIKLAT TK. I Untuk perbaikan PT.Waskita Karya di masa mendatang, kami mohon kesediaan Anda mengevaluasi Penyelenggaraan Pelatihan ini dengan memberikan skor (X) pada kotak yang sesuai, Terima kasih Topik Materi : 1………………………………………

Tanggal : ………………………………………….

2……………………………………… 3………………………………………

I. Isi Program 1. Mutu Isi Program Pelatihan

5

4

3

2

1

2. Relevansi contoh dan ilustrasi pendukung untuk pemahaman isi program

5

4

3

2

1

3. Pencapaian Harapan Anda terhadap isi Program

5

4

3

2

1

4. Waktu yang tersedia untuk menyampaikan isi Program

5

4

3

2

1

5. Metode Pelatihan yang digunakan untuk membantu pemahaman isi Program

5

4

3

2

1

6. Penambahan Keterampilan/pengetahuan untuk diterapkan

5

4

3

2

1

Komentar/ Saran mengenai isi Program :

Nama Instruktur 1……………………..

II. Instruktur

2………………………

3…...……………….

1. Pengetahuan/pemahaman terhadap topik

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2. Media Presentasi yang dibawakan

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3. Kemampuan dalam membawakan materi

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. Tempat Pelatihan ( ruangan, AC, soundsystem )

5

4

3

2

1

2. Alat/media pelatihan ( LCD, Flipchart, Dll )

5

4

3

2

1

3. Makanan/minuman

5

4

3

2

1

4. Sikap Staf Diklat sejak pendaftaran hingga pelaksanaan Pelatihan

5

4

3

2

1

Komentar/ Saran mengenai Instruktur : 1…………………………………. 2………………………………….. 3………………………………….

III. Sarana

Komentar/ Saran mengenai Sarana :

IV. Saran-saran perbaikan lainnya :

Lampiran : XII Persero PT. WASKITA KARYA

Form WK-SM 03-05 Edisi : 2

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN TK. II Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pelatihan yang diberikan, kami mohon kesediaan Anda menilai dengan memberikan skor (X) pada kotak yang sesuai, Terima kasih

Topik Materi : ……………………………………………………

Tanggal : ………………………………………….

II. PreTest 1 2 3 4 5 6 NILAI

A

B

C

D

E

NILAI

A

B

C

D

E

II. Post Test 1 2 3 4 5 6

Lampiran : XIV Lampiran : XII Form.: WK-SDM-03-06 Edisi : 2

Persero

P.T. WASKITA KARYA UNIT BISNIS

: ..........................

CABANG

: ..........................

PROYEK : ...........……….

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN TK. III

KETERANGAN MENGENAI PELATIHAN A. Diisi Penyelenggara/Peserta Nama Pelatihan

*)

Tempat & Tanggal Penyelenggaraan Nama Penyelenggara KETERANGAN MENGENAI PEGAWAI YANG DILATIH B. Diisi Peserta Nama Bagian / Proyek UMPAN BALIK PEGAWAI C. Diisi Peserta Relevansi topik dan materi pelatihan Kompetensi pelatihan Kondisi lingkungan pelatihan Kegunaan / manfaat pengetahuan / keterampilan baru yang diperoleh Penerapan pelatihan yang diperoleh segera/untuk masa yang akan datang **) EVALUASI PELATIHAN D. Diisi oleh atasan langsung pegawai yang dilatih Peningkatan sikap dan perilaku

nyata

kurang

tidak ada

Peningkatan prestasi kerja

nyata

kurang

tidak ada

Komentar lain-lain Rekomendasi Dibuat oleh *)Pelatihan intern : diisi oleh penyelenggara Pelatihan ekstern : diisi oleh peserta ** ) Coret yang tidak perlu.

Tanda tangan/Tgl. ...........

Lampiran : XII Persero PT. WASKITA KARYA

Form.: WK-SDM-03-07 Edisi : 2

Korporat

: PT. Waskita Karya

Proyek:……………..

Unit Bisnis

: ………………………

Cabang:…………….

LEMBAR EVALUASI EFEKTIFITAS PELATIHAN TK. IV NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 * **

URAIAN 2 Biaya Pelatihan (BP) Jumlah Pegawai (JP) Jam Pelatihan Rata-rata Peserta Pelatihan Pendapatan Usaha (PU) Beban Kontrak (BK) Laba Bersih BK/PU Produktifitas : PU / JP BP / PU Return on Investment (ROI)* Return on Equity (ROE)**

SATUAN 3 Juta Rp. Orang J/O/th Orang Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. % Rp/Orang % % %

ROI = (Ebit + Penyusutan)/Capital Employed x 100 % ROE= (EAT)/Modal Sendiri X 100%

TAHUN……….. REALISASI TARGET 4 5

TAHUN……… REALISASI TARGET 6 7

KETERANGAN

Kesimpulan :

Jakarta, …………………………. Karo SDM/Kepala Unit Bisnis

( ……………………………. )

8

Lampiran : XII Form.WK-SDM-03-08 Edisi : 2

Persero

P.T. WASKITA KARYA

KANTOR PUSAT

Halaman

: ..........dari ........

Kepada : Direktur Pengembangan dan SDM

USULAN / PERSETUJUAN PELATIHAN NO.

Nama Pegawai

Jabatan

Nama Pelatihan yang diusulkan

Penyelenggara

Tempat/Waktu

Jakarta, ................ Kepala Biro SDM

Mengetahui / Menyetujui : Direktur Pengembangan dan SDM

(

)

(

)

Lampiran : XIII

TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI YANG DITUGASKAN KE CABANG LUAR NEGERI DAN PROYEK – PROYEK LUAR NEGERI

NO

NEGARA

A. 1.

ASIA TENGGARA Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina.

2.

Vietnam, Myanmar, Kamboja, Timur Leste.

B.

ASIA TIMUR & PASIFIK

1.

Korea Utara, Korea Selatan, Macao.

2.

Taiwan, Hongkong, Jepang, Australia.

3.

Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, New Caledonia dan sekitarnya.

C.

TIMUR TENGAH & AFRIKA UTARA

1.

Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman. Iran, Syria, Afganistan, Irak, Libanon, Yordania, dan Turki.

2. 3.

( Dalam US Dolar ) BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS KELAS JABATAN

Mesir, Libia, Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan.

Direktur Utama,

Ir. Umar TA, MT, MM

16 - 20

11 - 15

8 - 10

6-7

35

30

25

20

30

25

22

20

40

35

30

25

50

45

35

30

Lampiran : XIII PT. WASKITA KARYA LAPORAN KEPEGAWAIAN Triwulan : No.

Uraian

Jumlah yang ada per 1/1/200_

1

I.

II.

III.

2

PENGELOLAAN USAHA (GENERAL MANAGEMENT) 1. Kepala Wilayah 2. Kepala Divisi 3. Wakil Kepala Wilayah 4. Wakil Kepala Divisi 5. Kepala Cabang JUMLAH I PEMASARAN 1. Karo (Kantor Pusat)* 2. Kabag (Kantor Pusat)* 3. Staf (Kantor Pusat)* 4. Kabag di Wilayah/Divisi 5. Staf di Wilayah/Divisi/Cabang JUMLAH II P3 / PROYEK 1. Karo (Kantor Pusat)* 2. Kabag (Kantor Pusat)* 3. Staf (Kantor Pusat)* 4. Kabag di Kantor Wilayah/Divisi 5. Kepala Proyek Utama (tipe A) Kepala Unit Produksi Utama 6. Kepala Proyek Madya (tipe B) Kepala Unit Produksi Madya 7. Kepala Proyek Muda (tipe C) Kepala Unit Produksi Muda 8. Pelaksana Utama / Pengawas Produksi Utama 9. Pelaksana Madya / Pengawas Produksi Madya 10. Pelaksana Muda / Pengawas Produksi Muda 11. Kepala Lapangan di Proyek 12. Kasi di Proyek 13. Staf Teknik / Adm. Kontrak 14. Staf KSDM 17. Staf Logistik / Peralatan

3

Tahun 200 _

JENIS KELAMIN L

P

S2/ S1

D3

4

5

6

7

PENDIDIKAN Rencana Realisasi TRIWULAN __ Tahun 200_ s/d Triw. __ Jumlah SLTP/ Penam- Pengu- Penam- Pengusd NON SLTA TEKNIK SD TEKNIK bahan rangan bahan rangan TRIWULAN __ 8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lampiran : XIII No.

Uraian

Jumlah yang ada per 1/1/200_

1

2

3

JENIS KELAMIN L

P

S2/ S1

D3

4

5

6

7

PENDIDIKAN Rencana Realisasi TRIWULAN __ Tahun 200_ s/d Triw. __ Jumlah SLTP/ Penam- Pengu- Penam- Pengusd NON SLTA TEKNIK SD TEKNIK bahan rangan bahan rangan TRIWULAN __ 8

9

10

11

12

13

14

15

18. Staf Pengendalian Mutu 19. Petugas Khusus **)

IV.

JUMLAH III PEMBINA SUMBER DAYA 1. Karo (Kantor Pusat)* 2. Kabag (Kantor Pusat)* 3. Staf (Kantor Pusat)* 4. Kabag KSDM di Wilayah / Divisi 5. Kasi KSDM di Proyek 6. Staf KSDM 7. Petugas Khusus **) JUMLAH IV JUMLAH I + II + III + IV

Jakarta, Kepala Biro SDM,

( …………………………. )

16

Lampiran : XIV

Lampiran : XV

Persero PT. WASKITA KARYA : PW-SDM-05 Revie berikutnya Maks PROSEDUR WASKITA Kode Dokumen Edisi Ke : 2 Halaman DIBIDANG SDM Tanggal Edisi : 02- 04 - 2009 SURVEY KOMITMEN DAN KEPUASAN PEGAWAI

1. TUJUAN

: :

01-04-2014 1 dari 1

: Untuk Memastikan:

1. Tingkat Kepuasan dan Komitmen Pegawai 2. Faktor-faktor apa yang mempunyai gap terbesar antara Harapan & Kenyataan Pegawai 3. Perbaikan Sistem Pengelolaan Pegawai


: Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek :

Bagan Alir

Kegiatan

1. Mengidentifikasi

Pen. Jawab

faktor-faktor

yang

Tim Survey

Keterangan

Dilaksanakan

mempengaruhi komitmen dan kepuasan

selambat -

pegawai.

lambatnya

2. Menetapkan faktor-faktor yang relevan

Tim Survey

untuk di ukur.

pada triwulan I.

Tim Survey

3. Melaksanakan survey. 4. Mengolah dan menganalisa hasil survey.

Tim Survey

5. Melaporkan hasil evaluasi pengolahan data

Karo SDM

survey komitmen & kepuasan pegawai kepada Direksi. 6. Menetapkan

Tindak

Lanjut

Perbaikan Tim Survey

berdasarkan hasil survey.

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Perjanjian Kerja Bersama Waskita Juli 2009

Recommend Documents